<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1810688020436547796" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/ilustrasi-bullying-2339684276.jpg" alt="Ilustrasi bullying. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bullying. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah mengantongi hasil visum korban dugaan perundungan di Binus School Simprug. Dari hasil pemeriksaan tim dokter didapati adanya luka-luka di tubuh korban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015109068/hadapi-laporan-nikita-mirzani-vadel-badjideh-resmi-tunjuk-razman-arif-nasution-sebagai-kuasa-hukum">Hadapi Laporan Nikita Mirzani, Vadel Badjideh Resmi Tunjuk Razman Arif Nasution sebagai Kuasa Hukum</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hasil visum ada lebam 3cm, dan benjol," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung kepada wartawan, Jumat (20/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini penyidik masih mendalami hasil visum tersebut, termasuk akan kembali melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan status terlapor masih sebagai saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum (tersangka), masih saksi semua," jelas Gogo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, dugaan perundungan atau bullying kembali terjadi di lingkungan pendidikan. Kali ini menimpa siswi di SMA&nbsp;Binus&nbsp;School, Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Korban berinisial RE, 16, diduga mengalami kekerasan fisik dan psikis hingga pelecehan seksual.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengacara korban, Agustinus Nahak mengatakan, peristiwa bermula sejak kliennta masuk sekolah pada November 2023. Pada awalanya terjadi perundungan secara verbal. Lambat laut mulai meningkat ke kekerasan fisik, tepatnya sekitar 30-31 Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Pelaku) Ada yang mengaku sebagai anak ketua partai, ada pula yang mengaku sebagai anak pejabat," kata Agustinus, Senin (16/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">RE menyatakan kepada para pelaku tidak ingin mencari masalah. Namun, para pelaku malah terpancing emosi dan mengeluarkan makian. Hingga pada akhirnya pelaku berinisial R, C, K dan KE, memukul secara bergantian hingga babak belur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">RE mengaku mengalami trauma berat atas peristiwa ini. RE kerap berteriak histeris ketika tiba-tiba teringat peristiwa nahas tersebut. Bahkan dia sempat terlintas ingin bunuh diri. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah mengantongi hasil visum korban dugaan perundungan di Binus School Simprug

 Hasil Visum Korban Bullying di Binus Simprug, Ada Lebam dan Benjol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-12-at-19.38.15.jpg" alt="Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tengku Firdaus. Grace Natashia/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tengku Firdaus. Grace Natashia/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persidangan kasus pencabulan di Pondok Pesantren Shiddiqiyah digelar pada Senin (12/9). Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan saksi ahli yaitu dokter yang melakukan visum dan rekam medis.  ”Kami hadirkan rekam medis, karena berdasar Peraturan Menteri Kesehatan, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan rekam medis,” ungkap jaksa penuntut umum Tengku Firdaus, Senin (12/9).  Terdapat dua hasil visum yang dibawa dan dijelaskan dokter pada persidangan kali ini. Hasil visum tersebut diambil pada 2018 dan 2019.  Ketika ditanya mengenai hasil visum yang diambil cukup lama dari waktu persidangan, Firdaus menjelaskan, hal tersebut bukan masalah.  ”Tidak ada masalah, karena tadi ahli menjelaskan bahwa visum pun bisa dilakukan beberapa (kali), dia tidak akan berubah, arah robekannya tidak akan berubah selama korban belum menikah,” jelas Firdaus.  Firdaus juga menyampaikan, terdapat 16 saksi dan 2 saksi ahli pada kasus itu. Saksi ahli terdiri atas saksi ahli visum dan ahli pidana.  ”Kami sudah menganggap pembuktian kami di persidangan cukup,” jelas Firdaus.  Sidang kasus ini akan dilanjutkan pada Kamis (15/9) dan Jumat (16/9), dengan menghadirkan saksi a de charge.

JPU Hadirkan Dokter serta Visum dan Rekam Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220912-WA0024.jpg" alt="I Gede Pasek Suardika, penasihat hukum terdakwa Mas Bechi. Naqiyya Salsa/JawaPos" width="100%">
<figcaption>I Gede Pasek Suardika, penasihat hukum terdakwa Mas Bechi. Naqiyya Salsa/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang ke-14 kasus pencabulan di lingkungan pondok pesantren yang melibatkan Moch. Subchi Azal Tsani atau Mas Bechi digelar pada Senin (12/09) di Pengadilan Negeri Surabaya.  Kasus yang telah bergulir sejak Juli itu menghadirkan saksi-saksi dari JPU (jaksa penuntut umum). Pada sidang kali ini (12/9), JPU menghadirkan saksi ahli yakni dokter yang memeriksa hasil visum korban.  I Gede Pasek Suardika, penasihat hukum terdakwa mengaku, menemukan beberapa kejanggalan dalam hasil visum tersebut.  ”Saksi korban mengaku tidak pernah difoto, tetapi saksi ahli mengatakan sudah izin untuk foto. Selain itu, bagaimana kita menentukan produk foto (bukti visum) merupakan milik yang bersangkutan (korban) karena bentuknya hanya hasil print. Ketika saya minta filenya sudah dihapus, lalu saya minta handphone-nya katanya hilang,” ungkap I Gede Pasek Suardika.  I Gede Pasek mengatakan, pihaknya siap mendatangkan ahli digital untuk memverifikasi kevalidan hasil visum. Namun dengan alasan-alasan yang diberikan saksi ahli pihaknya merasa kesulitan.  ”Tapi apa pun itu, kita menghargai sebagai barang bukti,” ucap Gede Pasek.  Tak hanya itu, I Gede Pasek juga menemukan kejanggalan lain dalam hasil visum korban pada 2018. Diduga hal itu tidak sinkron dengan laporan korban.  ”SOP untuk membuat visum kan korban harus melapor ke polisi. Kemudian polisi baru membuat surat dan lain sebagainya. Nah, korban di sini melapor pada Oktober 2019, sedangkan hasil visum Agustus 2018. Artinya kan berarti visum setahun lebih dulu daripada korban melapor,” terang I Gede Pasek.  I Gede Pasek juga mengeluh dan meminta para saksi ahli lebih bertanggung jawab terhadap barang bukti dengan tidak menggunakan alasan hilang atau pun lupa. Sehingga, kasus itu terkesan rekayasa.  ”Ini sangat kental sekali rekayasanya. Bagaimana semua dokumen hilang ketika akan dikonfirmasi," ujar Gede Pasek.

Penasihat Hukum Mas Bechi Bilang Ada Kejanggalan Hasil Visum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-12-at-6.44.21-PM.jpg" alt="I Gede Pasek Suardika, Kuasa Hukum Mas Bechi. Grace Natashia/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>I Gede Pasek Suardika, Kuasa Hukum Mas Bechi. Grace Natashia/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang kasus pencabulan dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Mas Bechi kembali digelar pada Senin (12/9). Sidang di PN Surabaya itu mendatangkan saksi ahli yaitu dokter yang membawa dan menjelaskan hasil visum dan rekam medis korban.  Pada kasus itu, terdapat dua hasil visum yang dibawa ke persidangan. Hasil visum yang pertama diambil pada 2018 dan yang kedua diambil pada 2019.  Saksi yang membawa visum tahun 2019 pada sidang kali ini juga membawa rekam medis yang diambil kejaksaan. Terdapat foto organ intim korban yang juga membuktikan bahwa kasus pencabulan itu benar terjadi.  Meski begitu, I Gede Pasek Suardika, kuasa hukum terdakwa, menilai, terdapat kejanggalan pada hasil visum. Pasalnya, korban bersaksi bahwa tidak pernah diambil foto organ intimnya.  ”Yang menjadi perdebatan adalah saksi korban, waktu bersaksi, kami tanya, itu tidak pernah difoto. Tetapi, saksi ahli tadi mengatakan sudah izin untuk foto,” ujar Gede Pasek, Senin (12/9).  Gede Pasek juga mengatakan, pihaknya meminta file foto rekam medis untuk membuktikan bahwa foto tersebut memang milik korban. Akan tetapi, saksi ahli mengatakan file tersebut sudah dihapus dan ponsel yang digunakan untuk memfoto hilang.  ”Jadi susah kita mengejar alasan lupa dan hilang. Pertama lupa, dihapus, hilang. Ini membuat kita kesulitan untuk memverifikasi apakah validitas rekam medis ini memang baru dibuat atau sudah lama,” jelas Gede Pasek.  Menurut dia, hal itu merupakan cara penghilangan jejak yang menunjukkan bahwa terdapat rekayasa dalam kasus tersebut. ”Jangan dong dikit-dikit langsung lupa, nggak ingat, kemudian dihapus, hilang. Itu kan cara-cara penghilangan jejak yang tidak bagus, yang menandakan kasus ini seakan-akan sangat kuat rekayasa,” tambah dia.

Kuasa Hukum Mas Bechi Nilai Pengakuan Korban dan Visum Tak Sinkron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-12-at-6.44.18-PM.jpg" alt="Terdakwa Mas Bechi dibawa setelah persidangan di PN Surabaya. Grace Natashia/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Mas Bechi dibawa setelah persidangan di PN Surabaya. Grace Natashia/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang kasus pencabulan dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Mas Bechi masih berlanjut. Pada Senin (12/09), sidang keempat belas kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya.  Sidang kali ini, menghadirkan dokter yang menjelaskan mengenai hasil visum korban pada 2018 dan 2019. Dokter juga membawa rekam medis berupa foto yang menguatkan dugaan kasus pencabulan benar terjadi.  Meski begitu, kuasa hukum terdakwa mempertanyakan validitas hasil visum yang dibawa di pengadilan. Pasalnya, visum dapat dilakukan apabila korban melapor pada polisi.  ”Korban ini kan melapor Oktober 2019, visumnya itu Agustus 2018. Jadi setahun lebih awal visumnya dari korban melapor,” ungkap I Gede Pasek Suardika, kuasa hukum terdakwa Mas Bechi, Senin (12/9).  Selain itu, kuasa hukum juga mempertanyakan validitas visum pada 2019. Hal itu karena saksi ahli hanya membawa foto organ intim korban yang dicetak. File foto tidak dapat ditunjukkan karena sudah dihapus dan ponsel Samsung S10 yang digunakan untuk memfoto hilang.  ”Silakan dinilai ya. Artinya visum itu kan alat bukti surat ya, sehingga kalau alat bukti suratnya tidak memenuhi asas validitas, biasanya menurut saksi hukum pidana kemarin mengatakan itu harus diabaikan. Karena tidak hanya bentuk formal surat saja, tetapi prosesnya juga jadi masalah,” ujar Gede Pasek.  Sementara itu, persidangan kasus itu akan dilanjutkan pada Kamis (15/9) dengan menghadirkan saksi a de charge yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Saksi dari pihak kuasa hukum terdakwa akan dihadirkan sejumlah 15 orang.

Kuasa Hukum Mas Bechi Pertanyakan Validitas Hasil Visum Tahun 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211008_005835-1.jpg" alt="Tim penasehat para korban, Rezky Pratiwi saat memberikan keterangan pers di kantor LBH Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/10) malam. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim penasehat para korban, Rezky Pratiwi saat memberikan keterangan pers di kantor LBH Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/10) malam. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akun Instagram @m3._.d0ct0rd00m mengunggah hasil visum dan identitas yang diduga 3 anak korban dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Divisi Perempuan Anak dan Disabilitas LBH Makassar, Rezky Pratiwi mempertanyakan kenapa dokumen-dokomen rahasia tersebut bisa tersebar ke publik. Pasalnya dokumen itu hanya dimiliki oleh polisi.  "Justru kami mempertanyakan kok bisa tersebar, dan siapa yang menyebarkan dan untuk apa. Ini kan hanya dimiliki penyidik dan semestinya tidak keluar ke publik dan memuat informasi dan data pribadi anak, tetapi itu ada informasi lain," ujar Pratiwi kepada JawaPos.com, Sabtu (9/10).  Berdasar itu, LBH Makassar meminta Polda Sulawesi Tengah mengusut tuntas kasus tersebarnya dokumen rahasia tersebut. Termasuk mencari siapa pelaku yang menyebarkannya.  "Kami mengecam sekali yang menyebarkan termasuk ini dan kami meminta polisi melakukan tindakan tegas jika ada pelakunya melakukan penyebaran informasi ini kepada publik," tegasnya.  Pratiwi juga mengajak publik untuk me-report postingan akun Istagram @m3._.d0ct0rd00m. Hal itu dilakukan agar postingan tersebut bisa di-take down oleh Istagram langsung.  "Kami minta publik untuk bersama-sama mereport supaya postingan tersebut di-take down segera. Karena ini berkaitan dengan masa depan anak-anak juga," ungkapnya.

LBH Makassar Respons Beredarnya Hasil Visum Diduga Korban Pemerkosaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/dedi11.jpg" alt="Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Desyinta Nuraini/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Desyinta Nuraini/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penganiayaan AU, siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pontianak menjadi atensi pihak kepolisian. Hasil visum sudah diterima sebagai salah satu syarat untuk menentukan status para terlapor.  "Kalau semua sudah diterima seperti pelapor sudah ada, visum ada, saksi ada, dari unsur alat bukti juga, baru tetapkan tersangkanya," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada JawaPos.com, Rabu (10/4).  Dari hasil visum, katanya tidak ditemukan memar bagian dalam organ tubuh AU. Begitu pula dengan alat kelaminnya yang sebelumnya disebut-sebut dilukai para pelaku.  "Ya hasil visum tidak ada memar dan area pribadinya normal. Tidak diketemukan luka di bagian alat kelamin," sebutnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Audrey-Pontianak-640x466.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> AU korban kekerasa dari teman-temannya. (Shando Safela/Pontianak Post)  Hal ini menandakan tidak adanya penusukan terhadap alat vital korban seperti yang viral di media sosial. "Nggak benar. Kami luruskan informasi di medsos," tegasnya.  Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menuturkan, seluruh organ vital korban dalam kondisi baik. "Seluruh tubuh sudah dilakukan pemeriksaan. Semua dalam kondisi normal," jelasnya.  Kesehatan AU pun katanya sudah pulih. Namun kondisi psikisnya masih perlu perawatan. "Kondisi psikisnya harus dirawat dengan baik sehingga dia bisa pulih kembali," tegas Dedi.  Sekadar informasi, AU, seorang gadis berusia 14 tahun menjadi korban pengeroyokan secara keji dan bullting oleh 12 siswi SMA di Pontianak. Dia mengalami luka fisik hingga psikis.  Pemicu kejadian itu disebut-sebut karena asmara. Kakak sepupu AU yakni PO pernah menjalin hubungan dengan pria yang sekarang menjadi pacar salah satu pelaku.  Korban sering berkomentar di media sosial terkait ini sehingga disinyalir memunculkan rasa kesal pelaku dan terjadi lah pengeroyokan.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Audrey-Pontianak-640x466.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Terima Hasil Visum, Polisi Tak Temukan Luka di Alat Vital AU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/polisi-akan-periksa-hasil-visum-2-pegawai-kpk-yang-dikeroyok_m_.jpg" alt="Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Polda Metro Jaya meminta hasil visum penyelidik&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendapat penganiayaan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2). Mereka ingin memastikan bahwa benar ada keretakan di area hidung salah satu pegawai komisi antirasuah itu. "Visumnya sedang kami minta. Di media beredar ada retak dan lain-lain tapi kami, PMJ (Polda Metro Jaya), harus buktikan secara ilmiah apakah betul ada retakan di hidung, akibat apa," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Universitas Indonesia, Senin (4/1). Pihaknya juga sedang mengumpulkan semua alat bukti termasuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait insiden ini. "Kan baru pemeriksaan awal di kedua pelapor. Saksi akan segera diperiksa," tegas Iqbal. Ia menerangkan, Polda Metro Jaya hari ini melakukan gelar perkara untuk mengungkap motif penyerangan terhadap dua pegawai KPK itu. Namun yang pasti, sudah ada dua laporan yang diterima. Termasuk dari pihak anggota DPRD Papua. "Laporan mungkin kami konstruksikan pasalnya karena diduga tidak berdiri sendiri pemukulan itu. Ada peristiwa yang mengawali itu," tegas Iqbal. Sementara itu,&nbsp;Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menjelaskan, peristiwa ini bermula saat dua petugas KPK mengambil foto ketika rapat berlangsung. Sebagian peserta rapat merasa terganggu dengan aksi kedua petugas itu.&nbsp; Kemudian terjadilah cekcok berujung penganiayaan. Peserta rapat juga sempat mengecek identitas&nbsp;dua pegawai KPK hingga memeriksa hasil fotonya. Namun meski telah menunjukan identitas, keduanya mendapatkan penganiayaan.

Polisi Akan Periksa Hasil Visum 2 Pegawai KPK yang Dikeroyok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hasil visum

Berita Terkini