<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/oke-Persebaya-HL.jpg" alt="TUNJUKKAN PROGRES : Pemain Persebaya meluapkan kegembiraan setelah mengalahkan Persis Solo pada laga uji coba kemarin. OFISIAL PERSEBAYA" width="100%">
<figcaption>TUNJUKKAN PROGRES : Pemain Persebaya meluapkan kegembiraan setelah mengalahkan Persis Solo pada laga uji coba kemarin. OFISIAL PERSEBAYA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik soal perbedaan hasil tes PCR mandiri Persebaya Surabaya dengan yang diadakan PT Liga Indonesia Baru (LIB) berlanjut. PT Liga Indonesia Baru (LIB) menyebutkan bahwa Persebaya tak berkoordinasi dengan pihaknya saat melakukan tes mandiri. Sementara itu, Persebaya berkirim surat resmi kepada LIB selaku operator kompetisi meminta, antara lain, agar prosedur tes PCR sebagai rujukan ditata ulang.  Terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa belum ada alat tes PCR yang akurat 100 persen.  Sejauh ini, tingkat sensitivitas PCR hanya 95–98 persen. Dia pun mempersilakan untuk melakukan tes lagi sebagai pembanding.  Tes LIB maupun tes mandiri Persebaya jelang melawan Persipura (6/2) itu diadakan di tempat yang sama. LIB hanya menggunakan tes yang mereka adakan sebagai rujukan. Akibatnya, sejumlah pemain inti Persebaya yang hasilnya positif Covid-19 di tes versi LIB (5/2), tapi negatif di tes yang diadakan Persebaya (6/2), gagal turun saat melawan Persipura.  Direktur Operasional LIB Sudjarno menyebutkan, saat melawan PSIS di laga sebelumnya, LIB-lah yang memfasilitasi tes kedua kepada Persebaya. Fasilitasi itu dilakukan karena hanya 13 pemain Persebaya yang negatif pada hasil tes PCR pertama. ”Lalu, dari tes yang kami fasilitasi itu, ditemukan dua negatif (sehingga keduanya bisa masuk DSP),” ujarnya.  Saat itu, lanjut dia, LIB belum bekerja sama dengan Kimia Farma seperti sekarang. Masih memakai Labkes Provinsi Bali saja. Setelah bekerja sama dengan Kimia Farma, LIB melakukan dua kali tes PCR kepada klub. Yakni, pagi dan malam H-1. ”Yang malam itu jika ada klub yang mengajukan banding atas hasil tes PCR paginya,” katanya.  Pria yang juga menjadi Kasatgas Covid-19 BRI Liga 1 tersebut menambahkan, saat itu (melawan PSIS), Persebaya juga melakukan komunikasi. Ketika melawan Persipura, hal tersebut tidak dilakukan.  Perubahan DSP dilakukan sampai 90 menit sebelum kickoff. Asalkan berkomunikasi dahulu dengan LIB. ”Kami cek dulu eligibilitasnya. Kalau kemudian hasil tiap lab berbeda-beda, kami tidak memperdebatkan hasil karena dari sisi medis yang bisa menganalisis hal tersebut adalah ofisial PCR kami,” katanya.  Sekretaris Persebaya Ram Surahman kecewa atas sikap LIB tersebut. ”Ini kan kasus baru. Daripada LIB bersikap reaktif seperti ini, seharusnya kan lebih responsif bagaimana ke depan,” terangnya.  Karena itu, kemarin Persebaya mengirimkan surat resmi kepada LIB. ”Pertama, kami meminta prosedur PCR sebagai rujukan itu perlu ditata ulang,” jelasnya.  Kedua, lanjut Ram, isi surat itu meminta agar Persebaya dan 17 klub Liga 1 lainnya diberi kebebasan melakukan tes PCR mandiri yang bisa menjadi pembanding hasil tes LIB. Hasil tersebut sekaligus bisa menjadi rujukan perubahan DSP.  Ram menambahkan, apa yang dilakukan Persebaya itu bukan disebabkan kekalahan oleh Persipura (6/2). Dia menuturkan, Persebaya sudah ikhlas akan kekalahan tersebut. ”Kami dorong mereka menata ulang biar lebih klir. Karena di regulasi tidak diatur teknis seperti ini,” ucapnya. ”Sekarang kami sudah mengirimkan secara tertulis, ayo jawab secara tertulis juga,” lanjutnya.  Sementara itu, dokter tim Persebaya Pratama Wicaksana mengatakan, soal komunikasi dengan LIB jelang melawan Persipura, pihaknya mengaku memang tidak ada. Sebab, sempat ada meeting semua dokter tim dan dokter satgas secara virtual sebelum BRI Liga 1 digelar. ”Dijelaskan bahwa hasil PCR untuk penentuan pemain dan ofisial yang bisa masuk DSP adalah PCR H-1 dari LIB. Kami hanya mengikuti regulasi itu sehingga PCR mandiri Persebaya memang tujuannya hanya sebagai pembanding,” ungkapnya.  Lain halnya dengan Bhayangkara FC. Chief Operating Officer (COO) Bhayangkara FC Kombespol Sumardji mengungkapkan, timnya tetap mengikuti program tes PCR yang dilakukan LIB. Apa pun hasilnya, tim berjuluk The Guardian itu mematuhi.  Hingga pekan ke-23, skuad Bhayangkara FC tidak pernah terserang badai Covid-19. Menurut Sumardji, itu terjadi karena The Guardian melakukan banyak antisipasi sejak tiba di Bali. Salah satunya memilih hotel yang jauh dari pusat kota dan pantai.  ”Selama berada di Bali, Bhayangkara FC memilih tinggal di Ubud. Ubud jauh dari mana-mana. Itu memengaruhi interaksi para pemain dengan orang di luar tim,” kata mantan Kasubdit Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Metro Jaya tersebut.  Pada kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, beberapa waktu lalu angka tes cukup tinggi. Biasanya 250 ribu orang per hari, tapi kemudian sempat mencapai 500 ribu. Itu membuat kewalahan laboratorium dan tim PeduliLindungi. Dengan demikian, Budi menyatakan ada kemungkinan 1 persen kekeliruan.  Satgas Covid-19 juga mengisyaratkan bahwa masyarakat boleh mengambil tes PCR tandingan. Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan bahwa ada permintaan untuk tes pembanding karantina dari beberapa pelaku perjalanan luar negeri. Terutama berkaitan dengan tes saat kedatangan, pada hari keempat, serta keenam menjelang berakhirnya masa karantina.  Namun, Wiku berpesan agar masyarakat melakukan tes pada laboratorium-laboratorium yang telah ditunjuk pemerintah. Misalnya, jaringan lab dari Balitbangkes, RSCM, RSPAD, dan RS Polri. ”Serta lab-lab lain yang sudah ditunjuk Kementerian Kesehatan,” jelasnya.  Selain itu, Wiku berpesan agar laboratorium-laboratorium rujukan terus meningkatkan upaya kalibrasi seiring permintaan tes yang terus meningkat. Itu penting untuk menjaga kualitas tes yang valid dan akurat.

Klub Minta Hasil Tes PCR Mandiri Jadi Pembanding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Polda-Metro-Jaya-Kombes-Pol-Endra-Zulpan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan (tengah) bersama Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo (kanan) menghadirkan tersangka Ardhito Pramono saat rilis kasus narkoba di Polres Jakarta Barat, Kamis (13/1/2022). Musisi sekaligus aktor A" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan (tengah) bersama Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo (kanan) menghadirkan tersangka Ardhito Pramono saat rilis kasus narkoba di Polres Jakarta Barat, Kamis (13/1/2022). Musisi sekaligus aktor A</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bumame Farmasi belakangan tengah menjadi sorotan warganet. Hal ini terjadi lantaran viralnya video seorang perempuan yang mengaku dinyatakan positif Covid-19, padahal ia belum menjalani tes.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, peristiwa ini telah didengar oleh polisi. Pihaknya pun tengah menentukan langkah yang harus diambil.  "Nanti kami dalami," ujar Zulpan kepada wartawan, Minggu (6/2).  Sebelumnya, viral video seorang wanita marah-marah kepada petugas Bumame Farmasi. Hal ini lantaran wanita yang diketahui bernama Zakiah itu merasa ditipu dengan hasil tes PCR.  Kepada petugas, wanita tersebut menyerahkan dua lembar kertas hasil tes PCR dan antigen. Wanita tersebut menumpahkan kekesalannya lantaran belum menjalani tes tetapi hasilnya sudah keluar dan dinyatakan positif.  Terkait dengan video yang viral di media sosial tersebut, Bumame Farmasi akhirnya angkat bicara. Atas kejadian hasil tes PCR palsu itu, Bumame Farmasi menyampaikan permintaan maaf dan mengatakan bahwa kejadian itu murni kesalahan dari admin Bumame Farmasi.

Bumame Farmasi Digunjingkan Netizen, Polisi Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/bandara-pcr.jpg" alt="BERANGSUR PULIH: Penumpang turun dari pesawat yang berangkat dari Jakarta di Bandara Blimbingsari, Banyuwangi, kemarin (28/10). Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi" width="100%">
<figcaption>BERANGSUR PULIH: Penumpang turun dari pesawat yang berangkat dari Jakarta di Bandara Blimbingsari, Banyuwangi, kemarin (28/10). Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi</figcaption>
</figure><h3>Ombudsman Sebut Kebijakan Syarat Perjalanan Diskriminatif</h3> JawaPos.com – Penggunaan tes reverse-transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) sebagai syarat perjalanan dengan pesawat terus memicu polemik. Di luar pro-kontra pemberlakuannya, langkah pemerintah untuk menurunkan harga tes PCR berpotensi memicu masalah baru.  Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) mengungkapkan, teknologi yang digunakan dalam PCR beragam. Jadi, harga di pasaran juga tidak bisa satu harga.  Sekjen Gakeslab Randy H. Teguh menuturkan, berbagai teknologi yang digunakan untuk PCR itu membuat reliabilitas, kecepatan tes, efisiensi, dan keamanan juga beragam. Dia mengusulkan agar harga PCR terdiri atas berbagai macam range. Disesuaikan dengan teknologi yang digunakan.  ’’Ini terkait dengan kebutuhan masyarakat dan teknologi PCR-nya,’’ ucapnya kemarin (30/10). Misalnya, saat ada kebutuhan mendadak untuk keluar kota, masyarakat menggunakan PCR yang dapat mengeluarkan hasil lebih cepat.  Menurut dia, spesifikasi itu harus mendapat perhatian. Randy menilai penentuan tarif menjadi kontraproduktif. ’’Ini tidak menarik untuk datang investasi, kemandirian, dan ketahanan alat kesehatan,’’ ujarnya.  Dengan penurunan harga, pemerintah harus memberikan pengawasan lebih. Sebab, dikhawatirkan, ada praktik yang menurunkan kualitas. ’’Kita tidak tahu, setelah dicolok apakah benar-benar dites atau tidak,’’ katanya. Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga menyebut kemungkinan munculnya hasil tes PCR palsu karena faktor mahalnya harga.  Terlepas dari kekhawatiran itu, Randy tidak setuju jika PCR digunakan sebagai syarat perjalanan. ’’Kami menilai tidak tepat,’’ tegasnya. Menurut dia, untuk proses skrining, lebih pas jika pemeriksaan dilakukan dengan rapid antigen.  Anggota Ombudsman RI Robert Endi Jaweng menyebutkan, semestinya tes PCR bisa digratiskan untuk seluruh masyarakat. Menurut dia, PCR adalah barang publik. Terlebih, hal itu sejalan dengan upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi. ’’Dan, pandemi Covid-19 saat ini masih bencana nasional nonalam. Jadi, sangat jelas bahwa ini adalah barang publik,’’ jelasnya.  Soal PCR sebagai salah satu syarat untuk pesawat terbang, Robert menilai hal itu diskriminatif. Menurut dia, telah terjadi diskriminasi ganda dalam penerapan penyertaan hasil PCR sebagai syarat perjalanan. Pertama, dalam hal finansial. Orang-orang yang naik pesawat dianggap mampu untuk menjalani tes PCR. ’’Jadi, ada diskriminasi secara finansial kepada mereka di pesawat, yang tanda kutip kita anggap mampu,’’ paparnya.  Diskriminasi kedua, yakni dari sisi keselamatan. Sebab, moda transportasi lain tidak mewajibkan pemberian hasil tes PCR, melainkan antigen. Hal itu menimbulkan kesan pembiaran bahwa orang yang menggunakan moda transportasi selain pesawat lebih mudah tertular Covid-19.  ’’Secara klinis, saya enggak tahu ya apakah PCR benar lebih menjamin kesehatan dibanding antigen. Namun, terlepas dari itu, perbedaan kedua (kebijakan) ini membuat seolah-olah yang di mobil dan kereta api boleh rapid antigen, mendapat risiko penularan yang lebih tinggi ketimbang di pesawat,’’ tutur Robert.  Ombudsman pada dasarnya menyetujui pemberlakuan kebijakan tes PCR sebagai bagian dari upaya memastikan keselamatan rakyat. Namun, Ombudsman RI mendorong agar negara juga memastikan aspek keadilan pada kebijakan itu. ’’Keadilan soal harga, akses, keadilan antarwilayah, dan antarmoda transportasi,’’ imbuhnya.  Senada, Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Mahesa Paranadipa menyebutkan, pemerintah semestinya bisa menanggung biaya tes PCR. Sebab, hingga kini, Indonesia masih berada dalam situasi pandemi.  Mahesa melanjutkan, sejak awal pandemi, pemerintah membebankan biaya tes PCR kepada faskes dan masyarakat. Status kedaruratan pandemi belum juga dicabut. Jika mengacu kondisi darurat yang diatur dalam UU Kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas penanggulangan bencana dalam situasi darurat itu.  ’’Jadi, pemerintah pusat dan pemda wajib menanggung semua pembiayaan dan kebutuhan sarana-prasarana terkait penanggulangan itu. Termasuk kebijakan tindakan epidemologis, yang salah satu turunannya adalah tes PCR sebagai metode screening,’’ terangnya.

Tarif PCR Diturunkan Pengaruhi Kualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/bandara-pcr.jpg" alt="BERANGSUR PULIH: Penumpang turun dari pesawat yang berangkat dari Jakarta di Bandara Blimbingsari, Banyuwangi, kemarin (28/10). Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi" width="100%">
<figcaption>BERANGSUR PULIH: Penumpang turun dari pesawat yang berangkat dari Jakarta di Bandara Blimbingsari, Banyuwangi, kemarin (28/10). Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah harus mengantisipasi munculnya calo atau pihak yang memalsukan hasil reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR). Itu dampak kebijakan yang mewajibkan tes PCR sebagai syarat perjalanan di semua moda transportasi.  Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan secara matang kondisi ekonomi rakyat dan kesiapan moda transportasi dalam penerapan kebijakan tersebut. "Pemerintah harus menetapkan harga tes PCR yang terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat," katanya kemarin (28/10).  Harga tes PCR yang sudah diturunkan dinilai masih memberatkan. Sebab, ekonomi masyarakat masih tertekan pandemi. Jangan sampai kondisi masyarakat yang terbebani tersebut memunculkan praktik curang. Misalnya, hasil tes PCR palsu. "Pemerintah harus memikirkan persoalan itu," tegasnya.  Bamsoet, sapaan akrabnya, juga mengimbau masyarakat berhati-hati. Tes harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Selanjutnya, pemerintah perlu membenahi sistem pada aplikasi PeduliLindungi. ”Aplikasi PeduliLindungi harus digunakan secara maksimal,” kata dia.  Sementara itu, anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menilai rencana kewajiban tes PCR pada ke semua moda transportasi akan semakin memberatkan masyarakat. Menurut dia, jika tidak ingin ada peningkatan kasus, yang harus digenjot adalah penyediaan vaksin. ”Sehingga, untuk menghindari gelombang ketiga, pilihan paling baik saat ini adalah menegakkan prokes secara ketat dan tracing yang kuat. Bukan dengan melakukan tes PCR terhadap sembarang orang,’’ jelas Suryadi.  Epidemiolog Masdalina Pane juga tak sepakat dengan ketentuan wajib tes PCR bagi pelaku perjalanan. Apalagi bila tujuannya menekan mobilisasi menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru). ”Karena kepentingan mobilisasi nggak terkait jenis tes,” ujarnya.  Terpisah, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito kembali menegaskan bahwa tes PCR untuk transportasi udara adalah bentuk upaya kehati-hatian di tengah aktivitas masyarakat yang mulai produktif. ”Untuk itulah, perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara menetapkan kewajiban tes PCR yang diakui menjadi metode testing paling sensitif,” katanya.  Bahkan, menurut Wiku, penerapan kebijakan tes PCR di moda transportasi udara itu akan dianalisis sebagai masukan dalam pengaturan mobilitas ke depan. ”Namun, untuk saat ini peraturan yang berlaku, baik untuk perjalanan jauh maupun harian, dapat mengacu pada SE Satgas Nomor 21 Tahun 2021 beserta adendumnya,” jelasnya.  Sementara itu, skrining ketat diberlakukan bagi pelaku perjalanan di sejumlah lokasi. Misalnya, penumpang kapal di Pelabuhan ASDP Ketapang. Selain hanya pemeriksaan hasil tes antigen, penumpang harus sudah divaksin sebelum menyeberang ke Bali.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/antisipasi_1-pcr-750x501.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Petugas memeriksa tiket kereta api calon penumpang di Stasiun Gambir, Jakarta, kemarin. Penerapan aturan tes PCR kepada calon penumpang pesawat menuai banyak kritik. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)  Sebelumnya, pemeriksaan dokumen pendukung itu hanya dilakukan secara visual. Petugas tidak sampai memastikan keaslian dokumen yang disodorkan calon penumpang. Setelah terkuak kasus pemalsuan dokumen rapid test beberapa waktu lalu, akhirnya proses skrining dilakukan sejak di Pelabuhan Ketapang.  Pantauan Jawa Pos Radar Banyuwangi, para penumpang yang akan masuk ke loket pemeriksaan diminta untuk menunjukkan bukti fisik rapid test. Penumpang yang memiliki aplikasi PeduliLindungi bisa langsung melakukan scan barcode. Bagi yang tidak memiliki aplikasi atau data tes antigen, mereka diminta melakukan validasi di stan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Tanjung Wangi. ”HP saya bukan yang ada internetnya, ini HP biasa. Saya harus minta stempel ke kantor KKP,” ujar Barudin, 42, calon penumpang kapal asal Situbondo.  Azis, petugas loket ASDP Ketapang, mengatakan bahwa langkah skrining dilakukan untuk mengantisipasi adanya dokumen palsu atau tidak berlaku. Jika diketahui palsu, penumpang tidak akan bisa masuk ke Bali. Di Pelabuhan Gilimanuk juga ada skrining untuk pemeriksaan dokumen rapid test antigen maupun bukti vaksin. ”Pemeriksaan dua lapis. Yang paling gampang yang sudah memiliki aplikasi PeduliLindungi. Datanya sudah ada, tinggal scan, tidak perlu menunjukkan bukti fisik,” jelas Azis.  Di Terminal Purabaya Surabaya, pemberlakuan PCR maupun antigen sudah lama berlangsung. Terutama untuk penumpang dengan tujuan Jakarta dan Bali. ’’Aturan sudah diberlakukan,’’ kata Kasubnit Terminal Purabaya Imam Hidayat. Petugas terminal mengecek penumpang lewat aplikasi PeduliLindungi di ruang tunggu keberangkatan.  Imam mengakui, diberlakukannya pemeriksaan itu sering kali membuat penumpang menghindari area terminal. Mereka masuk ke kampung-kampung lewat jalan tikus menuju terminal. Ada pula yang memilih mencegat bus di jalanan. Jauh dari Terminal Purabaya. Sementara itu, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak menyebar informasi kepada operator kapal dan masyarakat terkait prokes bagi pelaku perjalanan. Penumpang usia 12 tahun diperbolehkan naik kembali, tapi harus sudah menjalani tes PCR atau antigen.  Kabid Lalu Lintas Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Nanang Efendi menjelaskan, aturan terkait perjalanan laut tak banyak berubah. Penumpang wajib memiliki aplikasi PeduliLindungi. ’’Syarat vaksinasi dan tes Covid-19 juga tetap. Kami juga mewajibkan masyarakat memakai masker tiga lapis,” tegas Nanang.

Pemerintah Harus Antisipasi Hasil Tes PCR Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Jokowi-pcr.jpg" alt="PRESIDEN JOKO WIDODO (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>PRESIDEN JOKO WIDODO (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tarif tes polymerase chain reaction (PCR) diturunkan menjadi Rp 450 ribu hingga Rp 550 ribu. Jauh di bawah batasan tarif maksimal yang saat ini sebesar Rp 900 ribu.  "Saya sudah berbicara dengan menteri kesehatan mengenai hal ini (penurunan tarif tes PCR, Red)," kata Jokowi.  Permintaan Jokowi itu disampaikan secara langsung kemarin. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas testing Covid-19 di Indonesia.  Jokowi menegaskan, salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah menurunkan harga tes PCR. Selain menurunkan tarif tes PCR, Jokowi memerintahkan agar hasil tes PCR bisa diketahui dalam waktu maksimal 1 x 24 jam. "Kita butuh kecepatan," tegasnya.  Tarif tes PCR memang sedang menjadi pembicaraan berbagai kalangan. Sebab, tarif di Indonesia jauh lebih mahal dibanding negara-negara lain. Padahal, alat dan metode yang digunakan sama. Beberapa kalangan bahkan membandingkan tarif tes PCR di Indonesia dengan India. Di India, tarif tes PCR hanya sekitar Rp 100 ribu. Sembilan kali lebih murah dibanding Indonesia. Sesuai Surat Edaran Kemenkes Nomor HK.02.02/I/3713/2020, batasan tarif tertinggi untuk tes PCR adalah Rp 900 ribu. Meski demikian, sampai saat ini harga tes PCR masih bervariasi. Misalnya di RS Bina Sehat Mandiri, Kebon Jeruk, Jakarta, dipatok Rp 790 ribu. Hasil tes bisa diketahui H+1 pengambilan sampel.  Sementara itu, Laboratorium Klinik Westerindo Pusat Jakarta memasang tarif Rp 800 ribu untuk layanan home service. Tarif ini ditambah biaya Rp 250 ribu untuk kunjungan petugas ke satu lokasi. Hasilnya juga diketahui dalam waktu sehari setelah pengambilan sampel.  Kemudian, di luar Jakarta ada yang memasang tarif tes PCR hingga Rp 1,2 juta per orang. Seperti yang dilakukan RS Lancang Kuning, Kota Pekanbaru, Riau. Begitu pun di RS Dera As-Syifa, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Hasil tes PCR di RS Dera As-Syifa dapat diketahui tiga hari setelah pengambilan sampel. Harga tes PCR itu bisa mudah dicek masyarakat di aplikasi SehatQ.  Guru Besar FKUI Tjandra Yoga Aditama mengatakan, harga PCR yang lebih murah akan memudahkan orang yang memerlukannya. ’’Hanya saja, PCR untuk kegiatan penelusuran kontak di lapangan tentunya harus tetap gratis,’’ jelasnya.  Tjandra lantas menceritakan pengalamannya tes PCR di India. Pada September 2020, dia melakukan tes PCR di New Delhi seharga 2.400 rupee atau sekitar Rp 480 ribu. ’’Waktu itu tarif PCR di negara kita masih lebih dari Rp 1 juta,’’ jelasnya.  Kemudian, pada November 2020, Pemerintah Kota New Delhi menetapkan biaya PCR lebih rendah lagi. Yakni, 1.200 rupee atau sekitar Rp 240 ribu. Kemudian, tarifnya diturunkan lagi menjadi 800 rupee atau sekitar Rp 160 ribu. "Pada awal Agustus 2021 ini, Pemerintah Kota New Delhi menurunkan lagi menjadi 500 rupee atau Rp 100 ribu saja," lanjutnya.  Untuk pemeriksaan di rumah klien, biayanya 700 rupee atau sekitar Rp 140 ribu. Sedangkan pemeriksaan swab antigen di India saat ini ditetapkan 300 rupee atau sekitar Rp 60 ribu.  Dia menyatakan, tentu perlu analisis mendalam mengapa tarif PCR di India lebih murah. Ada sejawatnya di India yang menyebut kemungkinan ada subsidi dari pemerintah setempat. Faktor lain bisa karena adanya keringanan pajak, murahnya bahan baku untuk industri, ketersediaan tenaga kerja di India yang besar, serta faktor-faktor lain.  Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah pemerintah yang akan menurunkan harga tes PCR. Meski, hal itu sebetulnya agak terlambat. Sebab, pemerintah telah menetapkan aturan wajib PCR untuk sejumlah kegiatan. ”Tapi PCR-nya mahal. Tidak lagi Covid-19 pun gak semua bisa menjangkau,” katanya.  Karena itu, dia menekankan, aturan yang dibuat harus selaras dengan kondisi masyarakat. Jika tidak, aturan berpotensi dilanggar. ”Kalau masyarakat gak mampu ya sama saja, gak bisa dilaksanakan. Malah dilanggar,” tuturnya.  Selain itu, lanjut dia, penurunan harga PCR ini bisa diikuti dengan penurunan harga testing lainnya. Misalnya tes antigen. Dengan begitu, bisa semakin mudah dijangkau masyarakat.  Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay berharap kebijakan tarif baru PCR bukan sekadar respons reaktif atas kritik publik. ’’Semoga bukan respons sesaat,” ujarnya. Apalagi, harga tes PCR yang disebutkan presiden masih kisaran. Belum ada angka pasti. Artinya, belum ada perhitungan detail yang dilakukan oleh pemerintah terkait harga baru PCR. ”Kemenkes harus segera menghitung secara pasti,” ungkap politikus PAN tersebut.  Menurut dia, perhitungan itu perlu dilakukan agar nanti tak ada pihak yang rugi. Misalnya, dari sisi produsen. Bila harga terlalu rendah, bisa-bisa produsen malah tak mau produksi. Namun, jika angka yang dipatok terlalu mahal, negara dan masyarakat yang akan keteteran. Negara harus menanggung biaya besar untuk tracing.  Kemudian, masyarakat pun enggan melakukan testing mandiri karena harga yang melambung tinggi. Padahal, testing mandiri ini sangat diharapkan bisa terjadi di lapangan. ”Dengan begitu, jadi cepat tahu ’posisi’ virusnya. Kalau terdeteksi, ya dibatasi geraknya,” paparnya.  Saleh juga mengomentari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Dia menilai, penerapan PPKM level 4 sudah berhasil. Walaupun tidak maksimal. "Faktanya, keterisian rumah sakit menurun, kasus aktif pun demikian. Namun belum maksimal,” tuturnya.  Sebab, ketika wilayah PPKM menunjukkan kemajuan, daerah lain justru kedodoran. Sejumlah daerah luar Jawa-Bali dilaporkan mengalami kenaikan kasus. Padahal, ketika wilayah darurat dikunci, kasus di daerah lain seharusnya bisa kian menurun.  Lalu, perlukah PPKM diperpanjang? Saleh tak menjawab secara gamblang. Dia hanya mengungkapkan, kalaupun diperpanjang, tak perlu ganti nama lagi. Cukup ubah levelisasi sesuai dengan kondisi daerah. Apabila kondisi pandemi di daerah sudah turun, level bisa diturunkan. Sebaliknya, daerah luar Jawa-Bali yang saat ini sedang merah harus diikutsertakan dalam PPKM level 4 ini.  Sementara itu, hingga tadi malam pemerintah belum mengumumkan nasib PPKM level 4, apakah akan diperpanjang atau tidak. Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah memperpanjang PPKM level 4 di sejumlah daerah mulai 10 Agustus hingga 16 Agustus.  Dalam perpanjangan itu, ada sejumlah pelonggaran yang ditetapkan pemerintah. Misalnya, mal boleh beroperasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Dengan semakin menurunnya kasus baru Covid-19 di Indonesia, ada kemungkinan kebijakan pelonggaran diberlakukan kembali di wilayah PPKM level 4.  Kemarin kasus positif baru di Indonesia tercatat ada 20.813 kasus. Kemudian angka kesembuhan mencapai 30.361 kasus. Lalu jumlah kasus kematian baru tercatat 1.222 kasus.  Pada bagian lain, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menilai, standar harga yang ditetapkan Kemenkes melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/3713/2020 terlampau tinggi. Karena itu, tidak heran bila belakangan banyak masyarakat membanding-bandingkan tarif tes PCR di Indonesia dengan India. Sebab, angka yang dipatok Kemenkes lewat surat edaran tersebut sepuluh kali lipat lebih tinggi dari tarif tes PCR di India.  Menurut Wana, surat edaran tersebut harus segera diubah. Apalagi, presiden telah memerintahkan kepada Menkes untuk menekan tarif tes PCR. Pihaknya juga memberikan catatan atas perintah itu. ”Menurut kami, poinnya bukan tentang berapa tarifnya, melainkan transparansi dalam penetapan komponen tarif pemeriksaan PCR,” ujarnya.  Wana menyatakan, baseline pembentuk tarif yang telah disampaikan oleh presiden perlu dilihat lebih jauh. ”Seperti pembelian reagen, keuntungan yang berhak diperoleh penyedia jasa, perlengkapan medis lainnya, dan sebagainya,” bebernya. Tentu, lanjut dia, penyedia jasa harus untung. Namun demikian, jangan pula berlebihan. Lebih dari itu, ICW menilai, masyarakat berhak tahu komponen pembentuk tarif PCR yang selama ini harus mereka bayar.  ICW juga meminta pemerintah lebih transparan ketika mengumumkan tarif tes PCR. ”Hingga hari ini kita tidak pernah tahu kenapa harga PCR (sebelum presiden minta tarifnya diturunkan) bisa sampai Rp 900 ribu,” jelasnya. Itu tidak akan terjadi bila pemerintah lebih transparan membuka komponen pembentuk tarif PCR. ”Dari perhitungan tersebutlah kita dapat mengetahui wajar tidaknya tarif yang ditetapkan oleh pemerintah,” tambah Wana.  ICW, lanjut dia, sempat menelusuri besaran harga reagen PCR yang pernah dibeli pemerintah dan banyak digunakan penyedia jasa tes PCR di Indonesia. Rata-rata harganya Rp 180 ribu hingga Rp 375 ribu. ’’Artinya, harga tes PCR seharusnya tidak terlalu jauh dari harga bahan baku tersebut,” jelasnya. Menurut ICW, harganya bisa semakin terjangkau bila pemerintah memberikan subsidi untuk tes PCR yang dilakukan secara mandiri.  Mereka menilai, semakin terjangkau tarif tes PCR, efeknya tidak hanya baik bagi masyarakat. Melainkan juga akan menguntungkan pemerintah. Sebab, masyarakat yang semula enggan memeriksakan diri karena tarif tes PCR yang masih tinggi tidak akan terlalu berat mengeluarkan uang untuk tes PCR. ”Mahalnya tarif pemeriksaan PCR di Indonesia tentu berdampak pada upaya pemerintah dalam memutus rantai penularan Covid-19,” jelasnya.  Presiden Joko Widodo tadi malam menyampaikan dampak dari kebijakan PPKM di Jawa. Khususnya kaitannya terhadap keterisian rumah sakit atau BOR (bed occupancy ratio). "Alhamdulillah, BOR di Jakarta sudah di kisaran 29,4 persen," katanya.  Kemudian, di Jawa Barat tercatat 32 persen; Jawa Tengah 38,3 persen; Jatim 52,3 persen; Banten 33,4 persen; dan Jogjakarta 54,7 persen. Lalu, BOR di RS Darurat Wisma Atlet turun mencapai 19,65 persen. Secara nasional, BOR tercatat berada di angka 48,14 persen. ’’Oleh sebab itu, saya minta vaksinasi harian terus dipercepat,’’ ucapnya. Saat ini vaksinasi harian sudah mencapai 1,6 juta per hari. Selain itu, Jokowi meminta dilakukan isolasi terpusat.  Dia juga berpesan supaya testing dan tracing terus ditingkatkan. Sepekan terakhir rata-rata testing mencapai 130 ribu sampai 140 ribu per hari. Kemudian, tracing 5–6 orang untuk satu kasus positif. ’’Ini berada pada indikator sedang. Tapi, saya apresiasi karena ada peningkatan,’’ ujarnya.  Jokowi menitikberatkan supaya tracing ditingkatkan terus. Supaya segera diketahui siapa yang positif. Kemudian ditangani agar tidak menularkan ke yang lain.

Minta Hasil Tes PCR 1 x24 Jam, Jokowi: Kita Butuh Kecepatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG_20200627_170655_324-1.jpg" alt="Ilustrasi tes cepat Covid-19 di Kota Bandung. Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tes cepat Covid-19 di Kota Bandung. Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 38 orang di lingkungan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dikabarkan terinfeksi Covid-19. Hal tersebut diketahui berdasar hasil tes usap polymerase chain reaction (PCR).  Sekretaris DPRD Jawa Barat Ida Wahida menyebut, puluhan orang itu terdiri atas anggota dewan, aparatur sipil negara (ASN) yang berdinas di DPRD Jawa Barat, dan sipil non-ASN di lingkungan tersebut.  ”Saya mendapatkan datanya dari Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) Jabar, tapi belum diinvetarisir berapa orang anggota, berapa PNS, berapa non-ASN karena campur,” kata Ida seperti dilansir dari Antara di Bandung pada Jumat (14/8).  Dia mengatakan, laporan dari Labkesda itu diterima pada Jumat (14/8) sore. Saat ini, pihaknya sedang menginventarisasi dan memisahkan data untuk mengathaui berapa jumlah anggota dewan, ASN, dan sipil non-ASN yang disebutkan dalam data dari Labkesda itu.  Ida belum bisa menyebutkan identitas siapa saja anggota dewan yang dinyatakan terinfeksi Covid-19. Pihaknya menganjurkan seluruh orang yang terinfeksi itu untuk melakukan isolasi mandiri.  ”Kita sedang koordinasi ke sana-sini, karena kita akan memfasilitasi isolasi mandiri di BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Kita menganjurkan semuanya ke sana, supaya aman,” ucap Ida.  Dia mengatakan, tes usap polymerase chain reaction itu dilakukan pada Rabu (12/8). Saat itu, sekitar 100 orang di lingkungan Gedung DPRD Jawa Barat mengikuti tes usap yang diselenggarakan Labkesda Jawa Barat.  Untuk kabar soal identitas anggota dewan serta siapa saja yang dinyatakan terinfeksi Covid-19, kata dia, akan disampaikan segera oleh ketua DPRD Jawa Barat. ”Kalau sudah jelas berapa anggotanya, mungkin ketua dewan yang akan mengumumkan,” ujar Ida.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dsawrwvMpWk

Sebanyak 38 Orang di Gedung DPRD Jabar Dikabarkan Terinfeksi Covid-19

Hasil Tes PCR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hasil Tes PCR