<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/Eo80IvFKiikVDuuqDAKTTtjLbFB8Si3v9qCF139f-1108615389.jpg" alt="KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meimpin Upacara Laporan Kenaikan Pangkat 23 jenderal TNI AD di Mabesad. (TNI AD)" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meimpin Upacara Laporan Kenaikan Pangkat 23 jenderal TNI AD di Mabesad. (TNI AD)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Minat Indonesia terhadap helikopter legendaris Black Hawk buatan Amerika Serikat (AS) masih terus dibahas dan menjadi bahan diskusi di internal TNI, termasuk Angkatan Darat sebagai pengguna alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut.&nbsp; Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada informasi apapun berkaitan dengan rencana pembelian Helikopter Black Hawk. Pengadaan alutsista seperti helikopter tersebut menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan (Kemhan).&nbsp; "Kami masih semua progress, lagi didiskusikan. Jadi, semua masih dalam tahap diskusi," imbuhnya. Lantaran belum ada informasi apa pun berkaitan dengan rencana pembelian Helikopter Black Hawk, Maruli secara tegas menyatakan bahwa TNI AD belum memiliki fasilitas apapun yang terkait dengan helikopter tersebut. Menurut dia, pembelian alutsista seperti itu harus diperhitungkan dengan sangat matang. "Jadi, jangan nanti kita melenceng udah ada segala macam ini. Saya yakin (kalau Indonesia mendatangkan Helikopter Black Hawk) itu perlu proses untuk memutuskan sesuatu. Terutama alutsista yang cukup mahal, costnya dan lain sebagainya (ikut dihitung),&rdquo; terang dia. Rabu pekan lalu (22/10), Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin buka suara terkait dengan Helikopter Black Hawk. Dia tidak membenarkan atau membantah kebenaran isu pengadaan al. Sjafrie hanya menyampaikan bahwa pihaknya masih harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan TNI sebagai pengguna alutsista.&nbsp; &nbsp; "Saya belum tahu informasinya, nanti saya tanya sama panglima (TNI) dulu bagaimana evaluasinya," ucap dia pada Rabu (22/10). Pengadaan Helikopter Black Hawk untuk memperkuat Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) sempat disampaikan secara terbuka ketika Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa masih bertugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 2021 lalu.&nbsp; Namun demikian, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai pengadaan alutsista tersebut. Selain Menhan Sjafrie yang belum menegaskan ihwal informasi tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto juga belum banyak komentar berkaitan dengan hal itu.&nbsp; "Kita kan pengguna, yang penting kita menerima," kata Jenderal Agus saat dikonfirmasi oleh awak media. Sebelumnya, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas menyampaikan bahwa pengkajian internal masih berlangsung. Niatnya hanya satu, yakni memastikan Kemhan memberikan alutsista terbaik. "Untuk alutsista dalam konteks modernisasi masih dilakukan pengkajian internal, sehingga nantinya adalah alutsista yang terbaik yang bisa diberdayakan menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa," ungkap dia saat dikonfirmasi pada Selasa (21/10).&nbsp; Menurut Frega, Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama tiga matra TNI melakukan kajian terhadap berbagai platform TNI. Khususnya alutsista yang berpotensi bisa digunakan oleh institusi militer Indonesia untuk melaksanakan tugas menjaga kedaulatan negara. "Kami mengkaji semua kemungkinan alutsista yang terbaik beserta aspek operasional hingga logistiknya. Bila nanti sudah ada info yang bisa disampaikan pasti akan diinfokan," kata dia.

Minat Indonesia terhadap helikopter Black Hawk AS terus dibahas di TNI, belum ada keputusan resmi terkait pembelian.

Indonesia Berminat Belik Helikopter Legendari Black Hawak? Ini Kata KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/Screenshot_2025-10-08-15-56-22-975_comandroidchrome-edit-6772744.jpg" alt="Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa jurnalis boleh berobat di RSPPN Panglima Besar Soedirman secara gratis meski tanpa BPJS. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa jurnalis boleh berobat di RSPPN Panglima Besar Soedirman secara gratis meski tanpa BPJS. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berbagai isu berkembangan terkait dengan keinginan Pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat TNI dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista) canggih dan modern. Salah satunya helikopter legendaris buatan Amerika Serikat, Black Hawk.&nbsp; Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pun buka suara terkait dengan alutsista tersebut. Dia tidak membenarkan atau membantah. Sjafrie hanya menyampaikan bahwa pihaknya masih harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan TNI sebagai pengguna alutsista.&nbsp; &rdquo;Saya belum tahu informasinya, nanti saya tanya sama panglima (TNI) dulu bagaimana evaluasinya,&rdquo; ucap dia pada Rabu (22/10). Pengadaan Helikopter Black Hawk untuk memperkuat Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) sempat disampaikan secara terbuka ketika Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa masih bertugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 2021 lalu.&nbsp; Namun demikian, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai pengadaan alutsista tersebut. Selain Menhan Sjafrie yang belum menegaskan ihwal informasi tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto juga belum banyak komentar berkaitan dengan hal itu.&nbsp; &rdquo;Kita kan pengguna, yang penting kita menerima,&rdquo; kata Jenderal Agus saat dikonfirmasi oleh awak media. Sebelumnya, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas menyampaikan bahwa pengkajian internal masih berlangsung. Niatnya hanya satu, yakni memastikan Kemhan memberikan alutsista terbaik. &rdquo;Untuk alutsista dalam konteks modernisasi masih dilakukan pengkajian internal, sehingga nantinya adalah alutsista yang terbaik yang bisa diberdayakan menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa,&rdquo; ungkap dia saat dikonfirmasi pada Selasa (21/10).&nbsp; Menurut Frega, Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama tiga matra TNI melakukan kajian terhadap berbagai platform TNI. Khususnya alutsista yang berpotensi bisa digunakan oleh institusi militer Indonesia untuk melaksanakan tugas menjaga kedaulatan negara. &rdquo;Kami mengkaji semua kemungkinan alutsista yang terbaik beserta aspek operasional hingga logistiknya. Bila nanti sudah ada info yang bisa disampaikan pasti akan diinfokan,&rdquo; kata dia.&nbsp;

Pemerintah Indonesia berupaya memperkuat TNI dengan pengadaan alutsista modern, termasuk helikopter Black Hawk.

Indonesia Disebut Tertarik Datangkan Helikopter Legendaris Black Hawk, Menhan Sjafrie Tunggu Hasil Evaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1662695363732.jpg" alt="Ilustrasi pesawat tempur. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pesawat tempur. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kekuatan militer Indonesia bakal kembali bertambah. Kementerian Pertahanan melalui PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dan head of agreement (HoA) untuk pembelian pesawat tempur dan helikopter. Yakni, jet tempur F-15EX dan helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk. Rencananya, pemerintah membeli masing-masing 24 unit atau total 48 unit. Penandatanganan dilakukan Dirut PTDI Gita Amperiawan dengan Vice President of Global Business Development Sikorsky Jeff White di fasilitas Lockheed Martin, Amerika Serikat. Perusahaan itu adalah produsen Black Hawk. Acara tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. &rdquo;Kami yakin kerja sama strategis antara PTDI dan Sikorsky akan menghasilkan nilai tambah yang diperoleh atas kemampuan PTDI dalam integrasi, kustomisasi, modifikasi, dan peningkatan sistem untuk penyelesaian helikopter,&rdquo; beber Gita. Melalui kerja sama tersebut, Gita menyampaikan, terbuka kemungkinan bagi PTDI untuk melakukan MRO (maintenance, repair, dan overhaul) helikopter Black Hawk. Termasuk MRO sistem dan engine helikopter yang sudah digunakan dalam berbagai operasi. &rdquo;Selain itu, dengan menjadi pemasok resmi Sikorsky, PTDI dapat mengembangkan bisnis aerostrukturnya,&rdquo; terang purnawirawan perwira tinggi TNI-AU tersebut. Penandatanganan MoU dan HoA itu diharapkan memberikan efek positif untuk kedua pihak. Lewat kerja sama itu, terbuka peluang bagi Sikorsky untuk memberikan otorisasi kepada PTDI guna melakukan assembly terhadap sistem utama Black Hawk. Mulai operasi yang meliputi inspection, ground and production flight testing, modifikasi, hingga system upgrade. Presiden Sikorsky Paul Lemmo menyampaikan, penandatanganan HoA itu merupakan bukti komitmen bersama antara perusahaannya dan PTDI. &rdquo;Untuk menyediakan helikopter S-70M Black Hawk guna melayani kebutuhan keamanan Indonesia,&rdquo; katanya. Dia menerangkan, Black Hawk dirancang dan dibangun dengan standar militer terberat. Helikopter itu dapat dengan cepat dan andal mengirimkan personel dan pasokan ke populasi yang tersebar secara geografis di wilayah kepulauan besar seperti Indonesia. Black Hawk merupakan helikopter angkut serbaguna yang memiliki daya angkut besar. Selain untuk mobilisasi personel, helikopter itu memungkinkan untuk dipakai sebagai helikopter angkut VVIP seperti kepala negara. Menhan Prabowo sangat optimistis atas penandatanganan kerja sama PTDI dan Sikorsky. &rdquo;Kerja sama ini akan dapat menambah kekuatan TNI sekaligus memperkuat industri pertahanan,&rdquo; kata Prabowo. (idr/syn/c19/oni)

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah menandatangani MoU dan HoA untuk pembelian pesawat tempur dan helikopter.

Kemenhan lewat PT DI Borong 48 Jet Tempur F-15 dan Helikopter Black Hawk