<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/kepala-brin-195375445.jpg" alt="Kepala BRIN Laksana Tri Handoko (kiri) menjawab pertanyaan wartawan di Inari Expo (8/8). Foto : Hilmi/Setiawan" width="100%">
<figcaption>Kepala BRIN Laksana Tri Handoko (kiri) menjawab pertanyaan wartawan di Inari Expo (8/8). Foto : Hilmi/Setiawan</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengungkapkan fakta yang menarik. Yaitu terjadi peningkatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi, di dunia industri. Dia berharap ke depan iklim riset dan inovasi di dunia industri terus bergairah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Informasi tersebut disampaikan Handoko usai pembukaan Indonesia Research and Innovation (Inari) Expo di Cibinong, Kabupaten Bogor pada Kamis (8/8). Pembukaan ajang tahunan itu dipimpin langsung Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BRIN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usia mendampingi Megawati, Handoko memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media. Ada beberapa poin yang dia sampaikan. Diantaranya adalah kabar baik, tentang pemanfaatan hasil inovasi dan riset di dunia industri. Mantan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu mengatakan, terjadi peningkatan pemanfaatan hasil inovasi dan riset di dunia industri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014956759/pdip-akui-terima-laporan-terkait-dugaan-penjegalan-anies-baswedan-di-pilkada-jakarta">PDIP Akui Terima Laporan Terkait Dugaan Penjegalan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan peningkatan pemanfaatan hasil inovasi dan riset oleh dunia industri itu, bukan semata-mata pemanfaatan hasil kerja dari peneliti di BRIN atau kampus. &rsquo;&rsquo;Tetapi banyak industri yang mulai masuk ke aktivitas riset dan inovasi, bekerjasama dengan BRIN atau kampus,&rsquo;&rsquo; tutur Handoko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Handoko juga menyampaikan bahwa Global Innovation Index Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari sebelumnya ada di posisi 87 dunia, kini naik menjadi di peringkat 61 dunia. Handoko mengatakan peningkatan ranking pada Global Innovation Index tersebut, diantaranya dipicu indikator ekosistem inovasi dan pemanfaatan iptek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014956752/dprd-surabaya-minta-pembagian-sub-wilayah-rtrw">DPRD Surabaya Minta Pembagian Sub Wilayah RTRW</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Handoko mengatakan bahwa kegiatan Inari Expo adalah bagian dari rangkaian cara peringatan Hakteknas. Dia menjelaskan semangat dalam Hakteknas kali ini adalah keberlanjutan agenda riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Dia menuturkan saat ini adalah penghujung fari RPJMN 2019-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian akan dilanjutkan RPJMN 2025-2029 yang saat ini disusun oleh Bappenas. Handoko mengatakan, dalam lima tahun ke depan urusan riset dan inovasi tetap dilanjutkan. Capaian-capaian kinerja dari BRIN selama tiga tahun terakhir, terus dilanjutkan untuk menyambut misi Indonesia Maju</div>

Peningkatan pemanfaatan hasil inovasi dan riset oleh dunia industri itu, bukan semata-mata pemanfaatan hasil kerja dari peneliti di BRIN.

Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi di Dunia Industri Alami Peningkatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/persib-1502898012.jpg" alt="Glenn Sugita menerima hasil riset dari Tim Peneliti Hari Jadi Persib.(Youtube/Persib)" width="100%">
<figcaption>Glenn Sugita menerima hasil riset dari Tim Peneliti Hari Jadi Persib.(Youtube/Persib)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Glenn T. Sugita, CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, mengumumkan perubahan hari jadi Persib Bandung dari 14 Maret 1933 ke 5 Januari 1919. Perubahan hari jadi Persib Bandung berdasarkan hasil riset dari Tim Peneliti Hari Jadi Persib yang diketuai Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran (FIB Unpad), Prof. Kunto Sofianto, Ph.D. Tim Peneliti Hari Jadi Persib beranggotakan Dr. Miftahul Falah M.Hum, Budi Gustaman Sunarya, M.A, Iqbal Reza Satria, S.H., M.I.P. dan Muhammad Ridha Taufiq Rahman, S.IP., MA. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013608886/resmi-dikukuhkan-bukan-14-maret-1933-ternyata-ini-hari-jadi-persib-bandung-yang-benar">Resmi Dikukuhkan Bukan 14 Maret 1933, Ternyata Ini Hari Jadi Persib Bandung yang Benar</a> Prof. Kunto menjelaskan jika riset yang dilakukannya bersama tim adalah untuk menjawab keresahan dan bahkan keraguan yang muncul dalam satu dekade terakhir. "Terutama dari pegiat literasi, jurnalis dan Bobotoh Persib karena tidak adanya bukti otentik dasar penetapan hari jadi Persib pada tanggal 14 Maret 1933," jelas Prof. Kunto seperti dikutip dari laman resmi Persib Bandung. Persib Bandung (Bandoengsch Inlandsch Voetbal Bond/BIVB) selama ini dinarasikan sebagai salah satu dari tujuh perserikatan (bond) pendiri PSSI pada 19 April 1930. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013601643/dua-laga-tanpa-gol-david-da-silva-siap-tingkatkan-performa-dan-bantu-persib-memenangkan-pertandingan">Dua Laga Tanpa Gol, David da Silva Siap Tingkatkan Performa dan Bantu Persib Memenangkan Pertandingan</a> Secara logika, sebagai salah satu pendiri PSSI, Persib Bandung harus lahir terlebih dulu dari yang dilahirkannya. Setelah melewati penelitian panjang dan diskusi secara terbuka, akhirnya ditetapkan bahwa 5 Januari 1919 merupakan hari jadi Persib Bandung. Hal itu didasarkan adanya momen kesepakatan dalam vergadering (rapat) 13 klub pribumi seperti KBS, BB (Bintang Bandoeng), STER (Steeds trappen en rennen), Diana (Doe is alles niet achteruit), Zwaluw, BIVC, BVC, KVC, VVC, Visser, NVC, Brom dan Pasar Ketjil untuk mendirikan sebuah bond atau perserikatan bernama Bandoengsch Inlansch Voetbal Bond (BIVB).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013477856/tatap-pertandingan-lawan-bali-united-bojan-hodak-sebut-perjalanan-persib-bandung-masih-panjang">Tatap Pertandingan Lawan Bali United, Bojan Hodak Sebut Perjalanan Persib Bandung Masih Panjang</a> Glenn Sugita menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Tim Peneliti Hari Jadi Persib. Karena telah bekerja keras melakukan riset untuk menjawab kegelisahan dan keraguan publik. "Setelah hasil riset ini ditetapkan, mulai tahun depan, Persib akan memperingati hari jadinya setiap tanggal 5 Januari," kata Glenn. Perubahan ini juga membuat usia Persib Bandung menjadi 104 tahun. Lebih lanjut Glenn mengatakan, manajemen dan stakeholders akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan hari jadi ini.&nbsp; "Maklum, kita sudah bertahun-tahun merayakan hari jadi setiap tanggal 14 Maret. Kita berharap, penetapan hari jadi yang baru ini bisa menghadirkan berkah dan Persib semakin berjaya di kemudian hari," lanjut Glenn

Perubahan hari jadi Persib Bandung berdasarkan hasil riset dari Tim Peneliti Hari Jadi Persib yang diketuai Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya.

Persib Bandung Resmi Umumkan Perubahan Hari Berdirinya Klub, Saat Ini Sudah Berusia 104 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG20221217110938_copy_1280x9081.jpg" alt="Ilustrasi Titik Nol Nusantara di IKN. M. Ghofar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Titik Nol Nusantara di IKN. M. Ghofar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hasil riset Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyebut, Kabupaten Kutai Kartanegara direkomendasikan menjadi alternatif pemenuhan air baku untuk mendukung kebutuhan air bersih IKN dan sekitarnya. Sebab, ketersediaan air baku di wilayah itu melimpah.  ”Dari riset yang dilakukan tim dengan judul Kajian Analisis Ketersediaan Air Bersih untuk Mendukung Ibu Kota Negara (IKN) pada Juni-Desember, ketersediaan air baku di Kutai Kartanegara sangat melimpah,” kata Kepala Balitbangda Provinsi Kaltim Fitiriansyah seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Hasil kajian juga menyebutkan, Balikpapan merupakan salah satu daerah mitra IKN sebagai kota dengan fasilitas terlengkap dan terdekat dengan IKN. Balikpapan akan menjadi kota yang akan menanggung beban paling besar dalam tahap awal pembangunan IKN, salah satunya adalah beban air bersih.  Di sisi lain, lanjut Fitiriansyah, kemampuan penyediaan air bersih dan air baku di Balikpapan merupakan paling kecil dibanding dengan daerah mitra lain yang berbatasan langsung dengan IKN. Yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, sehingga Balikpapan harus didukung untuk mencukupi kebutuhan airnya.  Terkait dengan dibangunnya Bendungan Semoi Sepaku dan Intake Sungai Sepaku yang masuk dalam kawasan IKN, menurut dia, Balikpapan perlu mendapat perhatian menjadi salah satu daerah yang mendapatkan suplai air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih.  Yuli Fitrianto, salah seorang peneliti Balitbangda Kaltim menambahkan, total kapasitas produksi air bersih Perumda Tirta Manuntung di Kota Balikpapan pada 2021 sebanyak 1.426,05 liter per detik. Itu tidak mencukupi untuk kebutuhan proyeksi 2022 yang sebanyak 1.470,51 liter per detik.  Sedangkan kapasitas produksi air bersih Perumda Air Minum Danum Taka di Penajam Paser Utara pada 2021 sebanyak 340 liter per detik, dapat mencukupi kebutuhan proyeksi 2023 yang sebanyak 332,06 liter per detik. Namun, produksi itu tidak mencukupi untuk kebutuhan proyeksi 2024 yang sebanyak 346,41 liter per detik, sehingga produksinya perlu ditingkatkan.  ”Total produksi air bersih pada Perumda Tirta Mahakam di Kutai Kartanegara 2021 sebanyak 1.688,6 liter per detik, tidak mencukupi kebutuhan proyeksi 2022 yang sebesar 1.734,06 liter per detik,” terang Yuli.  Tapi, menurut dia, produksi Perumda Tirta Mahakam masih bisa memenuhi kebutuhan proyeksi sampai 2025 yang sebanyak 1.840,20 liter per detik, jika memaksimalkan kapasitas produksi terpasang yang sebanyak 1.856,5 liter per detik.  ”Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sumber air baku sangat melimpah, sehingga Perumda Tirta Mahakam tidak akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan air baku untuk memenuhi kebutuhan di IKN dan sekitarnya, termasuk hingga Kota Balikpapan,” ucap Yuli.

Kutai Kartanegara Jadi Alternatif Penuhi Air Baku IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221006-WA0016_copy_1280x854.jpg" alt="Titik Nol IKN Nusantara. M. Ghofar/Antara" width="100%">
<figcaption>Titik Nol IKN Nusantara. M. Ghofar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berdasar riset Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), sebanyak 78,19 persen masyarakat inti kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menyetujui pemindahan IKN ke Kaltim.  ”Riset ini dilakukan teman-teman peneliti Balitbangda Kaltim tahun ini, di empat kecamatan kawasan inti IKN yang tersebar di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara,” ujar Plt Kepala Balitbangda Kaltim Fitiriansyah seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Riset dilakukan pada 400 responden di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian  di tiga kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni Kecamatan Loa Kulu, Samboja, dan Kecamatan Muara Jawa.  Dari 400 responden tersebut, lanjut dia, dari pertanyaan yang diajukan peneliti yakni, apakah setuju dengan pemindahan IKN ke Kaltim, sebanyak 13,78 persen menjawab sangat setuju, 64,41 persen menjawab setuju, sehingga total ada ada 78,19 persen menyetujui pemindahan IKN Nusantara.  Sedangkan selebihnya sebanyak 4,26, lanjut Ipit, sapaan akrab Fitiriansyah, menjawab tidak setuju dan 17,54 persen menjawab biasa saja atau netral.  ”Jadi kesimpulannya, mayoritas masyarakat inti IKN setujui dengan pemindahan IKN,” ujar Fitiriansyah.  Dia menjelaskan, dari riset itu, masyarakat inti IKN meyakini bahwa pembangunan IKN Nusantara di Kaltim akan berdampak positif terhadap banyak hal.  "Menurut masyarakat, ada tiga risiko dalam pembangunan IKN. Yaitu kerawanan keamanan dan pertahanan nasional, konflik agraria, dan konflik sosial. Namun tiga hal menurut persepsi masyarakat ini sedang dikelola pemerintah agar tidak terjadi,” papar Fitiriansyah.  Sementara itu, salah seorang peneliti dari Balitbangda Kaltim Yuli Fitrianto menambahkan, 400 responden tersebut berasal dari berbagai kalangan yang berusia 17 tahun ke atas. Mulai dari pelajar, mahasiswa, petani, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, pengusaha, dan pegawai negeri.  Yuli mengatakan, ada sejumlah pertanyaan yang diajukan responden dalam riset dengan judul Kajian Persepsi Masyarakat Kaltim Terhadap Pemindahan IKN tersebut. Antara lain pertanyaan tentang keberlanjutan pembangunan IKN, manfaat dalam teknologi, komunikasi, dan beberapa pertanyaan lain.  ”Sampel yang kami gunakan untuk menghitung adalah dengan rumus Slovin, sedangkan kelonggaran ketidaktelitian dari kemungkinan kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir dalam penelitian ini adalah 5 persen,” terang Yuli.

78,19 Persen Masyarakat Inti Setuju Pemindahan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ews-tsunami-1.jpg" alt="Ilustrasi BPBD Lumajang mendapat Warning Receiver System (WRS) alat diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami dari BMKG Pusat yang diletakkan di Pusdalops BPBD Kabupaten Lumajang. BPBD Lumajang/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BPBD Lumajang mendapat Warning Receiver System (WRS) alat diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami dari BMKG Pusat yang diletakkan di Pusdalops BPBD Kabupaten Lumajang. BPBD Lumajang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Lumajang akan mengidentifikasi daerah rawan tsunami, terkait dengan kabar hasil riset para peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) yang telah diterbitkan dalam jurnal Nature Scientific Report mengenai adanya potensi tsunami 20 meter di selatan Pulau Jawa.  ”Kami akan identifikasi lebih detail lagi terkait desa-desa yang kemungkinan akan terdampak potensi gempa dan adanya potensi tsunami,” kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Lumajang, Minggu (27/9).  Bupati telah menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang untuk melakukan pemetaan potensi rawan bencana. Wilayah Lumajang bagian selatan memang berbatasan langsung dengan Laut Selatan atau Samudera Indonesia.  ”Hal ini tentu menyebabkan wilayah selatan Kabupaten Lumajang memiliki potensi terdampak bencana tsunami,” ujar Thoriqul Haq.  Beberapa waktu lalu telah terjadi abrasi di Pantai Tempursari yang berdampak terhadap dua desa, yaitu Bulurejo dan Tegalrejo, sehingga mengharuskan beberapa warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. ”Khusus wilayah Tempursari, saya telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur terkait relokasi tempat tinggal warga,” ucap Thoriqul Haq, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.  Menurut dia, harus ada kebijakan yang mengintervensi dan berpihak kepada masyarakat. Misalnya terkait tempat relokasi yang layak atau relokasi yang aman dan tidak berpotensi terdampak bencana apapun.  Berdasar data BPBD Lumajang tercatat sembilan desa, mulai dari Kecamatan Yosowilangun hingga Tempursari, yang merupakan daerah rawan bencana tsunami. Yakni Desa Wotgalih, Jatimulyo, Bades, Selok Awar-awar, Bulurejo, Tegalrejo, Darungan, Pandanwangi, dan Pandan Arum.  Sebelumnya, para peneliti mengeluarkan peringatan kemungkinan gempa besar disertai tsunami di wilayah Indonesia dengan lokasi utama di dua wilayah Pulau Jawa yakni Jawa Barat dan Jawa Timur. Hasil riset para peneliti Institut Teknologi Bandung yang telah diterbitkan dalam jurnal Nature Scientific Report pekan lalu mengungkapkan adanya potensi tsunami 20 meter di selatan Pulau Jawa.  Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpancing dan mengakhiri kepanikan terkait informasi mengenai potensi gempa megathrust. ”Kami berharap masyarakat terus meningkatkan literasi, selanjutnya tidak mudah kagetan setiap ada informasi potensi bencana,” kata Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Minggu (27/9).  Dia mengatakan, kecemasan dan kepanikan publik yang sering muncul akibat adanya informasi potensi gempa megathrust tampaknya terjadi karena adanya kesalahpahaman.  ”Ini masalah sains komunikasi yang masih terus saja terjadi. Sebab, hingga saat ini masih ada gap atau jurang pemisah antara kalangan para ahli dengan konsep ilmiahnya dan masyarakat yang memiliki latar belakang dan tingkat pengetahuan yang sangat beragam,” tutur Daryono.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IlHRV6mZ-Io  &nbsp;

Pemkab Lumajang Identifikasi Daerah Rawan Tsunami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72356_91649_Laboratorium-multi-disiplin.jpg" alt="Suasana Peletakkan Batu Pertama Laboratorium Multidisiplin" width="100%">
<figcaption>Suasana Peletakkan Batu Pertama Laboratorium Multidisiplin</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Jumlah peneliti dan hasil penelitian di tanah air terus digenjot. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi terus memperbaiki berbagai regulasi tentang aturan bagi para peneliti. Di Asia Tenggara, jumlah peneliti di Indonesia masih berada di posisi keempat. Hal ini menjadi fokus bagi pemerintah untuk terus memperbaiki regulasi salah satunya soal royalti bagi peneliti.&nbsp; &nbsp; Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi Muhammad Dimyati menjelaskan selama ini peneliti belum mendapatkan hasil insentif dari penelitian mereka. Para peneliti yang membawa nama institusi mendapatkan insentif untuk institusi. &ldquo;Mulai 2017 penelitian tanpa pertanggungjawabkan administrasi. Fokus pada outputnya. Keberpihakan pemerintah dorong peneliti agar menjadi produk paten,&rsquo; katanya di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Rabu (21/12). Sesuai UU hak paten Nomor 13 tahun 2016 peneliti akan mendapatkan royalti. Hasil penelitian bisa diwakafkan atau diagunkan. Peneliti dan institusinya punya hak mendapatkan royalti. &ldquo;Peraruran royalti ada mengatur itu. Peraturan Kemenkeu nomor 72 tahun 2016 Kemenkeu. Jadi ada insentif peneliti agar tak berhenti di perpustakaan saja tapi didorong jadi prototipe,&rdquo; jelasnya. Dimyati menambahkan riset semestinya tak sekedar berhenti memuaskan penelitinya, tetapi mengarah pada hilirisasi. Agar menjadi produksi bagi kemaslahatan masyarakat dalam kehidupan. &ldquo;Peningkatan daya saing kedepan. Kerjasama pendidikan dan sektor swasta harus terus ditingkatkan,&rdquo; katanya. (cr1/JPG)

Peneliti Indonesia Harus Dapat Royalti dari Hasil Riset

hasil riset

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hasil riset