<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20210501_000743.jpg" alt="Pelaksanaan perhitungan suara PSU Pilkada Banjarmasin tahun 2020 di tingkat kecamatan. Sukarli/Antara" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan perhitungan suara PSU Pilkada Banjarmasin tahun 2020 di tingkat kecamatan. Sukarli/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penghitungan surat suara hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarmasin 2020, di tiga kelurahan, sempat alot. Penghitungan itu untuk rekapitulasi tingkat kecamatan.  Rekapitulasi hasil penghitungan suara PSU pasca putusan Mahkamah Konsitusi (MK) pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin 2020 di Kecamatan Banjarmasin Selatan dilangsungkan pada 29–30 April. Penghitungan hari kedua pasca PSU tersebut pada Rabu (28/4) di tiga kelurahan. Yakni Mantuil, Murung Raya, dan Basirih Selatan.  Penghitungan tersebut terbilang lamban, karena terjadinya kesalahan prosedur saat pelaksanaan pungut hitung di salah satu tempat pemungutan suara (TPS). Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin Syafruddin Akbar, satu TPS yang ada masalah tersebut di Kelurahan Basirih Selatan. yakni adanya 10 orang pemilih yang mencoblos namun tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) di TPS tersebut.  ”Karena terjadinya masalah itu, hingga masing-masing saksi pasangan calon mempertahankan bagaimana prosedur, hingga terjadi perdebatan alot,” tutur Akbar seperti dilansir dari Antara.  Karena itu, KPU turun tangan untuk menyudahi perdebatan yang alot tersebut. Menurut Akbar, dalam daftar pemilih tetap setiap TPS tidak ada penambahan atau pengurangan jumlah pemilih. Hanya saja peristiwa yang terjadi di satu TPS tersebut dibukukan dalam kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi ditetapkan.  ”Jadi kalau ada kesalahan prosedur lapangan, solusinya akan dimuat dalam berita acara adanya kejadian khusus pada formulir C kejadian khusus,” terang Akbar.  Dia pun memastikan, proses penghitungan manual di tingkat kecamatan itu bisa rampung, hingga bisa berlanjut rekapitulasi di tingkat kota yang dijadwalkan 1 hingga 3 Mei. ”Kiranya hanya ada satu masalah tadi terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan ini, kita bisa pastikan lancar ke tingkat kota sesuai jadwal,” tutur Akbar.  Sementara itu, dari hitungan cepat yang dirangkum pada 80 TPS yang melaksanakan PSU di tiga kelurahan tersebut, pasangan nomor urut 4 Ananda dan Mushaffa Zakir (AnandaMu) meraih suara terbanyak dengan sekitar 66,35 persen atau sebanyak 11.834 suara, disusul paslon nomor urut 2, Ibnu Sina dan Arifin Noor meraih sekitar 28,13 persen atau 5.018 suara.  Posisi ketiga ditempati paslon nomor urut 3 Khairul Saleh dan Habib Muhammad Ali Alhabsy dengan meraih 573 atau 3,21 persen, kemudian paslon nomor urut 1 Haris Makkie dan Ilham Noor meraih 412 atau 2,31 persen dari total suara sebanyak 17.837 suara.  Meski menang dalam PSU, dari hasil hitungan cepat penjumlahan semua perolehan suara, pasangan Ibnu-Arifin tetap di urutan atas meraih total sebanyak 89.404 suara atau 37,96 persen. Pasangan AnandaMu meraih 81.359 suara atau 34,54 persen. Sementara itu, Haris-Ilham di posisi tiga terbanyak yakni 34.860 suara atau 14,80 persen, sedangkan Khairul-Habib Muhammad berada di urutan akhir dengan meraih sebanyak 29.917 suara atau 12,70 persen.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=l82KEZHzZpw

Penghitungan Surat Suara PSU Pilkada Banjarmasin Sempat Alot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/WhatsApp-Image-2020-12-18-at-08.46.23.jpg" alt="Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jember yang digelar KPU Jember di Hotel Luminor Jember, Kamis (17/12) malam. Zumrotun Solicha/Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jember yang digelar KPU Jember di Hotel Luminor Jember, Kamis (17/12) malam. Zumrotun Solicha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Saksi dari dua pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember menolak menandatangani berita acara penetapan hasil penghitungan suara pilkada setempat pada Kamis (17/12) pukul 23.41 WIB.  Saksi dari pasangan Faida-Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Faida-Vian), Rico Nurfiansyah Ali, seperti dilansir dari Antara di Jember mengatakan pihaknya melihat ada cacat hukum dalam proses rekapitulasi dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan dan tidak sesuai dengan aturan.  Menurut dia, jumlah surat suara hampir di semua TPS tidak sesuai dengan PKPU, yakni jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ditambah cadangan 2,5 persen, kemudian ditemukan kotak suara yang tidak tersegel, ada pemilih yang menggunakan surat undangan pemilih lain. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/12/2020/bawaslu-jember-catat-temuan-kasus-dalam-rapat-pleno-rekapitulasi/">Bawaslu Jember Catat Temuan Kasus Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi</a></li> </ul> ”Kami mendorong Bawaslu Kabupaten Jember untuk memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) kepada KPU setempat karena ditemukan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT bisa mencoblos di TPS,” tutur Rico.  Rico mengatakan, pasangan Faida-Vian telah mengimani takdir 100 persen atas hasil perolehan suara pilkada yang memenangkan pasangan calon nomor urut 02 sehingga menerima kekalahan dengan kesatria dan lapang dada.  Sementara itu, saksi dari pasangan Abdus Salam-Ifan Ariadna (Salam-Ifan), Candra Ary Fianto, mengatakan, menolak menandatangani hasil penetapan penghitungan suara dengan menyampaikan keberatan secara tertulis dalam form catatan kejadian khusus. Sebab, pihaknya menemukan banyak pelanggaran.  ”Terjadi hampir di semua TPS. Saksi tidak diberi form kejadian khusus dan surat suara tidak sesuai dengan DPT, kemudian ditemukan pemilih yang menggunakan surat undangan orang lain di TPS 24 Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari,” kata Candra.  Selain itu, lanjut dia, hampir semua rekap form D hasil tidak sama dengan sirekap sehingga pihaknya menolak tanda tangan dalam berita acara meskipun bisa menerima hasil perolehan suara yang ditetapkan KPU setempat.  Ketua KPU Kabupaten Jember M. Syai'in mengatakan, tidak bersedianya dua saksi pasangan calon untuk menandatangani berita acara penetapan hasil penghitungan suara tersebut tidak memengaruhi keabsahan hasil rekap.  ”Berita acara itu ditandatangani lima anggota KPU Kabupaten Jember dan saksi pasangan calon nomor urut 02 Hendy Siswanto-M. Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Gus Firjaun). Sehingga, hasil penetapan rekap tersebut tetap sah,” kata M. Syai'in.  Berdasar penetapan hasil penghitungan suara, pasangan Faida-Vian mendapatkan 328.729 suara, pasangan Hendy-Gus Firjaun mendapatkan 489.794 suara, dan pasangan Salam-Ifan mendapatkan 232.648 suara. Dengan demikian, pasangan calon nomor urut 02 unggul dalam Pilkada Jember.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=LR4EbAcNMO4

Saksi Dua Calon Tolak Tanda Tangan Penghitungan Suara Pilkada Jember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Screenshot_2020-12-09-17-52-00-76.png" alt="Machfud Arifin didampingi Mujiaman ketika melakukan konferensi pers di kediamannya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Machfud Arifin didampingi Mujiaman ketika melakukan konferensi pers di kediamannya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berbagai lembaga quick count menyebut Paslon 01, Eri dan Armuji unggul. Menanggapi hal tersebut, Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Nomor Urut Dua Machfud Arifin-Mujiaman mengajak warga untuk menunggu hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  ”Kami akan menunggu rekapitulasi dari KPU. Apa yang selama ini saya lakukan bersama Pak Mujiaman adalah untuk warga Surabaya,” tutur Machfud di kediamannya, Jalan W.R. Supratman, Surabaya.  Mantan Kapolda Jawa Timur itu menegaskan, hasil tersebut masih bersifat sementara. Sehingga, masih terdapat beberapa tahap lanjutan. ”Harus mengikuti tahap berikutnya. Akan menuliskan langkah-langkah berikutnya. Sore ini (9/12) masih ditunggu proses penghitungannya,” ujar Machfud. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/09/12/2020/machfud-arifin-kalah-di-tps-sendiri/">Machfud Arifin Kalah di TPS Sendiri</a></li> </ul> Machfud juga berterima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukungnya. Dia menyatakan, tidak akan sampai pada tahap ini tanpa bantuan partai pengusung, pendukung, dan relawan.  Dalam konferensi pers tersebut, di kediaman Machfud dipenuhi pendukung dari berbagai kalangan. Tidak hanya milenial, tampak beberapa perwakilan partai pengusung. Mereka memenuhi tenda yang sudah disediakan sambil menonton quick count.  Hadir pula ketua DPC Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni. Arif mengaku bahwa pihaknya masih menunggu hasil resmi. Dia tidak ingin terburu-buru.  ”Kami akan menunggu hasil resmi. Sah sah saja kalau sudah merayakan. Kami menghormati, tapi kami meminta masyarakat untuk menunggu hasil rekapitulasi dari KPU,” ujar Arif.  Arif mengatakan, di lapangan, pihak saksi masih terus bekerja. Dia juga menyayangkan pengaruh pandemi yang membuat banyak pemilih tidak hadir di TPS.  ”Memang pertama kali pilkada pada masa pandemi. Parpol pengusung sudah edukasi politik tentang protokol kesehatan. Protokol kesehatan TPS juga sudah. Namun efeknya belum signifikan. Covid ini masih jadi bayang-bayang banyak orang,” ucap Arif.  Arif juga tidak ingin berandai-andai. ”Belum 100 persen jadi nggak bisa berandai-andai. Termasuk langkah apa yang diambil selanjutnya,” kata Arif.

Kalah di Quick Count, Machfud Tunggu Hasil Rekapitulasi Resmi KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pemilu-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI: PEMILU 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: PEMILU 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi berharap, usai proses penghitungan selesai pada 22 Mei 2019, tidak ada lagi aksi-aksi. Termasuk juga adanya teror yang mengarah ke KPU.  Menurut Pramono, ‎demonstrasi dan kerumunan massa itu wajar saja bagi kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi kami tidak mempermasalahkan.   "Tapi kalau mengarah pada tindakan teror itu tentu menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk mendeteksi, mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah pencegahan," ujar Pramono di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (17/5).  Pramono menambahkan, proses rekapitulasi sampai dengan saat ini berlangsung dengan lancar. Semua pihak tim pemenangan pasangan Capres dan Cawapres bisa berlangsung damai. Ada perbedaan adalah hal yang wajar.  "Proses itulah sebenarnya harus diikuti oleh semua pihak," katanya.  ‎Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto juga meminta masyarakat dari daerah tidak perlu datang ke Jakarta saat penghitungan rekapitulasi di KPU selesai.  Sehingga Wiranto, meminta ke pemerintah daerah dan aparat di seluruh daerah bisa mencegah massa untuk bisa datang ke ibu kota.  "Saudara-saudara sekalian dari daerah tolong ya Forkompimda, Pangdam, Kapolda jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta‎," kata Wiranto.  Wiranto menjelaskan alasannya massa untuk bergerak ke Jakarta. Hal itu supaya tidak terjadi penumpukan massa di ibu kota saat pengumuman hasil pemilu. Apalagi dirinya tidak ingin adanya bentrokan yang terjadi antar massa.  "Jelaskan ke masyarakat tidak perlu ke sana (Jakarta). Pemilu sudah selesai, sudah ada hasilnya. Percuma sampean ke sana, puasa lagi, sahurnya di mana, bukanya di mana tidak jelas. Mereka mikir pasti," ungkapnya.  Sekadar informasi, ‎proses rekapitulasi suara hasil pemilu 2019 akan dilakukan KPU RI hingga maksimal 22 Mei mendatang. Hingga kini, sudah ada hasil pemilu dari 27 provinsi yang direkapitulasi dan disahkan hasilnya.‎

KPU Berharap Tidak Ada Massa yang Demonstrasi dan Teror Usai Rekapitulasi Rampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pemilu-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI: PEMILU 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: PEMILU 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 26 provinsi telah dirampungkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses penghitungan rekapitulasi suara di Pemilu 2019 ini.  Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan bersyukur tidak ada hambatan yang dilakukan dalam proses penghitungan rekapitulasi tersebut. Sehingga sisanya tinggal menunggu provinsi yang siap dilakukan penghitungan.  "Rekap alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan tepat waktu, jadi memang untuk hari ini tinggal menunggu Jawa Barat dan Sulsel," ujar Arief saat dikonfirmasi, Kamis (16/5).  Arief mengatakan, KPU bakal terus menyelesaikan rekapitulasi. Kalau perlu KPU bakal melakukan penghitungan rekapitulasi sampai dengan malam hari.   "Cuma memang Sulsel kemungkinan baru bisa sore ini sampai. Tapi kemungkinan untuk Jawa Barat‎ kemungkinan dari pagi sampai sore," katanya.  Adapun sampai dengan saat ini KPU telah menyelesaikan penghitungan suara di 256 provinsi.  KPU juga masih terus melakukan proses rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara. Ditargetkan, 22 Mei 2019 proses rekapitulasi telah selesai dilakukan untuk 34 provinsi.  Dari 26 provinsi tersebut, Jokowi-Ma'ruf Amin unggul di 16 provinsi. Seperti Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau.  Sementara rivalnya‎, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan kemenangan di 10 provinsi. Seperti di, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Banten, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bengkulu.  Berikut rincian rekapitulasi dari 26 provinsi yang telah ditetapkan oleh KPU.  1. Bali Paslon 01: 2.351.057 suara Paslon 02: 213.415 suara  2. Kepulauan Bangka Belitung Paslon 01: 495.729 suara‎ Paslon 02: 288.235 suara  3. Kalimantan Utara Paslon 01: 248.239 suara Paslon 02: 106.162 suara  4. Kalimantan Tengah Paslon 01: 830.948 suara‎ Paslon 02: 537.138 suara  5. Gorontalo Paslon 01: 369.803 suara‎ Paslon 02: 345.129 suara  6. Bengkulu Paslon 01: 583.488 suara Paslon 02: 585.999 suara  7. Kalimantan Selatan Paslon 01: 823.939 suara Paslon 02: 1.470.163 suara  8. Kalimantan Barat Paslon 01: 1.709.896 suara Paslon 02: 1.263.757 suara  9. Sulawesi Barat Paslon 01: 475.312 suara Paslon 02: 263.620 suara  10. Daerah Istimewa Yogyakarta Paslon 01: 1.655.174 suara Pason 02: 742.481 suara  11. Kalimantan Timur Paslon 01: 1.094.845 suara Paslon 02: 870.443 suara  12. Lampung Paslon 01: 2.853.585 suara Paslon 02: 1.955.689 suara  13. Maluku Utara Paslon 01: 310.548 suara Paslon 02: 344.823 suara  14. Sulawesi Utara Paslon 01: 1.220.524 suara Paslon 02: 359.685 suara  15. Provinsi Jambi  Paslon 01 : 859.833 Paslon 02 : 1.203.025  16. Provinsi Sulawesi Tengah Paslon 01: 914.588 Paslon 02 : 706.654  17. Provinsi Jawa Timur Paslon 01 : 16.231.668 Paslon 02 : 8.441.247  18. NTT Paslon 01: 2.368.982 Paslon 02: 305.587  19. Provinsi Sumatera Selatan Paslon 01 : 1.942.987 Paslon 02 : 2.877.781  20. Provinsi Sulawesi Tenggara  Paslon 01 : 555.664 Paslon 02 : 842.117  21.Provinsi Sumatera Barat Paslon 01 : 407.761 Paslon 02 : 2.488.733‎‎  22. Provinsi Jawa Tengah Paslon 01 : 16.825.511 Paslon 02 : 4.944.447  23. Provinsi Kepulauan Riau Paslon 01 : 550.692 Paslon 02 : 465.511  24. Provinsi Banten Paslon 01 : 2.537.524 Paslon 02 : 4.059.514  25. Provinsi Nusa Tenggara Barat Paslon 01 : 951.242 Paslon 02 : 2.011.319  26. Provinsi Aceh  Paslon 01 : 404.188 Paslon 02: 2.400.746

Hasil Rekapitulasi Jokowi-Ma'ruf Unggul di 16 Provinsi, Prabowo-Sandi Menang di 10 Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/14-lolos-2-gagal-ray-rangkuti-ini-di-luar-dugaan_m_189652.jpeg" alt="AM Hendropriyono saat bersama Jokowi dan Megawati" width="100%">
<figcaption>AM Hendropriyono saat bersama Jokowi dan Megawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikam verifikasi Partai Poltik (Parpol) untuk pemilu 2019. Dari 16 partai yang diperiksa, 14 dinyatakan lolos sedangkan 2 parpol dianggap tidak memenuhi syarat.&nbsp; Kedua parpol itu yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah dua partai yang gagal lolos verifikasi. Gagalnya dua partai besutan Yuzril Ihza Mahendra dan AM Hendropriyono sontak mengejutkan publik. Pengamat Politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyebut kegagalan dua partai ini sangat di luar dugaannya. "Nah yang menarik itu tidak lolosnya PBB dan PKPI, itu di luar dugaan kita semua," ungkap Ray kepada JawaPos.com, Minggu (18/2). Keheranan Ray didasari bahwa dua partai ini merupakan parpol lama yang telah teruji kiprahnya. Selain itu dua partai ini juga dikomandoi oleh orang-orang berpengalaman bahkan memiliki nama besar di kancak politik tanah air. "Bukan hanya mereka partai lama, tetapi pemimpin partai&nbsp;ketua umumnya juga bukan orang-orang sembarangan," imbuh Ray. Pria berdarah minang ini mengatakan, dua partai ini dapat mengajukan sengketa kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika merasa tidak puas terhadap keputusan KPU. Seperti diberitakan sebelumnya, Secara mengejutkan PBB dan PKPI dinyatakan tidak lolos verifikasi KPU dan ternacam gagal mengikuti pemilu legislatif dan Pilpres 2019.&nbsp; Menanggapi itu, Ketu Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan melalukan komunikasi dengan ketua KPU Pusat. Jika aduannya tidak mendapat tanggapan, mantan Menteri Sekretaris Negara ini akan mengajukan gugatan kepada Bawaslu. "Kalau tidak ada respon positif kami ajukan sengketa ke Bawaslu," ujar Yusril, Sabtu (17/2). Namun bila sengketa tersebut masih tak selesai di Bawaslu, langkah terkahir Yusril akan menyeret perkara ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

14 Lolos, 2 Gagal, Ray Rangkuti: Ini di Luar Dugaan