<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/Kemenko-Polhukam-Gelar-Rakornas-dengan-TNI-Polri-Fedrik-Tarigan-7-3302637578.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (29/5/2023). Rapat ini membahas sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (29/5/2023). Rapat ini membahas sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyoroti fenomena flexing alias pamer harta yang dilakukan sejumlah pejabat negara. Menurut Mahfud, tak sepantasnya seorang pejabat negara memamerkan harta kekayaan dihadapan publik. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi kehidupan masyarakat kita meskipun ada yang berpendapat itu ndak apa-apa, tapi bagi saya ndak cocok, kalau untuk Indonesia flexing gitu ya menambahkan kemewahan hedonis dan sebagainya," kata Mahfud dalam siaran Youtube Sekretariat Kabinet, Jumat (2/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud mengungkapkan, istri seorang pejabat negara terkadang mendorong suaminya untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, sehingga melanggar aturan. Sehingga suaminya, yang mendudiki jabatan publik terjepit karena gaya hedonisme sang istri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01701809/remas-buah-zakar-suami-saat-dianiaya-putri-balqis-apa-saya-diam-sampai-meninggal">Remas Buah Zakar Suami Saat Dianiaya, Putri Balqis: Apa Saya Diam Sampai Meninggal?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Suaminya terjepit di dalam tugasnya kalau kalau celaka jadi masalah hukum," ucap Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menyarankan, para pejabat negara untuk berpakaian yang sewajarnya. Ia menyebut, publik saat ini sangat terbuka dan memahami gaya berpakaian para pejabat negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau saya tuh hidup ya apa adanya, kan ada baju yang harganya Rp 17 juta, ada yang hanya Rp 200 ribu, kalau difoto itu kan sama aja yang Rp 17 juta juga. Tapi orang yang anu perhatiannya, itu bajunya itu harganya Rp 22 juta katanya kok bisa? tahu itu Pak mereknya yang di sini, banyak pemerhati," pungkas Mahfud.</div>

Menkopolhukam, Mahfud MD menyoroti fenomena flexing alias pamer harta yang dilakukan sejumlah pejabat negara.

Soroti Flexing Pejabat, Mahfud: Terjepit Gaya Hedonisme Akhirnya Celaka

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/akh-muzakki-3208259293.png" alt="Akh. Muzakki" width="100%">
<figcaption>Akh. Muzakki</figcaption>
</figure> SOROTAN&nbsp;publik terbukti efektif dalam kapasitasnya sebagai pengembang kritik sosial. Akibat gencarnya reaksi kritis terhadap sejumlah praktik hedon-pamer diri di media sosial oleh pejabat negara dan keluarganya, kini muncul fenomena baru di ruang publik: ramai-ramai &rsquo;&rsquo;memalsukan&rsquo;&rsquo; diri. Para pejabat beserta keluarganya kini sibuk dan memaksakan diri untuk menyatakan bahwa yang ada pada diri mereka adalah palsu. Termasuk fashion, tas, dan bahkan praktik yang awalnya mereka pamerkan dalam unggahan di akun medsos. Itu semua mereka lakukan untuk proteksi diri dari sorotan publik. Di Jakarta, sebagai contoh, ramai dibicarakan kasus istri dan anak pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dinilai publik gemar memamerkan tas mewah mereka. Seperti tas yang tampak sangat menyerupai Hermes Birkin Crocodile yang harganya mencapai USD 105 ribu alias Rp 1,5 miliar. Juga Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga, dan Dior yang masing-masing bernilai puluhan juta rupiah. Lantas, mereka menyatakan ke publik bahwa tas-tas yang mereka kenakan itu bermerek palsu. Intinya, akibat sorotan publik, &rsquo;&rsquo;pemalsuan&rsquo;&rsquo; pun diakrabi oleh diri manusia dewasa yang sedang dalam posisi mengemban jabatan publik belakangan ini. Sebelumnya, ramai pula di panggung Indonesia seorang pejabat Pemprov Riau yang merayakan ulang tahun anaknya di hotel bintang lima The Ritz-Carlton Jakarta. Akibat viralnya kegiatan itu beserta kritik kuat oleh publik, sang ayah harus memaksakan diri dengan sembunyi di balik tabir kepalsuan. Dia menyebut acara ulang tahun sang putri diadakan di sebuah toko. Publik pun makin menyorot dan menyingkap tabir kepalsuan itu karena menganggap tidak ada toko di hotel bintang lima di Jakarta tersebut. Selama ini, hedonisme yang mengumbar keserbaberlimpahan kekayaan dan pemujaan diri pada kemewahan material akrab dengan tampilan diri para pesohor di negeri ini. Kesuksesan diukur dari tampilan diri dengan produk barang dan jasa berbalut merek nan mahal. Pengenaan produk lokal bahkan dianggap sebagai praktik yang akan memicu degradasi marwah diri. Tapi, kini semuanya berubah. Hedonisme elite hanya melahirkan jengah emotif di kalangan publik secara luas. Pemujaan diri dengan produk barang dengan brand internasional dan merek terkenal nan mahal akhirnya hanya menyulut kemarahan publik akibat insensitivitas mereka terhadap nasib rakyat kebanyakan. Harus diakui, kemajuan teknologi informasi yang memfasilitasi siapa pun untuk mengekspresikan kehendak dan aspirasinya di ruang publik maya telah ikut menstimulasi praktik pamer diri. Muncullah konsep yang menunjuk pada kecenderungan, atau mudahnya disebut dengan budaya flexing (pamer diri). Secara konkret, konsep itu merujuk pada tabiat dan kecenderungan personal yang memanjakan diri dengan praktik suka pamer kekayaan dan umbar kemewahan. Pakar cultural studies, Juha Park dan Jaehoon Chun (The Characteristics of Fashion Flex on Social Media, 2021:31&ndash;43), mengidentifikasi kecenderungan flexing dalam tata busana di media sosial ke dalam tiga karakteristik. Pertama, konsumsi yang mencolok dianggap sebagai ekspresi aktif dari selera individu yang berorientasi pada konsumsi dan menekankan individualitas melalui konsumsi itu. Kedua, khalayak menggunakan gaya atau produk fesyen serupa untuk berpartisipasi dalam interaksi sosial yang menyenangkan diri dan orang lain dengan menggunakan berbagai fungsi platform media sosial. Ketiga, tindakan mengejar kemapanan psikologis di media sosial ditunjukkan secara aktif untuk mengeksplorasi material dan pengalaman tertentu yang terkait dengan fesyen untuk kepentingan kebahagiaan diri. Menunjuk kepada kerangka konseptual di atas, praktik pamer diri selama ini, termasuk di dunia maya, adalah bagian dari kecenderungan hidup sejumlah elite untuk menunjukkan dua kepentingan. Yakni, eksistensi diri dan ekspresi kebahagiaan. Saat ekspresi material yang mereka anggap simbol kebahagiaan itu diungkapkan secara eksplosif ke publik, termasuk melalui akun media sosial, praktik itu berbenturan dengan ukuran kemapanan diri dan kebahagiaan yang dialami dan dirasakan langsung oleh publik secara kebanyakan. Di sinilah, reaksi dan sorotan publik itu pun muncul dalam derajat yang kuat. Lalu, fenomena &rsquo;&rsquo;memalsukan&rsquo;&rsquo; diri adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri (self-defense mechanism) para elite terhadap kuatnya sorotan dan kritik publik yang menyasar praktik flexing mereka. Padahal, publik pun memiliki literasi informasi dan komunikasi yang cenderung semakin maju dengan didukung tingkat kepekaan sosial yang tinggi yang memampukan mereka untuk mengukur tindakan sosial dengan logika dan nilai kepantasan sosial. Karena itu, menyatakan secara terbuka bahwa barang yang sedang dikenakan adalah palsu tidak akan menyurutkan sorotan dan kritik publik. Menyeruaknya fenomena &rsquo;&rsquo;memalsukan&rsquo;&rsquo; diri di kalangan sejumlah pesohor publik tidak bisa dipisahkan dari praktik perengkuhan kebahagiaan semu. Kecenderungan flexing hanya bagian kecil saja dari ketergelinciran langkah ke dalam kubangan kebahagiaan semu itu. Maka wajar, tabir kepalsuan akan selalu digunakan untuk memproteksi diri dari sorotan publik. Hanya saja, kebohongan satu pasti akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Nah, seberapa kuatkah seseorang akan memegangi dan berlindung di balik tabir kepalsuan yang digelarnya? Tentu, fenomena &rsquo;&rsquo;memalsukan&rsquo;&rsquo; diri akan selalu tumbuh saat diri salah mengambil langkah dan terjebak dalam kebahagiaan semu.&nbsp;(*) <hr /> *) AKH. MUZAKKI, Rektor dan Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya

Muncul fenomena baru di ruang publik: ramai-ramai ’’memalsukan’’ diri. Itu reaksi kritis terhadap sejumlah praktik hedon-pamer diri.

Fenomena ’’Memalsukan’’ Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kapolri-Jenderal-Sigit-Sulistyo-RDP-Dengan-Komisi-III-DPR-Dery-Ridwansah-15-2.jpg" alt="Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Rapat dengar pendapat ini terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo k" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Rapat dengar pendapat ini terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo k</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kembali mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak melakukan hidup mewah atau hedonisme. Seperti menggunakan mobil mewah, motor gede (moge) dan sejenisnya.  "Saya tahu mungkin keluarga rekan-rekan juga berangkat dari orang berada, tapi saat ini bukan waktunya untuk untuk di pamer-pamerkan," kata Sigit, Selasa (25/10).  Sigit menuturkan, dirinya sudah pernah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (STR) tentang larangan gaya hidup mewah. Dia berharap perintah tersebut kembali diingat.  "Dalam hubungan Forkopimda sesuaikan saja dengan yang lain. Misalkan, bupati pakai Innova ya kita jangan pakai mobil yang lebih baik dari itu, samakan saja. Apalagi pada saat melaksanakan dinas disesuaikan," imbuhnya.  Kebijakan seperti ini berlaku sampai dengan tingkat Polda, Polres maupun Polsek. Seluruh anggota polisi harus mampu membaur, tanpa terlihat mencolok.  "Memang sulit tapi harus kita lakukan. Ingatkan keluarga kita kerena memang apapun yang terjadi dengan keluarga kita sorotannya tetap kepada institusi Polri," pungkas Sigit.

Kapolri: Kalau Bupati Pakai Innova, Ya Kita Jangan Lebih dari Itu

Hedonisme

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hedonisme

Berita Terkini

Soroti Flexing Pejabat, Mahfud: Terjepit Gaya Hedonisme Akhirnya Celaka

Fenomena ’’Memalsukan’’ Diri

Kapolri: Kalau Bupati Pakai Innova, Ya Kita Jangan Lebih dari Itu

Download Aplikasi JawaPos.com