<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/pupuk-ISTIMEWA.jpeg" alt="Ilustrasi stok pupuk bersubsidi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stok pupuk bersubsidi</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah tengah mempercepat implementasi reformasi kebijakan pupuk bersubsidi menjadi Bantuan Langsung Pupuk (BLP). Integrasi data lahan baku sawah (LBS) dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian ATR/BPN, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai perlu dalam implementasi kebijakan BLP ini. Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori melihat, Sensus Pertanian 2023 (ST2023) menyediakan identitas unit usaha pertanian lengkap dengan lokasi secara spasial. Di samping itu, data ST2023 juga menunjukkan lokasi lahan pertanian dan volume usaha tani. Khudori menyebut, informasi geospasial memungkinkan penyajian data by name by address untuk menyediakan data yang akurat. Data geospasial ini, menurutnya, bisa diintegrasikan dengan data peta status hara lahan dan rekomendasi pemupukan. "Ini bisa jadi solusi berbagai masalah tidak akuratnya penyaluran subsidi pupuk dan penggunaan pupuk berlebih," kata Khudori dalam sesi diskusi kegiatan Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, Senin lalu. ST2023, jelas Khudori, menyediakan identitas unit usaha pertanian dilengkapi lokasi secara spasial, baik lokasi lahan maupun volume usaha tani. Juga, lahan beririgasi. Di sisi lain, Kementan memiliki database kelompok tani di seluruh Indonesia yang terhimpun dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhan). Akan tetapi, database ini belum dilengkapi data spasial. "Dengan adanya data-data dari Sensus Pertanian 2023 ini, selain kita bisa update lahan baku sawah, kita juga bisa gunakan untuk membuat kebijakan bagaimana melindungi lahan pertanian yang sudah ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi," lanjutnya. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, luas lahan baku sawah (LBS) pada 2019 mencapai 7,46 juta hektare (Ha). Namun, dari luasan tersebut, sekitar 300 ribu Ha diantaranya dikonversi. Menurut Khudori, hal ini terjadi lantaran antara Kementan dan ATR/BPN belum satu suara soal beberapa wilayah yang masuk kategori bisa dikonversi. Oleh karenanya, lanjut Khudori, integrasi data antar kementerian/lembaga penting dilakukan guna memastikan pemerintah mampu membuat kebijakan yang melindungi LBS. "Problemnya adalah kalau kita ikuti aturan yang ada, termasuk Undang-undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, itu memberikan keleluasaan yang sangat besar, karpet merah kepada investor, atau pelaku usaha untuk melakukan konversi," kata Khudori. Dalam kesempatan sama, Pengamat Ekonomi Pertanian, Bustanul Arifin menuturkan, reformasi subsidi pupuk dilakukan dengan mengubah subsidi produksi pupuk atau subsidi barang (subsidi harga gas ke industri pupuk) menjadi BLP. Ini akan diimplementasikan pada 2024. "Ketika nanti bantuan langsung ke petani, BLP ini basisnya itu (LBS). Tentu KTP, tapi apa betul luasannya segitu (dilihat dari LBS)," jelas Ketua Umum Pengurus Pusat Perhepi ini. Skema BLP, tutur Bustanul, tentu bukan dimaksudkan untuk menyederhanakan persoalan. Tapi, untuk menyeimbangkan antara ketersediaan anggaran, ketepatan sasaran, dan visi produktivitas. "Idealnya, BLP diberikan kepada petani kecil dengan impact factor tinggi," imbuh Guru Besar UNILA ini. BLP bertujuan untuk meningkatkan daya beli petani guna mempertahankan dan meningkatkan produktivitas tanamannya. Dari sisi supply, skema ini menyempurnakan sistem manajemen produksi, rantai nilai dan sistem distribusi pupuk dalam menjamin governansi internal dan eksternal. Sedangkan dari sisi demand, skema ini sebagai antisipasi adanya peningkatan permintaan pupuk nonsubsidi untuk perkebunan dan tujuan pembangunan berkelanjutan masa depan. "BLP akan menggunakan harga pupuk tunggal. Saat ini sedang dirumuskan apakah harga tingkat kios, tingkat provinsi, regional, atau tingkat nasional," kata alumnus IPB ini. Bustanul mengkaji, ada beberapa kriteria petani yang berhak menerima BLP. Pertama, petani yang menguasai lahan 0,5 Ha. Kedua, petani yang penghasilan rumah tangganya tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga, petani yang memiliki pendapatan Rp 11,8 juta per tahun (mengacu pada klasifikasi kemiskinan ekstrem Bank Dunia). Keempat, petani yang berada di bawah garis kemiskinan nasional karena titik potong atau mereka yang berpenghasilan Rp 18,8 juta per tahun. Menurut Bustanul, akurasi data penerima BLP bisa dilakukan dengan menggunakan hasil PMT (proxy mean test) dan Forum Konsultasi Publik RegSosek, dan disempurnakan dengan geotagging ST2023.

Menurut Khudori, hal ini terjadi lantaran antara Kementan dan ATR belum satu suara soal beberapa wilayah yang masuk kategori bisa dikonversi

Tahun Depan Subsidi Pupuk Diberikan Langsung ke Petani dalam Bentuk BLP, Data K/L ini Harus Klop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1669028114403.jpg" alt="Ilustrasi kemiskinan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kemiskinan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Produktivitas sektor pertanian jauh lebih rendah dibandingkan sektor lain, terutama sektor industri pengolahan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, produktivitas sektor pertanian kira-kira hanya 1/6 dari produktivitas sektor pengolahan. "Walaupun sama-sama menjadi motor perekonomian Indonesia, namun produktivitas sektor pertanian jauh lebih rendah dibandingkan sektor industri pengolahan," kata Amalia memaparkan 'Tantangan Sektor Pertanian' dalam kegiatan Diseminasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, Senin (4/12). Tantangan lainnya yaitu mayoritas pekerja di sektor pertanian berstatus tenaga kerja informal. Amalia menuturkan, peningkatan pekerja informal yang terlihat pascapandemi Covid-19 ternyata juga terjadi di sektor pertanian. Pada 2023, penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan status informal sebanyak 88,42 persen. Sejak 2013, proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan status informal berada pada kisaran 88 persen. "Tantangan berikutnya adalah rendahnya produktivitas di sektor pertanian, salah satunya dikontribusikan karena tenaga kerja pertanian mayoritas hanya menamatkan pendidikan paling tinggi Sekolah Dasar," imbuhnya. Pada Februari 2023, sebanyak 74,89 persen tenaga kerja pertanian atau sekitar 30,48 juta orang hanya menamatkan pendidikan paling tinggi Sekolah Dasar. Sedangkan, sebanyak 15,44 persen tenaga kerja pertanian atau 6,28 juta orang adalah tamatan SMP. Kemudian, sebanyak 8,89 persen atau 3,62 juta orang adalah tamatan SMA/SMK. Dan, hanya 1,82 persen atau sebanyak 700 ribuan orang merupakan lulusan Diploma ke atas. "Kalau kita lihat berdasarkan umur, sekitar 58 persen tenaga kerja pertanian berumur 45 tahun ke atas pada Februari 2023," katanya. Itu terdiri dari 9,77 juta orang (24,02 persen) berumur 60 tahun ke atas, dan 13,83 juta orang (33,99 persen) di rentang 45-59 tahun. "Oleh sebab itu, ada tren bahwa pekerja di sektor pertanian cenderung menua, dan ini merupakan perhatian bersama bagaimana mendorong regenerasi pekerja di sektor pertanian," kata Amalia. Tantangan berikutnya adalah upah riil buruh tani yang cenderung melemah. Amalia menjelaskan, jika melihat nominal memang terjadi peningkatan. Namun, peningkatan nominal ini tidak bisa menggambarkan secara persis mengenai tingkat kesejahteraan petani. Sementara itu, upah riil cenderung menurun. "Tantangan berikutnya adalah berdasarkan persentase penduduk miskin menurut wilayah, memang kemiskinan paling tinggi terjadi di perdesaan," lanjutnya. BPS mencatat disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan masih tinggi. Pada Maret 2023 misalnya, dimana tingkat kemiskinan Indonesia di angka 9,36 persen, tingkat kemiskinan di perkotaan hanya 7,29 persen, namun tingkat kemiskinan di perdesaan menembus double digit yaitu mencapai 12,22 persen. "Dan, ada umumnya perdesaan ini pun perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian," ujar Amalia. Contoh beberapa kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya dikontribusikan dari sektor pertanian memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. Nias Utara misalnya, tingkat kemiskinannya pada Maret 2023 mencapai 21,79 persen. "Ternyata 52,95 persen PDRB-nya bergantung kepada sektor pertanian," sambung Amalia. Kemudian di Sampang dan Sumba Barat, tingkat kemiskinannya mencapai masing-masing 21,76 persen dan 27,17 persen. Padahal PDRB keduanya juga bergantung dari kontribusi sektor pertanian, yaitu 31,41 persen untuk Sampang dan 28,67 persen untuk Sumba Barat. "Kalau kita lihat bagaimana rumah tangga miskin menurut sumber penghasilan utama 2023, sebagian besar rumah tangga miskin atau 48,86 persen memiliki sumber penghasilan utama dari sektor pertanian," jelasnya, yang berarti kemiskinan terpusat di sektor pertanian.

"Sebagian besar rumah tangga miskin atau 48,86 persen memiliki sumber penghasilan utama dari sektor pertanian," jelasnya.

BPS Beberkan Tantangan Sektor Pertanian, Minim Regenerasi hingga jadi Kantong Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Kelapa-Sawit-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/9/2021)." width="100%">
<figcaption>Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/9/2021).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ada 10 komoditas yang paling banyak diusahakan oleh usaha pertanian perorangan (UTP), hasil dari Sensus Pertanian 2023 (ST2023). ST2023 adalah sensus pertanian ke-7 yang bertemakan 'Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani', yang dilaksanakan dari 1 Juni sampai 31 Juli 2023. "Yang paling banyak diusahakan di Indonesia adalah padi sawah inbrida (32,08 persen), ayam kampung biasa (18,51 persen), sapi potong (13,91 persen), kelapa (10,64 persen), dan jagung hibrida (10,34 persen)," kata Sekretaris Utama Kepala BPS Atqo Mardiyanto, dalam paparan Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, Senin (4/12). Selanjutnya yaitu kambing potong (9,31 persen), kelapa sawit (8,58 persen), ubi kayu (6,97 persen), karet (6,64 persen), dan padi sawah hibrida (6,03 persen). Persentase di atas merupakan rasio dari jumlah UTP yang mengusahakan komoditas tersebut dibandingkan total UTP di Indonesia. Berdasarkan sebaran provinsi, komoditas pertanian yang paling banyak diusahakan di wilayah Pulau Jawa adalah tanaman pangan, khususnya padi sawah inbrida. Sementara itu, komoditas pertanian yang paling banyak diusahakan di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan adalah komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet. Sebaran UPB dan UTL ST2023 juga mengumpulkan data sebaran perusahaan pertanian berbadan hukum (UPB) dan usaha pertanian lainnya (UTL) di Indonesia. Atqo menyampaikan bahwa jumlah UPB terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 637 unit atau 11,17 persen dari total UPB di Indonesia. "UPB paling sedikit ada di Provinsi Papua Tengah," katanya. Provinsi Papua Tengah, menurut hasil ST2023, hanya memiliki 6 unit UPB atau 0,11 persen dari total UPB di Indonesia. Sedangkan di Provinsi Papua Pegunungan belum terdapat UPB. Di Kalimantan, UPB paling banyak terdapat di Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah 427 unit. Sedangkan di Sulawesi, UPB paling banyak terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah 95 unit. Di Sumatera, UPB paling banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 435 unit. Dan di Jawa, UPB paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur (637 unit). Di Bali-Nusra, UPB paling banyak terdapat di Provinsi NTB dengan jumlah 144 unit. Dan, di Maluku-Papua, UPB paling banyak terdapat di Provinsi Maluku dengan jumlah 33 unit. "Di samping UPB juga ada UTL, usaha pertanian lainnya ini yang paling banyak ada di Jawa Tengah, 2.324 unit atau 17,98 persen dari UTL di Indonesia. Paling sedikit ada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan, masing-masing 2 unit," tutur Atqo. Di Kalimantan, UTL paling banyak terdapat di Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah 392 unit. Sedangkan di Sulawesi, UTL paling banyak terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah 329 unit. Di Sumatera, UTL paling banyak terdapat di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah 1.251 unit. Dan di Jawa, UTL paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah (2.324 unit). Di Bali-Nusra, UTL paling banyak terdapat di Provinsi NTT dengan jumlah 536 unit. Dan, di Maluku-Papua, UTL paling banyak terdapat di Provinsi Maluku dengan jumlah 149 unit.

Komoditas pertanian yang paling banyak diusahakan di wilayah Pulau Jawa adalah tanaman pangan, khususnya padi sawah inbrida.

Hasil ST2023 BPS: 10 Komoditas ini Paling Banyak Diusahakan Petani di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/banjir-tuban-1770219028.jpg" alt="Lahan petani di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel yang terendam banjir pada 19 Februari lalu." width="100%">
<figcaption>Lahan petani di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel yang terendam banjir pada 19 Februari lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi peningkatan Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) pada 2023 sebesar 8,74 persen dibandingkan kondisi 2013. Jumlah RUTP pada 2023 sebanyak 28,42 juta unit, sedangkan pada 2013 hanya 26,14 juta unit. Kenaikan jumlah RTUP berbanding terbalik dengan penurunan jumlah usaha pertanian perorangan (UTP) dalam sepuluh tahun terakhir. Jumlah UTP pada 2023 mencapai 29,34 juta unit, sedangkan pada 2013 lalu masih sebanyak 31,71 juta unit. "Rasio UTP terhadap RTUP terjadi penurunan dari 1,21 menjadi 1,03. Artinya, rata-rata atau sebagian besar rumah tangga usaha pertanian hanya mengelola usaha pertanian," kata Sekretaris Utama Kepala BPS Atqo Mardiyanto, dalam paparan Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, Senin (4/12). Meskipun jumlah RTUP secara agregat mengalami peningkatan, akan tetapi RTUP pada semua sektor mengalami penurunan selama periode 2013-2023. Penurunan terbesar jumlah RTUP secara absolut terjadi pada subsektor kehutanan yang berkurang 3,34 juta unit (49,22 persen), dan subsektor tanaman pangan yang turun 2,26 juta unit (12,75 persen). Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah RTUP gurem atau petani gurem meningkat 2,64 juta rumah tangga (18,54 persen) menjadi 16,89 juta rumah tangga. RTUP gurem adalah rumah tangga yang menggunakan/menguasai lahan (pertanian dan tempat tinggal) kurang dari 0,5 hektare (Ha). Di Pulau Sumatera, persentase rumah tangga petani gurem paling tinggi terdapat di Provinsi Aceh sebesar 57,68 persen. Ini berarti, lebih dari setengah RTUP di Aceh adalah petani gurem. "Untuk di Jawa, yang paling tinggi petani gurem ini ada di Jogjakarta. Karena petani gurem ini ada kaitannya dengan lahan, tentunya kita paham kalau di Jawa mungkin yang lahannya sempit salah satunya di Jogjakarta. Nah, di Jogjakarta ini hampir 88 persen adalah petani gurem," jelas Atqo. Di Pulau Kalimantan, provinsi dengan persentase petani gurem terbanyak yaitu Kalimantan Selatan (42,41 persen). Sedangkan di Pulau Sulawesi, provinsi dengan persentase petani gurem terbanyak yaitu Sulawesi Selatan (41,23 persen). Di Bali-Nusra, persentase petani gurem paling tinggi terdapat di Provinsi Bali (69,32 persen). Dan di Maluku-Papua, persentese petani gurem paling tinggi terdapat di Provinsi Papua Pegunungan (98,63 persen).

Meskipun jumlah RTUP secara agregat mengalami peningkatan, akan tetapi RTUP pada semua sektor mengalami penurunan selama periode 2013-2023.

Hasil ST2023 BPS: Lahan di Jogjakarta Terbatas, Hampir 88 Persen RTUP adalah Petani Gurem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/Sayur-brokoli-Dery-Ridwansah-5-3621341274.jpg" alt="Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) menata tanaman sayur brokoli di bawah kolong Tol Becakayu (Bekasi Cawang Kampung Melayu), Jakarta, Senin (22/5/2023). Pemprov DKI Jakarta melakukan penataan kawasan hijau dengan tanaman hias dan sistem p" width="100%">
<figcaption>Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) menata tanaman sayur brokoli di bawah kolong Tol Becakayu (Bekasi Cawang Kampung Melayu), Jakarta, Senin (22/5/2023). Pemprov DKI Jakarta melakukan penataan kawasan hijau dengan tanaman hias dan sistem p</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi yang memiliki jumlah usaha pertanian perorangan (UTP) urban farming terbanyak mencapai 3.231 unit. Angka tersebut setara 24,82 persen dari total urban farming di Indonesia yang sebanyak 13.019 unit. Ini merupakan hasil dari Sensus Pertanian 2023 (ST2023) yang dilaksanakan dari 1 Juni sampai 31 Juli 2023. ST2023 adalah sensus pertanian ke-7 yang bertemakan 'Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani'. Sementara itu, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan proporsi UTP urban farming terbesar di Indonesia, sekitar 1,48 persen dari total UTP di DKI Jakarta. Untuk diketahui, UTP urban farming adalah UTP di daerah perkotaan yang mengusahakan pertanian di lahan terbatas, yang sebagian besar media tanam tidak di permukaan tanah, serta menggunakan teknologi hidroponik, aquaponic, vertikultur, dan lain-lain. "UTP urban farming paling sedikit terdapat di Provinsi Papua Pegunungan, hanya ada satu unit, mungkin belum berkembang di sana, karena lahan di sana banyak," kata Sekretaris Utama Kepala BPS Atqo Mardiyanto, dalam Diseminasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, Senin (4/12). &nbsp; Di Pulau Kalimantan, UTP urban farming paling banyak terdapat di Provinsi Kalimantan Timur (390 unit). Sedangkan, di Pulau Sulawesi, UTP urban farming paling banyak terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan (208 unit). Di Pulau Sumatera, UTP urban farming paling banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara (494 unit). Dan di Pulau Jawa, UTP urban farming paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat (3.231 unit). Di Bali-Nusra, UTP urban farming paling banyak terdapat di Provinsi NTB (183 unit). Sedangkan, di Maluku-Papua, UTP urban farming paling banyak terdapat di Provinsi Papua (69 unit). Demografi Petani Selain mendata jumlah UTP urban farming, ST2023 juga mengumpulkan data demografi petani di Indonesia. Atqo menuturkan, terjadi peningkatan proporsi pengelola UTP yang berumur di atas 55 tahun. "Jadi, yang di atas 55 tahun justru mengalami kenaikan, tapi yang di bawah 44 tahun mengalami penurunan. Secara umum, sebagian besar pengelola UTP di Indonesia berumur 45 tahun ke atas," katanya. Hasil ST2023 menunjukkan, jumlah petani kelompok umur 55-64 tahun mencapai 23,2 persen dari total pengelola UTP. Proporsi ini naik dibandingkan hasil sensus pertanian 2013 yang hanya 20,01 persen dari total pengelola UTP periode tersebut. Dan, jumlah petani kelompok umur di atas 65 tahun mencapai 16,15 persen dari total pengelola UTP pada ST2023, meningkat dibandingkan proporsi 2013 yang sebesar&nbsp;12,75 persen. Sedangkan jumlah petani kelompok umur 45-64 tahun mencapai 27,09 persen dari total pengelola UTP pada ST2023, lebih kecil dibandingkan proporsi 2013 yang sebesar 28,03 persen. Adapun jumlah petani kelompok umur 35-44 tahun mencapai 22,08 persen dari total pengelola UTP pada ST2023, turun dibandingkan&nbsp;proporsi&nbsp;2013 yang mencapai&nbsp;26,34 persen. "Untuk yang berusaha 55 tahun ke atas mencapai hampir 40 persen, atau tepatnya 39,35 persen. Tentunya kalau temanya adalah Kedaulatan Pangan, mungkin ini nanti bisa jadi bahan kebijakan, karena petani-petani kita ternyata masih dipenuhi, atau masih banyak yang umurnya relatif agak sepuh, karena lebih dari 55 tahun," tukas Atqo.

Angka 3.231 unit tersebut setara 24,82 persen dari total urban farming di Indonesia yang sebanyak 13.019 unit.

Hasil ST2023 BPS: Jawa Barat jadi Provinsi dengan Jumlah UTP Urban Farming Terbanyak se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/kekeringan-3728390653.png" alt="MENGERING: Petani mengolah lahan tambak saat terjadi kekeringan." width="100%">
<figcaption>MENGERING: Petani mengolah lahan tambak saat terjadi kekeringan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Sensus Pertanian 2023 (ST2023) Tahap 1, pada hari ini, Senin (4/12). Sensus Pertanian dilaksanakan 10 tahun sekali, dilaksanakan pada tahun-tahun berakhiran angka 3. ST2023 adalah sensus pertanian ke-7 yang bertemakan 'Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani'. Cakupan sensus pertanian cukup banyak, meliputi semua subsektor antara lain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian. Berdasarkan unit usahanya, sensus pertanian mencakup usaha pertanian perorangan (UTP), perusahaan pertanian berbadan hukum (UPB), dan usaha pertanian lainnya (UTL). "Pada waktu pelaksanaan kemarin kita melibatkan 196.172 petugas sensus pertanian di seluruh Indonesia dan dilakukan 1 Juni sampai 31 Juli 2023," kata Sekretaris Utama Kepala BPS Atqo Mardiyanto, dalam paparan Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap 1. Dibandingkan sensus pertanian sebelumnya, ada sejumlah data baru yang dihasilkan dari pelaksanaan ST2023, meliputi data geospasial statistik pertanian dan potensi pertanian menurut wilayah; data penerapan agroforestri; data penerapan perhutanan sosial; data petani milenial; data klasifikasi urban farming; data indikator SDGs 2.3.1 dan 5.a.1; serta data petani skala kecil (small scale food producers). Pada diseminasi ST2023 Tahap 1, terdapat delapan variabel yang didiseminasikan meliputi: (1) Usaha Pertanian dan Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); (2) Gurem; (3) Demografi Pengelola Usaha Pertanian; (4) Petani Milenial; (5) Penggunaan Pupuk; (6) Lahan yang Dikuasai; (7) Urban Farming; dan (8) Komoditas. "Jumlah usaha pertanian hasil ST2023 sebanyak 29.360.833 unit. Ini turun 2,35 juta unit atau 7,42 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebanyak 31.715.486 unit," jelas Atqo. Jumlah usaha pertanian perorangan (UTP) sebanyak 29.342.202 unit, turun sebanyak 2,36 juta unit (7,45 persen) dari tahun 2013 yang sebanyak 31.705.295 unit. Sebaliknya, jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum (UPB) mengalami kenaikan 35,54 persen, dari sebanyak 4.209 unit pada 2013 menjadi 5.705 unit pada 2023. "Jumlah usaha pertanian lainnya (UTL) tercatat sebanyak 12.926 unit, naik 116,08 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 5.982 unit," imbuh Atqo. Berdasarkan subsektornya, jumlah usaha pertanian perorangan (UTP) terbanyak ada di subsektor tanaman pangan sebanyak 15,77 juta unit, diikuti peternakan (12,19 juta unit), dan perkebunan (11,1 juta unit). "Kalau perusahaan pertanian berbadan hukum (UPB) paling banyak adalah subsektor perkebunan (2.684 unit). Usaha pertanian lainnya (UTL) terbanyak terdapat di subsektor hortikultura sebanyak 5.053 unit," jelas Atqo. Sebagai informasi, satu unit usaha pertanian dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor. Terbanyak di Jatim Lebih lanjut, berdasarkan wilayah, jumlah UTP terbanyak ada di Jawa Timur (Jatim) sebanyak 5.676.717 unit atau mencakup 19,35 persen dari total UTP di Indonesia. Sebaliknya, UTP paling sedikit terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 13.416 unit atau mencakup 0,05 persen dari total UTP di Indonesia. Di Pulau Kalimantan, UTP terbanyak ada di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 730 ribuan unit (turun 17,11 persen dibandingkan 2013). Di Pulau Sulawesi, UTP terbanyak ada di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1,12 juta unit (turun 4,45 persen dibandingkan 2013). Di Pulau Sumatera, UTP terbanyak ada di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 1,52 juta unit (turun 11,26 persen dibandingkan 2013). Di Pulau Jawa, UTP terbanyak ada di Jatim sebanyak 5,68 juta unit (turun 8,08 persen dibandingkan 2013). Di Bali-Nusra, UTP terbanyak ada di Provinsi NTT dengan jumlah 900 ribuan unit (turun 2,85 persen dibandingkan 2013). Sedangkan di Maluku dan Papua, UTP paling banyak terdapat di Provinsi Papua Pegunungan dengan jumlah 220 ribuan unit.

Jumlah usaha pertanian perorangan (UTP) sebanyak 29.342.202 unit, turun sebanyak 2,36 juta unit (7,45 persen) dari tahun 2013.

Hasil ST2023 BPS: Indonesia Kehilangan 2,35 Juta Unit Usaha Pertanian dalam Satu Dasawarsa

hasil ST2023

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hasil ST2023