<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/Hasto-diapit-dua-jenderal-2851096110.jpg" alt="Caption:  Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bersama mantan Pangkostrad yang juga eks Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dan mantan Wakapolri Oegroseno  (ISTT)." width="100%">
<figcaption>Caption:  Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bersama mantan Pangkostrad yang juga eks Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dan mantan Wakapolri Oegroseno  (ISTT).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menyatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terbukti secara sah dan meyakinkan menyediakan dana suap sebesar Rp 400 juta guna memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku sebagai anggota DPR RI 2019-2024. Hal itu terungkap dalam pertimbangan putusan hakim.</p> <p>"Di mana di dalam fakta persidangan terbukti terdakwa Hasto Kristiyanto berperan sebagai penyedia dana Rp 400 juta dari total dana operasional," kata Anggota Majelis Hakim membacakan pertimbangan putusan di PN Jakpus, Jumat (25/7).</p> <p>Majelis hakim menilai Hasto sebagai pelaku krusial dalam kasus ini. Perannya dinilai tak tergantikan oleh pihak lain, khususnya dalam perencanaan dan penyediaan dana untuk suap terkait PAW Harun Masiku tahun 2019.</p> <p>"Majelis berkesimpulan bahwa dana Rp 400 juta yang diserahkan Kusnadi kepada Doni Tri Istiqomah pada 16 Desember 2019 berasal dari Terdakwa bukan dari Harun Masiku sebagaimana dipersidangkan terlebih dahulu," tegas Hakim.</p> <p>Atas perbuatannya, Hasto dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan penjara. Hasto juga dijatuhkan pidana denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.</p> <p>"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan serta pidana denda sejumlah Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," ucap Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto.</p> <p>Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut agar Hasto dihukum 7 tahun penjara. JPU mendakwa Hasto terlibat dalam perintangan penyidikan kasus korupsi Harun Masiku, termasuk upaya penghilangan barang bukti.</p> <p>Namun dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Hasto tidak terbukti secara hukum melakukan perintangan penyidikan. Hakim anggota Sunoto menyampaikan bahwa unsur dalam Pasal 21 UU Tipikor yang menjerat terdakwa tidak terpenuhi.</p> <p>"Unsur dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi atau terdakwa dalam perkara korupsi tidak terpenuhi," ujar Hakim Sunoto.</p> <p>Hakim juga menekankan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap mampu melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 9 Januari 2020 dan berbagai upaya pengumpulan keterangan sejak itu.</p> <p>&ldquo;Menimbang bahwa KPK tetap dapat melanjutkan penyidikan terhadap Harun Masiku yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan tertanggal 9 Januari 2020 dilakukan berbagai upaya penyidikan termasuk pemeriksaan saksi-saksi,&rdquo; lanjut Sunoto.</p> <p class="class-paragraph">Selain itu, Hasto juga dinilai tak terbukti memerintahkan staf khususnya, Kusnadi, untuk merendam ponsel yang diduga menjadi alat bukti pada 6 Juni 2024. Hakim menyebut barang bukti berupa ponsel tersebut tetap ditemukan dan disita penyidik KPK.</p> <p>"HP yang dituduhkan direndam atau ditenggelamkan ternyata masih ada dan dapat disita KPK pada tanggal 10 Juni 2024," pungkasnya.</p>

Majelis Hakim PN Jakpus memutuskan Hasto Kristiyanto bersalah dalam kasus suap PAW Harun Masiku, dijatuhi hukuman penjara 3 tahun 6 bulan.

Hasto Kristiyanto Terbukti Sediakan Uang Rp 400 Juta untuk Muluskan PAW Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/JKT_-Pemeriksaan-Lanjutan-Hasto-Kristiyanto_SALMAN-TOYIBI-2JPG-2706974318.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap Hasto Kristiyanto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap Hasto Kristiyanto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menyampaikan protes atas langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melanjutkan ke tahap II, dalam rangka penyerahan tersangka dan alat bukti. Ronny menikai janggal dan terkesan dipaksakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, KPK sengaja mengebut kasus ini ke Tahap II untuk menghindari praperadilan yang tengah diajukan di PN Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPK hari ini, ini yang kami sudah melihat kecurigaan kami bahwa ingin mempercepat perkara ini untuk menghindari praperadilan," kata Ronny Talapessy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronny berharap, proses tahapan II kasus yang dikenakan kepada Hasto harus menghormati proses yang ada. Dalam hal ini, praperadilan yang sudah diajukan dan telah dijadwalkan untuk disidangkan di PN Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ronny, proses praperadilan tidak bisa diabaikan begitu saja. praperadilan harus berjalan dulu sebelum dilakukan sidang dan pembacaan dakwaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015713032/kpk-minta-pn-jaksel-tunda-dua-sidang-praperadilan-hasto-kristiyanto">KPK Minta PN Jaksel Tunda Dua Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, kalau mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi tentunya harus menghormati dulu praperadilan yang ada, sebelum ada jadwal sidang pertama pembacaan dakwaan," ujar Ronny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain praperadilan, Tim Hukum Hasto Kristiyanto juga mempertanyakan komitmen KPK dalam menjalankan hukum yang berkeadilan. Sebab sebelumnya, tim hukum Sekjen PDIP sudah mengajukan pemeriksaan saksi yang meringankan atau a de charge.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun KPK tidak bergeming, malah melanjutkan proses ke tahap II. Hal ini lantas diprotes keras tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto," pungkasnya.</div>

Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menyampaikan protes.

Tim Hukum PDIP Protes, KPK Kebut Penyidikan Hasto Kristiyanto ke Tahap II

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/Hasto-di-Periksa-KPK-Dery-Ridwansah-4JPG-2609457332.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bisa langsung menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Meski saat ini, Hasto kembali mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guru Besar Universitas Andalas, Asrinaldi menyatakan, tidak ada aturan hukum yang menegaskan tersangka mengajukan praperadilan tak bisa ditahan. Karena itu, KPK harus tegas terhadap semua pihak dalam menangani setiap perkara rasuah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dia (KPK) harus berada di atas semua kelompok dan golongan gitu. Kita harapkan kalau memang diperiksa hari ini ya, kalau memang selama ini dianggap terlalu mengulur-ulur waktu ya KPK bisa tahan Hasto gitu," kata Asrinadi kepada wartawan, Kamis (20/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia meyakini, tidak ada unsur politik dalam jeratan hukum terhadap Hasto Kristiyanto. Mengingat, PN Jaksel telah menolak praperadilan yang sebelumnya diajukan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian dalam konteks bukti yang sudah dikumpulkan KPK, lalu dikaitkan ini cenderung politis, saya pikir dalam konteks Praperadilan pertama, itu sudah tergambarkan, sah, bahwa hakim pun bahwa ini tidak ada unsur politiknya, ini melanjutkan kasus sebelumnya," tegas Asrinaldi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015668185/penuhi-panggilan-kpk-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-nyatakan-siap-ditahan">Penuhi Panggilan KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Nyatakan Siap Ditahan </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asrinaldi menekankan, penetapan tersangka terhadap Hasto bukan decara tiba-tiba. Ia meyakini, KPK telah mengumpulkan alat bukti untuk bisa menjerat setiap pihak sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu sudah disebut Hasto muncul namanya sebagai tersangka itu kan nama bukan tiba-tiba, karena disebut itu oleh terdakwa oleh tersangka yang sudah diputuskan, tak mungkin itu tiba-tiba muncul saja," ucap Asrinaldi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Asrinaldi juga berharap kasus ini tidak perlu menjadi polemik terlalu lama. Karena itu, KPK tidak ragu untuk menahan Hasto Kristiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi saya pikir harus ada keberanian juga KPK untuk memudahkan urusan ini dan dalam arti agar tidak terus berpolemik ini ya kalau memang ada unsur subyektif bahwa ini memang bisa ditahan ya ditahan saja," urainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (20/2). Hasto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersanka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan buron Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto menyatakan, kedatangannya ke KPK sebagai bentuk kooperatif untuk menjalani proses hukum. Namun, ia menyebut kasus hukum yang menjeratnya merupakan politisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi inilah sikap kooperatif yang kami tunjukkan, sebagai warga negara Republik Indonesia yang sah yang menjunjung tinggi hukum dan datang, meskipun sejak awal kami memahami bahwa begitu banyak agenda-agenda politik terkait dengan kasus saya," ujar Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto pun memberi sinyal bahwa dirinya siap lahir batin jika harus ditahan KPK. Mengingat, pemeriksaan hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya sudah siap lahir batin," tutur Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Hasto menyatakan jika dirinya ditahan KPK maka akan menunjukkan suatu sistem penegakkan hukum yang benar. Menurutnya, hukum tidak akan pandang bulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Karena kami dilatih untuk berjuang dengan keyakinan, saya tidak menjabat sebagai pejabat negara, tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya. Sehingga kalau penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus akan digunakan, saya meyakini bahwa benih-benih demokrasi pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zolim itu akan semakin besar," pungkasnya.</div> </div>

KPK dinilai bisa langsung menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

KPK Dinilai Bisa Langsung Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Meski Kembali Ajukan Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/JKT_Hasto-Kristiyanto-Usai-Menjalani-Pemeriksaan_SALMAN-TOYIBI_-18JPG-1675366480.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) dan Perintangan penyidikan Hasto Kristiyanto usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (13/1/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) dan Perintangan penyidikan Hasto Kristiyanto usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (13/1/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam kasus suap dan perintangan penyidikan pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan buron Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hasto Kristiyanto mengatur, mengendalikan, menyuruh melakukan seluruh perbuatan jahat. Mulai dari mengatur agar Harun Masiku ditempatkan pada Dapil Sumsel I yang merupakan basis massa PDIP padahal bukan basis massa Harun Masiku," kata Koordinator KMPN Amril Loklomin di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Amril mengatakan, dalam persidangan Hasto terbukti terlibat dengan menekan Riezky Aprilia untuk mundur sebagai anggota DPR RI terpilih. Hasto, juga menugaskan Agustina Tio untuk menyuap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Hasto juga turut terlibat untuk menghalangi upaya penegakan hukum penyidik KPK, dengan cara menyuruh Harun Masiku merendam HP yang digunakannya. Kemudian mengatur keterangan saksi untuk menghilangkan jejak keterlibatannya dalam perkara itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyuruh AKBP Hendy Kurniawan untuk menghalangi OTT KPK terhadap Harun Masiku di PTIK dan memerintahkan Firli Bahuri untuk mengembalikan penyidik yang menangani kasus Harun Masiku," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015625207/agustiani-tio-ditawari-uang-rp-2-miliar-sebelum-jadi-saksi-kasus-hasto-pbhi-minta-pn-jaksel-dan-kpk-dalami">Agustiani Tio Ditawari Uang Rp 2 Miliar Sebelum jadi Saksi Kasus Hasto, PBHI Minta PN Jaksel dan KPK Dalami</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Amril juga menyinggung hasil survei dari LSI yang mencatat ada 77 persen masyarakat yang percaya bahwa Hasto terlibat dalam kasus Harun Masiku. Karena itu, publik tidak lagi dapat dibodohi oleh drama atau sandiwara yang tengah dilakukan Hasto saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya rakyat Indonesia sudah tau jika Hasto Kristiyanto dalang dibalik suap kasus Harun Masiku.⁠ Tangkap Hasto Kristiyanto, permasalahan selesai," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, ia juga menyoroti sikap PDIP yang tetap bersikukuh menerima Hasto sebagai kader. Ia menilai, sikap PDIP menjadi pertanda partai yang menampung koruptor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau Hasto masih di PDIP, lama-lama PDIP akan jadi Parpol sarang koruptor. Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan Agung segera tangkap Hasto Kristiyanto agar PDIP tidak menjadi sarang koruptor," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain menggelar aksi di KPK, Koalisi Mahasiswa Pemuda Nusantara juga turut menggelar demonstrasi di Mabes Polri dan Kejagung, pada Senin (10/2). Mereka meminta agar kedua lembaga penegak hukum itu dapat turut membantu proses penangkapan terhadap tersangka Hasto Kristiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto diduga bersama-sama dengan tersangka Harun menyuap Wahyu Setyawan selaku Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hasto juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu.</div> </div>

Amril mengatakan, dalam persidangan Hasto terbukti terlibat dengan menekan Riezky Aprilia untuk mundur sebagai anggota DPR RI terpilih.

Penuhi Unsur Perbuatan Jahat, KPK Dinilai Bisa Segera Tahan Hasto Kristiyanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/Jubir-KPK-Tessa-Mahardika-Sugiarto-Dery-RidwansahJPG-593881432.jpg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto." width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Sedianya, Wahyu Setiawan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis (2/1).</p> <div dir="auto">Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengingatkan Wahyu Setiawan untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK. Wahyu Setiawan juga merupakan mantan terpidana dari kasus dugaan suap PAW DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saksi ini sudah selesai menjalani semua proses hukum yang dikenakan kepada yang bersangkutan. Jadi seharusnya yang bersangkutan bisa hadir dan menyampaikan keterangan sesuai dengan fakta apa adanya," kata Tessa kepada wartawan, Senin (6/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015494079/daftar-peraih-penghargaan-piala-aff-2024-bomber-naturalisasi-vietnam-nguyen-xuan-son-borong-2-kategori-individu-bergengsi">Daftar Peraih Penghargaan Piala AFF 2024: Bomber Naturalisasi Vietnam Nguyen Xuan Son Borong 2 Kategori Individu Bergengsi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wahyu berhalangan hadir dalam panggilan pemeriksaan, pada Kamis (2/1). Ia beralasan sudah ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. "Yang bersangkutan bersedia untuk hadir di hari Senin," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Wahyu Setiawan, penyidik KPK juga memanggil mantan Anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Dalam kasus ini, Agustiani Tio Fridelina juga telah menjalani proses hukum bersama-sama Wahyu Setiawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap meyakini, penyidik lembaga antirasuah akan menggali keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam kasus suap PAW DPR RI. Karena itu, Wahyu dan Agustiani Tio diminta menyampaikan fakta-fakta sebenarnya kepada penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015494073/deretan-negara-juara-piala-aff-vietnam-dekati-singapura-timnas-indonesia-semakin-tertinggal">Deretan Negara Juara Piala AFF: Vietnam Dekati Singapura, Timnas Indonesia Semakin Tertinggal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Berharap akan bicara jujur dan memberi keterangan yang sebenarnya dihadapan penyidik yang memeriksanya," imbau Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yudi meyakini dua mantan terpidana kasus suap yang turut menyeret buron Harun Masiku itu mengetahui segala hal terkait penerimaan uang. Termasuk fakta hukum dan pihak yang terlibat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyidik ingin mengunci hal hal penting dalam keterangan Wahyu dan Agustiani. Sehingga Hasto tidak bisa berkelit atau membela diri dengan berbagai argumentasi atau alasannya, karena fakta sebenarnya sudah didapatkan penyidik," tegas Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Baru-baru ini, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto diduga bersama-sama dengan tersangka Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW Anggota DPR periode 2019-2024. Padahal, Harun Masiku hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015494075/lelang-jersey-marselino-ferdinan-saat-cetak-2-gol-ke-gawang-arab-saudi-laku-rp-10097-juta-pemenang-biar-bisa-nular-ke-anak-saya">Lelang Jersey Marselino Ferdinan saat Cetak 2 Gol ke Gawang Arab Saudi Laku Rp 100,97 Juta, Pemenang: Biar Bisa Nular ke Anak Saya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hasto juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto juga sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Penyidik juga melarangan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengingatkan Wahyu Setiawan untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK.

Panggil Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio, KPK Diyakini Gali Keterlibatan Hasto di Kasus Suap PAW DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/WhatsApp-Image-2024-12-04-at-41913-PM-613250559.jpeg" alt="Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan keterangan pers di Sekolah Partai PDIP, Rabu (4/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan keterangan pers di Sekolah Partai PDIP, Rabu (4/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memastikan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution bukan lagi kader PDIP. Menurutnya, sikap Jokowi dan keluarga tidak lagi sejalan dengan PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hasto, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarganya tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak masa Presiden pertama RI Soekarno alias Bung Karno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," ucap Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015381118/beredar-hoaks-suara-mirip-jokowi-sebut-kaesang-akan-gantikan-ahmad-luthfi-di-jateng-ajudan-bukan-suara-bapak">Beredar Hoaks Suara Mirip Jokowi Sebut Kaesang akan Gantikan Ahmad Luthfi di Jateng, Ajudan: Bukan Suara Bapak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto mengungkit kiprah Jokowi yang diangkat dari rakyat biasa menjadi seorang pemimpin negara. Namun, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, utamanya bagaimana menjalankan disiplin partai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke-V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya," cetus Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015378364/habib-rizieq-minta-presiden-prabowo-tegas-adili-perusak-indonesia-termasuk-jokowi">Habib Rizieq Minta Presiden Prabowo Tegas Adili Perusak Indonesia, termasuk Jokowi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto menegaskan, keanggotaan PDIP bukan semata-mata pada ada atau tidaknya kartu tanda anggota (KTA). Tetapi pada komitmennya di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa. Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun mampu bertahan, kecuali mereka-mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Hasto Kristiyanto memastikan Jokowi bersama dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution bukan lagi kader PDIP

Sekjen Hasto Kristiyanto Tegaskan Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution Bukan Lagi Kader PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/JKT_Tim-Kuasa-Hukum-Hasto-Lapor-Komnas-Ham-Soal-Penyitaan-HP-Di-KPK_MIFTAHUL-HAYAT05-604781591.jpeg" alt="Tim Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto&nbsp;Ronny Talapessy&nbsp;bersama Kusnadi&nbsp;yang merupakan staf Hasto saat berada di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (12/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Tim Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto&nbsp;Ronny Talapessy&nbsp;bersama Kusnadi&nbsp;yang merupakan staf Hasto saat berada di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (12/6/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dugaan penyidik menyalahi prosedur saat pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto pekan lalu (10/6) akan dibuktikan rekaman CCTV. Khususnya saat kedatangan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti menemui Kusnadi, staf Hasto.</p> <p>Kuasa Hukum Kusnadi, Ronny Talapessy, mendukung upaya KPK untuk membuka rekaman CCTV di Gedung Merah Putih. &rdquo;Kami mendukung. Sekalian buka juga CCTV yang ada di depan gedung halaman KPK,&rdquo; kata Ronny kepada <em>Jawa Pos</em> kemarin (16/6).</p> <p>Ronny mempertanyakan sikap penyidik yang seolah mengendap-endap serta memakai masker dan topi. Menurut dia, itu bertujuan menjebak Kusnadi. Sebab, saat itu penyidik berbicara kepada Kusnadi bahwa dirinya dipanggil Hasto. Padahal, sebenarnya tidak. Pemanggilan itu hanya dalih untuk bisa menyita berbagai barang yang dibawa Kusnadi. Termasuk buku catatan agenda partai.</p> <p>Ronny dan timnya mempunyai bukti kedatangan Rossa sebelum bertemu Kusnadi. Bukti itulah yang kini sedang dilaporkan ke Komnas HAM, Polda Metro Jaya, dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. &rdquo;Kalau penyidik mau mencari kebenaran, tidak dengan cara melanggar hukum,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Pihaknya masih bingung dengan upaya penyitaan gawai dan buku partai milik DPP PDIP. Menurut dia, hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan buron KPK Harun Masiku.</p> <p>Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya menyatakan siap untuk membuka CCTV KPK. Terutama untuk menguji dugaan bahwa penyidik KPK melanggar prosedur saat pemeriksaan. Pihaknya siap untuk mengujinya di Komnas HAM dan Dewas KPK. &rdquo;Justru itu adalah kesempatan bagi kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang akan kami proses ini,&rdquo; katanya.</p> <p>Termasuk dugaan penyidik membentak Kusnadi saat diperiksa dan digeledah sebelum dilakukan penyitaan. Laporan-laporan itu bagi KPK menjadi bentuk pengujian bahwa mereka benar-benar profesional dalam menangani perkara. <strong>(elo/c19/fal)</strong></p>

Dugaan penyidik menyalahi prosedur saat pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto pekan lalu (10/6) akan dibuktikan rekaman CCTV.

KPK Siap Buka CCTV Pemeriksaan Hasto dan Stafnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hasto-sampaikan-pesan-mega-jangan-lengah-bali-harus-dimenangkan_m_210348.jpeg" alt="Sekjen PDIP bersama Wayan Koster saat memberikan pidatonya  di rapat kerja daerah (rakerda) II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Denpasar, Minggu (6/5)." width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP bersama Wayan Koster saat memberikan pidatonya  di rapat kerja daerah (rakerda) II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Denpasar, Minggu (6/5).</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar rapat kerja daerah (rakerda) II, di Denpasar, Minggu (6/5). Rapat kali ini sekaligus membahas proses penjaringan calon anggota legislatif itu dihadiri pengurus PDIP se-Provinsi Bali, anggota DPR RI, dan kepala daerah yang diusung PDIP.</p><br /> <p>Selain itu, kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, rakerda kali ini juga akan dibahas strategi pemenangan PDIP pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. &ldquo;PDIP ingin merebut kembali Bali sebagai daerah basis partai berlambang yang sempat hilang pada Pilgub 2013,&rdquo; tegas Hasto melalui keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.</p><br /> <p>Hasto menyampaikan, seluruh pengurus dan mesin partainya optimistis Pilkada Bali 2018 akan dimenangkan pasangan cagub-cawagub nomor urut 1, I Wayan Koster - Cokorda Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace.&nbsp;</p><br /> <p>Dia menjelaskan, optimisme itu muncul karena berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, pasangan Koster-Ace, yang menggunakan tagline #SalamSatuJalur, selalu unggul dibanding pasangan calon lawannya yang diusung enam partai politik.</p><br /> <p>"Optimisme itu harus dijaga sampai di hari pemilihan tanggal 27 Juni" ungkap Hasto dalam pembukaan Rakerda II PDI Perjuangan Provinsi Bali, di Nusa Dua, Minggu.</p><br /> <p>Alumni Fakultas Teknik UGM itu menyampaikan, kemenangan calon yang diusung PDIP di Bali akan terwujud jika semua pengurus partai solid. Hasto yakin mesin partainya akan bergerak solid dan taat aturan serta menjalankan politik dengan beradab.</p><br /> <p>"Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, Joko Widodo dan partai adalah satu tarikan napas. Kita sebagai kader harus mengingat itu," pesan Hasto.</p><br /> <p>Lebih lanjut Hasto juga meminta pengurus, kader, serta simpatisan PDIP ikut menggaet pemilih muda untuk memilih figur yang diusung PDIP pada pilkada maupun pemilu yang akan datang. Karena berdasarkan survei Litbang Kompas, perolehan PDIP mencapai 33 persen tapi belum maksimal menggarap pemilih muda.</p><br /> <p>"Saya sebagai Sekjen senang melihat seluruh pengurus hadir, anggota DPR hadir, kepala daerah juga hadir. Ini menandakan soliditas partai yang memang harus kita jaga" ujar Hasto.</p><br /> <p>Sekjen PDIP yang dipilih Megawati Soekarnoputri pada Kongres 2015 itu mengungkapkan, Bali merupakan provinsi yang unik dengan sejarah panjang yang perlu dijaga. Segala aspek spritual, kata Hasto, serta sejarah dan keunikan Bali harus tetap lestari.&nbsp;</p><br /> <p>"Mengingat Bali sebagai benteng tangguh, Ibu Megawati berpesan. Bali harus kita menangkan. Jangan lengah," ungkap Hasto disambut riuh peserta rakerda.&nbsp;</p><br /> <p>Di lokasi yang sama, cagub Bali, I Wayan Koster, menyampaikan optimismenya memenangkan Pilkada Bali 2018. Dia yakin masyarakat Bali ingin perubahan yang lebih baik dan harapan itu akan dia jawab dengan visi dan misi menyejahterakan Bali dan melestarikan budayanya.</p><br /> <p>"Kami yakin Bali akan kembali ke pangkuan PDI Perjuangan karena Bali adalah salah satu basis utama PDI Perjuangan,&rdquo; ucap Koster, yang juga menjabat Ketua DPD PDIP Provinsi Bali.</p>

Hasto Sampaikan Pesan Mega, Jangan Lengah Bali Harus Dimenangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ahmad-basarah-jadi-wakil-ketua-mpr-utut-adianto-jadi-wakil-ketua-dpr_m_197088.jpeg" alt="Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah (dua dari kiri) dalam konferensi pers, Januari 2018." width="100%">
<figcaption>Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah (dua dari kiri) dalam konferensi pers, Januari 2018.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; &lrm;Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akhirnya menunjuk Ahmad Basarah sebagai Wakil Ketua MPR dan Utut Adianto sebagai Wakil Ketua DPR.</p><br /> <p>Sekeratris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, representasi kedua pimpinan tersebut di DPR dan MPR sudah sesuai dengan aspirasi rakyat.</p><br /> <p>&ldquo;Karena PDIP sebagai pemenang pemilu tahun 2014, dengan representasi susunan dan kompisisi pimpinan kedua lembaga negara tersebut,&rdquo; ujar Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (19/3).</p><br /> <p>Menurut Hasto, representasi keduanya sebagai kader partai utama pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo di parlemen dapat meningkatkan konsolidasi politik.</p><br /> <p>Penempatan keduanya sebagai pimpinan di DPR dan MPR menjadi momentum strategis untuk memperkuat kondolidasi politik tersebut.</p><br /> <p>&ldquo;Wakil pimpinan dari PDIP tersebut bertugas memberikan dukungan yang lebih efektif bagi program-program pemerintahan Jokowi,&rdquo; katanya.</p><br /> <p>Ditunjuknya Ahmad Basarah dan Utut Adiyanto menunjukkan proses kaderisasi kepemimpinan partai berjalan semakin baik dan sistemik.</p><br /> <p>Hasto menilai, keduanya merupakan kader yang telah lulus gemblengan sehingga memiliki kesadaran ideologi, organisasi, politik, dan kesadaran untuk menyelesaikan masalah bangsa dan negara.</p><br /> <p>&lrm;Hasto menuturkan, surat keputusan penunjukan Ahmad Basarah dan Utut Adianto itu telah dikirim hari ini, Senin (19/3) ke pimpinan DPR dan MPR.</p>

Ahmad Basarah jadi Wakil Ketua MPR, Utut Adianto jadi Wakil Ketua DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/songsong-pilgub-jateng-pdip-kemungkinan-koalisi-dengan-partai-lain_m_167617.jpeg" alt="MANTAN PASKIBRAKA: Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri seusai menghadiri rapat konsolidasi." width="100%">
<figcaption>MANTAN PASKIBRAKA: Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri seusai menghadiri rapat konsolidasi.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan adanya kemungkinan PDIP untuk berkoalisi dengan partai lain jelang pilgub Jawa Tengah 2018. Hal itu dia ungkapkan seusai menghadiri konsolidasi PDIP di Panti Marhein, Semarang, Kamis, (9/11).</p><br /> <p>''Kami membuka kerjasama. Bahkan, PDIP bersikap proaktif Partai-partai yang berniat kerjasama dengan PDIP,'' ujar Hasto kepada <em>JawaPos.com</em>. Dia tak menjelaskan secara rinici saat ditanya adanya kabar komunikasi intensif dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Pembangunan Persatuan (PPP).</p><br /> <p>''Komunikasi merupakan hal yang baik bagian dari tradisi demokrasi Pancasila. Melakukan musyawarah dan dialog, itulah yang dilakukan PDIP,'' jawab Hasto.</p><br /> <p>Seperti diketahui, syarat pencalonan di pilkada tercantum dalam Peraturan KPU 9/2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.</p><br /> <p>Syarat awal bagi partai yang ingin mengusung calon gubernur sendiri adalah perolehan jumlah kursi di DPRD di daerah pilkada yang mencapai 20 persen. Hal lain yang memungkinkan adalah jika parpol memiliki 25 persen dari akumulasi suara sah dalam pemilihan legislatif terakhir.</p><br /> <p>Dikutip dari situs resmi KPU RI, DPRD Jateng memiliki total 100 kursi. Dengan demikian, sebuah parpol baru bisa mengajukan calon sendiri di Pilgub Jateng bila memiliki minimal 20 kursi.</p><br /> <p>PDIP merupakan pemilik kursi terbanyak dengan jumlah 31 kursi di DPRD, disusul PKB (13), Gerindra (11), PKS dan Golkar (10), Demokrat (9), serta PAN dan PPP (8).</p><br /> <p>PDIP telah melampaui syarat minimal jumlah perolehan kursi di DPRD untuk mengusung calon sendiri. Sedangkan untuk partai lain harus membentuk koalisi demi menyongsong pilgug Jateng, dimana Gerindra, PKS, PAN dikabarkan telah memulai adanya komunikasi intensif untuk menjajaki adanya kemungkinan adanya koalisi.</p>

Songsong Pilgub Jateng, PDIP Kemungkinan Koalisi Dengan Partai Lain

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hasto kritiyanto

Berita Terkini