<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/JKT_Prescon-APBN-KiTa_Salman-Toyibi_-10JPG-2854082692.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sampai dengan akhir triwulan III 2025, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetap terjaga. Defisit anggaran tercatat 1,56 persen dari produk domestik bruto (PDB). Lebih rendah dari target outlook tahun penuh sebesar 2,78 persen PDB. "Pendapatan negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun, atau telah mencapai 65 persen dari outlook yang ditetapkan," ungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam APBNKiTA di Gedung Juanda, Kementerian Keuangan, Selasa (14/10). Meski demikian, realisasi pendapatan lebih rendah secara nominal dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Tekanan terutama berasal dari penurunan harga komoditas global yang memengaruhi penerimaan perpajakan. Khususnya dari sektor migas (minyak dan gas) serta tambang. Penerimaan perpajakan sampai akhir September 2025 tercatat Rp 1.516,6 triliun. Menurun 2,9 persen secara year-on-year (YoY). "Penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan dan pajak pertambahan nilai (PPN) domestik sedikit tertahan akibat turunnya harga komoditas seperti batu bara dan sawit. Namun, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan," jelas Purbaya. Dari sisi belanja negara, realisasi sampai September mencapai Rp 2.234,8 triliun. Atau 63,4 persen dari pagu outlook 2025. Belanja pemerintah pusat tumbuh tipis, sementara transfer ke daerah telah terealisasi sebesar Rp 648,4 triliun atau 74,6 persen dari pagu. "Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bantuan sosial, dan belanja modal infrastruktur," jelas mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. Dia menegaskan, posisi kesimbangan primer tetap positif dengan surplus sebesar Rp 18 triliun. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa konsolidasi fiskal terus berlanjut secara berkelanjutan. Sekaligus menunjukkan bahwa APBN tetap adaptif dan kredibel. "Menjaga kesimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah," tandas Purbaya.

Penurunan harga batu bara dan sawit di pasar global berdampak pada pendapatan negara dan penerimaan perpajakan.

Pendapatan Negara Merosot Imbas Turunnya Harga Batu Bara dan Sawit di Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/JKT_MENTERI-ESDM-TINJAU-PANGKALAN-GAS_HANUNG-HAMBARA_04022025-6-1966514291.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia ancang-ancang membuat aturan baru soal harga ekspor batu bara. Nantinya, eksportir batu bara wajib menggunakan HBA (Harga Batu bara Acuan) sebagai patokan, saat menjualnya ke luar negeri. Selama ini, eksportir menggunakan harga batu bara dunia yang cenderung murah. Intinya, Menteri Bahlil ingin mendorong agar industri batu bara dalam negeri bisa lebih kompetitif, lewat sebuah Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM. "Tidak dalam waktu lama lagi, kami akan mempertimbangkan untuk membuat Keputusan Menteri agar harga HBA itulah yang dipakai untuk transaksi di pasar global," ujar Menteri Bahlil, Jakarta, dikutip Senin (10/2). Dikutip dari laman minerba.esdm.go.id, HBA pada Januari 2025 ditetapkan US$124.01 per ton. Lebih tinggi ketimbang patokan harga batu bara dunia. Misalnya, acuan Newcastle pada Januari 2025 mencapai US$116,79 per ton. Ada margin atau perbedaan antara HBA dengan Newcastle sebesar US$7,5 hingga US$29 per ton. Menteri Bahlil berharap, seluruh eksportir batu bara nasional mengikuti kebijakan tersebut. Bagi yang melanggar, Kementerian ESDM tak segan untuk mencabut perizinan ekspornya. "Kalau tidak mau, kita ambil izin ekspornya. Kira-kira begitu. Masak harga batu bara negara kita dibuat lebih murah ketimbang negara lain. Masak harga batu bara kita, ditentukan negara lain," katanya. Selama ini, harga batu bara di Indonesia mengacu kepada sejumlah indeks. Salah satunya adalah Indonesia Coal Index (ICI). Menteri Bahlil mencatat Indonesia sendiri mengekspor batu bara sebanyak 555 juta ton sepanjang tahun 2024. Jumlah tersebut meningkat setiap tahunnya. Sedangkan total penggunaan batu bara dunia, mencapai 8-8,5 miliar ton. Namun, yang beredar di pasar global hanya 1,5 miliar ton. Artinya, masih ada defisit alias kekurangan yang cukup besar. Antara 7-7,5 miliar ton. Mencermati data ini, Menteri Bahlil tahu persis bahwa Indonesia seharusnya bisa mengeruk untung besar. Caranya ya itu tadi, Indonesia harus menjadi negara penentu harga batu bara dunia. "Jadi batu bara kita ini, betul-betul berdampak masif dan terstruktur. Misalnya kita buat pengetatan ekspor. Tapi sampai sekarang, kan belum. Kalau harga kita ditekan terus, tidak menutup kemungkinan kita berpikir lain,"&nbsp;pungkasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia ancang-ancang membuat aturan baru soal harga ekspor batu bara.

Menteri Bahlil Siapkan Kepmen yang Wajibkan Eksportir Batu bara Gunakan HBA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/emas-antam-4258200325.jpg" alt="Ilustrasi emas Antam" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi emas Antam</figcaption>
</figure> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">JawaPos.com - Industri pertambangan cukup memberikan pemasukan bagi penerimaan negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut total kontribusi sektor mineral dan batu bara (minerba) terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus mengalami peningkatan signifikan. Realisasi PNBP sektor ESDM tahun 2023 mencapai Rp 300,3 triliun, setara 116 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 254 triliun. Dari total tersebut, sumbangsih minerba mendominasi (58 persen) sebesar Rp 172,96 triliun, setara 118,41 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 146,07 triliun. Fluktuasi harga komoditas mineral merupakan faktor utama yang mendorong peningkatan PNBP minerba tahun 2023. Misalnya trend harga penjualan batu bara tahun 2021 sebesar USD 121,47 per ton, tahun 2022 sebesar USD 276,58 per ton, dan tahun 2023 mencapai rata-rata USD 201,49 per ton, sebagaimana dikutip dari laman Kementerian ESDM, Jumat (27/12). Selain peningkatan harga komoditas mineral, peningkatan produksi dan penjualan komoditas mineral turut mendorong peningkatan PNBP minerba tahun 2023. Pada tahun 2023, produksi batu bara mencapai 775,2 juta ton, produksi nikel mencapai 71,4 ribu ton, dan produksi ferronickel mencapai 535,2 ribu ton. Sementara itu, produksi emas mencapai 83 ton, perak mencapai 348,6 ton, dan timah mencapai 67.600 ton. Jika dibandingkan 10 tahun silam atau tahun 2014, kinerja sektor minerba tersebut bisa dibilang melesat. Sebab pada 2014 lalu, kontribusi sektor minerba terhadap PNBP hanya di kisaran Rp 29 triliun. Sayangnya, era berkah komoditas (windfall) tampaknya berakhir mulai awal 2024, tecermin dari penurunan harga batu bara. Dalam Laporan APBN Kita yang dirilis November 2024, disebutkan bahwa harga batu bara masih mengalami moderasi sejak awal tahun hingga Oktober 2024 imbas eskalasi di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran dampak yang lebih luas terhadap perekonomian global. Penurunan lifting migas serta pelemahan tajam Harga Batubara Acuan (HBA) menjadi faktor dominan yang menekan pencapaian PNBP periode Januari-Oktober 2024. PNBP sektor minerba hingga 31 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp 89,73 triliun, setara 104,53 persen dari target yang sebesar Rp 85,84 triliun. Kendati melampaui target APBN 2024, akan tetapi realisasi PNBP sektor minerba per 31 Oktober 2024 tersebut masih lebih rendah dibandingkan capaian per 31 Oktober 2023 yang sebesar Rp 110,19 triliun, atau mengalami penurunan 18,57 persen. Penurunan harga komoditas minerba di pasar internasional menjadi salah satu faktor pendorongnya. Rata-rata HBA bulan Januari sampai dengan Oktober 2024 terkontraksi 52,31 persen year-on-year (YoY). Lalu, seperti apakah outlook sektor minerba atau industri pertambangan tahun 2025 mendatang? Bank Dunia dalam laporan yang dirilis November 2024, memperkirakan harga komoditas mengalami penurunan 5 persen pada 2025 dan 2 persen pada 2026, setelah penurunan 3 persen tahun ini. Akibatnya, indeks harga komoditas agregat Bank Dunia diproyeksikan mencapai level terendah sejak 2020. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa melihat ada tiga faktor yang memengaruhi harga komoditas minerba, terutama batu bara, pada tahun depan. Pertama, pertumbuhan ekonomi global yang masih mengalami stagnasi di kisaran 3 persen, berdasarkan proyeksi Bank Dunia dan IMF. Biasanya, kata Faby, ketika aktivitas ekonomi lesu, maka permintaan energi pun turun.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015395241/pier-rilis-outlook-ekonomi-indonesia-2025-tiga-tantangan-global-ini-signifikan-dampaknya">PIER Rilis Outlook Ekonomi Indonesia 2025, Tiga Tantangan Global ini Signifikan Dampaknya</a> Kedua, negara-negara produsen batu bara yang selama ini juga menjadi importir, Tiongkok dan India, diperkirakan akan meningkatkan produksi batu bara domestik mereka, alias mengurangi impor. Konsumsi batu bara Tiongkok bahkan diperkirakan sudah mencapai puncaknya pada tahun ini, tecermin dari berkurangnya penggunaan batu bara di PLTU. Jika pada tahun-tahun sebelumnya bauran batu bara pada PLTU Tiongkok di atas 60 persen, mulai tahun 2024 ini sudah di kisaran 55-56 persen. Ketiga, relatif stabilnya harga energi fosil lain yaitu minyak mentah sepanjang 2024, dan kemungkinan pada tahun depan. "Biasanya di pasar, harga energi fosil itu mengikuti, karena sifatnya substitusi. Jadi, kalau harga minyak mentah sama dan bahkan turun, ya faktor yang kemudian bisa membuat batu bara naik praktis tidak ada," ungkap Fabby dihubungi JawaPos.com, Jumat malam. Sementara itu, Fabby menegaskan sulit untuk memperkirakan rata-rata HBA tahun depan. Namun, jika Bank Dunia memproyeksikan 12 persen lebih rendah dari tahun ini, menurutnya bisa jadi demikian. "Penurunan kontribusinya terhadap PNBP akan tergantung sampai pada harga berapa, karena harganya itu bisa rata-rata USD 100-USD 110 per ton, tapi bisa juga anjlok ke USD 80 misalnya. Masih banyak faktor," kata Fabby. Menurutnya, ada banyak faktor di luar market yang memengaruhi harga batu bara, misalnya adanya La Nina. Kalau misalnya terjadi gangguan produksi batu bara di Indonesia atau Tiongkok karena faktor cuaca, itu juga bisa membuat harga batu bara naik meskipun sifatnya temporer. Senada Fabby, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan, permintaan batu bara dari Tiongkok cenderung melemah karena pertumbuhan sektor industri dan konstruksi sedang terganggu. Di sisi lain, percepatan transisi energi juga memberikan tekanan pada harga batu bara. Tiongkok terus mengembangkan panel surya dan tenaga air untuk beralih dari batu bara. "Outlook harga komoditas tambang diproyeksi alami stagnasi tahun depan. Contohnya, harga batu bara di pasar spot internasional akan bergerak di rentang USD 100-USD 127 per ton. Artinya tidak berubah dibandingkan posisi di akhir 2024," kata Bhima kepada JawaPos.com, Jumat malam. Sementara itu, untuk komoditas nikel, Bhima menyebut lebih dipengaruhi oleh pasokan yang berlimpah. Akibatnya, harga di pasar internasional masih menurun. Saat ini, harga nikel masih terpantau turun di pasar spot sebesar -7,2 persen YoY. "Tahun depan harga nikel berkisar USD 13.000-14.000 per ton, atau kembali ke posisi pandemi 2020," imbuhnya. Permintaan nikel dipengaruhi oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang menghambat ekspor kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) Tiongkok ke AS. Meningkatnya standarisasi lingkungan di negara tujuan ekspor juga berpengaruh pada permintaan nikel olahan dari Indonesia. "Belum banyak perusahaan smelter nikel yang memenuhi traceability, ESG, dan standar seperti IRMA," lanjut Bhima.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/28/WhatsApp-Image-2024-07-28-at-202306-1897109784.jpg" alt="Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 dan 10 di Suralaya, Banten. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 dan 10 di Suralaya, Banten. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Di sisi lain, komoditas emas akan bersinar pada 2025 sebagai aset safe haven di tengah bergejolaknya perang dagang, ketidakpastian suku bunga Fed, hingga risiko geopolitik yang meningkat. Bank sentral di berbagai negara khususnya Tiongkok tengah berburu emas untuk menurunkan ketergantungan pada dolar AS. "Permintaan emas dari dalam negeri juga dipengaruhi berlanjutnya pelemahan daya beli dan kebijakan PPN 12 persen, sehingga kelas menengah atas mencari aset yang aman untuk jangka menengah. Harga emas Antam misalnya diperkirakan tembus Rp 1,7-Rp 2 juta per gram tahun depan," jelas Bhima. Lantas, dengan proyeksi perkembangan komoditas minerba di atas, apa yang mesti diantisipasi oleh pemerintah? Menurut Fabby, ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, dalam jangka menengah 5-10 tahun mendatang, pemerintah perlu mengantisipasi penurunan drastis ekspor batu bara hingga 2030. Ekspor batu bara bisa jadi telah mencapai puncaknya 2023, selanjutnya pada 2024 dan tahun-tahun berikutnya akan terus turun. "Ada dua faktor penyebab penurunan. Pertama, India dan China yang merupakan tujuan ekspor batu bara Indonesia (60 persen), mereka sudah menetapkan peningkatan produksi batu bara domestik dalam rangka mengurangi impor. Mereka juga sudah mulai melakukan transisi energi. Kedua, India juga menjelang 2030 mereka punya target 400 GW energi terbarukan, dan ini akan membuat impor batu bara India berkurang," terang Fabby. Kedua, lanjut Fabby, pemerintah diminta lebih realistis memasang target produksi dan target ekspor minerba, supaya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang tidak eksesif tapi realisasinya jauh dari ekspektasi. Ketiga, pemerintah diharap mulai rasional terhadap penerimaan batu bara, yang kecenderungannya menurun dalam lima tahun ke depan. Khususnya pemerintah daerah, yang beberapa, masih sangat tergantung pada penerimaan dari batu bara. "Bagi mereka penurunan batu bara baik harga maupun volume itu akan berdampak besar terhadap kapasitas fiskalnya nanti. Menurut saya ini yang mesti menjadi perhatian pemerintah, karena daerah-daerah itu ya punya masalah juga dengan kemiskinan. Ini yang harus diantisipasi pemerintah," katanya. Sementara itu, ketika ditanya perihal hilirisasi batu bara, Fabby menilai jika opsi pemerintah membuat Dimetil Eter (DME), maka hal itu menurutnya tidak ekonomis. Apalagi selain mahal, produksi DME menimbulkan polusi dan emisi gas rumah kaca (GRK) yang semestinya justru dihindari. "Saya lebih menyarankan kalau kita masih punya cadangan batu bara mulai dialihkan untuk dikembangkan menjadi Advanced Carbon Materials, yang sebenarnya nilai tambahnya tinggi dan ini dibutuhkan oleh teknologi untuk mendukung transisi energi, misalnya baterai, otomotif, dan sebagainya," saran Fabby.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/IMG-20240116-WA00071-3811531772.jpg" alt="Ilustrasi. Produksi batu bara PTBA." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Produksi batu bara PTBA.</figcaption>
</figure> Sementara itu berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025, PNBP sektor minerba diproyeksikan sebesar Rp 87,48 triliun atau terkontraksi 14,3 persen dari outlook tahun 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh trend pergerakan harga minerba di pasar internasional. Dalam upaya mencapai target tersebut, pemerintah di bawah komando Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan melakukan beberapa kebijakan. Pertama, meningkatkan kerja sama antar-instansi terkait, antara lain audit kewajiban PNBP SDA Minerba, kerja sama informasi data ekspor minerba, bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP Minerba. Kedua, mengoptimalisasi pengelolaan batu bara agar memperoleh pendapatan yang lebih optimal. Ketiga, mengimplementasikan Automatic Blocking System (ABS) dalam rangka optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor minerba. Keempat, memanfaatkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antar K/L (SIMBARA) dengan lebih optimal dalam rangka efektivitas pengawasan dan peningkatan kepatuhan Wajib Bayar, serta tata Kelola hulu-hilir yang lebih baik. Kelima, memberikan bimbingan teknis kepada perusahaan minerba serta Pemda terkait tata cara pemungutan, perhitungan, dan pembayaran PNBP minerba. Keenam, diseminasi dan penguatan implementasi peraturan baru sektor minerba seperti PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku, PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara. Terakhir, memberikan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap pemenuhan DMO batu bara dan atas pemenuhan target komitmen pembangunan smelter.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div>

Rata-rata HBA bulan Januari sampai dengan Oktober 2024 terkontraksi 52,31 persen YoY. Bagaimanakah outlook sektor minerba tahun depan?

Outlook Sektor Minerba Tahun 2025: Akhir Berkah Komoditas dan Dampak dari Transisi Energi Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/HBA-april-2666906979.jpg" alt="ILUSTRASI: Kapal tongkang bawa batu bara. (DOK. JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kapal tongkang bawa batu bara. (DOK. JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Per Maret 2023, pemerintah telah menetapkan harga batu bara acuan (HBA) menggunakan formula baru. Penetapan HBA terdiri atas tiga jenis kalori. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agung Pribadi menuturkan, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi menetapkan harga batu bara acuan (HBA) untuk April yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 71.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan. Agung menjelaskan, dalam regulasi tersebut, HBA dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 12,58 persen, total sulphur 0,71 persen, dan ash 7,58 persen ditetapkan pada angka USD 265,26 per ton. "Harga itu digunakan sebagai HBA selama bulan ini dalam penentuan tarif royalti dan pada perhitungan HPB kalori &gt;6.000," kata Agung di Jakarta pada pekan lalu. Selanjutnya, HBA dalam kesetaraan nilai kalor 5.200 kcal/kg GAR, total moisture 23,12 persen, total sulphur 0,69 persen, dan ash 6 persen. Penetapan yang dikategorikan HBA I digunakan sebagai perhitungan HPB kalori &gt;5.200&ndash;6.000. "HBA I ini ditetapkan di level USD 102,53 per ton," ujarnya. Terakhir, HBA dalam kesetaraan nilai kalor 4.200 kcal/kg GAR, total moisture 35,29 persen, total sulphur 0,2 persen, dan ash 4,21 persen diperoleh angka sebesar USD 87,81 per ton. "HBA II digunakan sebagai acuan pada perhitungan HPB kalori &lt;=5.200," sebutnya. Sebelumnya, Agung mengungkapkan, formula penetapan HBA pada prinsipnya bertujuan mendapatkan harga batu bara acuan yang dapat diterima pasar dengan mempertimbangkan penerimaan negara. "Pertimbangan itu jadi dasar diperlukannya menerbitkan peraturan terkait harga berdasar mekanisme pasar," imbuh dia. HBA dibentuk dari rata-rata realisasi harga jual batu bara dua bulan sebelumnya.&nbsp;(dee/c12/dio)

Penetapan HBA pada prinsipnya bertujuan memperoleh harga batu bara acuan yang dapat diterima pasar dengan mempertimbangkan penerimaan negara

April, HBA Tertinggi USD 265, Terendah USD 87,81 per Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/batu-bara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah sangat serius memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Bahkan, presiden sendiri yang mengumumkan pencabutan izin-izin pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Evaluasi secara menyeluruh juga dilakukan untuk sektor kehutanan dan lahan milik negara.  "Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut," tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kamis (6/1).  Presiden menyebutkan, pemerintah telah mencabut 2.078 izin perusahaan pertambangan minerba. Alasannya, tidak pernah menyampaikan rencana kerja. "Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan, tetapi tidak dikerjakan. Ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," imbuhnya.  Selain itu, pemerintah mencabut 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Para pemegang izin disebut tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan menelantarkan. Hak guna usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektare, juga dicabut. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum dan sisanya merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.  Jokowi menyampaikan, pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel. Tapi, izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut.  "Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tuturnya.  Sementara itu, harga batu bara acuan (HBA) Januari mengalami koreksi ke angka USD 158,50 per ton. Angka tersebut turun USD 1,29 per ton dari bulan lalu, yaitu USD 159,79 per ton.  Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menyebutkan, penurunan itu salah satunya dipicu adanya peningkatan produksi di Tiongkok. "Pemerintah Tiongkok berusaha meningkatkan produksi batu bara dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri yang berdampak pada meningkatnya stok mereka," katanya di Jakarta kemarin.  Sepanjang tahun lalu HBA mengalami kenaikan cukup pesat. Bahkan sempat mencapai level tertinggi dalam satu dekade terakhir.  Dibuka pada level USD 75,84 per ton di Januari, HBA mengalami kenaikan pada Februari, USD 87,79. Lalu sempat turun sebulan kemudian, yaitu USD 84,47 per ton. Selanjutnya terus terdongkrak secara beruntun hingga November pada angka USD 215,01 per ton. Namun mengalami penurunan pada Desember.  BERSIH-BERSIH TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM  - Mencabut 2.078 izin perusahaan pertambangan minerba  # Alasannya, tidak pernah menyampaikan rencana kerja.  - Mencabut 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare  # Alasannya, tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.  - Mencabut hak guna usaha (HGU) perkebunan seluas 34,448 hektare  # Alasannya, ditelantarkan.  Diolah dari berbagai sumber

RI Cabut 2.078 Izin Pertambangan, Tiongkok Genjot Produksi Batu Bara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiga-negara-borong-batu-bara-hba-maret-2018-melonjak_m_194367.jpeg" alt="Ilustrasi tambang batu bara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tambang batu bara</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; &nbsp;Permintaan batu bara dari Tiongkok, India, dan Vietnam melonjak. Mengakibatkan Harga Batubara Acuan (HBA) Bulan Maret 2018 naik 1,16 persen. HBA saat ini menjadi USD 101,86 ton. Sedangkan HBA pada Bulan Februari sebesar USD 100,69 ton. "Permintaan China, India dan Vietnam terus meningkat. Itu jadi salah penyebabnya. Peningkatan aktivitas pembangkit listrik bertenaga batubara seperti di China menjadi salah satu penyebab meningkatnya konsumsi," ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama ESDM, Agung Pribadi, Rabu (7/3). Lonjakan HBA juga dipicu faktor curah hujan yang masih tinggi. "Produksi (batubara) juga tidak maksimal akibat cuaca yang belum kondusif, curah hujan yang masih tinggi di berbagai wilayah. Sedikit gangguan saja akan mempengaruhi produksi," lanjut Agung. HBA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platss 5900 pada sebelumnya. Kualitasnya disetarakan pada kalori 6322 kcal per kg GAR, Total Moisture 8 persen, Total Sulphur 0,8 persen dan Ash 15 persen.

Tiga Negara Borong Batu Bara, HBA Maret 2018 Melonjak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hba