<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/f53958e1-fdd9-4d98-aa52-0097ab43958a-746623861.jpg" alt="Petugas DLH sedang mengolah sampah organik di rumah kompos. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Petugas DLH sedang mengolah sampah organik di rumah kompos. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengolahan sampah organik menjadi kompos oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya berdampak positif pada efisiensi anggaran daerah, dengan penghematan mencapai Rp 14 miliar per tahun.</p> <p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Dedik Irianto mengatakan bahwa setiap harinya, timbulan sampah organik dan anorganik di Kota Pahlawan mencapai sekitar 1.800 ton.</p> <p>"Jadi timbulan sampah di Surabaya setiap harinya itu 1.800 ton per hari. Volume sampah yang besar ini membuat kami tak bisa hanya mengandalkan pengelolaan di hilir, tetapi juga harus perkuat di hulu-nya," ucapnya, Rabu (14/1).</p> <p>Berbagai upaya pengelolaan sampah dilakukan Pemkot Surabaya, mulai dari rumah kompos hingga bank sampah. Residu sampah yang tidak dapat ranting di hulu, diarahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo.</p> <p>Khusus sampah organik, DLH Surabaya mengoperasikan 27 rumah kompos di berbagai wilayah Kota Pahlawan, dengan kapasitas pengolahan sampah organik mencapai 95,17 ton sampah per hari.</p> <p>Dedik menyebut mayoritas rumah kompos memanfaatkan limbah hasil perantingan pohon serta sampah sayuran dari pasar. "Ini yang kemudian kita kelola menjadi kompos, sehingga mengurangi jumlah sampah," imbuhnya.</p> <p>Bahkan lebih dari 100 ton sampah organik masuk ke rumah kompos setiap harinya, yang berasal dari perantingan pohon dan pohon tumbang sebanyak 90,41 ton dan sampah organik dari pasar sebanyak 10,14 ton.</p> <p>Menurut Dedik, pengolahan sampah organik memberi keuntungan ganda bagi Pemkot Surabaya, yakni mengurangi sampah ke TPA Benowo sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran daerah.</p> <p>"Keberadaan 27 rumah kompos mampu menghemat biaya pengangkutan sampah Rp 6,73 miliar per tahun dan menghemat biaya pengolahan sampah di TPA Benowo hingga Rp 7,36 miliar per tahun (total kurang lebih Rp 14 miliar)," beber Dedik.</p> <p>Selain rumah kompos, DLH Surabaya juga menangani sampah anorganik melalui Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Saat ini sudah terbangun 12 TPS 3R di berbagai wilayah Kota Pahlawan.</p> <p>"Dari 12 TPS ini kapasitasnya bermacam-macam. Ada yang kapasitasnya 10 ton, ada yang 20 ton. Jadi kalau kapasitas TPS 10 ton, residunya tinggal 5 ton. Ini upaya mengurangi sampah yang masuk ke TPA Benowo," tukasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

DLH Surabaya hemat anggaran hingga Rp 14 miliar dari pengolahan sampah organik jadi kompos. Cara ini kurangi sampah.

Olah Sampah Organik jadi Kompos, DLH Surabaya Hemat Anggaran hingga Rp 14 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/8046c681-ac1c-48da-9b51-51c69502ad8c-1479930855.jpeg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama para pegawai Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama para pegawai Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Pemkot Surabaya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.3/3258/436.2.2/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025.</p> <p>edaran itu merupakan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.</p> <p>Dalam edaran tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) hingga camat di lingkungan Pemkot untuk melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran yang sistematis dan terukur.</p> <p>"Melakukan efisiensi belanja yang bersumber dari Transfer ke Daerah, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025," tutur Eri dalam Surat Edaran, dikutip JawaPos.com, Selasa (18/2).</p> <p>Berdasarkan salinan surat edaran yang diterima JawaPos.com, terdapat 10 poin utama yang diinstruksikan:</p> <p>1. Melakukan <em>review</em> lanjutan untuk mempertajam efisiensi anggaran belanja pada APBD TA 2025 yang telah dilakukan di awal tahun sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.</p> <p>2. Melakukan efisiensi belanja yang bersumber dari Transfer ke Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.</p> <p>3. Membatasi belanja yang termasuk namun tidak terbatas pada yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau <em>focus group discussion</em>.</p> <p>4. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.</p> <p>5. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Perpres mengenai Standar Harga Satuan Regional.</p> <p>6. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.</p> <p class="class-paragraph">7. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik. Tidak berdasarkan pemerataan antarperangkat daerah alau alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>8. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.</p> <p>9. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2.</p> <p>10. Menyampaikan hasil review dan efisiensi belanja sebagaimana poin nomor 1 sampai dengan 9 kepada Sekretaris Daerah maksimal Rabu, 19 Februari 2025.</p>

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh KPD hingga camat di lingkungan Pemkot untuk melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran.

Terbitkan Edaran Wali Kota untuk Hemat Anggaran, Ini 10 Jurus Efisiensi Belanja APBD 2025 Ala Pemkot Surabaya

<div id="m#msg-f:1823116392064330742" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/25/SRI-MULYANI-25-740880497.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (Antara)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1823116392064330742-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk membatalkan program Beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025 atau Ministerial Shcolarship. Kebijakan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penghematan anggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015605421/harga-emas-antam-pecah-rekor-naik-rp-29000-jadi-rp-1650000-per-gram-kalau-jual-laku-segini"> Harga Emas Antam Pecah Rekor Naik Rp 29.000 jadi Rp 1.650.000 Per Gram, Kalau Jual Laku Segini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Serta menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tanggal 31 Januari 2025, kami sampaikan bahwa Penawaran Beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) Tahun 2025 sebagaimana telah diumumkan melalui Pengumuman NOMOR PENG-1/PP.2/2025 dibatalkan," bunyi informasi dalam pengumuman itu, dikutip Selasa (4/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Ministerial Scholarship merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi internal Kemenkeu untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembatalan beasiswa ini secara resmi disampaikan melalui Pengumuman Nomor PENG-14/PP.2/2025 yang diteken oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial Wahyu Kusuma Romadhoni pada Jumat (31/1) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imbas pembatalan penawaran beasiswa ini, Badan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial&nbsp;Kemenkeu pun menyampaikan permohonan maaf.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) Tahun 2025," ujar Wahyu Kusuma Romadhoni dalam pengumuman itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai tindak lanjut dari pembatalan, proses pendaftaran beasiswa dimaksud kami hentikan terhitung sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan," tutupnya</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, Beasiswa Kemenkeu&nbsp; (Ministerial Scholarship) tahun 2025 ini diputuskan batal setelah resmi dibuka pendaftarannya selama 21 hari, terhitung mulai 11 Januari 2025 hingga 31 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, sekitar 8 hari jelang penutupan, yakni pada 31 Januari 2025, Kemenkeu justru memutuskan untuk membatalkan penawaran beasiswa tersebut melalui pengumuman Nomor PENG-14/PP.2/2025. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk membatalkan program Beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025 atau Mini

Hemat Anggaran Sri Mulyani Batalkan Beasiswa Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/24/IMG_2932JPG-1382123643.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran disikapi oleh TNI. Mereka memastikan penggunaan anggaran oleh TNI efektif dan efisien. Namun, tidak mengganggu operasional maupun komitmen untuk terus memperkuat tiga matra TNI.</p> <p dir="ltr">Hal itu disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Dia menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang bakal dikurangi. Diantaranya perjalanan dinas.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Perjalanan dinas, kalau (sebelumnya) rapat harus di sana, di sini. Sekarang kami buat misalnya rapat di mabes aja, di mabes masing-masing,&rdquo; ungkap Agus kepada awak media di Jakarta pada Jumat (31/1).&nbsp;</p> <p dir="ltr">Contoh lainnya, panglima TNI, peninjauan ke daerah latihan. Dia menyampaikan bahwa selama bisa dilakukan melalui video conference, maka bisa dilaksanakan secara dalam jaringan (daring). &rdquo;Peninjauan ke daerah latihan pun bisa lewat vicon. Tidak harus kami ke sana. Yang efektif dan efisien,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Di luar itu, Jenderal Agus menyampaikan bahwa kebutuhan-kebutuhan krusial seperti pembangunan sarana dan prasarana untuk para prajurit TNI tetap dilakukan.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Saya mau membangun sarana prasarana barak untuk prajurit, pendidikan. Kami lebih ke situ. (Anggaran) bisa digunakan untuk mendidik prajurit ataupun kalau ada bencana alam bisa untuk barak siaga dan sebagainya,&rdquo; terang dia.</p> <p dir="ltr">Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) juga memastikan bahwa penghematan anggaran untuk Kemhan dan TNI tidak akan mengganggu operasional maupun belanja alutsista. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal (Karo Infohan Setjen) Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas. Dia menyatakan, efisiensi anggaran memang instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Karena itu, Kemhan langsung menindaklanjuti instruksi tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Bisa dilihat pada pertengahan Januari ini Kemhan melakukan perubahan metode dalam proses menyelenggarakan Rapim Kemhan-TNI yang biasanya secara fisik dialihkan ke virtual. Tentunya ini mengurangi pos anggaran. Ketika dibuat selebrasi, seremonial, ada pengerahan personel dalam jumlah banyak, tentunya transportasi dan akomodasi ini juga bisa dikurangi (karena diubah ke virtual),&rdquo; terang dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Menurut Frega, langkah itu sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Sebab, yang diminta dihemat adalah beberapa hal seperti perjalanan dinas, rapat, seminar, dan kegiatan lain yang dinilai tidak terlalu mendesak. Termasuk diantaranya pembangunan gedung yang tidak mendesak. Dia memastikan, Kemhan mencermati dan melaksanakan arahan tersebut.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">&rdquo;Kemhan juga mencermati bahwa tugas menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa ini tidak bisa direlaksasi, sehingga mau tidak mau tetap harus jalan. Sehingga yang berhubungan dengan penegakan kedaulatan, kemudian menjaga keutuhan wilayah, maupun keselamatan bangsa ini, tetap dipertahankan untuk operasional,&rdquo; jelas dia.</p>

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang bakal dikurangi. Diantaranya perjalanan dinas.

Presiden Prabowo Minta Lebih Hemat, Jenderal Agus Pastikan Anggaran TNI Efektif dan Efisien

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/Alutsista-Korps-Marinir2-2367073858.jpeg" alt="Alutsista milik Korps Marinir unjuk kekuatan di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. (Korps Marinir)" width="100%">
<figcaption>Alutsista milik Korps Marinir unjuk kekuatan di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. (Korps Marinir)</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan bahwa mereka mengikuti arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yakni menghemat anggaran. Meski begitu, mereka memastikan bahwa penghematan anggaran tidak akan mempengaruhi operasional dan belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal (Karo Infohan Setjen) Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas saat diwawancarai pada Jumat (31/1). Dia menyatakan, efisiensi anggaran memang instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Karena itu, Kemhan langsung menindaklanjuti instruksi tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Bisa dilihat pada pertengahan Januari ini Kemhan melakukan perubahan metode dalam proses menyelenggarakan Rapim Kemhan-TNI yang biasanya secara fisik dialihkan ke virtual. Tentunya ini mengurangi pos anggaran. Ketika dibuat selebrasi, seremonial, ada pengerahan personel dalam jumlah banyak, tentunya transportasi dan akomodasi ini juga bisa dikurangi (karena diubah ke virtual),&rdquo; terang dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Menurut Frega, langkah itu sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Sebab, yang diminta dihemat adalah beberapa hal seperti perjalanan dinas, rapat, seminar, dan kegiatan lain yang dinilai tidak terlalu mendesak. Termasuk diantaranya pembangunan gedung yang tidak mendesak. Dia memastikan, Kemhan mencermati dan melaksanakan arahan tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr"><br />&rdquo;Kemhan juga mencermati bahwa tugas menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa ini tidak bisa direlaksasi, sehingga mau tidak mau tetap harus jalan. Sehingga yang berhubungan dengan penegakan kedaulatan, kemudian menjaga keutuhan wilayah, maupun keselamatan bangsa ini, tetap dipertahankan untuk operasional,&rdquo; jelas dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Jenderal bintang satu TNI AD itu menjelaskan bahwa untuk patroli TNI, tentu dibutuhkan anggaran dan biaya. Misalnya patroli laut menggunakan kapal-kapal TNI AL. Kemudian patroli udara memakai pesawat TNI AU. Semua butuh dana operasional. Bagi Kemhan, itu menjadi salah satu prioritas. Karena itu, penghematan anggaran yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap operasi TNI.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Demikian juga dengan pengadaan alutsista. Frega menyatakan bahwa hal itu tidak akan terganggu. Sebab, pengadaan alutsista untuk TNI kerap menggunakan skema pembiayaan tahun jamak atau multiyears. Sehingga perencanaan pengadaan alutsista yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya, bisa tetap berjalan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Kita juga mengembangkan, memberdayakan pengembangan industri pertahanan nasional,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Lebih lanjut, Frega menyebut, penghematan anggaran yang dilakukan oleh Kemhan dilakukan pada beberapa hal yang bersifat administratif. Misalnya penyelenggaraan Focus Group Discussion atau FGD. Kalau pun kegiatan itu memang harus dilakukan, Kemhan bakal melaksanakannya di lingkungan kantor. Sehingga tidak perlu ada biaya sewa tempat. Atau bisa juga dilaksanakan secara virtual.&nbsp;</p>

Kemhan memastikan bahwa penghematan anggaran tidak akan mempengaruhi operasional dan belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Ikuti Arahan Prabowo untuk Hemat Anggaran, Kemhan Pastikan Tak Ganggu Operasional dan Belanja Alutsista TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/Screenshot_2024-10-25-18-24-24-36_1c337646f29875672b5a61192b9010f9-4157830631.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga membagikan momen saat mengenakan seragam Komando Cadangan atau Komcad di Akademi Militer (Akmil). (IG Sri Mulyani)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga membagikan momen saat mengenakan seragam Komando Cadangan atau Komcad di Akademi Militer (Akmil). (IG Sri Mulyani)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara resmi menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara di Kabinet Merah Putih untuk melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas. Dalam hal ini, diharapkan bisa melakukan penghematan minimal 50 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dikutip Minggu (10/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015295507/4-zodiak-paling-beruntung-besok-11-november-2024-banjir-peluang-karier-dan-finansial">4 Zodiak Paling Beruntung Besok 11 November 2024, Banjir Peluang Karier dan Finansial</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan surat yang diterbitkan Menkeu pada 7 November 2023 ini, terdapat sejumlah arahan dari Sri Mulyani terkait penghematan belanja negara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meliputi, para pejabat negara diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud dilakukan penghematan minimal 50 persen dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan," bunyi aturan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan. Maka, menteri atau pemimpin lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun penghematan belanja perjalanan dinas dikecualikan untuk belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas. Kemudian, belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/015295483/steelseries-arctis-gamebuds-earbuds-gaming-premium-untuk-semua-platform-dengan-anc-dan-baterai-40-jam">SteelSeries Arctis GameBuds, Earbuds Gaming Premium untuk Semua Platform dengan ANC dan Baterai 40 Jam</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan," bunyi aturan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman.</div>

Menkeu Sri Mulyani Indrawati secara resmi menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara untuk melakukan efisiensi anggaran belanja.

Sri Mulyani Minta Menteri hingga Pimpinan Lembaga Hemat Anggaran Perjalanan Dinas Minimal 50 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berikan-remisi-khusus-idul-fitri-kemenkumham-klaim-hemat-rp-32-miliar_m_220321.jpeg" alt="Ilustrasi: menyambut Lebaran, Kemenkumham berikan remisi khusus pada 80.430 narapidana. 446 di antaranya langsung bebas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: menyambut Lebaran, Kemenkumham berikan remisi khusus pada 80.430 narapidana. 446 di antaranya langsung bebas.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengklaim bisa menghemat lebih dari Rp 32 miliar. Hal itu lantaran pemberian remisi khusus Idul Fitri 1439 Hijriah.</p><br /> <p>Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami mengatakan dengan adanya remisi maka jatah makanan yang harus berikan pada narapidana berkurang. Sedangkan, jumlah Rp 32 miliar dihitung berdasarkan biaya makan per narapidana setiap harinya.</p><br /> <p>"Biaya makan narapidana yang dihemat Rp 32.417.910.000, yakni biaya makan per orang per hari sebesar Rp 14.700 dikalikan 2.205.300 hari tinggal yang dihemat karena remisi," ungkapnya Budi dalam keterangan resminya, Kamis (14/6).</p><br /> <p>Dia menyebut ada 80.430 narapidana beragama Islam mendapatkan remisi Idul Fitri nantinya. Dari jumlah tersebut, 446 narapidana bisa langsung bebas.</p><br /> <p>Lebih lanjut, Sri mengatakan jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni lapas dan rutan berkisar 250.000 orang. Sedangkan kapasitas atau daya tampung yang tersedia hanya untuk 124.000 orang. Oleh karena itu, remisi juga akan berdampak pada berkurangnya jumlah narapidana.</p><br /> <p>"Remisi ini paling dapat mengurangi kelebihan daya tampung karena napi dapat lebih cepat bebas dengan pengurangan masa menjalani pidana, sekaligus menghemat anggaran negara," pungkasnya.</p><br /> <p>Untuk diketahui, jumlah narapidana yang mendapatkan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/06/2018/80430-narapidana-dapat-remisi-lebaran-446-langsung-bebas" target="_blank">remisi khusus Lebaran</a> tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, hanya sebanyak 66.481 narapidana mendapatkan masa pengurangan hukuman dan 382 di antaranya bisa langsung bebas.</p>

Berikan Remisi Khusus Idul Fitri, Kemenkumham Klaim Hemat Rp 32 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/pemerintah-hemat-anggaran-tenaga-honorer-tak-gajian_m_123318.jpeg" alt="Petugas kebersihan yang menjadi THL di Kota Pekanbaru belum terima gaji" width="100%">
<figcaption>Petugas kebersihan yang menjadi THL di Kota Pekanbaru belum terima gaji</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran di APBD belum berbanding lurus terhadap kesejahteraan tenaga kerja harian lepas (THL) yang selama ini dipekerjakan.</p><br /> <p>Kendati dapat mengurangi pengeluaran APBD sebesar Rp 4 miliar, namun 1.282 THL sejak awal 2017 belum menerima gaji sebagai haknya. Hal itu terdapat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)</p><br /> <p>Jika ditotalkan ada Rp 2 miliar anggaran yang dikeluarkan untuk membayar gaji para THL ini setiap bulannya. Jika belum dibayarkannya gaji tersebut, THL tersebut akan mengantarkan sampah ke kantor walikota.</p><br /> <p>Asisten III Sekretariat Kota Pekanbaru Mutia Eliza mengklaim, dengan pengurangan THL pihaknya dapat menghemat APBD sebesar Rp 4 miliar setiap bulannya.</p><br /> <p>Dia mengaku berhasilnya dilakukan penghematan tersebut buntut dari pengetatan anggaran dari pengurangan jumlah THL yang mencapai 750 orang.</p><br /> <p>"Yang umurnya lewat dari 58 tahun sudah mulai kita rumahkan. Juga yang pernah kena tegur tiga kali. Yang paling banyak DLHK, PU, Disdik dan Sekretariat," tutupnya. <strong>(ali/iil/JPG)</strong></p>

Pemerintah Hemat Anggaran, Tenaga Honorer Tak Gajian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/hemat-anggaran-pembubaran-lbps-dinilai-tepat_m_116064.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo didukung Wakil Ketua Komisi &nbsp;V DPR, &nbsp;Muhidin Mohamad Said. Sebab, hal itu dapat menghemat anggaran.</p><br /> <p>"Saya kira ini sangat tepat, karena akan &nbsp;menghemat anggaran. Perlu diketahui, &nbsp;membiayai suatu Badan sangat besar sekali," ujarnya melalui pesan singkat, Selasa (14/3).</p><br /> <p>Dia juga menilai tepat jika fungsi BPLS diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, kementerian itu sudah memiliki perangkat yang mumpuni untuk menanggulangi luapan lumpur Sidoarjo itum</p><br /> <p>"Dan saya kira sudah tidak perlu lagi penangan husus oleh suatu Badan karena permasalahannya sudah relatif tidak terlalu banyak lagi setelah semua ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak selesai," pungkas Muhidin.</p><br /> <p>Sebelumnya, Presiden Jokowi telah resmi &nbsp;membubarkan lembaga nonstruktural BPLS. Presiden Jokowi sebelumnya juga &nbsp;telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran BPLS.</p><br /> <p>"Dengan Peraturan Presiden ini, membubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo,&rdquo; bunyi Pasal 1 Perpres tersebut.</p><br /> <p>Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud, menurut Perpres tersebut, untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi BPLS akan dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</p><br /> <p>Sementara pembiayaan, pegawai, perlengkapan dan dokumen pada lembaga nonstruktural Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, menurut Perpres ini, juga dialihkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p><br /> <p>Bunyi Pasal 3 ayat (3) Perpres tersebut pengalihan sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP), Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).</p><br /> <p>Pasal 3 ayat (4) Perpres tersebut menambahkan, bahwa pengalihan sebagaimana dimaksud diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Presiden ini.</p><br /> <p>Adapun pendanaan untuk pelaksanaan pembubaran lembaga nonstruktural Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo itu, menurut Perpres ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).</p><br /> <p>Perpres ini menegaskan, dengan dibubarkannya BPLS ini penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, tetap dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas.</p><br /> <p>Bunyi Pasal 5 poin (b) Perpres tersebut, adalah tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 yang pembeliannya menjadi beban APBN dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah tersebut, merupakan Barang Milik Negara (BMN).</p><br /> <p>Sementara biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke Kali Porong, penanganan infrastruktur, termasuk infrastruktur penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dan biaya tindakan mitigasi untuk melindungi keselamatan masyarakat dan infrastruktur, menurut Perpres ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah. <strong>(dna/JPG)</strong></p>

Hemat Anggaran, Pembubaran LBPS Dinilai Tepat 

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hemat anggaran

Berita Terkini