<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-24-at-00.09.09.jpeg" alt="Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Jakarta, Senin (23/1/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira Khalida)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Jakarta, Senin (23/1/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira Khalida)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia berharap sanksi peringatan keras terakhir yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjadi peringatan bagi penyelenggara pemilu untuk berhati-hati dalam menyiapkan tahapan Pemilu 2024. "Makanya, harus hati-hati. Apalagi, ini 'kan sekarang sudah peringatan keras dan terakhir. Jadi, ini peringatan buat semua teman-teman penyelenggara untuk harus lebih fokus pada persiapan penyelenggara pemilu. Tidak ngurusin yang lain," kata Doli di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. Doli meminta agar penyelenggara pemilu untuk senantiasa berhati-hati dalam menjalankan tugas dan amanahnya dengan memetik pelajaran dari sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Menurut dia, penyelenggara pemilu harus menunjukkan profesionalitas dan integritas dalam berkomentar, bertindak, serta berprilaku. "Karena mereka ini bukan seorang pribadi yang ngurusin pribadi apa. Ini mengurusi nasib bangsa Indonesia. Ini tergantung mereka apabila ini bagus apa tidak. Jadi, semua sorotan sekarang mereka akan menjadi perhatian," ujarnya. Ia mengemukakan bahwa penyelenggara pemilu yang berkualitas mampu menghadirkan pemilu yang makin baik dan berkualitas pula, yang akan berimplikasi pada perkembangan kemajuan bangsa ke depannya. "Pemilu itu adalah sebagai vehicle atau kendaraan, atau media untuk mengantarkan bangsa ini pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih berkembang," tuturnya. Sebelumnya, Senin (3/4), Doli mengatakan bahwa penyelenggara pemilu penting pula menjaga kepercayaan publik agar pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan itu berjalan baik dan sukses. "Begitu strategisnya pemilu itu karena strategis maka harapan orang itu besar terhadap pemilu ini, bagaimana dilaksanakan secara baik, secara sukses, berkualitas," kata Doli. Doli lantas merespons sanksi peringatan keras terakhir kepada KPU RI Hasyim Asy'ari karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas pertemuan dan perjalanan bersama Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni. Menurut dia, kasus tersebut tidak hanya persoalan antara lawan jenis belaka, tetapi menyangkut pula institusi, yakni penyelenggara pemilu dengan ketua umum suatu partai politik. "Sebetulnya saya melihatnya ini bukan soal wanita saja. Itu 'kan ketua umum partai, jadi kalau pun dia seorang laki-laki juga tidak pantas berhari-hari jalan-jalan dengan Ketua KPU," ucapnya. Interaksi berlebihan tersebut, kata dia, berpotensi mengeruhkan independensi penyelenggara pemilu dan merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu itu sendiri. "Itu 'kan menimbulkan kecurigaan terhadap partai lain, 'Ada apa ketua umum partai politik seperti sangat akrab berdekatan dengan penyelenggara pemilu?' Ini 'kan bicara independensi akhirnya," kata Doli. Sebelumnya, Senin (3/4), DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait dengan pertemuan dan perjalanan ke D.I. Yogyakarta bersama Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni. "Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu Hasyim Asya'ri selaku Ketua merangkap anggota KPU RI terhitung sejak putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2023 dan Perkara Nomor 39-PKE-DKPP/II/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin, (3/4).

DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait dengan pertemuan dan perjalanan ke Jogja.

Ketua KPU Disanksi Keras Karena Afair dengan Wanita Emas, Ini Kata Ketua Komisi II DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/image-8.jpg" alt="Ilustrasi KPU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Beredar video permohonan maaf Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Ahli pidana Muhammad Boli menduga permintaan maaf tersebut ada muatan politik.  ”Beredarnya video permohonan maaf Hasnaeni kepada ketua KPU, memperkuat dugaan adanya muatan politis,” kata Muhammad Boli dalam keterangan rilisnya.  Muhammad Boli mengatakan, laporan Hasnaeni ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas, terkait adanya dugaan pelecehan oleh ketua KPU kepada Hasnaeni adalah tindakan hukum yang tidak tepat dan salah alamat.  ”Jika memang dugaan itu benar dan memiliki bukti-bukti, seharusnya dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk kemudian diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Muhammad Boli.  Boli menilai, dengan tidak dilakukannya laporan pengaduan ke kepolisian dan hanya melaporkan ke DKPP, kuat dugaan bahwa pelaporan Hasnaeni bermuatan politis yang ingin merusak ketua KPU sebagai penyelenggara pemilu.  Laporan Hasnaeni yang bermuatan politis tersebut telah mengganggu proses konsolidasi penyelenggaraan Pemilu dan berpotensi menghambat serta melukai seluruh insan penyelenggara Pemilu.  ”Karena ketua KPU adalah simbol institusi KPU.  Karena kuatnya daya rusak tuduhan Hasnaeni, ketua KPU atau KPU secara institusi mengambil langkah hukum atas tuduhan tersebut. Ini semua untuk menyelamatkan marwah KPU,” tegas Muhammad Boli.  Sebelumnya, Hasnaeni Wanita Emas melakukan klarifikasi terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari. Hasnaeni meminta maaf kepada Ketua KPU beserta jajarannya.  Dia menyebut isu pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan Ketua KPU terhadap Hasnaeni tidak benar. ”Bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar,” kata Hasnaeni.

Permohonan Maaf Hasnaeni Diduga Ada Muatan Politis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220923-WA0004.jpg" alt="Caption: Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical Hasnaeni alias wanita emas saat hendak dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, Kamis (22/9). Foto: Kejaksaan Agung" width="100%">
<figcaption>Caption: Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical Hasnaeni alias wanita emas saat hendak dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, Kamis (22/9). Foto: Kejaksaan Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penahanan terhadap para tersangka di kasus dugaan korupsi terkait penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada rentang waktu 2016-2020. Salah satu tersangka yang ditahan yakni berinisial H atau Hasnaeni yang dikenal publik sebagai wanita emas  Hasnaeni yang juga merupakan Ketua Umum Partai Republik Satu itu berteriak-teriak histeris saat hendak dilakukan penahanan. Prempuan bernama lengkap Mischa Hasnaeni Moein itu mengaku sedang sakit saat hendak dilakukan penahanan.  "Saya sakit, saya sakit," teriak Hasnaeni saat memasuki mobil tahanan yang mengenakan kursi roda.  Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi membenarkan bahwa Hasnaeni sedang sakit saat dilakukan penahanan. Hasnaeni sempat menjalani perawatan di rumah sakit MNC.  "Rabu malam yang bersangkutan datang ke rumah sakit MNC untuk minta dirawat, karena sedang sakit, atas dasar kondisi tersebut setelah kita konsultasikan dengan pihak manajemen dan dokter yang bersangkutan," kata Kuntadi, Jumat (23/9).  Meski demikian, berdasarkan keterangan pihak kesehatan dari Kejaksaan Agung, kata Kuntadi, Hasnaeni dalam keadaan sehat. "Kita juga membawa dokter, yang berkesimpulan yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan bisa dihadirkan di kejaksaan," tegas Kuntadi.  Hasnaeni yang merupakan Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical diduga terlibat dugaan korupsi penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada rentang waktu 2016-2020.  Selain Hasnaeni, Kejagung juga menetapkan pensiunan dari PT Waskita Beton Precast berinisial KJ sebagai tersangka. Keduanya dilakukan penahanan oleh Kejagung untuk 20 hari ke depan.  "Tersangka H ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung sedangkan tersangka KJ ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," pungkas Kuntadi.

Sampai Histeris, Begini Kronologi Penangkapan Hasnaeni 'Wanita Emas'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kecewa-sby-pilih-ahy-si-wanita-emas-pilih-nyaleg-di-partainya-mega_m_229218.jpg" alt="Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat." width="100%">
<figcaption>Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Alasannya, terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19 dan dampak kematiannya di ibu kota.  Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas), Hasnaeni mendukung langkah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. "Saya cukup apresiasi keputusan Pak Gubernur. Sebab apa yang dilakukan itu sangat baik," kata Hasnaeni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/9).  "Kalau tidak dilakukan PSBB, itu akan meningkat angka Covid-19 ini," tambahnya perempuan yang kerap disebut wanita emas itu.  Menurut Hasnaeni, PSBB total diperlukan, guna menekan angka kasus positif dan risiko kematian akibat wabah virus Korona. Nyawa, kata dia wajib diutamakan dibanding apapun. "Saya kira nyawa itu lebih penting. Tak bisa dibeli. Sementara uang itu bisa dicari," katanya.  Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa 'Wanita Emas', mengatakan turut mendukung kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah yang juga diberlakukan Anies. Langkah tersebut dipandang sebagai salah satu cara meminimalisir penyebaran Covid-19.  "Orang boleh berkantor di rumah. Jadi inilah masukan buat pemerintah pusat, diizinkan orang berkantor dari rumah. Karena ini bencana dunia, bukan Indonesia saja. Jadi ini force majeur," tuturnya.  Seiring dengan itu, Hasnaeni pun berharap agar pemerintah membantu para pengusaha yang mematuhi kebijakan WFH. Yakni dengan membuat kebijakan subsidi atau pengurangan tagihan sewa kantor. Mengingat, saat PSBB total dipatuhi melalui WFH, seharusnya biaya sewa menjadi lebih murah.  "Lalu orang yang menyewa kantor gedung itu, kalau bisa orang hanya bayar 20 persen saja. Apakah itu disubdsidi pemerintah pusat, atau bagaimana," jelasnya.  "Karena ini teramat dirasakan para pengusaha, termasuk saya. Kita tidak berkantor tapi disuruh bayar full. Kita sebenar maklum karena mereka tidak memiliki pendapatan lain, karena itu kita ditekan. Jadi ini simalakama," pungkasnya.

Apresiasi Anies, Wanita Emas: Nyawa Tak Bisa Dibeli, Uang Bisa Dicari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kecewa-sby-pilih-ahy-si-wanita-emas-pilih-nyaleg-di-partainya-mega_m_229218.jpg" alt="Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat." width="100%">
<figcaption>Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus perempuan Hasnaeni atau yang biasa dikenal sebagai Wanita Emas, makin serius ingin mendirikan partai baru. Mantan caleg PDIP itu akan menamai parpolnya Partai Era Masyarakat Sejahtera (Partai Emas).  Hasnaeni yang bermodal tanah 500 hektar ini juga berjanji akan menyejahterakan para kadernya. Ia pun mengklaim, ada tujuh keuntungan jika masyarakat bergabung ke Partai Emas.  "Pertama ada jaminan masa depan, jaminan kesehatan, dan jaminan pendidikan, jaminan lapangan kerja, jaminan rumah tinggal, dan jaminan santunan kematian," ujarnya Hasnaeni, dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Selasa (30/6).  Menurut Hasnaeni, tujuh janjinya ini tak mustahil diwujudkan. Mengingat, Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam (SDA), maupun sumber daya manusia (SDM) berkualitas.  "Dan Indonesia sangat kaya sumber alam, sumber daya manusia dengan datangnya Partai Emas ini membawa suatu untuk rakyat Indonesia, dan menyejahterakan mereka," ungkap Hasnaeni.  Adapun guna mendukung cita-cita menyejahterakan anggota dan rakyat, Partai Emas mendirikan sayap partai yang dinamai 'Koper Emas'. Koper Emas nantinya akan menjadi semacam koperasi bagi para kader dan masyarakat, dalam membantu berbagai urusan mereka.  Lebih lanjut, sejauh ini berbagai persiapan pendirian partai berlambang kepala macan itu pun tengah dilakukan. Mulai dari perekrutan anggota, maupun proses legal dan formal.  "Jika tidak ada halangan, kita akan meresmikan partai barunya ini pada tahun 2021 mendatang," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZvsHXSU0Aao  https://www.youtube.com/watch?v=DndD4lf17QY  https://www.youtube.com/watch?v=-fdIPhNVVzo

Hasnaeni Bikin Partai Emas, Hidup Kadernya Dijamin Sampai Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kecewa-sby-pilih-ahy-si-wanita-emas-pilih-nyaleg-di-partainya-mega_m_229218.jpg" alt="Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat." width="100%">
<figcaption>Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasnaeni atau si Wanita Emas mengatakan akan mendirikan partai politik (parpol) yang dinamai Partai Emas. Di dalamnya nanti ada lembaga yang namanya, Koper Emas.  "Partai Emas bukanya hanya sekadar partai. Tapi nanti di dalamnya ada koperasi, namanya Koper Emas, yang bertugas untuk menyejahterakan anggotannya," ujar Hasnaeni dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (24/6).  Hasnaeni mengaku ingin kader Partai Emas lebih dahulu sejahtera. Sebab, hal ini penting agar roda organisasi bisa berjalan, sehingga nantinya Partai bisa optimal berkontribusi bagi rakyat dan bangsa.  "Kepastian hidup dan kesejahteraan buat anggota partainya juga. Memulai dari anggota partai dulu," katanya.  Partai Emas juga akan membangun rumah yang diperuntukkan bagi kader-kader partainya. Hasnaeni pun mengklaim sudah menyiapkan lahan seluas 500 hektar guna mendukung rencana ini. ‎ Partai Emas pun akan membatu para petani di daerah.  "Kita bikin rumah sederhana. Saya sudah ada tanah 500 hektar kita bangun buat anggota partai nanti kita kerja sama-sama bank mereka cicil hanya Rp 75 ribu per hari," tuturnya.  "Jadi kita tidak manfaatkan tenaga kader pada saat kita butuh saja, tapi kita buka lapangan kerja buat anggota partai. Makanya kita bikin partai enggak kaya partai yang ada, saya pikirkan juga lapangan kerja buat mereka," imbuh Hasnaeni.  Hasnaeni mengakui, jika upayanya ini guna menarik perhatian agar masyarakat bergabung menjadi kader Partai Emas.  "Sebab kalau kita buat partai kayak yang ada, enggak ada nilai plusnya, enggak menarik orang gabung. Paling mereka bilang sama saja kayak yang ada bosan enggak ada sesuatu, Makanya tagline kita, 'Kepastian Hidup Sejahtera'," jelasnya.  Lebih lanjut, Partai Emas akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum bergerak. Hal ini dilakukan guna mengetahui harapan rakyat kepada parpol, khususnya Partai Emas.  "Biar kita juga enggak salah langkah," pungkasnya.  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Dv4dOG8skZg  https://www.youtube.com/watch?v=UrZrDha3FMA  https://www.youtube.com/watch?v=sU9Je3wNass&amp;t

Eks Caleg PDIP Mau Bikin Partai Emas, Modalnya Tanah 500 Hektar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kecewa-sby-pilih-ahy-si-wanita-emas-pilih-nyaleg-di-partainya-mega_m_229218.jpg" alt="Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat." width="100%">
<figcaption>Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Semangat berpolitik Mischa Hasnaeni Moein sepertinya tak pernah padam. Berbagi peluang pernah ia coba mulai dari pilkada hingga maju jadi anggota legislatif. Namun hasilnya masih nol. Kini si pemilik julukan Wanita Emas itu maju jadi caleg melalui PDIP dan meninggalkan partai lamanya Demokrat. Sebelumnya, perempuan yang akrab disapa Hasnaeni itu diketahui pernah berkali-kali gagal jadi calon gubernur (Cagub) DKI Jakarta pada 2017 lalu. Dia kecewa karena Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak mengusungnya jadi calon gubernur. "Jadi saya keluar dari Demokrat dan pindah ke PDIP," katanya kepada wartawan, Kamis (19/7). Untuk diketahui, pada 2012 Hasnaeni juga pernah mendaftar jadi peserta Pilkada DKI. Namun pencalonannya gugur lantaran sejumlah partai kecil&nbsp;yang mengusungnya tiba-tiba mencabut dukungan. Setelah itu Hasnaeni bergabung dengan Partai Demokrat. Dia terdaftar sebagai calon anggota legislatif partai berlambang segitiga mercy itu pada Pemilu 2013, tapi gagal memperoleh kursi. Sempat menghilang, Hasnaeni kembali muncul ke permukaan jelang Pilkada DKI 2017. Secara terbuka dia meminata Partai Demokrat untuk mengusungnya jadi calon gubernur. Namun di saat-saat terakhir SBY justru memilih putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni sebagai pasangan cagub. "Kita tahu kan partai itu milik bersama ya dan saya kira partai itu bukan dinasti. Itu menurut saya," jelas wanita yang juga berprofesi sebagai pengusaha itu. Terkait alasannya memilih PDIP sebagai kendaraan politik di Pemilu Legislatif 2019 Hasnaeni menilai jika partai itu nasionalis, dan mayoritas kader serta pendukungnya adalah umat Islam yang juga banyak dari kalangan santri. "Kurang lebih seperti itu," tandasnya.

Kecewa SBY Pilih AHY, Si Wanita Emas Pilih Nyaleg di Partainya Mega

hasnaeni

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hasnaeni

Berita Terkini