<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/03/gagal-ginjal-1286244273.jpg" alt="Ilustrasi Gagal Ginjal di Usia Muda. (Pinterest)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gagal Ginjal di Usia Muda. (Pinterest)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyakit gagal ginjal kronik (PGK) terus menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia. Salah satu terapi utama bagi pasien stadium akhir adalah hemodialisis atau cuci darah. Kini, sejumlah inovasi baru dalam teknologi hemodialisis hadir untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, termasuk Theranova dan HDX yang mulai diterapkan di rumah sakit. Hemodialisis merupakan prosedur medis yang membantu membuang racun, kelebihan cairan, dan limbah dari tubuh dengan menggunakan alat khusus dialiser. Proses ini biasanya dilakukan tiga kali seminggu selama 3&ndash;4 jam. Meski bukan solusi permanen, terapi ini menjadi penyelamat bagi jutaan pasien gagal ginjal di dunia.&nbsp;Seiring perkembangan teknologi, dialiser generasi terbaru seperti HD Theranova mampu menyaring racun berukuran sedang yang sulit diatasi dialiser konvensional. Sementara itu, HDX (hemodialisis ekspansi) menawarkan kemampuan filtrasi lebih luas hingga molekul menengah dan besar, mendekati efektivitas hemodiafiltrasi (HDF). Selain itu, terapi hemodiafiltrasi (HDF) juga semakin dilirik karena mampu membersihkan racun lebih efektif. Namun, metode ini membutuhkan perangkat mesin canggih dan sistem pengolahan air khusus sehingga penerapannya masih terbatas di sejumlah negara berkembang. Adapun hemoperfusi digunakan untuk kasus tertentu, misalnya keracunan, dengan teknik penyaringan menggunakan media penyerap.&nbsp;Konsultan ginjal-hipertensi RS Bethsaida, dr. Muthalib Abdullah, Sp.PD-KGH, FINASIM, menjelaskan bahwa HDF hanya dapat diberikan pada pasien dengan kondisi tertentu. &ldquo;Terapi HDF memerlukan kecepatan aliran darah hingga 300 mL per menit. Jika akses darah pasien tidak mendukung, maka alternatif seperti Hemoperfusi, Theranova, atau HDX bisa digunakan,&rdquo; kata Muthalib Abdullah, Minggu (28/9). Direktur RS Bethsaida Gading Serpong, dr. Pitono menegaskan, pihaknya menjadi rumah sakit pertama di Banten yang menghadirkan layanan hemodialisis dengan teknologi Theranova. &ldquo;Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan fasilitas modern, tenaga medis berpengalaman, serta pendekatan yang berpusat pada pasien agar kualitas hidup mereka lebih baik,&rdquo; terang Pitono.&nbsp; Meski inovasi teknologi memberi harapan baru, tantangan terbesar tetap pada akses layanan yang merata, biaya perawatan, serta ketersediaan tenaga medis terlatih. Edukasi pasien mengenai gaya hidup sehat dan kepatuhan terhadap jadwal dialisis juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan terapi.

Inovasi terbaru teknologi hemodialisis, meningkatkan kualitas hidup pasien gagal ginjal di Indonesia, tantangan akses layanan dan edukasi

Hadapi Gagal Ginjal Kronik, Hemodialisis Modern Jadi Harapan Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/gagal-ginjal-RS.jpg" alt="FASILITAS LENGKAP: Sebanyak 24 pasien gagal ginjal di RSUD dr Mohamad Soewandhie sedang menjalani hemodialisis di ruang khusus. Kasus anak nanti juga di-cover BPJS Kesehatan. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FASILITAS LENGKAP: Sebanyak 24 pasien gagal ginjal di RSUD dr Mohamad Soewandhie sedang menjalani hemodialisis di ruang khusus. Kasus anak nanti juga di-cover BPJS Kesehatan. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi asa bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam mengakses pelayanan di fasiltas kesehatan. Program yang telah berlangsung sejak 2014 itu telah menunjukkan peran penting dalam penjaminan terhadap beragam penyakit dan pelayanan bagi seluruh peserta. Mulai dari penyakit berbiaya rendah hingga penyakit berbiaya mahal (katastropik) dapat dijamin penuh oleh program JKN. Contonya untuk pengobatan gagal ginjal. Bukan hanya itu, BPJS Kesehatan pun menjamin biaya pelayanan kesehatan yang memerlukan perawatan berjangka waktu lama atau bahkan berlangsung seumur hidup, seperti cuci darah bagi pasien gagal ginjal, penderita talasemia dan hemofilia, pasien yang menjalani pengobatan kanker, insulin untuk penderita diabetes, dan lain sebagainya Sepanjang 2014 &ndash; 2024, pemanfaatan kasus layanan cuci darah dirawat jalan sebanyak 49,25 juta kasus. Khusus di 2024, kasus layanan cuci darah di rawat jalan sebanyak 7,5 juta kasus dengan total biaya sebesar Rp 6,6 Triliun. Ini membuktikan bahwa sudah banyak peserta yang terbantu dalam menjalani tindakan cuci darah demi menjaga kestabilan kondisi kesehatan mereka. Salah satu peserta BPJS Kesehatan yang hingga saat ini merasakan manfaat program JKN adalah Sri, 28 tahun. Sri terbaring lemas di samping mesin dialisis atau dialyzer. "Pertama kali dengar saya harus cuci darah, sempat drop. Cuma keluarga terus semangatin, jangan putus asa, karena kita berhak untuk hidup yang lebih panjang. Terus juga keluarga saya juga masih membutuhkan saya, jadi saya terus melakukan ini sampai saat ini," ungkap Sri menceritakan kenyataan pahit yang dijalani seumur hidup. Sri mengaku sudah menjalani cuci darah dua tahun. Sebelumnya dia mengetahui untuk tindakan sekali cuci darah membutuhkan biaya sekitar Rp 800.000 - Rp 1.000.000. Dengan jadwal dua kali per minggu, biaya itu bisa mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Dengan manfaat yang dirasakannya, Sri tidak bisa membayangkan jika program JKN sampai ditiadakan. "Menurut saya, keberadaan BPJS Kesehatan sangat membantu saya. Dengan kondisi saya yang harus rutin menjalani cuci darah, saya berterima kasih kepada BPJS Kesehatan dan seluruh peserta yang juga telah rutin membayar iurannya. Saya berharap hanya ingin sembuh dan benar-benar sembuh total, bisa seperti dulu lagi sehingga bisa sering berkumpul dengan keluarga," kata Sri. Halimah, 46, peserta BPJS Kesehatan pun berterima kasih dengan adanya program JKN. Dia menjalani cuci darah selama tujuh tahun. Kondisi itu bukan hal yang mudah dapat diterima Halimah. Sempat putus asa karena harus rutin menjalani cuci darah selama tujuh tahun, tetapi semangat moril yang diberikan oleh keluarga menguatkan dirinya untuk tetap semangat menjalani cuci darah demi menstabilkan kondisi kesehatannya. Halimah mengaku sedih saat mendengar informasi tentang JKN yang kian banyak di pemberitaan. Ia membayangkan jika Program JKN ditiadakan. Dengan biaya proses cuci darah, pasti Halimah harus menjual rumah demi rutin menjalani cuci darah. "Alhamdulillah, BPJS Kesehatan telah menolong saya. Sebetulnya tidak ada ruginya menjadi peserta. Dengan prinsip gotong royong, kita tidak akan rugi dan bisa menolong peserta lain. Jika ada peserta yang sakit dan membutuhkan pelayanan, iuran peserta yang sehat kan buat membantu mereka juga," ujar Halimah. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan, negara telah menghadirkan Program JKN untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan yang komprehensif kepada penduduk Indonesia. Cakupan manfaat Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan sangat luas, karena pelayanan kesehatan yang dijamin diberikan berdasarkan indikasi medis pesertanya. &ldquo;Dari Program JKN, kita bisa melihat nilai luhur yang telah menjadi identitas bangsa melalui gotong royong. Prinsip ini menandakan semua peserta, baik yang sehat maupun yang sakit, bersama-sama saling membantu melalui iuran yang dibayarkan. Prinsip ini juga menjadi landasan untuk menciptakan keberlanjutan program. Dengan kontribusi dari seluruh peserta, harapannya bisa menjaga keberlangsungan Program JKN,&rdquo; jelas Rizzky. Untuk meningkatkan mutu layanan terhadap tindakan cuci darah, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memberikan layanan yang menggunakan single use dialyzer atau sekali pakai, kecuali pada situasi tertentu yang menyebabkan tindakan itu menggunakan selang reuse, dipakai lebih dari satu kali. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit dan kontaminasi silang antar pasien. &ldquo;Hingga saat ini, jumlah Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) mitra BPJS Kesehatan yang melayani tindakan cuci darah sebanyak 1.085, dengan 929 di antaranya menggunakan single-use dialyzer. Harapannya, dukungan terus diberikan oleh seluruh stakeholders sehingga penyelenggaraan Program JKN semakin optimal dan bisa menjaga keberlangsungan Program JKN,&rdquo; tutup Rizzky.

Keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi asa bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam mengakses pelayanan.

Program JKN, Asa Baru Bagi Pasien Hemodialisis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/dialisis-1956205939.jpeg" alt="Ilustrasi: Mesin hemodialisis. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mesin hemodialisis. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyakit Ginjal Kronis (PGK) kini menjadi masalah kesehatan serius yang tidak hanya mengancam lansia, tetapi juga anak-anak, remaja dan dewasa muda. Fakta ini menambah kompleksitas tantangan dalam perawatan penderita PGK. Data statistik JKN mencatat bahwa pada tahun 2021, penyakit gagal ginjal menjadi diagnosis sekunder tertinggi kedua. Sementara itu, kebutuhan untuk cuci darah meningkat secara signifikan dari tahun 2007 hingga 2022, dengan cuci darah menjadi prosedur yang paling banyak dilakukan pada tahun 2013. Jika tidak ditangani dengan baik, PGK diperkirakan akan menjadi penyebab kematian utama global kelima pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan perawatan yang lebih baik, terutama karena penyakit yang menjadi penyebab awal PGK, seperti hipertensi, nefropati diabetik (diabetes), dan glomerulopati sering kali berujung pada tindakan cuci darah. Untuk meningkatkan kualitas perawatan bagi pasien penderita PGK di Indonesia, PT Itama Ranoraya Tbk ikut berperan dengan&nbsp;mendukung distribusi mesin hemodialisis ke berbagai daerah di seluruh tanah air bersama dengan PT Kencana Pilar Mandiri dan PT Trimitra Sehati. Saat ini, puluhan kontrak kerja sama operasional untuk mesin hemodialisis telah disepakati dengan banyak rumah sakit dan klinik utama yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan keseluruhan wilayah kepulauan Kalimantan. Ke depannya, diharapkan mesin hemodialisis ini dapat menjangkau lebih banyak wilayah sehingga akses pelayanan hemodialisa dapat lebih menjangkau seluruh lapisan masyarakat di manapun mereka berada. &ldquo;Distribusi mesin hemodialisis ini adalah langkah konkret kami untuk memberikan akses yang lebih baik kepada pasien ginjal kronis di seluruh Indonesia. Kami ingin memastikan semua pasien, terutama di daerah dengan jumlah kasus tertinggi, dapat memperoleh perawatan dengan mudah dan biaya yang relatif terjangkau,&rdquo; ungkap Heru Firdausi Syarif selaku Direktur Utama PT Itama Ranoraya Tbk dalam keterangan tertulisnya. Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi beban pasien dan keluarga yang terdampak PGK. Dengan penyebaran mesin hemodialisis di seluruh penjuru Indonesia, PT Itama Ranoraya Tbk terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dan mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan nasional. Selain perawatan, PGK juga dapat dicegah dengan beberapa langkah, seperti minum air putih minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi minuman manis, membatasi asupan garam, tidak merokok, rutin berolahraga, dan menjaga pola makan agar berat badan tetap ideal. Masyarakat juga disarankan untuk memeriksakan fungsi ginjal secara rutin guna memastikan kesehatan ginjal dan mendeteksi potensi masalah sejak dini. "Dengan upaya bersama dalam pencegahan dan perawatan, kesehatan ginjal diharapkan dapat terjaga dan risiko serta komplikasi dari PGK dapat dihindari," tutupnya.

Penyakit Ginjal Kronis (PGK) kini menjadi masalah kesehatan serius yang tidak hanya mengancam lansia, tetapi juga anak-anak.

Distribusikan Mesin Hemodialisis ke Seluruh Indonesia untuk Bantu Cegah PGK jadi Penyebab Kematian Global Nomor 5 di Dunia Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/IMG_4938-4037438544.jpeg" alt="Ilutrasi: Kamar rumah sakit(Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilutrasi: Kamar rumah sakit(Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung memastikan tidak ada lonjakan jumlah pasien anak yang memerlukan pengobatan cuci darah atau hemodialisis di rumah sakit tersebut. Staf Divisi Nefrologi RSHS Bandung dr Ahmedz Widiasta mengatakan, saat ini terdapat sekitar 20 anak menjalani cuci darah secara rutin setiap bulan di Poliklinik Hemodialisis RSHS Bandung. &rdquo;Kalau jumlah kasus tidak ada peningkatan atau pun penurunan yang untuk kasus anak dengan penyakit ginjal kronik, yang mendapatkan cuci darah rutin itu sekitar 10 sampai 20 anak per bulan,&rdquo; kata Ahmedz seperti dilansir dari Antara. Dia menyatakan, hingga saat ini jumlah pasien anak yang menjalani hemodialisis di RSHS stabil dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Bahkan beberapa pasien anak telah mendapatkan rujukan untuk mendapatkan pengobatan ke rumah sakit di daerah masing-masing. &rdquo;Beberapa dari pasien-pasien tersebut telah kami rujuk ke rumah sakit daerah terdekat untuk menjalani cuci darah di rumah sakit terdekat,&rdquo; kata Ahmedz Widiasta. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan untuk penyakit gagal ginjal akut pada anak pun tidak ada peningkatan kasus. Setiap bulan pasien baru yang menjalani prosedur cuci darah di RSHS ada sekitar 10 sampai 15 pasien anak. &rdquo;Tapi kalau untuk kasus yang cuci darahnya rutin di poliklinik hemodialisis itu paling sekitar sehari lima,&rdquo; ujar Ahmedz Widiasta. Sementara itu, Konsultan Nefrologi Anak RSHS Bandung Prof Dany Hilmanto mengungkapkan, pasien anak yang sedang menjalani cuci darah atau hemodialisis di rumah sakit tersebut bukan disebabkan karena minuman manis. Pasien anak yang saat ini menjalani cuci darah telah memiliki riwayat penyakit gagal ginjal yang sudah lama ataupun memiliki kelainan bawaan. &rdquo;Karena memang cuci darah pada anak kebanyakan ada dua sebab yaitu kelainan struktur dan adanya penyakit glomerulus pada ginjal,&rdquo; terang Dany. Dia menegaskan, umumnya pada penyakit gagal ginjal karena faktor sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat tidak langsung menimbulkan gejala pada penyakit tersebut. &rdquo;Bahwa dari tahun ke tahun penyakit-penyakit yang akibatkan oleh makanan tidak sehat itu melalui tahap yang panjang, dia harus melalui ke hipertensi dulu, diabetes mellitus dulu, obesitas yang di mana semua itu merupakan risiko pada gagal ginjal,&rdquo; papar Dany Hilmanto.

RSHS Bandung pastikan tidak ada lonjakan jumlah pasien anak yang memerlukan pengobatan cuci darah atau hemodilalisis di RS tersebut

RSHS Bandung Pastikan Tak Ada Lonjakan Pasien Anak Cuci Darah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/SUYUTI.jpg" alt="Sayuti (56) bersyukur karena suaminya Jupriyanto bisa menjalani hemodialisis secara periode dan gratis melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)." width="100%">
<figcaption>Sayuti (56) bersyukur karena suaminya Jupriyanto bisa menjalani hemodialisis secara periode dan gratis melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai seorang istri penyintas gagal ginjal, Sayuti (56) bersyukur jaminan kesehatan suaminya, Jupriyanto, telah ditanggung Pemerintah. Melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jupriyanto sekeluarga masuk dalam segmen kepesertan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sayuti mengaku senang, kini Jupriyanto bisa menjalani hemodialisis tanpa memikirkan biaya.  “Saya senang, JKN dapat membantu biaya. Sebelumnya kami terdaftar sebagai peserta mandiri sejak tahun 2017, saat bapak mulai sakit. Dapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah bulan Juli 2022,” ucap Sayuti.  Saat masih menjadi peserta mandiri, Sayuti mengaku keberatan membayar iuran, sebab sejak suaminya sakit tidak ada lagi tulang punggung di keluarganya, sedangkan keempat anaknya masih duduk dibangku sekolah.  “Dulu saya dibantu pak Lurah setiap bulannya untuk membayar iuran, sejak bapak sakit itu. Bapak sudah tidak bisa bekerja. Saya tadinya membantu cuci piring di tetangga, tetapi setelah saya sakit, harus angkat kandungan, saya sudah tidak bisa bekerja. Sekarang anak sudah ada yang lulus, penghasilan dari anak, kalau ada kerjaan,” ujar warga Kabupaten Kediri ini.  Kini kondisi Jupriyanto sudah sehat, dengan tetap harus menjalani hemodialisis sebanyak 2 kali dalam seminggu dan mengonsumsi obat setiap hari. Meskipun sebagai peserta JKN yang iurannya ditanggung oleh pemerintah, Sayuti merasa suaminya mendapatkan pelayanan yang sangat bagus, tidak dibedakan dengan peserta JKN lainnya maupun pasien umum.  “Bapak hemodialisis seminggu 2 kali. Bapak juga konsumsi obat, minum obatnya setiap hari. Pelayanannya bagus, sangat bagus, tidak dibedakan,” terang Sayuti berkaca-kaca.  Sambil sesekali melihat ke arah Jupriyanto yang sedang terbaring menjalani hemodialisis, Sayuti berulang kali mengatakan ia sangat senang dibantu pemerintah melalui Program JKN. Ia berharap jaminan kesehatan untuk suaminya bisa terus digunakan berobat. Bagi masyarakat yang belum terdaftar, Sayuti mengajak agar segera mendaftar, terutama untuk jaminan hari tua nanti.  “Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan BPJS Kesehatan, karena suami saya bisa berobat tanpa keluar biaya sama sekali. Saya senang sekali ada JKN. Untuk masyarakat yang belum daftar, supaya bisa daftar jadi peserta JKN, untuk jaminan di hari tua. Kalau tidak sakit bisa menolong yang sakit. Saya doakan yang tidak sakit semoga sehat terus,” pungkas Sayuti sambil menyeka air matanya.

Suami Lancar Hemodialisis, Sayuti Bersyukur Pemerintah Jamin Lewat JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/gagal-ginjal-RS.jpg" alt="FASILITAS LENGKAP: Sebanyak 24 pasien gagal ginjal di RSUD dr Mohamad Soewandhie sedang menjalani hemodialisis di ruang khusus. Kasus anak nanti juga di-cover BPJS Kesehatan. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FASILITAS LENGKAP: Sebanyak 24 pasien gagal ginjal di RSUD dr Mohamad Soewandhie sedang menjalani hemodialisis di ruang khusus. Kasus anak nanti juga di-cover BPJS Kesehatan. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Kemenkes: Sejak Obat Sirup Dilarang, Tidak Ada Kasus Baru  JawaPos.com - Sejak pelarangan pemberian obat sirup pada 18 Oktober lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim tidak ada penambahan kasus acute kidney injury (AKI) atau gangguan ginjal akut misterius pada anak. Saat ini total ada 255 kasus AKI yang berasal dari 26 provinsi. Sebanyak 143 di antaranya meninggal.  Per Minggu (23/10) terdapat 245 kasus gangguan ginjal akut misterius. Lalu, ada tambahan sepuluh kasus sehari berselang. Namun, menurut Juru Bicara Kemenkes M. Syahril, kasus itu terjadi pada September hingga awal Oktober dan baru dilaporkan Senin (24/10) lalu.  ”Sejak 22 Oktober hingga Senin tidak ada lagi kasus baru,” katanya kemarin (25/10).  Syahril menyatakan, surat edaran (SE) Kemenkes yang meminta untuk tidak menjual dan meresepkan obat sirup berhasil mencegah penambahan kasus baru. Pemerintah akan tetap waspada dan melakukan langkah pencegahan hingga obat-obat sirup dinyatakan aman dari cemaran etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG).  Kemenkes telah mengeluarkan SE anyar yang diundang-undangkan Senin lalu. Ada 156 obat yang bisa digunakan. Di luar obat tersebut, menurut Syahril, tetap dilarang untuk diminumkan.  Untuk penanganan AKI, ada 14 fasilitas kesehatan (faskes) yang disiapkan. Faskes tersebut memiliki dokter dan fasilitas hemodialisis untuk anak. Syahril menjelaskan, ke depan bisa saja faskes rujukan AKI ditambah. ”Terutama di ibu kota provinsi yang memiliki dokter dan fasilitas,” ungkapnya.  Kemenkes juga telah mendatangkan antidotum dengan merek Fomepizole sebagai penawar. Ada 26 vial yang didatangkan dari Singapura. Lalu 16 vial dari Australia. ”Selanjutnya akan mendatangkan ratusan vial dari Jepang dan Amerika Serikat. Penawar ini akan didistribusikan ke RS (rumah sakit) rujukan pemerintah dan obat ini gratis,” terang Syahril.  Sejauh ini antidotum tersebut bereaksi positif. RSUP dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) sudah memberikan antidotum dari Singapura sejak Selasa (18/10) lalu. Syahril mengungkapkan, hasil dari pemberian obat Fomepizole di RSCM, 10 dari 11 pasien terus mengalami perbaikan klinis. Tidak ada kematian dan tidak ada perburukan lebih lanjut. Bahkan, pasien anak sudah mulai dapat mengeluarkan air seni.  Sementara itu, guru besar Fakultas Farmasi UGM Zullies Ekawati menjelaskan, Fomepizole bukan obat AKI. ”Fomepizole bukanlah obat yang secara khusus untuk gagal ginjal akut, tetapi obat penawar keracunan etilena glikol,” ujarnya. Selain penawar EG, antidotum itu bisa digunakan sebagai obat penawar keracunan metanol.  Zullies menegaskan, apabila AKI tidak karena keracunan EG atau DEG, obat tersebut tidak berguna. Fomepizole pun akan berguna jika tidak terlambat diberikan. ”Jika diberikan pada kondisi yang sudah terlalu lama sejak paparan, hampir semua etilena glikol mungkin sudah berubah menjadi metabolit toksik sehingga mungkin obat tidak lagi berguna,” ungkapnya.  Lebih lanjut, Zullies menjelaskan bagaimana EG atau DEG merusak ginjal. Ketika EG masuk dalam tubuh, akan cepat diserap oleh saluran cerna. Sebenarnya yang membuat beracun adalah hasil metabolismenya, yakni asam glikolat, asam glioksilat, dan asam oksalat. Inilah si metabolit toksik.  ”Mereka dapat menyebabkan berbagai kerusakan pada organ. Yang paling berkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut adalah asam oksalat yang akan bisa mengikat kalsium dalam tubuh menjadi kristal kalsium oksalat yang akan merusak ginjal,” tuturnya. Untuk mengubah EG menjadi racun, hanya butuh waktu 30 menit hingga 72 jam.  Namun, tidak semua bereaksi dengan EG atau DEG. Sebab, untuk mengubah EG menjadi senyawa yang beracun itu, dibutuhkan enzim alcohol dehydrogenase. Untuk itu, ada kasus yang meminum obat yang dinyatakan berbahaya oleh BPOM karena ada kemungkinan kandungan EG atau DEG tinggi, tapi anak tersebut tidak bergejala AKI.  Di bagian lain, dilansir dari Sumut Pos, PT Universal Pharmaceutical Industries yang memproduksi obat sirup Unibebi angkat bicara seputar produk yang disebut memiliki cemaran EG melebihi ambang batas aman. Mereka heran lantaran produk Unibebi sudah dikeluarkan dan dikonsumsi masyarakat selama bertahun-tahun.  ”Unibebi ini sudah sejak tahun ’70-an sudah ada. Dan produk ini juga sudah dikonsumsi bangsa Indonesia selama 20 tahun, lima tahun lalu berubah nama jadi Unibebi. Obat ini juga dikemas sebagai obat untuk menyembuhkan. Sama sekali tidak ada niat untuk menyebabkan orang meninggal,” kata Hermansyah Hutagalung, salah seorang tim kuasa hukum PT Universal Pharmaceutical Industries, kepada awak media di Medan kemarin.  Sebagaimana diberitakan (24/10), Kepala BPOM Penny K. Lukito menyebutkan, ada tiga produk yang mengandung cemaran EG atau DEG yang melebihi ambang batas aman. Ketiganya adalah Unibebi Cough Syrup, Unibebi Demam Drop, dan Unibebi Demam Syrup yang diproduksi Universal Pharmaceutical Industries.  Dijelaskan Hermansyah, sejak awal produk obat tersebut dikeluarkan untuk membantu penyembuhan anak yang sakit. Pihaknya memastikan tidak ada niat jahat dari produksi Unibebi untuk membuat anak terkena penyakit seperti yang disebutkan kepada pihaknya. Terlebih, pihaknya memastikan sudah melewati prosedur yang ditentukan BPOM sebelum mengeluarkan produk tersebut.  Sebagai bentuk kepatuhan kepada pemerintah, lanjut Hermansyah, pihaknya telah membuat tim untuk menyelidiki apakah obat sirup tersebut sesuai aturan edarnya. Namun, dia menegaskan bahwa EG yang dimaksudkan bukan pihaknya yang mencampurkan ke dalam obat sirup produknya. ”Dalam proses pembuatan sirup ini, bukan kita yang memasukkan EG, tetapi sudah ada kandungannya. Jadi, ia sudah berupa bahan seperti air putih,” terang dia. ”Ketika kita buat teh manis, kandungan air putih ini sudah ada. Artinya, bukan kita yang menambahkan zat yang dikatakan melewati ambang batas aman itu,” imbuhnya.  Secara terpisah, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menyoroti buruknya kerja BPOM di balik tingginya kasus AKI pada anak. Ketua Umum KPCDI Tony Richard Samosir menyayangkan angka kematian yang cukup tinggi, yakni lebih dari 50 persen. ”Kita tahu bahwa BPOM tugasnya melakukan pengawasan premarket dan postmarket. Mereka juga menjadi pihak yang melakukan uji laboratorium guna mengetahui apakah obat sirup ini telah memenuhi syarat keamanan,” katanya kemarin.  Sekretaris Jenderal KPCDI Petrus Haryanto menilai kejadian itu sebagai fenomena gunung es yang selama ini dialami pasien gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Kejadian AKI ini sekaligus membuka tabir bahwa pemerintah selama ini melupakan sistem kesehatan ginjal untuk anak. Sebab, hanya 14 RS yang dapat melayani hemodialisis untuk anak. Fasilitas dan tenaga kesehatan untuk menangani gagal ginjal pada anak juga tidak banyak. (lum/lyn/mag-3/c9/fal)

Gangguan Ginjal Akut, Hanya 14 RS yang Layani Hemodialisis untuk Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/BPJA-24.jpg" alt="Heru Susanto, salah satu perawat senior yang bertugas di Unit Hemodialisa (HD) di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu." width="100%">
<figcaption>Heru Susanto, salah satu perawat senior yang bertugas di Unit Hemodialisa (HD) di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Heru Susanto, merupakan salah satu perawat senior yang bertugas di Unit Hemodialisa (HD) di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. Selama 5 tahun bertugas, dirinya sangat sering melihat dampak positif yang diberikan oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap masyarakat, khususnya yang rutin menjalani proses hemodialisis.  “Kurang lebih sejak tahun 2017 lebih dari 300-an pasien yang cuci darah. Semua yang datang dan masuk untuk cuci darah adalah peserta JKN, tidak ada yang umum atau bayar sendiri,” ujar Heru.  Heru bercerita tentang bagaimana banyak pasien yang sangat membutuhkan tindakan cuci darah terbantu sekali dengan adanya kartu JKN. Apalagi dengan kebutuhan biaya dalam memenuhi proses hemodialisis membutuhkan biaya yang besar dan hal tersebut bisa menjadi beban bagi masyarakat untuk menjalani proses tersebut.  “Kita lihat sangat membantu (untuk pasien HD), kalau orang umum berobat tidak pakai kartu JKN (berobat HD) ya bisa jual tanah dan jual rumah, pengusaha pun apabila sudah cuci darah bisa tekor, bayangkan apabila dengan pasien umum sekali cuci darah bisa mencapai satu Juta rupiah, delapan kali sebulan bisa delapan juta rupiah, setahun bisa hampir seratus jutaan, dimana uang mau carinya, itu belum termasuk biaya obat dan lainnya, alhamdulilah ada BPJS Kesehatan pasti membantu pasien , tentunya pelayanan diakses sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku,” jelas Heru.  Dirinya bercerita bahwa selama ia bekerja di Unit HD dan sering bertemu dengan pasien HD, Heru selalu mengatakan bahwa sangat bersyukur menjalani pengobatan dengan Program JKN dan dibandingkan dengan peserta umum.  "Saya jelaskan, berapa sih yang ditanggung BPJS Kesehatan sekali bapak ibu cuci darah, dapatnya apa saja, obat obatan semua gratis, pasti mereka langsung tahu kalau peran BPJS Kesehatan sangat penting. Kalau tidak dijelaskan, ya mereka pasti berfikir seperti kurang terus. Namun apabila sudah dijelaskan dan sudah mengetahui nominalnya apabila pakai umum ya mereka biasanya bersyukur,” tambah Heru.  Dalam memberikan pelayanan, Heru pun selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada peserta JKN. Ia menganggap, selaku pemberi pelayanan peserta harus mendapatkan seluruh pelayanan.  "Kami kalau di HD ini sudah seperti keluarga berbeda dengan di ruangan lain. Kita kalau di sini ketemu terus minimal 2 kali seminggu sehingga semua pasti berkesan ada seperti bapak sendiri, adik sendiri, ibu sendiri, kadang makan bareng dengan pasien dan keluarga pasien di sini. Jadi kalau di ruangan ini kita kan pelayanan kepada pasien namun jadinya bukan hanya pasien namun keluarga dan empatinya lebih tinggi di sini,” Kata Heru.  Heru pun mengatakan Program JKN Ini sangat luar biasa dan berpesan agar peserta JKN tetap rutin membayar iuran JKN. “BPJS Kesehatan termasuk berani dengan menanggung semua biaya pelayanan HD, sangat luar biasa. Terhadap peserta yang masih belum rutin membayar iuran JKN, dengan kita sedekah penyakit akan hilang kalau saya orang awam biar orang yang memakai pelayanan Program JKN, kita tidak perlu memakai, kita ikut program negara,” tutup Heru.

Perawat Hemodialisis Sebut Masyarakat Sangat Terbantu Oleh Program JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/alhamdulillah-pasien-tetap-dapat-cuci-darah-saat-libur-lebaran_m_139784.jpeg" alt="TETAP BUKA: Dokter Dian Samudra memantau alat cuci darah di ruang hemodialisa RSUD Sidoarjo. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TETAP BUKA: Dokter Dian Samudra memantau alat cuci darah di ruang hemodialisa RSUD Sidoarjo. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Selama libur Lebaran, penderita gagal ginjal kronis (GGK) tidak perlu khawatir tidak bisa melakukan cuci darah. Direktur Utama (Dirut) RSUD Sidoarjo dr Atok Irawan SpP memastikan, pihaknya membuka layanan tersebut seperti biasa. &rdquo;Silakan terapi sesuai jadwal. Kami tetap membuka layanan hemodialisis,&rdquo; katanya. Kebijakan tersebut tentu membuat lega. Sebab, jumlah pasien yang membutuhkan layanan itu cukup banyak. Khusus di RSUD Sidoarjo, dalam sebulan, terdapat 200 pasien yang menjalani cuci darah. &rdquo;Alat hemodialisis hanya 23 mesin. Semuanya difungsikan untuk pelayanan setiap hari,&rdquo; terangnya. Selama libur Lebaran, RSUD Sidoarjo tetap mengoptimalkan mesin dengan memberikan pelayanan&nbsp; tiga sif dalam sehari, sama seperti hari biasa. Sebab, terdapat pasien yang sampai dua kali seminggu melakukan cuci darah. Sekali cuci darah membutuhkan waktu sekitar empat jam. Sementara itu, seluruh direksi telah melakukan rapat untuk membahas pelayanan RSUD selama libur Lebaran. Hanya, pelayanan untuk rawat jalan libur. Seluruh pasien rawat jalan dialihkan ke instalasi gawat darurat (IGD). &rdquo;Yang butuh rawat jalan bisa langsung di IGD,&rdquo; katanya. Atok menjelaskan, RSUD menyiapkan 103 dokter untuk siaga selama libur Lebaran. Di antaranya, 34 dokter umum untuk jaga di IGD dan rawat inap serta 69 dokter spesialis. &rdquo;Seluruh dokter spesialis&nbsp; on call,&rdquo; ujarnya. Atok menambahkan, untuk pelayanan di IGD, pihaknya sudah mengatur jadwal jaga. Begitu juga di ruang rawat inap. Meski libur Lebaran, pasien rawat inap mendapatkan pelayanan yang sama. Bahkan, dokter spesialis tetap melakukan visite di ruang rawat inap sesuai jadwal jaga. &rdquo;Ada juga dokter jaga di ruang rawat inap selain di IGD. Jadi, pasien tetap dilayani dengan baik,&rdquo; jelasnya. Jadi, tidak ada istilah pasien cuti rawat inap. Jika sudah diperbolehkan pulang, pasien bisa langsung mengurus administrasi.  Kebutuhan pasien untuk transfusi darah juga tetap dilayani. &rdquo;Kami sudah berkoordinasi dengan bank darah dan BPJS agar pelayanan selama libur Lebaran tetap berjalan lancar,&rdquo; ujarnya. (ayu/c6/ai)

Alhamdulillah, Pasien Tetap Dapat Cuci Darah saat Libur Lebaran

hemodialisis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hemodialisis

Berita Terkini