<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/JKT_Profil-Pimpinan-KPK_SALMAN-TOYIBI-4JPG-883074944.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak akan menghentikan upaya pengejaran terhadap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024, Harun Masiku.&nbsp;</p> <p>Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pencarian Harun Masiku akan terus dilakukan, meski Hasto Kristiyanto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah yang telah dilakukan sejak lama dengan mencabut paspor Harun Masiku.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Saya yakin sudah lama ya, pada saat 2020 itu sudah. Proses itu pasti akan terkait dan dikorelasikan dengan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM saat itu ya,&rdquo; kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/8).</p> <p>Terkait adanya evaluasi internal KPK pasca pemberian amnesti kepada Hasto, Setyo menegaskan semua keputusan dalam proses penyidikan akan ditentukan oleh kebutuhan tim penyidik. KPK saat ini masih menangani perkara Donny Tri Istiqomah yang telah menyandang status tersangka dugaan suap PAW Anggota DPR RI 2019-2024.</p> <p>&ldquo;Ya itu kembali kepada kebutuhan penyidik ya. Nanti penyidik lah yang akan memutuskan apakah ada relevansi, ataukah mungkin cukup dengan pemeriksaan saksi yang lain, ataukah statusnya seperti apa,&rdquo; ujar Setyo.</p> <p>Ia pun memastikan pengejaran terhadap Harun Masiku sudah menjadi prioritas KPK, mengingat kasus ini telah berlangsung sejak 2020 dan menjadi perhatian publik. Pemberian amnesti dari Presiden Prabowo kepada Hasto Kristiyanto tidak menyurutkan KPK untuk menangkap Harun Masiku.</p> <p>&ldquo;Yang penting, kami tetap berkomitmen menjalankan tugas kami. Semua proses hukum yang sedang berjalan akan kami tuntaskan sesuai aturan,&rdquo; tegas Setyo.</p> <p>Sebagaimana diketahui, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dapat amnesti dari Presiden Prabowo. Pemberian amnesti itu setelah Hasto divonis bersalah dengan hukuman 3 tahun dan 6 bulan penjara atas kasus suap dan perintangan penyidikan KPK.</p> <p>Hasto telah bebas dari jeratan hukum atas pemberian amnesti tersebut. Sehingga, orang dekat Megawati Soekarnoputri itu tidak menjalankan hukuman pidana 3,5 tahun penjara atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p>

KPK tetap cari buron Harun Masiku meski Hasto Kristiyanto dapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

KPK Tetap Kejar Buron Harun Masiku Meski Hasto Kristiyanto Dapat Amnesti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/JKT_Hasto-Kristiyanto-Usai-Menjalani-Pemeriksaan_SALMAN-TOYIBI_-18JPG-1675366480.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) dan Perintangan penyidikan Hasto Kristiyanto usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (13/1/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) dan Perintangan penyidikan Hasto Kristiyanto usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (13/1/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan yang menjerat tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. KPK memanggil dua orang Anggota DPR RI Maria Lestari dan Arif Wibowo, pada Kamis (16/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini Kamis (16/1), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan Suap terkait pengurusan Anggota DPR RI 2019 - 2024 di KPU, untuk tersangka HK," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Kamis (16/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemeriksaan terhadap Maria Lestari hari ini merupakan penjadwalan, setelah sebelumnya tidak hadir, pada Kamis (9/1). Meski demikian, belum diketahui apa yang akan didaami penyidik KPK, terhadap Maria Lestari dan Arif Wibowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain kedua saksi itu, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua pihak swasta yakni, Ferwaty Pakiding dan Herlina Esti Wijayanti. Kedua saksi itu akan diperiksa untuk tersangka yang sampai saat ini buron Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan Suap terkait pengurusan Anggota DPR RI 2019-2024 di KPU, untuk tersangka HM," ujar Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015520777/ronny-talapessy-klaim-hasto-kristiyanto-didampingi-1000-pengacara-saat-jalani-proses-hukum-di-kpk">Ronny Talapessy Klaim Hasto Kristiyanto Didampingi 1.000 Pengacara saat Jalani Proses Hukum di KPK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;Hasto Kristiyanto menyandang status tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang perdana praperadilan Hasto akan dipimpin oleh hakim tunggal Djuyamto. Sidang akan digelar di PN Jaksel, pada Selasa (21/1) mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div>

Pemeriksaan terhadap Maria Lestari hari ini merupakan penjadwalan, setelah sebelumnya tidak hadir, pada Kamis (9/1).

KPK Panggil Anggota DPR Maria Lestari dan Arif Wibowo untuk Tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/15/IMIGRASI-15-1960209996.jpg" alt="Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Saffar Muhammad Godam memenuhi panggilan KPK, Rabu (15/1)." width="100%">
<figcaption>Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Saffar Muhammad Godam memenuhi panggilan KPK, Rabu (15/1).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Saffar Muhammad Godam telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/1). Godam mengaku didalami terkait data perlintasan mantan caleg PDIP Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada 2020 lalu.</p> <p>Sebab, Saffar Godam saat itu tengah menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Bandara Soetta periode 2019-2020.</p> <p>"Seputar perlintasan Harun Masiku 5 tahun lalu," kata Saffar Godam.</p> <p>Ia menyatakan, saat itu dibentuk tim pemeriksa untuk memeriksa data perlintasan Harun Masiku. Godam mengakui kerja tim pemeriksa itu menjadi salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksanya.</p> <p>"Saya ditanya ada kaitan pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk Pak Yasonna waktu itu. Ada, ada (kaitannya), tetapi terkait dengan tim pemeriksa yang dibentuk beliau. Ya memeriksa seputar kasus perlintasan Harun Masiku," ujar Godam.</p> <p>Sebelum memeriksa Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam, KPK juga telah memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumyam) Ronny Franky Sompie, pada Jumat (3/1).</p> <p>Saat itu, Ronny yang masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi membenarkan bahwa Harun Masiku sempat melintas ke luar negeri pada 6 Januari dan kembali ke Tanah Air keesokan harinya pada 7 Januari 2020.</p> <p>Menurutnya, saat Harun melintas ke luar negeri dan kembali ke Indonesia belum ada permintaan dari KPK untuk mencegah mantan caleg PDIP tersebut. Ia menyebut, KPK baru meminta pencegahan ke luar negeri terhadap Harun Masiku pada 13 Januari 2020.</p> <p>"Jadi tanggal 13 Januari 2020 baru ada perintah dari pimpinan KPK kepada jajaran imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk dicegah ke luar negeri," ujar Ronny.</p> <p>Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto diduga bersama-sama dengan tersangka Harun menyuap Wahyu Setyawan selaku Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.</p> <p>Sedangkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.</p> <p class="class-paragraph">Selain itu, Hasto juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu.</p> <p>&nbsp;</p>

Hasto diduga bersama tersangka Harun menyuap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setyawan dalam pengurusan penetapan PAW anggota DPR 2019-2024.

Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam Ngaku Didalami Penyidik KPK Soal Tim Pemeriksa Perlintasan Harun Masiku Bentukan Yasonna Laoly

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/24/1000498598-1-3779838714.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto Kristiyanto terjerat dalam dua tindak pidana, yakni terkait dugaan penerimaan suap terhadap Wahyu Setiawan Komisioner KPU RI 2017-2022 atas pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI terhadap Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Hasto dalam kasus dugaan pemberian suap. Sementara, Hasto Kristiyanto juga terjerat dugaan tindak pidana berupa penghalangan penyidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara Hasto Kristiyanto (HK) selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setyo menjelaskan, KPK menemukan bukti Hasto turut bersama-sama Harun Masiku memberikan suap kepada Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU. Bahkan, sebagian suap yang diberikan Harun kepada Wahyu Setiawan berasal dari Hasto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015455150/jadi-tersangka-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-terancam-hukuman-12-tahun-penjara">Jadi Tersangka, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari proses pengembangan penyidikan, ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Saudara Wahyu berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saeful Bahri dan Saudara DTI dalam memberikan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan," ucap Setyo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, dalam kasus perintangan penyidikan, KPK menemukan bukti Hasto memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam HP dalam air dan melarikan diri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK juga menduga, Hasto memerintahkan stafnya, Kusnadi untuk menenggelamkan HP-nya agar tidak ditemukan KPK. Bahkan, Hasto mengumpulkan saksi dan mengarahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setyo memastikan tim penyidik akan terus bekerja dan mengembangkan perkara suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristiyanto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami perkara ini dan akan mendalami peran semua pihak yang dianggap berperan aktif untuk dimintakan pertanggungjawabannya," pungkasnya.</div> </div>

Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Hasto dalam kasus dugaan pemberian suap.

Selain Hasto Kristiyanto, KPK juga Tetapkan Donny Tri Istiqomah Sebagai Tersangka Dugaan Suap PAW Anggota DPR Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/hasto233-1466094474.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).  (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).  (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan, bukan hanya Hasto Kristiyanto yang tidak ditemani tim penasihat hukum saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Melainkan, seluruh pihak yang diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi, tidak diperkenkankan mendapat pendampingan penasihat hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya selama ini kan saksi ketika diperiksa kan tidak diperlukan pendampingan dari penasehat hukum, praktik di KPK seperti itu," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex tak menampik, dalam KUHAP memang saksi diperkenankan didampingi penasihat hukum. Namun, KPK ingin mendengarkan secara langsung dari pihak saksi terkait pengetahuan kasus dugaan korupsi yang tengah didalami KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014754766/uang-selebgram-tiara-aurellie-dikuras-akun-instagram-disalahgunakan-untuk-open-bo">Uang Selebgram Tiara Aurellie Dikuras, Akun Instagram Disalahgunakan untuk Open BO</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya pikir untuk saksi ya, kan yang ingin kita gali adalah pengetahuan yang bersangkutan terkait apa yang dia ketahui, apa yang dia alami, apa yang dia dengar," ucap Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, keterangan yang diberikan pihak saksi dinilai akan murni dari pengetahuannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan hanya paling ikut mendengarkan, bisa juga intervensi," ujar Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristoyanto menyesalkan tindakan KPK yang tak memperbolehkan dirinya didampingi penasihat hukum saat menjalani pemeriksaan, pada Senin (10/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) saya berhak untuk didampingi penasihat hukum," ucap Hasto usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hasto pun mengaku sangat keberatan lantaran telepon genggamnya disita KPK. Elite PDIP ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap calon anggota legislatif (caleg) pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat daftar pencarian orang (DPO) Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut, karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana," tegas Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto mengaku pemeriksaan dirinya belum masuk ke dalam pokok perkara. Namun, di tengah pemeriksaan, stafnya bernama Kusnadi dipanggil, saat itu penyidik KPK langsung menyita telepon genggam milik Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil, katanya untuk bertemu dengan saya tapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita," pungkas Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, bukan hanya Hasto Kristiyanto yang tidak ditemani tim penasihat hukum saat pemeriksaan.

KPK Tegaskan Bukan Hanya Hasto yang Tak Didampingi Pengacara saat Diperiksa Sebagai Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/12/20240612_162604-1143839977.jpg" alt="Staf pribadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi (tengah) melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Komnas HAM, Jakarta, Rabu (10/6). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Staf pribadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi (tengah) melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Komnas HAM, Jakarta, Rabu (10/6). (Ridwan)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Staf pribadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pelaporan itu buntut penyitaan telepon genggam atau handphone (HP) milik Hasto oleh KPK.</p> <div dir="auto">Kusnadi mengklaim bahwa dirinya tidak tahu menahu pemeriksaan terhadap Hasto, pada Senin (10/6). Ia mengaku dirinya hanya mendampingi Hasto dari luar ruang pemeriksaan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebenarnya nih saya nggak tahu apa-apa, saya ini orang kecil. Saya anak orang desa, nggak tahu masalah hukum apa undang-undang. Kemarin saya itu lagi rokok kan di gedung KPK, halaman, saya dibilang itu katanya dipanggil sama bapak (Hasto)," kata Kusnadi di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (12/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014752820/5-weton-titisan-darah-biru-pintu-rezeki-terbuka-lebar-keberuntungan-mengalir-deras">5 Weton Titisan Darah Biru, Pintu Rezeki Terbuka Lebar, Keberuntungan Mengalir Deras! </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kusnadi mengaku, pada awalnya dirinya diminta penyidik KPK untuk menemui Hasto di ruang pemeriksaan. Saat itu, kata Kusnadi, ia ditemani oleh penyidik KPK yang mengenakan masker, topi dan berbaju hitam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya begitu denger dipanggil bapak saya langsung ke atas diantar sama tim yang nganter saya pakai baju hitam pakai masker," ungkap Kusnadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak sampai bertemu Hasto, lanjut Kusnadi, dirinya malah digeledah oleh penyidik KPK. Bahkan, Kusnadi mengaku sempat dibentak oleh penyidik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Begitu di atas, saya itu ngasih HP malah digeledah. Saya nggak tahu, padahal saya nggak ada kaitannya dengan saksi, dibilang bapak minta HP, ya saya kasih HP, tapi nggak sesuai yang diomongin sama Pak Rossa itu," ucap Kusnadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diinterogasi, dibentaknya 'Udah kamu diem aja'. Cuma kan saya orang biasa, saya takut," sambungnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Kusnadi mengklaim, dirinya juga turut diperiksa selama tiga jam oleh penyidik KPK. Ia mengungkapkan, terdapat ponsel, buku rekening dan buku catatan milik Hasto yang disita KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya beliau minta waktu 5 menit sama Pak Rossa, oke. Tapi selama itu ternyata itu saya 3 jam diperiksa dan disita barang-barangnya, termasuk ada buku yang sangat penting itu bukunya catatan DPP," urai Kusnadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, penasihat hukum Kusnadi, Petrus Selestinus meminta Komnas HAM menghadirkan lima orang saksi untuk mendalami dugaan pelanggaran HAM, atas penyitaan HP secara paksa oleh KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kita akan menghadirkan 5 orang saksi dari pihak pak Kusnadi, saksi fakta ya, tadi diminta oleh komnas HAM," ujar Petrus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Petrus juga meminta Komnas HAM memeriksa Pimpinan KPK dan Kapolri. Mengingat, Rossa merupakan anggota Polri yang ditugaskan di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian kita juga minta pimpinan KPK dipanggil, dan Kapolri sebagai penanggungjawab penempatan penyidik-penyidik dari sub Polri di KPK," pungkas Petrus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti ke Komnas HAM.

Laporkan Penyidik KPK ke Komnas HAM, Anak Buah Hasto Kristiyanto Ngaku Dibentak dan Disita Buku Rekeningnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/hast-931076035.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/6). (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/6). (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div class=""> <div id=":z3" class="ii gt"> <div id=":z4" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto enggan merespons terkait keberadaan mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku yang sudah lebih dari empat tahun menjadi daftar pencarian orang (DPO). Hal itu dipertanyakan awak media saat Hasto hadir memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (10/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Nanti," singkat Hasto saat hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto memastikan akan memberikan keterangan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Jadi mohon sabar, nanti saya akan memberikan keterangan pers selengkap-lengkapnya," ucap Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014743494/ada-niat-cari-mpv-tapi-ogah-avanza-xenia-dan-xpander-hyundai-stargazer-barunya-sekarang-dijual-segini-harga-naik-dikit">Ada Niat Cari MPV Tapi Ogah Avanza-Xenia dan Xpander, Hyundai Stargazer Barunya Sekarang Dijual Segini, Harga Naik Dikit</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hasto mengaku dirinya didampingi oleh tim penasihat hukum untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya didampingi oleh para penasihat hukum kami dan akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya," ujar Hasto.</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya mengagendakan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto, pada Senin (10/6). Hasto akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap calon anggota legislatif (caleg) pergantiab antarwaktu (PAW) yang menjerat daftar pencarian orang (DPO) Harun Masiku. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disinyalir, Hasto akan didalami terkait DPO Harun Masiku yang sampai saat ini sudah lebih dari empat tahun buron.<br /> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, dijadwalkan Senin (10/6) sebagaimana dijadwalkan penyidik. Jadi tidak ada perubahan," ucap juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dikonfirmasi, Senin (10/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014743478/mesin-mobil-overheat-dipaksa-jalan-dampak-kerusakannya-ngeri-banget-coy">Mesin Mobil Overheat Dipaksa Jalan, Dampak Kerusakannya Ngeri Banget Coy!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam pencarian Harun Masiku, KPK juga&nbsp;telah memeriksa seorang pelajar atau mahasiswa bernama Melita De Grave, Jumat (31/5). Dalam pemeriksaan tersebut,&nbsp;KPK&nbsp;mencecar Melita mengenai pihak yang diduga mengamankan keberadaan Harun Masiku. Melita diduga memiliki informasi yang dibutuhkan&nbsp;KPK&nbsp;terkait keberadaan Harun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya Melita,&nbsp;KPK&nbsp;juga telah memeriksa seorang pengacara bernama Simeon Petrus dan seorang pelajar lainnya bernama Hugo Ganda. Keduanya dinilai memiliki informasi penting yang dibutuhkan tim penyidik&nbsp;KPK&nbsp;dalam menelusuri keberadaan Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain soal keberadaan,&nbsp;KPK&nbsp;mengendus adanya upaya menghalangi pencarian Harun Masiku. Sebab, saat pemeriksaan Simeon Petrus dan Hugo Ganda,&nbsp;KPK&nbsp;mendalami dugaan adanya pihak yang menyembunyikan Harun Masiku.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Hasto Kristiyanto enggan merespons terkait keberadaan mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku yang sudah buron 4 tahun.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Enggan Respons Keberadaan Buron Harun Masiku

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/28/Ridwan-Kamil-dan-Hasto-2387574633.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam acara peletakan baru pertama (groundbreaking) pembangunan Monumen Plaza Dr.(HC) Ir.Soekarno" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam acara peletakan baru pertama (groundbreaking) pembangunan Monumen Plaza Dr.(HC) Ir.Soekarno</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan pantun menarik ketika dilakukan peletakan baru pertama (groundbreaking) pembangunan Monumen Plaza Dr.(HC) Ir.Soekarno yang berlokasi di kawasan GOR Saparua, Kota Bandung, Rabu (28/6).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Isi pantunnya, selain memuji komitmen Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menghargai pendiri bangsa khususnya Bung Karno, juga menyinggung sang gubernur sebagai bakal calon wapres potensial pendamping Ganjar Pranowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada setidaknya tiga pantun Hasto yang disampaikan terbuka di hadapan hadirin acara tersebut, yang memuji Kang Emil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari Jakarta menuju Bandung. Pemandangannya indah banyak gunung. Kepemimpinan Pak RK selalu kita dukung bangun monumen megah, seluruh keluarga Bung Karno pun ikut tersanjung.&rdquo;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya yang kedua adalah sebagai berikut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dasasila Bandung berhasil guncangkan dunia. Membangun solidaritas antar bangsa. Di sini akan dibangun patung Bung Karno tertinggi di dunia. Semua berkat kerja keras Pak RK.&rdquo;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pantun ketiga dan paling membuat riuh suasana disampaikan Hasto di bagian akhir pidatonya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kang Emil memang kaya prestasi. Memajukan Jabar penuh daya seni Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Bacawapres Pak Ganjar ternyata ada di sini,&rdquo; demikian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sontak pantu terakhir ini mengundang tepuk tangan meriah dari khalayak yang hadir. Apalagi Hasto membakar semangat dengan teriakan 'Merdeka' yang dipopulerkan partai itu khususnya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kang Emil, ketika tiba saatnya menyampaikan pidato sambutan, mengawali dengan tanggapan singkat atas pidato dan pantun Hasto itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terima kasih kepada Pak Hasto Kristiyanto yang dengan pantun-pantun kreatifnya, sangat menyenangkan sekaligus dan mengagetkan,&rdquo; kata Kang Emil yang disambut tawa ratusan hadirin yang hadir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kang Emil lalu membalas pantun Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Burung cenderawasih burung bangau, indah warnanya. Terima kasih mas Hasto, atas pantun-pantunnya,&rdquo; ucap Emil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, didampingi Hasto Kristiyanto, Ridwan Kamil bersama istri Atalia melakukan groundbreaking pembangunan Monumen Plaza Dr.(HC) Ir.Soekarno. Ridwan Kamil memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan dedikasinya untuk Pendiri Bangsa khususnya Bung Karno.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ridwan Kamil menyampaikan beberapa pantun untuk menggambarkan alasan dirinya mendukung pembangunan monumen itu. Salah satunya adalah sebagai berikut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Resep Mustika Rasa bahannya dibeli di pasar. Masak di kuali dimakan di rumah. Jika bangsa ini ingin menjadi bangsa besar. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah,&rdquo; papar Emil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara mewakili Keluarga Bung Karno, Hasto Kristiyanto, mengatakan Megawati Soekarnoputri merupakan putri Soekarno yang juga ketum PDIP, menyampaikan salam sekaligus ungkapan terima kasih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011611228/jis-siap-jadi-tempat-gelaran-piala-dunia-u-17">JIS Siap jadi Tempat Gelaran Piala Dunia U-17</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Beliau menyampaikan rasa haru dan menyampaikan terima kasih atas gotong royong anak bangsa yang dipimpin Soekanois-soekarnois muda,&rdquo; ujar Hasto soal pesan Megawati.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum groundbreaking dilakukan, sesuai permintaan Megawati, diputarkan sebuah lagu baru karangan Bimbo berjudul &ldquo;Bung Karno&rdquo;. Selanjutnya, Hasto, Kang Emil, dan beberapa tokoh lainnya melakukan groundbreaking ditandai dengan penyekopan pasir dan batu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah tokoh hadir di acara tersebut. Yakni Penasihat Pembangunan yang juga Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono dan Sekretarisnya Ketut Sustiawan, Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan Chova. Hadir juga sejumlah tokoh masyarakat seperti Pak Tito yang merupakan putra Inggit Garnasih, Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus, Ketua Yayasan Fatmawati Erros Djarot, dan mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.</div>

“Terima kasih kepada Pak Hasto Kristiyanto yang dengan pantun-pantun kreatifnya, sangat menyenangkan sekaligus dan mengagetkan,”

Groundbreaking Plaza Bung Karno Bersama Ridwan Kamil, Hasto Berpantun: Bacawapres Ganjar Ada di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-9-1.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa warga saat acara pisah sambut  di Balai, Kota, Jakarta, Minggu (16/10/2022). Kegiatan ini sebagai bentuk perpisahan dan berpamitan Anies Baswedan kepada warga Jakarta di hari terakhir menjabat sebagai Gubernur D" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa warga saat acara pisah sambut  di Balai, Kota, Jakarta, Minggu (16/10/2022). Kegiatan ini sebagai bentuk perpisahan dan berpamitan Anies Baswedan kepada warga Jakarta di hari terakhir menjabat sebagai Gubernur D</figcaption>
</figure>&nbsp;<br /> <br /> <strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, <em>reshuffle</em> Kabinet Indonesia Maju merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, PDIP mengingatkan seluruh partai politik yang tergabung di dalam kabinet untuk menjunjung tinggi etika pemerintahan.<br /> <br /> "<em>Reshuffle</em> kan kewenangan dari Presiden Jokowi, tetapi kita bisa melihat persoalan etika pemerintahan tadi," kata Hasto di GBK Arena, Jakarta, Minggu (23/10).<br /> <br /> Politikus asal Jogjakarta ini merespons<br /> tudingan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali bahwa PDIP yang menginginkan NasDem keluar dari kabinet. Hasto lantas menegaskan, seluruh parpol dalam kabinet harus satu napas dalam menjalankan arahan Presiden Jokowi.<br /> <br /> "Mari kita bayangkan ketika Bapak Presiden Jokowi sedang berkonsentrasi pada agenda negara yang begitu penting, menyiapkan G20, kemudian juga mengatasi berbagai masalah ekonomi, lalu di dalam bagian dari koalisi pendukung Presiden Jokowi ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah," tegas Hasto.<br /> <br /> Hasto menilai NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres sudah menyentuh aspek etika dalam penyelenggaran pemerintahan negara. "Karena sudah mengumumkan suatu capres yang secara sadar dinyatakan itu sebagai antitesis dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, sehingga ini yang menimbulkan persoalan etika di dalam pemerintahan negara," cetus Hasto.<br /> <br /> Menurut Hasto, Presiden Jokowi berada dalam posisi yang berbahaya apabila ada pihak-pihak yang 'bisik-bisik' secara rahasia di pemerintahan. "Ini yang terus kami kritisi, meskipun dalam demokrasi di buka ruang untuk mengkritik, tetapi terkait dengan strategi pemerintahan, ini kan diperlukan jajaran suatu kabinet yang solid," jelas Hasto.<br /> <br /> "Karena menteri yang sudah bergabung dengan presiden ini sepenuhnya menjadi pembantu presiden," pungkasnya.

PDIP Singgung NasDem soal Etika karena Sebut Capres Antitesa Jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hasto Krisiyanto

Berita Terkini