<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Pegawai-KPK-Dipecat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali menyidangkan sengketa informasi terkait dengan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (KPK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (25/11) kemarin. Sidang lanjutan itu menghadirkan ahli dari pihak pemohon dalam hal ini mantan pegawai KPK, dan pihak termohon KPK.  "Hasil dari sidang pemeriksaan saksi dan ahli kemarin, pihak KPK masih mengklaim tak memiliki informasi yang diminta oleh para pemohon. Dalam hal ini, KPK menyatakan tak memiliki hasil Tes Wawasan Kebangsaan. Selain itu, KPK juga masih berlindung kepada surat Badan Kepegawaian Negara yang melarang membuka hasil TWK," kata mantan pegawai KPK, Hotman Tambunan dalam keterangannya, Jumat (26/11).  Dia mengungkapkan, 11 pemohon yang mewakili 57 mantan pegawai KPK sangat menyayangkan, karena KPK masih berlindung kepada alasan yang mengada-ada.  "Para pemohon berharap sidang lapangan bisa membuktikan kebenaran dan menjadi dasar Majelis Komisioner memutus sidang sengketa publik ini dengan sebenar-benarnya, seadil-adilnya," ucap Hotman.  Kekecewaan ini sesuai dengan salah satu keterangan Rifqi Sjarief Assegaf sebagai ahli, dari pihak pemohon. Rifqi menyatakan jika data yang dimintakan oleh pemohon tidak dalam penguasaan badan publik, hal tersebut tidak membatalkan kewajiban badan publik dalam hal ini KPK untuk memberikan akses informasi kepada pemohon atas informasi yang bersifat publik.  "Sehingga badan publik berkewajiban untuk meminta data dan informasi yang sudah seharusnya menjadi penguasaan dan memberikan akses kepada pemohon," tegas Rifqi.  Rifqi menjelaskan, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status Pegawai KPK telah menjadi perhatian besar publik. Maka sudah sewajarnya, badan publik dalam hal ini KPK membuka informasi sebanyak-banyaknya untuk memastikan kebenaran data agar diketahui publik, untuk menghindari prasangka, atau mengdeskriditkan pihak-pihak tertentu.  "Jadi pemenuhan informasi tidak berkaitan dengan kepentingan pemohon saja, tapi juga kepentingan KPK untuk membangun kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi," tegas Rifqi.  Landasan hukum yang menjadi penentuan kriteria Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak memenuhi Syarat (TMS) harus dipandang sebagai sebuah kebijakan yang berdampak pada muncunya sebuah keputusan publik. Sehingga sudah sewajarnya KPK memberikan akses kepada pemohon yang menjadi pertimbangan dalam rangka mendorong akuntabilitas dan memperjelas alasan pengambilan sebuah keputusan publik.  Alasan penolakan pemberian hasil TWK berkaitan dengan kekhawatiran dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan juga tidak bisa dibenarkan. Mengingat TWK itu sendiri adalah hasil dari kebijakan yang sudah diambil oleh KPK.  "Sehingga hasil TWK adalah produk dari hasil kebijakan alih status pegawai yang telah ditetapkan," pungkas Rifqi.  Sebagaimana diketahui, 11 mantan pegawai KPK menggugat keterbukaan informasi kepada Komisi Informasi Pusat. Gugatan ini diajukan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi atas hasil TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). "Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masing-masing pegawai yang mengajukan permohonan informasi dapat memperoleh data data pribadi seperti hasil Tes Wawasan Kebangsaan ini," ujar perwakilan mantan pegawai KPK, Hotman Tambunan dalam keterangannya, Selasa (10/8).  "Syaratnya adalah memberikan persetujuan tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data untuk mengakses informasi dimaksud. Para pegawai KPK teleh mengajukan permohonan melalui mekanisme PPID sesuai dengan undang-undang, namun KPK tetap tidak memberikan informasi hasil TWK," imbuhnya.  Hotman menegaskan, gugatan keterbukaan informasi ini dilakukan, karena para pegawai telah mengajukan permohonan informasi publik terkait hasil TWK, melalui mekanisme PPID KPK, dalam rentang waktu 28 Mei-9 Juni 2021. Melalui mekanisme PPID, para pegawai telah menunggu 10 dan 7 hari kerja untuk mendapatkan jawaban.  Selain itu, telah mengajukan keberatan ke atasan PPID KPK, yakni Sekretaris Jenderal. Hasilnya, respons yang disampaikan oleh KPK dalam rentang waktu 5-6 Agustus 2021, permohonan informasi hasil TWK masing-masing pegawai KPK tidak dapat diberikan.  "Alasannya, KPK merujuk kepada BKN bahwa hasil TWK pegawai KPK masuk dalam klasifikasi rahasia negara," sesal Hotman.

KPK Masih Berlindung Dibalik Surat BKN yang Melarang Membuka Hasil TWK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT-1-AKSI-TOLAK-PELEMAHAN-KPK-FED-2.jpg" alt="Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA P" width="100%">
<figcaption>Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA P</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK kembali bergulir. Sebab, beberapa pegawai (nonaktif) yang masuk dalam daftar 24 pegawai yang dapat dibina menolak ikut pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Salah satu alasannya adalah sikap tertutup KPK atas hasil TWK.  ”Sampai sekarang kami belum bisa mendapatkan hasil TWK, terus tiba-tiba disuruh ikut diklat bela negara,” ujar salah seorang sumber di KPK yang enggan namanya disebutkan kemarin (20/7).  Hingga kini, KPK secara resmi memang belum membuka nama-nama yang dinyatakan masuk dalam 75 pegawai yang tidak lolos TWK. Begitu pula nama 24 pegawai yang masih bisa dibina maupun 51 pegawai yang harus berhenti per 1 November. Permohonan perwakilan pegawai terkait dengan keterbukaan informasi hasil TWK itu tidak diterima pimpinan KPK.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/05/2021/wp-kpk-penonjoban-pegawai-tak-berdasar-firli-cs-harus-patuhi-hukum/">WP KPK: Penonjoban Pegawai Tak Berdasar, Firli Cs Harus Patuhi Hukum</a>  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, pada prinsipnya, pegawai berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara sebagai syarat untuk diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Atas prinsip itu, Ghufron mempersilakan pegawai untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut.  ”Karena 24 pegawai yang masih diberi kesempatan untuk mengikuti diklat bela negara adalah hasil perjuangan KPK agar pegawai tersebut masih diberi kesempatan menjadi pegawai KPK,” kata Ghufron melalui keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos.  Di sisi lain, rencananya Ombudsman RI (ORI) merilis hasil pemeriksaan aduan pegawai KPK hari ini (21/7). Hasil yang akan disampaikan itu terkait dengan audiensi perwakilan 75 pegawai yang dinonaktifkan karena tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi ASN.

Hasil TWK Belum Dibuka, Pegawai KPK Nonaktif Tolak Diklat Bela Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/bincang-KPK.jpg" alt="Pegawai KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif, Hotman Tambunan mempertanyakan komitmen transparansi dan akuntabilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini karena tak kunjung mendapatkan jawaban atas permintaan informasi hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).  Padahal hasil yang diminta adalah data dan informasi yang telah diserahkan dari BKN kepada KPK pada Selasa, 27 April 2021.  “Jadi seharusnya kami tidak perlu menunggu koordinasi antara dua lembaga tersebut, karena hasil yang kami minta spesifik, yakni yang telah diserahkan dari BKN kepada KPK,” kata Hotman dalam keterangannya, Senin (19/7).  Dia menyayangkan, Pejabat Pengelola Informasi dan Data KPK serta Sekjen maupun Pimpinan KPK sebagai atasan, tidak merespons sama sekali permintaan para pegawai. Menurutnya, permintaan informasi yang dikirimkan pada 30 Juni 2021, tak mendapat jawaban apapun hingga melewati waktu yang ditentukan undang-undang.  "Dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja," tegas Hotman.  Hotman mengatakan, data dan informasi hasil TWK ini penting, karena berhubungan dengan keputusan Pimpinan menetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk dialihkan menjadi ASN dan ini merupakan perampasan hak asasi sebagai warga negara. Dalam hasil ini pula, terdapat penjelasan tentang perlunya pembinaan lanjutan terhadap pegawai KPK.  “Selama belum ada penjelasan tentang hasil TWK, maka seharusnya tidak ada alasan utuk melakukan pembinaan lanjutan, karena tidak jelas area mana yang perlu penguatan,” papar Hotman.  Dia menegaskan, hasil tersebut penting untuk diketahui sebab atas hasil tersebut, memberikan dampak yang signifikan kepada pegawai. Pertama, para pegawai dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung.  Kedua, pegawai mendapat stigma sebagai warga Negara yang tidak taat, tidak setia dan/atau tidak bisa dibina lagi karena bermasalah dalam syarat kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah yang sah sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN atau setidak-tidaknya menjadi warga Negara yang harus dibina dulu secara khusus dan diassess lagi untuk memenuhi syarat menjadi ASN.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/06/2021/pegawai-kpk-desak-firli-cs-segera-buka-dokumen-hasil-twk/">Pegawai KPK Desak Firli Cs Segera Buka Dokumen Hasil TWK</a>  “Tak perlu lagi ada alasan atau pembenaran untuk tidak memberikan hasil kepada kami, KPK sebagai lembaga publik yang juga jualannya adalah antikorupsi, seharusnya menjaga transparansi dan akuntabilitasnya sbg roh pemberantasan korupsi untuk tetap dipercaya publik,” tandas Hotman.

Pegawai Minta Firli Cs Berhenti Cari Alasan untuk Tak Buka Hasil TWK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/bincang-KPK.jpg" alt="Pegawai KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perwakilan dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima surat balasan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, atas surat keberatan yang dilayangkan para pegawai KPK tidak memenuhi syarat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Adapun surat keberatan tersebut adalah atas keputusan tindak lanjut hasil TWK dalam rangka pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.  "Dalam surat keberatan yang kami sampaikan, kami mempertanyakan sikap Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri yang menarik-narik lembaga lain untuk memberhentikan pegawai. Sikap ini terlihat dari Berita Acara tanggal 25 Mei 2021 yang beredar, di dalamnya ada pimpinan empat lembaga KASN, LAN, KemenPANRB, Kemenkumham, dan BKN yang ikut menandatanganinya," kata perwakilan pegawai KPK nonaktif, Hotman Tambunan dalam keterangannya, Kamis (1/7).  "Di dalam berita acara tersebut terdapat keputusan pemberhentian 51 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah Tes Wawasan Kebangsaan," sambungnya.  Tak hanya lembaga lain, sambung Hotman, Ketua KPK Firli Bahuri juga menyeret Dewan Pengawas dalam keputusan pemberhentian pegawai. Namun para pegawai telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Dewan Pengawas. Dalam surat balasan, Dewan Pengawas menyatakan tidak ikut serta dalam menyetujui Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, karena hal tersebut merupakan kewenangan Pimpinan bukan tugas Dewas sebagaimana Pasal 37B ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  "Khusus untuk poin ini, kami sangat menyayangkan pernyataan Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri yang selalu menyebut pemberhentian pegawai sudah melalui persetujuan Dewan Pengawas. Pernyataan Ketua KPK tersebut ternyata tidak jujur dan hanya bersembunyi di balik kebohongan demi keinginannya memberhentikan pegawai," ungkap Hotman.  Dia menganggap, Pimpinan tak mampu menjawab argumen surat keberatan dari 75 pegawai KPK. Sebab, tak ada argumen yang didasarkan analisis yang mumpuni dalam surat balasan yang kami terima.  "Surat balasan yang kami terima hanya menjabarkan kronologis dan berita rangkaian peristiwa yang selama ini sudah kami dengar melalui pernyataan-pernyataan di media massa. Bahkan, dalam salah poin dalam surat balasan tersebut, Pimpinan dengan jelas tidak memberikan tanggapan atas analisis," ucap Hotman.  Pihaknya akan terus menuntut kepada Pimpinan, Sekjen, dan PPID KPK untuk segera menindaklanjuti permintaan hasil TWK. Karena telah bersurat untuk meminta data dan informasi hasil TWK, yang telah diberikan BKN kepada KPK pada 27 April 2021.  "Kami berharap Pimpinan, Sekjen, dan PPID KPK tak lagi mencari alasan untuk mengulur waktu. Sebab, hasil-hasil tersebut kami saksikan sendiri, telah dibuka bersama-sama dalam rapat 5 Mei 2021 di lantai 15," imbuhnya menandaskan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/06/2021/75-pegawai-kpk-yang-tak-dilantik-jadi-asn-bawa-polemik-twk-ke-mk/">75 Pegawai KPK yang Tak Dilantik jadi ASN Bawa Polemik TWK ke MK</a>  Surat balasan yang diterima perwakilan 75 pegawai KPK itu dibalas oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.  “Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil keberatan yang Saudara nyatakan dalam surat Saudara, kami tidak akan memberikan tanggapan karena hal tersebut hanya hasil analisis Saudara, yang tentunya berbeda dengan hasil analisis KPK," sebagaimana surat balasan tersebut.

Tak Diberi Hasil TWK, Pegawai KPK: Pimpinan Tak Jawab Argumen Kami

Hasil TWK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hasil TWK

Berita Terkini

KPK Masih Berlindung Dibalik Surat BKN yang Melarang Membuka Hasil TWK

Hasil TWK Belum Dibuka, Pegawai KPK Nonaktif Tolak Diklat Bela Negara

Pegawai Minta Firli Cs Berhenti Cari Alasan untuk Tak Buka Hasil TWK

Tak Diberi Hasil TWK, Pegawai KPK: Pimpinan Tak Jawab Argumen Kami

Download Aplikasi JawaPos.com