<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/Burhanuddin-Abdullah-bintang-mahaputra-1888717519.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana kepada Burhanuddin Abdullah dalam upacara resmi di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana kepada Burhanuddin Abdullah dalam upacara resmi di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penganugerahan Bintang Mahaputera oleh Presiden Prabowo Subianto kepada ratusan penerima pada tahun 2025 menuai kritik tajam. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai keputusan Presiden sarat dengan subjektivitas pribadi dan mengabaikan prinsip hukum yang berlaku.</p> <p>"Penganugerahan Bintang Mahaputera bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pasal 2 UU tersebut dengan jelas menegaskan asas kemanusiaan, asas keteladanan, asas kehati-hatian, asas keobjektifan, dan keterbukaan," kata Hendardi kepada wartawan, Kamis (28/8).</p> <p>Menurutnya, Penganugerahan Bintang Mahaputera kali ini harus ditolak, karena sejumlah penerima justru tidak memenuhi syarat objektif. Ia menyebut, Wiranto tak layak mendapatkan tanda jasa dan tanda kehormatan dari negara.</p> <p>"Ada penerima yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, seperti Wiranto. Nama tersebut tidak seharusnya diberi tanda kehormatan negara karena catatan keterlibatannya dalam Tragedi 1998 dan pelanggaran HAM seputar Referendum Timor Leste," ujar Hendardi.</p> <p>Selain itu, Hendardi juga menyoroti pemberian penghargaan kepada eks narapidana korupsi Burhanuddin Abdullah. Menurutnya, Burhanuddin justru kini dipercaya menggawangi perekonomian dalam pemerintahan Presiden Prabowo.</p> <p>"Publik mencatat bahwa Burhanuddin adalah salah satu &lsquo;arsitek&rsquo; ekonomi pemerintahan Prabowo, tetapi statusnya sebagai eks koruptor semestinya menjadi alasan tegas untuk tidak melayakkan yang bersangkutan menerima Bintang Mahaputera," ucapnya.</p> <p>Ia menilai, keputusan ini justru mengabaikan asas keteladanan yang menjadi dasar aturan. Tidak hanya itu, Prabowo juga dianggap terlalu subjektif dalam memberikan tanda kehormatan kepada para pembantunya di Kabinet Merah Putih, termasuk Teddy Indra Wijaya dan Bahlil Lahadalia.</p> <p>"Masyarakat bertanya, apa jasa besar para menteri yang baru menjabat melalui penunjukan politik Presiden itu? Integritas mereka pun belum teruji, bahkan beberapa di antaranya terseret dalam isu dugaan korupsi," ujar Hendardi.</p> <p>Lebih jauh, Hendardi menilai kritik publik yang meluas menunjukkan ada masalah serius dalam mekanisme penentuan penerima penghargaan ini.&nbsp;"Penolakan yang datang dari akademisi, intelektual, hingga aktivis masyarakat sipil memperlihatkan proses profiling calon penerima Bintang Mahaputera tidak dilakukan secara terbuka dan tidak melibatkan publik," jelasnya.</p> <p>Ia menegaskan, cara Presiden mengelola tanda kehormatan negara ini justru merendahkan nilai penghargaan itu sendiri. Meski sulit berharap Presiden akan menganulir keputusannya, Hendardi mengingatkan agar publik tidak berhenti melakukan pengawasan.</p> <p>"Tindakan negara, termasuk pemberian gelar dan tanda jasa, harus tunduk pada hukum. Mengabaikan hukum adalah pelanggaran serius terhadap sumpah jabatan Presiden yang seharusnya dijunjung tinggi," pungkasnya.</p>

Penganugerahan Bintang Mahaputera oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat kritik tajam. Subjektivitas dan pelanggaran hukum disorot.

Ada Nama Wiranto, Burhanuddin Abdullah hingga Teddy Wijaya, SETARA Institute Kritik Keras Penganugerahan Bintang Mahaputra oleh Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/singkawang-kota-paling-toleran-ini-mekanisme-penilaiannya_m_.jpg" alt="Ketua Setara Institute Hendardi memberikan penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12)." width="100%">
<figcaption>Ketua Setara Institute Hendardi memberikan penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kewenangan DPR RI yang mempertegas fungsi pengawasan melalui revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib terhadap Pimpinan KPK, hakim MK, hakim Agung, serta Komisioner KPU dan Bawaslu merupakan bentuk intervensi keliru atas prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasalnya, DPR RI melalui fungsi mengatasnamakan pengawasan bisa mencopot pejabat negara yang dihasilkan dari fit and proper test.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi menyatakan, memang tidak ada penyebutan pencopotan pejabat dalam Pasal 228A. Namun, frase pada Pasal 228A Ayat (2) menyebutkan hasil evaluasi bersifat mengikat, tentu bisa berujung pada pencopotan, jika hasil evaluasi itu merekomendasikan pencopotan seorang pejabat penyelenggara negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Substansi norma sebagaimana Pasal 228A ini keliru secara formil, dimana peraturan internal sebuah lembaga negara seharusnya hanya mengatur urusan internal kelembagaan dan/atau mengatur pihak-pihak yang berhubungan dengan lembaga dimaksud," kata Hendardi kepada JawaPos.com, Rabu (5/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015612866/ai-peppers-kalahkan-gs-caltex-dalam-duel-sengit-gyselle-silva-cetak-55-poin">AI Peppers Kalahkan GS Caltex dalam Duel Sengit, Gyselle Silva Cetak 55 Poin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hendardi menegaskan, norma tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI 1945. Ia menegaskan, sejatinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Frase menurut UUD ini ditujukan untuk menjamin kemerdekaan dan independensi lembaga-lembaga yang diatur UUD, memastikan kontrol dan keseimbangan antar masing-masing cabang kekuasaan, dan tidak boleh ada pengaturan lain yang secara substantif melemahkan independensi lembaga-lembaga negara baik yang dibentuk dengan UUD maupun UU lainnya," ujar Hendardi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hendardi menyebut norma Pasal 228A juga melampaui puluhan UU sektoral lain, yang justru memberikan jaminan independensi kepada MA, MK, BI, KPK, KY dan lainnya, yang berpotensi dibonsai oleh DPR dengan kewenangan evaluasi yang absurd.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, DPR gagal memahami makna frase pengawasan yang merupakan salah satu fungsi DPR sebagaimana Pasal 20A (1) UUD Negara RI 1945. Menurutnya, fungsi pengawasan yang melekat pada DPR adalah mengawasi organ pemerintahan lain dalam menjalankan Undang-Undang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya, yang diawasi DPR adalah pelaksanaan UU, bukan kinerja personal apalagi kasus-kasus yang seringkali menimbulkan konflik kepentingan berlapis," cetus Hendardi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;Dalam sistem presidensial, lanjut Hemdardi, jik DPR diberi kewenangan menyetujui pencalonan, memilih, atau menetapkan, itu semata-mata ditujukan untuk memastikan adanya kontrol dan keseimbangan antar lembaga negara. Serta memastikan pembatasan bagi presiden agar tidak secara bebas memutuskan pengisian pejabat penyelenggara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015612842/berhasil-tutup-celah-korupsi-dana-zakat-rp-1-triliun-baznas-raih-sertifikasi-sni-iso-370012016-tentang-smap">Berhasil Tutup Celah Korupsi Dana Zakat Rp 1 Triliun, Baznas Raih Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 tentang SMAP</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga desain independensi lembaga-lembaga negara tetap terjaga," tegas Hendardi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Hendardi menegaskan</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">supremasi parlemen yang melampaui prinsip pembagian kekuasaan sebagaimana Pasal 1 (2) UUD tidak boleh dibiarkan. Ia mengingatkan, DPR sebaiknya berfokus pada tugas utama pembentukan UU, pengawasan atas berjalannya UU yang dibentuknya dan fungsi budgeting secara lebih berkualitas, bukan merancang ranjau-ranjau politik dan kekuasaan yang ditujukan bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi memaksa kepatuhan buta pada parlemen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peraturan DPR yang cacat formil dan materiil ini sebaiknya tidak perlu diundangkan dan jika sudah terlanjur diundangkan, bisa diperkarakan ke Mahkamah Agung, untuk segera dibatalkan," urainya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, DPR RI secara kilat merevisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Perubahan itu memberi kewenangan baru bagi DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang telah dipilih, serta memberikan rekomendasi pemberhentian mereka jika diperlukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para pejabat lembaga negara itu di antaranya Komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim&nbsp; Mahkamah Agung (MA), Komisioner Bawaslu, dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015612833/cerita-unik-flavio-cameron-bersama-persebaya-u-19-di-australia-barat-rasakan-sensasi-fasilitas-sports-science-terbesar">Cerita Unik Flavio Cameron Bersama Persebaya U-19 di Australia Barat! Rasakan Sensasi Fasilitas Sports Science Terbesar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan, revisi ini memberi ruang bagi DPR untuk meninjau kembali kinerja pejabat yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna melalui hasil fit and proper test. Menurutnya, jika dalam evaluasi ditemukan kinerja yang tidak memenuhi harapan, DPR dapat memberikan rekomendasi pemberhentian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan pasal 228A diselipkan, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap jabatan calon-calon yang sebelumnya dilakukan fit and proper test melalui DPR,&rdquo; ungkap Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Evaluasi itu bisa berujung pada rekomendasi pemberhentian bagi pejabat negara yang dianggap tidak menunjukkan kinerja optimal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Iya, itu kan ujungnya masalah pemberhentian dan keberlanjutan daripada pejabat ataupun calon yang telah diparipurnakan melalui fit and proper test DPR,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div>

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi menyatakan, memang tidak ada penyebutan pencopotan pejabat dalam Pasal 228A.

DPR Dinilai Buat Intervensi Keliru dan Akal-akalan Bisa Copot Pimpinan KPK hingga Hakim MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/singkawang-kota-paling-toleran-ini-mekanisme-penilaiannya_m_.jpg" alt="Ketua Setara Institute Hendardi memberikan penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12)." width="100%">
<figcaption>Ketua Setara Institute Hendardi memberikan penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi meyakini, kecil kemungkinan akan diterima pengadilan terkait langkah Bambang Harymurti (BHM) yang membela terpidana korupsi Mardani Maming dalam proses pengajuan Peninjauan Kembali (PK). Hal itu merespons langkah Bambang Harymurti yang mengajak para akademisi menyurati Mahkamah Agung (MA) menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk membela koruptor Mardani Maming.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkara ini (kasus korupsi Mardani Maming) sudah di MA, sudah putus kasasinya, ya terus kemudian ada pengajuan PK. Setahu saya sampai sejauh ini, jarang<em> amicus curiae</em> itu diterima oleh pengadilan sebagai suatu pandangan," kata Hendardi kepada wartawan, Rabu (30/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hendardi menyatakan, banyak amicus curiae yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap suatu perkara, tidak diterima oleh pengadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan seringkali tidak dimasukkan sebagai semacam pandangan hakim kemudian. Jadi saya kira tetap adalah pengadilan yang akan menentukan semua ini," ucap Hendardi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Mardani Maming telah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada 10 Februari 2023. Mardani Maming terbukti bersalah dalam kasus suap pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) saat masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Mardani Maming juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 110.601.731.752, jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama dua tahun. Tak terima atas putusan tersebut, Mardani mengajukkan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Namun, Pengadilan Tinggi Banjarmasin memperberat hukuman Mardani Maming menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak juga mau divonis berat, Mardani Maming mengajukkan kasasi ke MA. Dalam putusan itu, MA juga menolak upaya kasasi tersebut. Mardani dan penasihat hukumnya pun rupanya mengajukan PK. Dalam upaya hukum PK itu, Mardani menyebut ada kekhilafan dan juga pertentangan dalam putusan Hakim.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Setahu saya sampai sejauh ini, jarang amicus curiae itu diterima oleh pengadilan sebagai suatu pandangan," kata Hendardi.

Setara Institute Nilai Amicus Curiae Kecil Kemungkinan Diterima Pengadilan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/langkah-kepolisian-ikut-tolak-pembentukan-fpi-semarang-dinilai-tepat_m_123397.jpeg" alt="Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Hendardi" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Hendardi</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyesalkan tindakan puluhan Anggota TNI yang diduga dari Kodam I Bukit Barisan mendatangi Polrestabes Medan, pada Sabtu (5/8). Rombongan itu dipimpin oleh Mayor TNI Dedi Hasibuan, sebagai upaya untuk mengintervensi peramasalahan hukum terhadap warga sipil yang dibela anggota TNI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cara yang dilakukan oleh Hasibuan dan sikap permisif Kodam Bukit Barisan kepada Polda Sumatera Utara akan mendorong normalisasi intimidasi penegakan hukum di banyak sektor," kata Hendardi dalam keterangannya, Senin (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hendardi mengungkapkan, pola penyelesaian tersebut sudah berulang dalam beberapa kasus dengan konstruksi yang sama seperti di Kupang pada (19/4) dan Jeneponto pada (27/4). Menurutnya, berakhir dengan pernyataan bersama antara perwakilan institusi TNI dan Polri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sinergi dan soliditas artifisial inilah yang membuat kasus serupa berulang dan tidak pernah diselesaikan dalam kerangka relasi sipil-militer yang sehat dalam negara demokratis dan kepatuhan asas kesamaan di muka hukum, dalam kerangka negara hukum," tegas Hendardi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Supremasi TNI dengan previlege peradilan militer, kata Hendardi, jadi salah satu penyebab permanennya normalisasi intervensi penegakan hukum akan terus terjadi. Meskipun orang yang bermasalah dengan hukum bukan anggota TNI, tetapi menunjuk TNI sebagai penasihat hukum, cara intervensi penegakan hukum di Polrestabes Medan bisa terjadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Hendardi meminta Kodam I/Bukit Barisan memeriksa dan memastikan peristiwa serupa tidak berulang. Dugaan pelanggaran disiplin prajurit harus diberi sanksi setimpal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara institusi Polri penting melakukan investigasi duduk perkara yang memicu normalisasi intimidasi penegakan hukum ini. Profesionalitas dan integritas Polri harus menjadi lingkup pemeriksaan, sehingga dapat memberikan pembelajaran secara institusional," pinta Hendardi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu dalam jangka panjang, pekerjaan rumah dalam membangun relasi sipil-militer yang sehat harus terus dilakukan, khususnya oleh Presiden RI dan DPR RI sebagai institusi pembentuk hukum. Sehingga penting, untuk melanjutkan reformasi sektor keamanan dan penegakan hukum dalam desain ketatanegaraan demokratis dan konstitusional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Puluhan anggota TNI mendatangi Polrestabes Medan diduga melakukan intervensi hukum. Rombongan ini dipimpin oleh Mayor Dedi Hasibuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono mengatakan, Kodam I/Bukti Barisan (Kodam I/BB) sedang mendalami peristiwa ini. Sebagai satuan wilayah, Kodam I/Bukit Barisan akan menyelesaikan perkara ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih didalami Kodam I BB. Masalah kewilayahan, agar selesaikan sesuai ranah nya," ungkap Julius saat dihubungi, Senin (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sementara itu, Kapendam I/BB Kolonel Rico Siagia membenarkan ada anggotanya yang mendatangi Satreskrim Polrestabes Medan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012434016/mahasiswa-ui-yang-tewas-dibunuh-dituding-memiliki-disorientasi-seksual-keluarga-gue-tegasin-zidan-bukan-gay">Mahasiswa UI yang Tewas Dibunuh Dituding Memiliki Disorientasi Seksual, Keluarga: Gue tegasin ZIDAN BUKAN Gay!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rico mengatakan kedatangan Dedi untuk menjumpai Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa. Dedi ingin membicarakan soal penangguhan penahanan keluarganya berinisial ARH, tersangka pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Intinya dari Mayor Dedi ingin menanyakan surat penangguhan yang mereka buat sudah sampai mana. Nah, setelah dijelaskan, ya mereka memahami bahwa surat itu baru diterima hari ini sekitar pukul 14.00 WIB," pungkas Rico.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Cara yang dilakukan oleh Hasibuan dan sikap permisif Kodam Bukit Barisan kepada Polda Sumatera Utara akan mendorong normalisasi intimidasi

Setara Institue Sesalkan Langkah TNI Intervensi Penegakan Hukum di Polrestabes Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/singkawang-kota-paling-toleran-ini-mekanisme-penilaiannya_m_.jpg" alt="Ketua Setara Institute Hendardi memberikan penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12)." width="100%">
<figcaption>Ketua Setara Institute Hendardi memberikan penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12).</figcaption>
</figure><strong>KESENANGAN</strong> seseorang kerap kali mengikuti usia. Saat muda memilih olahraga yang membutuhkan stamina ekstra. Namun, seiring bertambahnya usia, traveling dan wisata kuliner bisa jadi pilihan. Peralihan hobi itulah yang dilakukan Ketua Setara Institute Hendardi.<br /> <br /> Sejak SMA, dia sudah masuk ke klub sepak bola. ”Saat di universitas juga masih main di klub,” tuturnya. Setelah bekerja, hobi Hendardi bertambah, yakni bulu tangkis dan joging. ”Namun, seiring waktu, sekarang badan malah sudah kayak bola,” candanya.<br /> <br /> Saat usianya kini menginjak 66 tahun, dia tidak lagi bermain sepak bola. Bulu tangkis pun berhenti dua atau tiga tahun lalu. ”Joging masih sesekali.”<br /> <br /> Hobi Hendardi beralih ke traveling dan wisata kuliner. Kebetulan, pekerjaan menuntut keliling Indonesia, bahkan ke luar negeri. ”Saya menemukan keasyikan tersendiri.”

Hendardi: Dulu Sepak Bola, Kini Wisata Kuliner

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/SmartSelect_20211109-140345_Chrome-1.jpg" alt="Ilustrasi penangkapan teroris. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penangkapan teroris. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zain an-Najah (ZN) ditangkap oleh Densus 88 Antiteror, karena diduga melakukan tindak pidana terorisme.<br /> <br /> Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan Zain an-Najah menggambarkan bahwa kelompok radikal ini telah menyusup ke berbagai institusi. Sehingga hal ini haruslah menjadi perhatian penting.<br /> <br /> "Ini telah menggambarkan dan mengonfirmasi bahwa intoleransi, radikalisme dan terorisme telah menyusup secara sistemik ke berbagai institusi sosial, keagamaan," ujar Hendardi kepada wartawan, Jumat (19/11).<br /> <br /> Menurut Hendardi, MUI yang seharusnya menjadi jangkar moderatisme Islam malah kecolongan dengan membiarkan orang seperti Zain menjadi bagian dari struktur MUI, bahkan pada Komisi Fatwa yang selama ini memproduksi fatwa-fatwa keagamaan.<br /> <br /> Karena itu, penangkapan Zain, harus menjadi momentum koreksi serius bagi MUI untuk melakukan upaya upaya ekstra memastikan kelembagaannya tidak menjadi instrumen promosi intoleransi.<br /> <br /> "Bukan hanya MUI di tingkat Pusat, MUI di berbagai tingkatan juga mesti berbenah," katanya.<br /> <br /> Selain itu, Hendardi juga mengapresiasi Densus 88 Mabes Polri yang bertindak melakukan pemberantasan terorisme, sekalipun mereka berlindung di balik organisasi keagamaan.<br /> <br /> "Narasi Islamphobia yang dihembuskan di balik setiap upaya negara memberantas terorisme adalah bagian dari counter attack yang sengaja dihembuskan untuk memperlemah kinerja pemberatasan terorisme," ungkapnya.<br /> <br /> Maka dari itu, sepanjang bukti permulaan telah cukup, maka tindakan penegakan hukum atas tindakan terorisme sahih untuk dilakukan. Prinsip due process of law harus terus menjadi pedoman Densus 88, sehingga upaya pemberantasan terorisme tidak dianggap sebagai tindakan politik negara melemahkan kelompok kelompok tertentu.<br /> <br /> "Setara Institute terus mengingatkan bahwa terorisme adalah puncak dari intoleransi. Karena itu terhadap segala bibit intoleransi, negara dan elemen masyarakat harus terus melakukan intervensi dengan berbagai resep yang proporsional," tuturnya.<br /> <br /> Karena itu, apa yang dilakukan negara, melalui Kementerian Agama (Kemenang) dengan mempromosikan moderasi beragama adalah bagian dari upaya mengatasi problem hulu dari terorisme.<br /> <br /> "Sementara elemen masyarakat sipil juga melakukan hal yang sama, mempromosikan kehidupan yang lebih toleran," imbuhnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Densus 88 menangkap Ahmad Zain an-Najah di Perumahan Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (16/11). Dalam operasi penangkapan tersebut, Densus 88 juga menangkap dua nama lainnya di lokasi terpisah, yakni atas nama Anung al-Hamad (AA), dan Farid Ahmad Okbah (FAO).<br /> <br /> Tiga yang ditangkap tersebut, diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas jaringan terorisme Jamaah Islamiyah (JI). Selama ini, JI dicap sebagai salah satu kelompok atau jaringan terorisme global. Indonesia pun juga memasukkan jaringan tersebut sebagai kelompok terorisme.

Hendardi: Penangkapan Anggota MUI Bukti Kelompok Radikal Menyusup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Koalisi-Kawal-Capim-KPK-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Massa menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/8). Mereka memprotes keputusan Pansel Capim KPK yang dinilai tetap meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah hingga tahap wawancara dan uji publik atau seleksi tahap akhir. (Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Massa menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/8). Mereka memprotes keputusan Pansel Capim KPK yang dinilai tetap meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah hingga tahap wawancara dan uji publik atau seleksi tahap akhir. (Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia seleksi (pansel) akan menyerahkan 10 nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 ke Presiden Joko Widodo pada Senin (2/9) sore ini. Rencananya pansel bertemu Jokowi pada pukul 15.00 WIB.<br /> <br /> "Jam 15.00 rencananya diterima Presiden (jika tidak berubah). Sepuluh nama, kami serahkan kepada Presiden, dan Presiden yang punya kewenangan untuk mengumumkan," kata anggota Pansel Capim KPK Hendardi saat dikonfirmasi, Senin (2/9).<br /> <br /> Direktur SETARA Institute ini mengklaim, 10 nama yang akan diserahkan kepada Presiden Jokowi merupakan hasil seleksi yang telah berjalan sejak pertengahan Juni 2019. Proses seleksi tersebut telah dilakukan secara profesional.<br /> <br /> "Sepuluh nama yang akan kami sampaikan ke Presiden sudah melalui seleksi yang ketat dan profesional," ucap Hendardi.<br /> <br /> Menurutnya, Pansel Capim KPK telah menerima masukan dari berbagai pihak. Masukan itu, baik dari unsur KPK, akademisi, guru besar, LSM hingga tokoh masyarakat, itu akan menjadi pertimbangan bagi Pansel dalam memutuskan.<br /> <br /> "Kami teguh pada integritas dan independensi kami dalam melakukan proses seleksi yang terbuka," tegasnya.<br /> <br /> Untuk diketahui, sampai saat ini terdapat 20 nama tersisa dari serangkaian seleksi yang dihelat Pansel Capim KPK. Mereka yang lolos sampai tahap wawancara dan uji publik, antara lain Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Inspektur Jenderal Antam Novambar.<br /> <br /> Kemudian Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Firli Bahuri, Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia (Karowatpers SSDM) Polri Brigadir Jenderal Sri Handayani, Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigadir Jenderal Sri Herwanto.<br /> <br /> Jaksa Johanis Tanak, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sugeng Purnomo, jaksa Supardi, auditor BPK I Nyoman Wara, advokat Lili Pintauli Siregar, pensiunan jaksa Jasman Pandjaitan, hakim Nawawi Pomolango.<br /> <br /> Selanjutnya dosen Luthfi Jayadi Kurniawan, dosen Neneng Euis Fatimah dan dosen Nurul Ghufron, PNS Sekretaris Kabinet Roby Arya, PNS Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo, Penasihat Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Jimmy Muhamad Rifai Gani serta Karyawan BUMN Cahyo RE Wibowo.

Pansel Klaim 10 Nama yang Diserahkan ke Jokowi Hasil Seleksi Ketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kpk-dalami-keterangan-staf-bea-dan-cukai-soal-ekspor-nikel_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta panitia seleksi calon pimpinan (Pansel capim) KPK untuk bisa membuktikan integritasnya dan menerima masukan publik. Banyak harapan tim yang diketuai oleh Yenti Ganarsih itu bisa memilik calon komiioner lembaga antirasuah yang kredibel dan berintegritas.<br /> <br /> "Pansel KPK cukup membuktikan integritas dan kinerjanya dengan bekerja semaksimal mungkin memilih calon Pimpinan KPK yang kredibel dan berintegritas," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/8).<br /> <br /> Menurut Febri, masukan dan kritik masyarakat harus diterima dan didalami. Karena KPK pada dasarnya merupakan milik masyarakat Indonesia. Sehingga itu merupakan bentuk kecintaan publik terhadap KPK.<br /> <br /> "Jadi jika sekarang ada upaya yang luar biasa menjaga KPK, dan hal itu berimbas pada kritik yang keras pada Pansel Capim KPK setelah melihat 20 nama yang lolos di tahap profille asesmen kemarin, kami memandang itu adalah bentuk kecintaan publik terhadap KPK," ucap Febri.<br /> <br /> Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyebut, calon dari institusi manapun tidak menjadi persoalan untuk menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023. Namun rekam jejak integritas menjadi hal yang paling utama.<br /> <br /> "Jika ada catatan perbuatan tercela atau melanggar hukum, tentu wajar kita semua bertanya, apa pantas Pansel memilih calon tersebut?," tegas Febri.<br /> <br /> Sebelumnya, anggota Pansel Capim KPK Hendardi  sempat memberi pernyataan keras atas kritik yang pernah dilontarkan pada pihaknya selama proses seleksi capim berjalan.<br /> <br /> Pernyataan tersebut dilontarkan Hendardi sebagai jawaban atas tudingan adanya konflik kepentingan dalam seleksi capim, dimana Hendardi dinilai punya kedekatan dengan capim tertentu dari unsul Polri.<br /> <br /> "Itu hak menyampaikan pendapat, tidak saya pikirin alias EGP (Emang Gue Pikirin). Dari awal Pansel dibentuk mereka sudah nyinyir begitu. Integritas saya sudah dibangun lebih dari 3 dasawarsa sejak saya jadi pimpinan mahasiswa. Mungkin sebagian dari mereka ketika itu masih menyusu atau belajar prakarya," tukas Hendardi.

KPK: Apa Pantas Pansel Memilih Calon Tersebut?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/singkawang-kota-paling-toleran-ini-mekanisme-penilaiannya_m_.jpg" alt="Ketua Setara Institute Hendardi memberikan penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12)." width="100%">
<figcaption>Ketua Setara Institute Hendardi memberikan penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Koalisi Kawal Capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuding ada beberapa anggota panitia seleksi (pansel) capim KPK yang memiliki konflik kepentingan. Dua diantaranya adalah Indriyanto Seno Adji dan Hendardi<br /> <br /> Itu diungkapkan oleh Anggota koalisi yang juga Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. Menurutnya selain kedua nama itu, Yenti Ganarsih juga sebagai Ketua Pansel Capim KPK juga diduga memiliki konflik kepentingan.<br /> <br /> Pasalnya, Yenti Ganarsih tercatat sebagai tenaga ahli Bareskrim dan Kalemdikpol pada 2018 lalu. Oleh karenanya, Asfina menegaskan, presiden beserta anggota pansel lainnya perlu menelusuri hal ini lebih dalam.<br /> <br /> "Karena kalau ini dibiarkan tidak hanya cacat secara moral tapi juga cacat secara hukum," kata Asfinawati di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (25/8).<br /> <br /> Kemudian, soal Indriyanto Seno Adji dan Hendardi. Di dalam sebuah pernyataan kepada publik yang sudah tersiar, Hendardi sendiri mengakui bahwa dirinya adalah penasihat ahli kepala Kepolisian RI bersama dengan Indriyanto Seno Adji.<br /> <br /> "Sekarang kedua-duanya adalah anggota pansel," kata Asfinawati di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (25/8).<br /> <br /> Berdasarkan Peraturan Kepala (Perkap) Kepolisian No. 1 Tahun 2017 yang berbunyi, penasihat ahli Kapolri saat menjalankan tugasnya mendapatkan upah dan fasilitas lainnya setingkat dengan eselon 1B atau Inspektur Jenderal.<br /> <br /> "Jadi kita semua tahu kontrak kerja artinya ada hubungan kerja, kalau ada hubungan kerja, maka ada hak dan kewajiban, dan seperti ayat yang lainnya, ada uang yang diberikan atas dasar kontrak kerja tersebut," ungkap Asfinawati.<br /> <br /> Atas dasar tersebut, Koalisi Kawal Capim KPK mendesak presiden beserta anggota pansel lainnya untuk melakukan evaluasi dan memberikan kejelasan mengenai permasalahan ini.<br /> <br /> Menanggapi pernyataan ini, anggota Pansel Capim KPK Hendardi membantah tudingan bahwa pihaknya memiliki konflik kepentingan dengan sosok Capim KPK dari institusi Polri. Menurutnya, pernyataan konflik kepentingan yang dilontarkan oleh Koalisi Kawal Capim KPK hanyalah bentuk opini tanpa bisa dibuktikan kebenarannya.<br /> <br /> "Biar saja. Tidak saya pikirin. Dari awal dibentuk mereka sudah nyinyir begitu. Malah kelihatan punya kepentingan yang tidak sampai, makanya tuduh kiri-kanan," ucap Hendardi.<br /> <br /> Direktur SETARA Institute naik pitam mendengar pernyataan soal konflik of interest tersebut. Menurutnya, pembentukan integritas dirinya tidak hanya dibentuk sejak diangkat menjadi penasihat dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tetapi, sejak dulu kala sebelum mendapatkan kepercayaan posisi tersebut.<br /> <br /> "Memangnya integritas saya dibangun hanya beberapa tahun ini sejak saya jadi penasihat ahli Kapolri? Terlalu simplistik. Integritas saya dibangun lebih dari tiga dasawarsa sejak saya jadi pimpinan mahasiswa. Mungkin sebagian dari mereka masih menyusu," papar Hendardi.<br /> <br /> Hendardi juga menyatakan, dirinya bersama Indriyanto sudah memiliki jabatan di dalam institusi Polri sejak zaman Korps Bhayangkara dipimpin oleh Badrodin Haiti. Bukan mulai kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri.<br /> <br /> "Catatan saya menjadi Penasehat Ahli Kapolri sejak masa kepemimpinan Jend. Pol. Badrodin Haiti sampai sekarang. Bukan merupakan organ struktural Polri tapi hanya semacam think-tank untuk Kapolri dan Wakapolri. Anggotanya sebagian besar Professor dan Doktor serta Purnawirawan Jenderal Polisi dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian," tegas Hendardi.

Bos YLBHI Tuding 3 Anggota Pansel Capim KPK Ada 'Main' sama Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Saut-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota panitia seleksi calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi (Pansel Capim KPK) Hendardi menanggapi perdebatan publik terkait penerapan syarat administratif capim lembaga antirasuah itu. Terutama dalam hal penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelnggara Negara (LHKPN).<br /> <br /> Hendardi menilai, polemik soal LHKPN itu muncul dari isu yang sengaja dikembangkan oleh pengamat dengan maksud menjegal capim KPK lainnya.<br /> <br /> "Ini cara lain untuk menjegal calon lain. Itu enggak adil dong. Kami mengajukan syarat yang sama dengan 4 tahun lalu. Tidak ada yang dilebihkan atau kurangi," kata Hendardi di Kantor Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), Jalan Veteran 1, Gambir, Jakarta Pusat, (5/8).<br /> <br /> Sebelumnya, pakar hukum tata negara dari Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar berpendapat bahwa penyerahan LHKPN dalam proses seleksi tahap administratif adalah suatu keharusan. Zainal menilai, pada tahap itu dapat mengetahui mereka-mereka yang tak mematuhi LHKPN dan harus dicoret namanya dari daftar pencalonan.<br /> <br /> Hendardi pun merasa heran dengan kritik Zainal. Direktur Eksekutif SETARA Institute ini mempertanyakan mengapa kritik Zainal tidak dilakukan pada empat tahun yang lalu. Padahal saat itu, salah seorang Komisioner KPK yang kini menjabat, Saut Situmorang kurang melangkapi berkas pelaporan.<br /> <br /> "Kenapa 4 tahun lalu orang-orang ini enggak ributin itu. saya tanya deh, kenapa?" tanya Hendardi.<br /> <br /> Hendardi menjelaskan, terkait Saut Situmorang, pada waktu 4 tahun lalu, memang ada kekurangan pada pelaporan LHKPN, tapi syarat dan catatan sebagainya masih sama. Karena pada awal pendaftaran peserta mesti memasukan surat pernyataan di atas materai bahwa akan membuat LHKPN apabila terpilih.<br /> <br /> "Kenapa sekarang diributin? LHKPN itu kan laporannya ke KPK, jelas orang-orang yang berasal dari unsur KPK, sudah siap dengan itu semua," sambungnya.<br /> <br /> Oleh karena itu, Hendardi menegaskan bahwa pihaknya menerapkan sistem administratif yang sesuai. Sebab ia telah meminta perjanjian kepada para peserta seleksi capim KPK untuk menyerahkan LHKPN saat terpilih nanti.<br /> <br /> "Wajib membuat pernyataan di atas materai pada waktu pendaftaran, nanti waktu ketika terpilih, wajib membuat LHKPN, kalau tidak dibuat, bisa digugurkan," tegasnya.<br /> <br /> Diketahui, pada Jumat (2/8) lalu, Saut Situmorang membantah bahwa dirinya tidak patuh pada pelaporan LHKPN sebelum menduduki posisi pimpinan KPK. Saut menegaskan dirinya taat pada pelaporan LHKPN.<br /> <br /> "Jadi begini, mungkin karena aku enggak mau nyebut namanya ya (anggota Pansel yang bilang belum melapor LHKPN). Mungkin itu muncul ketika wawancara terakhir, bahwa saya punya mobil (Jeep Rubicon)," kata Saut dalam diskusi 'Pantang Absen LHKPN' di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, (2/8).<br /> <br /> Saut yang merupakan mantan petinggi jajaran Badan Intelijen Negara (BIN) ini menegaskan, karena alasan mobil Rubicon tersebut Saut dinilai tidak melaporkan LHKPN. Padahal, ketika menduduki jajaran BIN, Saut mengklaim patuh melaporkan LHKPN.<br /> <br /> "Jadi kaya ada framming di kepala, bahwa saya tidak melaporkan hartanya," sesal Saut.<br /> <br /> Melihat pada pelaporan LHKPN pimpinan KPK, sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang melaporkan harta kekayaannya pada 2007, 2011, 2013 dan 2014.

Soal LHKPN Saut Situmorang, Pansel: Kenapa Sekarang Baru Diributin?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hendardi

Berita Terkini