<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/PPPK2-3201883164.png" alt="MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa kemarin (15/11)." width="100%">
<figcaption>MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa kemarin (15/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru honorer sedang menunggu pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023. Sebelumnya disampaikan bahwa pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 bakal dirilis pada Jumat, 22 Desember 2023. Awalnya dijadwalkan maksimal 15 Desember 2023, tapi akhirnya jadwal pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 direvisi oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pengumuman kelulusan PPPK guru 2023 ini menjadi jadwaban yang paling ditunggu guru honorer. Sebab lewat pegumuman kelulusan PPPK guru 2023, harapan guru honorer diangkat jadi PPPK bisa jadi kenyataan. Setelah dinyatakan lulus, mereka akan langsung mendapat penempatan di formasi yang dilamar. Sementara bagi yang dinyatakan tidak lulus, jangan menyerah. Karena pemerintah juga sudah menyiapkan program khusus untuk guru honorer tidak lulus PPPK 2023. Pengumuman hasil seleksi PPPK 2023 disebut tidak akan lebih dari 22 Desember 2023. Direktur Jenderal (Dirjen) Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, sendiri yang mengungkapkannya. "InsyaAllah 22 Desember (paling lambat) diumumkan hasilnya,&rdquo; ungkap Nunuk Suryani seperti dilansir Pojoksatu.id (Jawa Pos Group). Nunuk Suryani menyebut bahwa saat ini Panselnas tengah menggodok hasil seleksi PPPK guru 2023. Nunuk Suryani mengungkap pengumuman kelulusan PPPK guru 2023 diperpanjang sampai 22 Desember 2023 karena semua harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. "Hasil seleksi PPPK 2023 ini, kan, tidak ada proses sanggah. Makanya unsur kehati-hatian sangat penting dilakukan," jelas dia. Disebutkan bahwa jumlah guru dinyatakan lulus mencapai sekitar 298 ribu guru dan langsung masuk ke tahapan pemberkasan NIP PPPK 2023. Penambahan 298 ribu guru hasil seleksi PPPK guru 2023, maka jumlah honorer yang diangkat menjadi PPPK kini sudah lebih dari 800 ribu. Dengan demikian, untuk kuota seleksi PPPK guru 2024 akan diusulkan sekitar 300 ribuan. Dari jumlah tersebut sekitar 200 ribu merupakan guru honorer kategori P1 hingga P3 yang belum terakomodasi tahun ini. Sisanya diambil dari lulusan pendidikan profesi guru (PPG) dan guru muda besertifikat pendidik. "Guru honorer terutama prioritas satu (P1) akan tuntas tahun depan dalam seleksi PPPK 2024," tegas Dirjen Nunuk Suryani. TMT dan SPMT Seperti diketahui, peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 langsung masuk ke tahap selanjutnya yakni pengisian DRH atau daftar riwayat hidup.Proses pengisian DRH dilakukan melalui laman resmi SSCASN BKN dan berlaku bagi semua peserta yang dinyatakan lulus. Daftar Riwayat Hidup Nomor Induk atau DRH NI PPPK adalah dokumen yang berisi informasi tentang identitas peserta PPPK. Dokumen pengisian DRH ini memuat informasi mengenai pendidikan, pengalaman kerja, prestasi, data diri, dan lain sebagainya. Setelah lengkap masuk tahap pengisian DRH, peserta yang lulus akan masuk ke tahap Usul Penetapan NI PPPK yang dijadwalkan pada 15 Januari hingga 13 Februari 2023. Karena pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 tidak mundur lagi, demikian juga jadwal untuk tahapan berikutnya. Maka Anda harus gerak cepat untuk melakukan pengisian DRH agar maju ke tahap selanjutnya, yakni usulan penetapan NIP PPPK ke Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013602692/sudah-keluar-ketahui-link-pengumuman-kelulusan-pppk-bawaslu">Sudah Keluar, Ketahui Link Pengumuman Kelulusan PPPK Bawaslu</a> Hal ini berpengaruh karena ujungnya adalah bisa segera menerima SK dan mendapatkan SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas). Sebagai catatan, seluruh pemerintah daerah di Indonesia diberi waktu 30 hari setelah pengisian DRH selesai untuk memberikan usulan Tanggal Mulai Terima (TMT). Informasi mengenai TMT ini bisa Anda temukan pada SPMT yang dimiliki. Misalnya, jika TMT PPPK kamu tertulis tanggal 1 Februari 2024, itu berarti mulai tanggal tersebut gaji Anda sudah dihitung. Di situlah awal penghitungan gaji, tunjangan, dan kenaikan pangkat dimulai. Tanpa TMT dam SPMT, belum bisa ada dasar untuk bekerja dan mendapat gaji. Jarak penerbitan antara TMT dan SPMT biasanya satu bulan. Tuntasnya pengisian DRH bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) dan Dinas Pendidikan (Disdik). Yaitu penetapan NI PPPK dan TMT, tanpa harus menunggu waktu akhir pengisian DRH. Cek Rekap Nilai Murni dan Afirmasi Selain mengetahui pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023, juga bisa dilihat rekap nilai murni dan afirmasi. Semua itu bisa didapat dengan mengakses melalui akun SSCASN masing-masing. Di laman tersebut, Anda bisa melihat rekap nilai murni dan afirmasi yang menjadi dasar penentuan kelulusan. Berikut ini cara cek rekap nilai murni dan afirmasi: - Lakukan login ke akun SSCASN melalui mesin pencari - Masukkan email dan kata sandi seperti biasa untuk mengakses - Pilih menu 'Hasil Seleksi' di bagian atas (toolbar) - Cek pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 berdasarkan formasi, instansi, dan lokasi yang di pilih saat mendaftar - Pengumuman bisa dilihat dengan meng-klik 'Lihat Nilai' di sebelah kanan tabel - Selain itu peserta juga melihat peringkat kelulusan dengan cara mengklik tombol 'Lihat Peringkat' yang ada di sebelah kiri - Klik 'Lihat Rekap Nilai' yang ada di sebelah kanan tabel - Anda juga bisa melihat passing grade yang di tetapkan Panselnas dengan meng-klik 'Lihat Passing Grade' yang ada di sebelah kiri Sebagai informasi nilai murni adalah nilai yang diperoleh dari tes tertulis dan tes wawancara yang dijalani. Sedangkan nilai afirmasi adalah nilai tambahan yang diperoleh jika masuk dalam kriteria afirmasi, seperti di bawah ini: - Berusia maksimal 40 tahun - Berstatus penyandang disabilitas - Berstatus putra/putri Papua dan Papua Barat - Berstatus honorer dengan masa kerja minimal 5 tahun - Berdomisili di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar - Rekap nilai murni dan afirmasi ini berpengaruh pada hasil kelulusan karena pemerintah akan menetapkan passing grade atau nilai minimal yang harus di capai untuk lulus seleksi. Passing grade ini akan berbeda-beda tergantung pada formasi, instansi, dan lokasi yang dilamar.

Sebelumnya disampaikan bahwa pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 bakal dirilis pada Jumat, 22 Desember 2023.

Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru 2023 pada 22 Desember, Cek SSCASN Link, Rekap Nilai Murni, dan Afirmasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASN-Honorer-PNS.jpg" alt="BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seleksi kompetensi tahap 1 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru honorer telah dilaksanakan pada 13 sampai 18 September 2021. Saat ini hanya menyisakan pengumuman hasil seleksinya saja.  Pengumuman ini sebelumnya sempat ditunda yang rencananya diumumkan pada 24 September lalu, diundur karena sejumlah alasan. Salah satunya adalah mengakomodir aspirasi dan kepedulian banyak pihak dalam memastikan proses evaluasi berjalan dengan adil dan transparan kepada guru honorer.  "Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antar lintas kementerian, atas pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 1 yang lancar dan aman. Kami juga mengapresiasi kesabaran dan dedikasi para calon guru ASN PPPK dalam mengikuti tahapan seleksi," jelas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril, Senin (4/10).  Adapun penundaan ini juga berdasarkan kesepakatan bersama dengan Komisi X DPR RI. Di mana Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Panselnas dalam rangka memperjuangkan guru honorer peserta seleksi guru PPPK, dengan tetap menjamin hak peserta yang sudah dinyatakan lolos formasi.  “Perlu kami tekankan bahwa Kemendikbudristek selalu berada di belakang para guru honorer dan terus mendorong serta memastikan kemudahan dalam mengikuti seleksi ASN PPPK," tutur dia.  Saat ini, pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap I Guru ASN PPPK tahun 2021 direncanakan pada hari Jumat, 8 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB yang bisa disimak siaran langsungnya melalui kanal YouTube Kemendikbud RI.  "Kami juga mengingatkan bahwa kesempatan tidak berhenti sampai di tahap satu saja, sehingga kami mengajak guru honorer untuk memfokuskan energi serta konsentrasi untuk mengikuti kesempatan kedua dan ketiga yang masih sangat terbuka,” tutup Iwan.

Pengumuman Seleksi PPPK Guru Honorer Dipastikan Jumat Pagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/PPPK-JAWA-POS-COM.jpg" alt="Ilustrasi tahapan seleksi PPPK. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tahapan seleksi PPPK. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru honorer tahap 1 akan diumumkan pada 8 Oktober mendatang. Hal tersebut pun sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).  Kepastian informasi tersebut dikonfirmasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Nunuk Suryani. Pengumuman sudah bisa diakses sekitar pukul 10.00 WIB. "Iya betul (pegumuman hasil seleksi PPPK guru honorer)," jelas dia kepada JawaPos.com, Senin (4/10).  Adapun, untuk mengecek hasil seleksi, para peserta dapat membuka laman https://gurupppk.kemdikbud.go.id. Nantinya, hasil seleksi juga akan disiarkan melalui kanal YouTube Kemendikbud RI.  Sebagai informasi, sebelumnya pengumuman direncanakan dilaksanakan pada 24 September 2021. Namun, karena masih dalam proses pengolajan nilai, Kemendikbudristek mengeluarkan Pengumuman Nomor 5363/B/GT.01.00/2021 tentang Penundaan Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi I Guru ASN-PPPK 2021.  "Sehubungan dengan masih berlangsungnya proses pengolahan nilai Seleksi Kompetensi I Guru PPPK, bersama ini kami sampaikan bahwa pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi I Guru PPPK yang semula dijadwalkan tanggal 24 September 2021 ditunda sampai pengumuman lebih lanjut," tulis pengumuman tersebut.

Hasil Seleksi PPPK Guru Honorer Diumumkan Pada 8 Oktober