<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/IMG20251211180716-1634784388.jpeg" alt="Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup Hasyim Djojohadikusumo (kedua kiri). (Antara)" width="100%">
<figcaption>Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup Hasyim Djojohadikusumo (kedua kiri). (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hasyim Djojohadikusumo mengirimkan bantuan logistic untuk korban bencana di wilayah Sumatera dan Aceh Diketahui, Arsari Grup merupakan perusahaan milik Hashim dan keluarga mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa 43,5 ton logistik. Pelepasan bantuan kemanusiaan tersebut dipimpin langsung oleh Hashim dan Kepala Staf TNI Angkata Udara (KSAU), Marsekal Mohamad Tony melalui Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Kamis (11/12). "Penyerahan bantuan kemanusiaan dari PT Arsari Group oleh Bapak Hasyim. Jumlahnya ada 3.000 dus logistik seperti yang kita lihat semuanya," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana dikutip Antara, Jumat (12/12). Menurut dia, pesawat Airbus A400M multi role tanker transport merupakan pesawat terbesar di Indonesia digunakan untuk mengirim 3.000 dus bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana Sumatra dan Aceh. Nantinya, kata dia, pesawat tersebut akan mendaratkan bantuan di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh; Lanud Soewondo, Sumatra Utara; dan Lanud Sutan Sjahrir, Sumatra Barat, sebelum disebar ke beberapa titik pengungsian. &ldquo;Sesuai dengan perintah pimpinan akan diterbangkan. Mudah-mudahan bisa loading semuanya,&rdquo; ujarnya.

Utusan presiden, Hasyim Djojohadikusumo mengirimkan bantuan logistic untuk korban bencana di wilayah Sumatera dan Aceh

Hasyim  Djojohadikusumo Kirim 43,5 ton Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di Sumatera-Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Pertahanaan-Prabowo-Subianto-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta duku" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta duku</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan kader Gerindra yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, sebagai tersangka korupsi benih lobster atau benur.  Menanggapi hal tersebut, adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan kekecewaan dan marahnya sang kakak, saat mengetahui Edhy Prabowo ditangkap KPK, karena diduga melakukan korupsi.  "Prabowo sangat marah, sangat kecewa merasa dikhianati terus terang saja dia bilang ke saya," ujar Hashim saat konfrensi pers di kawasan Pluit, Jakarta, Jumat (4/12).  Hashim mengungkapkan, sang kakak Prabowo Subianto kala itu menjadikan Edhy Prabowo dari bukan siapa-siapa yang kemudian menjadi seperti ini. Sehingga kekecewaan mantan Danjen Kopassus tersebut sangat besar kepada Edhy Prabowo.  "Dia (Prabowo-Red) sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu. I pick him up from the gutter and this what he dose to me (saya ambil dia dari selokan dan inilah yang dia lakukan ke saya)," katanya.  Sementara Hashim juga membantah bahwa perusahaan keluarganya PT Bima Sakti Mutiara terlibat dalam kasus yang kini dihadapi oleh Edhy Prabowo. Dia menyebut ini ada oknum yang dengan sengaja menyeret perusahan yang ia milik tersebut.  "Saya menduga ada motivasi politik tertentu untuk menjatuhkan keluarga kami," tegasnya.  Sebelumnya, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka terkait perizinan tambak usaha atau pengelolaan perikanan komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya yang juga terseret dalam kasus ekspor benih lobster atau benur.  Baca juga: <a href="https://Edhy Prabowo Akui Belanja Berbagai Barang Mewah Saat di Amerika">Edhy Prabowo Akui Belanja Berbagai Barang Mewah Saat di Amerika</a>  Mereka yang ditetapkan tersangka penerima suap yakni Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).  KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur. Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gEERRGWkiOk

Prabowo: Saya Ambil dari Selokan dan Inilah yang Dia Lakukan ke Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/tjahjo-disebut-tak-netral-kemendagri-pak-hashim-belum-baca-uu-pemilu_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pemilu 2019 (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pemilu 2019 (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri angkat bicara soal tudingan tidak netral yang dilontarkan oleh Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menilai Hashim belum membaca Undang-Undang Pemilu.  "Pak Hashim belum baca Undang-Undang Pemilu, dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 terutama Pasal 7 ayat (1) dan (2)," kata Zudan dalam keterangannya, Rabu (3/4).  Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor. 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri, diatur bahwa penyusunan dan penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).  "Jadi, pemerintah melalui Kemendagri berdasarkan Undang-Undang Pemilu bertugas menyusun data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan sata penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). DAK2 dan DP4 tersebut telah diserahkan oleh Mendagri kepada Ketua KPU pada tanggal 15 Desember 2017," ucap Zudan.  Sehingga tugas Kemendagri sudah selesai 95 persen dan sisa 5 persen adalah membantu pemutakhiran berkelanjutan atas permintaan KPU. "Pemutakhiran data berkelanjutan hingga hari pencoblosan dapat dilakukan untuk memastikan jumlah pemilih yang meninggal, masuk atau pensiun dari TNI/Polri, penduduk yang berpindah, baru mendapatkan KTP elektronik, dan lainnya," ujar Zudan.  Meski demikian, pemutakhiran data tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh Kemendagri. Permintaan update data harus dari KPU. Nantinya KPU dan Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota akan bekerja sama menyelesaikan persoalan ini.  "Dengan demikian Kemendagri telah melaksanakan tugas secara konstitusional berdasarkan undang-undang, termasuk Mendagri Tjahjo Kumolo dalam menyukseskan Pemilu 2019 telah bekerja profesional, objektif, netral dan tidak memihak," tegas Zudan.  Sebelumnya, Hashim yang juga adik kandung Prabowo menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo bukan pihak netral, melainkan pihak yang sangat berkepentingan atas hasil Pemilu 2019. Hal itu diucapkan dalam konferensi pers dengan media asing di Hotel Ayana Midplaza, Senin (1/4).  Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga saat ini tengah mempersoalkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 ke KPU. BPN mengklaim menemukan 17,5 juta DPT bertanggal lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari.  BPN juga menyatakan menemukan ada sekitar 304.782 DPT berusia di atas 90 tahun, 20.475 DPT berusia di bawah 17 tahun, Kartu Keluarga manipulatif sebanyak 41.555 KK, data invalid sebanyak 18.832.149, dan data ganda sebanyak 6.169.895.

Tjahjo Disebut Tak Netral, Kemendagri: Pak Hashim Belum Baca UU Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kembali-keluhkan-soal-dpt-hashim-minta-langkah-konkret-dari-kpu_m_.jpg" alt="Hashim Djojohadikusumo, saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Hashim Djojohadikusumo, saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan akan terus mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyempurnakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan ke-2 (DPT-HP2) di Pemilu 2019. Hal ini dikatakan Hasyim saat menggelar konferensi pers terkait DPT 2019 di Ayana Hotel, Jakarta.  "BPN punya kepedulian yang tinggi agar pemilu serentak 2019 terselenggara dengan adil dan berkualitas. Ini untuk kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat Indonesia," kata Hashim, di Ayana Hotel, Jakarta, Senin (1/4).  Hashim mengungkapkan, adanya dugaan jutaan DPT invalid merupakan masalah serius. Persoalan ini akan membuat pemilu menjadi berpotensi memiliki masalah. Dia menambahkan, BPN dan semua pihak sangat berharap berbagai persoalan tersebut bisa diatasi oleh penyelenggara pemilu.  "Apakah yang bermasalah tersebut sudah dicoret dari DPT sehingga ada perbaikan DPT? atau apa langkah kongkret KPU menyelesaikan masalah masalah tersebut," ungkapnya.  Mengingat waktu semakin sempit, kata Hashim, KPU harus bekerja maksimal agar DPT di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi bermasalah mendapat perhatian yang sangat khusus. Pasalnya, pemilu sersntak berpotensi menjadi kurang berkualitas karena masih banyak masalah dalam DPT.  "BPN Prabowo-Sandi sudah melaporkan berbagai masalah tersebut ke KPU dan Bawaslu, namun hingga hari ini berbagai persoalan tersebut masih belum terselesaikan dengan baik. Sementara waktu menjelang pemilu tinggal beberapa hari lagi," kata Hashim.  Namun demikian, Hashim mengapresiasi KPU yang menerima masukan BPN terkait DPT bermasalah tersebut. "Tapi kami sangat mengapresiasi KPU yang terus melakukan perbaikan," tutupnya.  Diketahui, DPT-HP2 yang telah diketok sejak 15 Desember 2018 lalu diduga masih adanya sejumlah kejanggalan. Berdasarkan data dari tim Prabowo-Sandi, kejanggalan itu dimulai adanya jumlah pemilih dengan tanggal kelahiran 1 Januari, 1 Juli dan 31 Desember yang sangat besar. Yakni, 2,3 juta, 9,8 juta dan 5,4 juta.  Dari data tersebut, ditemukan pula fakta bahwa data tidak wajar itu berasal dari data ganda, invalid dan data yang tidak melalui proses coklit alias pencocokan dan penelitan KPU. Misalnya, BPN menemukan di sebuah TPS adanya 228 orang yang lahir pada tanggal sama.  Meski memang data ini pernah dibantah oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data yang wajar. Sebab, mereka berdalih banyak pemilih yang lupa tanggal lahir, sehingga harus disetarakan kepada tiga tanggal yang dicurigakan tersebut.  Selanjutnya, BPN juga menemukan data Kartu Keluarga (KK) dan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terduplikasi. Itu berimplikasi pada jumlah DPT ganda dalam jumlah jutaan pada 5 provinsi di Jawa. BPN pun menyertakan bukti memang adanya KK dan NIK yang terduplikasi.  BPN juga menemukan data KK manipulatif. Maksudnya, satu KK berisikan ratusan hingga ribuan orang yang terjadi di Banyuwangi, Magelang dan sejumlah daerah di Indonesia. Ditegaskan mereka, hal ini jelas bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 488.  Seterusnya, BPN juga menemukan DPT invalid yang terjadi di beberapa wilayah dengan konsentrasi jumlah kasus terbesar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bila ditotal, jumlahnya diyakini akan bertambah menjadi 18 juta DPT invalid.

Kembali Keluhkan Soal DPT, Hashim Minta Langkah Konkret dari KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dipimpin-adik-prabowo-bpn-laporkan-1755-juta-dpt-tidak-wajar-ke-kpu_m_.jpg" alt="Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo kembali melaporkan sejumlah kejanggalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kantor KPU, Senin (11/3) siang" width="100%">
<figcaption>Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo kembali melaporkan sejumlah kejanggalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kantor KPU, Senin (11/3) siang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo kembali melaporkan sejumlah kejanggalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kantor KPU, Senin (11/3) siang. Hashim ditemani oleh sejumlah petinggi partai koalisi Indonesia Adil Makmur. Hashim beserta rombongan diterima oleh Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Viryan Aziz. Dalam pertemuan sekitar dua jam tersebut, Hashim menyampaikan keprihatinannya soal masalah DPT. "Kami sampaikan beberapa keprihatinan kami mengenai keutuhan dan integritas DPT," kata Hashim dalam paparannya. Menurut Hashim, laporan tersebut adalah tindak lanjut dari apa yang telah dilakukan sejak tanggal 15 Desember 2018 lalu. Ada pun mereka terus menyampaikan sejumlah masukan perbaikan secara lisan maupun tulisan terkait DPT kepada KPU RI. Sesuai dengan amanat KPU, Hashim bilang pihaknya terus melakukan verifikasi dan investigasi untuk memutakhiran DPT dari KPU. Namun menurut tim IT BPN, kata dia, masih adanya 17,55 juga pemilih yang janggal. "Itu namanya (pemilih) ganda, bisa juga dinilai invalid," tuturnya. Sementara itu, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria menilai 17,55 juta pemilih yang tidak wajar itu ditemukan pada tiga tanggal lahir yang tercantum pada DPT. Berbeda dengan tanggal lainnya, angka pemilih yang lahir pada ketiga tanggal tersebut sangat janggal. Tanggal-tanggal lahir yang dicurigai ganjil adalah 1 Juli sebesar 9,8 juta pemilih, 1 Januari sebesar 3,3 juta pemilih dan 31 Desember dengan 2,8 juta pemilih. "Orang lahir kan banyak, kenapa di tiga tanggal ini jumlahnya signifikan? Lompatannya 10-20 kali lipat," terangnya. Selain kejanggalan tanggal lahir, pihaknya juga menemukan adanya pemilih di atas umur 90 tahun sebesar 300 ribu. Bagi mereka, angka tersebut dinilai sangat besar. Selanjutnya, mereka masih menemukan pemilih di bawah 17 tahun yang terdaftar dalam DPT sebesar 20 ribu dan pemilih yang dengan data Kartu Keluarga (KK) yang tidak wajar sebesar 41 ribu. "Ini semua kita minta klarifikasi ke KPU untuk sama-sama mengecek. Kami sepakat dan KPU apresiasi kehadiran Pak Hashim dan semuanya untuk memberikan data yang udah kami sampaikan. Kita akan lakukan pengecekan lapangan dan penyisiran untuk memastikan agar DPT ini berintergritas bersih," pungkasnya. "KPU janji akan perbaiki, revisi dan perbaiki. Kami harap semua masyarakat sama-sama kawal dan pastikan agar DPT bersih nggak ada manipulasi ganda dan kesalahan lain sehingga pemilu berkualitas," sambungnya.

Dipimpin Adik Prabowo, BPN Laporkan 17,55 Juta DPT Tidak Wajar ke KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-elite-hanura-komentar-adik-prabowo-bikin-kecewa-dua-ormas-ini_m_.jpg" alt="Capres Prabowo Subianto saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Capres Prabowo Subianto saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Adik Prabowo Subianto yang juga Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo membuat pernyataan mengejutkan&nbsp;dan kini menjadi polemik. Ini karena dia mengatakan pihaknya siap menerima dukungan dari keluarga PKI. Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi Hanura, Inas Nasrullah Zubir menilai, ucapan Hashim tentunya sangat mengecewakan bagi FPI dan HTI. Terlebih dua organisasi&nbsp; ini termasuk militan dan menggebu-gebu dalam memenangkan Prabowo-Sandi. "Tapi sayangnya harapan mereka tersebut sepertinya tidak dipandang sebelah mata oleh Hashim, karena bisa saja penyebabnya adalah label Islam dalam organisasi-organisasi tersebut," ujar Inas dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (30/1). Menurut Inas, pernyataan Hashim menyiratkan bahwa Prabowo sejatinya tak tertarik dengan FPI dan HTI jika keduanya tak menawarkan dukungan secara langsung. "Di lain sisi, Prabowo maupun Hashim malahan sangat tertarik dengan segala bentuk dukungan dari anak- cucu simpatisan PKI, yang dia anggap justru lebih Pancasilais. Padahal selama ini belum ada satupun anak maupun cucu simpatisan PKI yang menyatakan akan mendukung Prabowo Sandi," katanya. Sehingga yang perlu dijadikan pertanyaan adalah, mengapa Prabowo dan Hashim lebih tertarik dukungan dari anak cucu simpatisan PKI ketimbang dukungan FPI dan HTI. "Padahal selama ini FPI dan HTI sudah berjuang habis-habisan untuk Prabowo Subianto!" tutup Wakil Ketua Komisi VI DPR ini. Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pihaknya menerima dukungan dari semua golongan. Terlebih bila didukung oleh keluarga PKI. Namun, Hashim mengingatkan Prabowo tetap pada jalur Pancasila. "Kami akan terima dukungan dari mana pun kecuali iblis, kecuali setan yang lain kami terima. Prabowo terima. Bahkan anak dan cucu PKI pun, cicit PKI kami akan terima dukungannya, saya katakan itu," kata Hashim. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini sempat bercerita bahwa keluarga Prabowo adalah Kristen. Namun, Prabowo tetap terbuka pada semua latar belakang.

Kata Elite Hanura, Komentar Adik Prabowo Bikin Kecewa Dua Ormas Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hashim-saya-kaget-jenderal-kopassus-mikirin-susu-dan-gizi-buruk_m_.jpg" alt="Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto" width="100%">
<figcaption>Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, <a href="https://www.jawapos.com/tag/224353/hasyim-djojohadikusumo" target="_blank">Hashim Djojohadikusumo</a> blak-blakan alasannya mendukung Kakaknya, Prabowo Subianto menjadi Calon Presiden (Capres). Bukan karena statusnya darah, melainkan visi dalam membangun Indonesia. Pebisnis itu menuturkan, jauh sebelum mendirikan partai Gerindra, Kakaknya itu telah menaruh perhatian besar kepada bangsa Indonesia. Kala itu Prabowo begitu serius menangani gizi buruk yang melanda sejumlah masyarakat. "Saya kaget seorang Jenderal Kopassus, baret merah, memikirkan susu dan gizi buruk anak-anak dan ibu-ibu," ujar Hashim dalam sambutannya di kegiatan bedah buku Prabowo berjudul "Paradoks Indonesia" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalam Jenderal Sudirman Jakarta, Sabtu (1/9). "Sejak 12 tahun lalu, sebelum ada Gerindra, itu concern kakak saya kita perlu tambahan gizi dan protein," imbuhnya. Hashim mengatakan, Jenderal 08 menilai masalah gizi buruk ini harus segera diselesaikan. Sebab akan berdampak buruk pada masa depan bangsa jika dibiarkan. Karena akan sangat banyak anak bangsa yang tidak bisa bekerja secara layak. "Dia (Prabowo) cerita kalau dia concern, perhatian sama anak-anak yang disebut stunting growth, perkembangan gizi buruk dia concern, dia sebut itu masalah besar," sambungnya. Atas dasar itulah, Hashim lantas mendukung pencalonan Prabowo bukan karena status keluarga. Ia yakin Kakaknya itu bisa membawa kemajuan untuk bangsa ini di kemudian hari. "Saya mendukung dia bukan karena dia kakak saya. Saya tidak dukung dia karena Kakak saya, di Indonesia banyak contoh kakak dan adik tidak cocok," pungkasnya.

Hashim: Saya Kaget Jenderal Kopassus Mikirin Susu dan Gizi Buruk

hasyim djojohadikusumo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hasyim djojohadikusumo

Berita Terkini