<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/1000544742-1-1437306287.jpg" alt="Saksi pasangan calon Tri Rismaharini-Gus Hans saat menerangkan alasan kenapa menolak menandatangani hasil rekapitulasi. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Saksi pasangan calon Tri Rismaharini-Gus Hans saat menerangkan alasan kenapa menolak menandatangani hasil rekapitulasi. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Saksi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), menolak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub jatim 2024 tingkat provinsi. Pihak Risma-Gus Hans menduga ada upaya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Jawa Timur.&nbsp;Hal itu disampaikan saksi Risma-Gus Hans, Abdul Aziz. "Saya kira ada lima alasan penting, kenapa kami (Risma-Gus Hans) memutuskan pada malam hari ini, Senin (9/12) tidak menandatangani D hasil (hasil rekapitulasi)" tutur Aziz di Surabaya, Selasa (10/12). Alasan pertama, pihaknya mendapat temuan bahwa jumlah pemilih di TPS mencapai lebih dari 90 persen Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan di 2.780 TPS di 26 Kabupaten/Kota, jumlah pemilihnya mencapai 100 persen. &ldquo;Ini menimbulkan selisih pemilih paslon 2 mencapai 743.784 suara, dibandingkan pemilih paslon 3 di Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan,&rdquo; lanjutnya. Pihak Risma-Gus Hans juga mendapati ada 13 desa di Kabupaten Sampang dan 2 desa di Kabupaten Pamekasan, dengan jumlah pemilih di seluruh TPS desa tersebut mencapai 100 persen. Alasan kedua, pihak Risma-Gus Hans menemukan jumlah pemilih paslon nomor urut 3 di TPS kurang dari 30 suara. Bahkan ada yang sampai 0 suara di 3.900 TPS yang tersebar di 31 kabupaten/kota. "Di mana selisih pemilih paslon 2 mencapai 897.361 suara dibandingkan pemilih paslon 3. Persentasenya terbesar di Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bondowoso," jelasnya. Alasan berikutnya, ditemukan data bahwa jumlah pemilih di Pilgub Jatim lebih besar daripada jumlah pemilih Pilbup atau Pilwali. Aziz menyebut selisihnya melebihi DPTB di 164 TPS di 34 kabupaten/kota. Akibatnya, selisih pemilih antara paslon 2 dengan paslon 3 mencapai 18.745 suara. Aziz mengungkapkan persentase terbesar alias kejadian paling banyak ada di Kota Madiun, Situbondo, dan Kota Kediri. "Empat, terdapat perbedaan perolehan suara paslon antara total C1 TPS dengan Form D kecamatan di sembilan kabupaten/kota. Di mana selisih suara paslon 2 mencapai 72.180 suara dibandingkan pemilih paslon 3. Jumlah terbesarnya ada di Surabaya, Sampang dan Bangkalan," tuturnya. Alasan terakhir yang membuat pihak Risma-Gus Hans enggan menandatangani hasil rekapitulasi adalah temuan form C1 hasil di beberapa TPS. Di mana perolehan suara paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 dicoret. Temuan ini berdasarkan data SiRekap. Dari form yang dicoret itu, perolehan Luluk-Lukman dan Risma-Gus Hans menjadi 0 suara. Sementara perolehan paslon Khofifah-Emil bertambah sebanyak 200-500 suara. Dengan rentetan temuan yang dianggap tidak wajar atau anomali, pihak Risma-Gus Hans berencana menempuh jalur hukum, dengan cara melayangkan gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. "Kami akan pertimbangkan untuk menguji temuan-temuan kami ini. Lima anomali yang kami catat, kami buktikan di ruang peradilan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Kami pertimbangkan ke sana," imbuh Aziz.&nbsp;

Pihak Risma-Gus Hans menduga ada upaya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Jawa Timur.

Saksi Risma-Gus Hans Tolak Tanda Tangani Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub Jatim 2024, Ini Lima Alasannya

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1817844928109456405" data-legacy-message-id="193a4854acb5ac15"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":13g" class="ii gt"> <div id=":13f" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/pram-2743947504.jpg" alt="Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno mendeklarasikan diri memenangkan Pilkada Jakarta 2024. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno mendeklarasikan diri memenangkan Pilkada Jakarta 2024. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menanggapi hasil rekapitulasi KPU tingkat Provinsi yang telah rampung pada Sabtu (7/12/2024).&nbsp;Pramono mengapresiasi terhadap kinerja KPU DKI Jakarta yang telah menjalankan rekapitulasi secara transparan. Dimana hasil penghitungan suara dari quick count, Sirekap, hingga rekapitulasi berjenjang hasilnya tidak jauh berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015399352/jadi-wong-sugih-2025-karena-suka-menolong-orang-6-weton-berikut-memiliki-keberuntungan-luar-biasa-jangan-abaikan-kebaikan">Jadi Wong Sugih 2025 Karena Suka Menolong Orang, 6 Weton Berikut Memiliki Keberuntungan Luar Biasa! Jangan Abaikan Kebaikan</a>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita lihat dari hasil quick count, kemudian Sirekap, dan sampai dengan hasil perhitungan kemarin, menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan," ujar Pram di bundaran Senayan, Minggu (8/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, berdasarkan hasil rekapitulasi paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno unggul dengan 2.183.239 suara atau setara dengan 50.07 persen suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disusul paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono di posisi kedua dengan perolehan 1.718.160 suara atau setara 39.40 persen suara. Dan terakhir, paslon nomor urut 2 yakni Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan meraih 459.230 suara atau setara 10.53 persen suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pramono meminta agar hasil yang telah diperoleh dapat terus di jaga. Sehingga, pelaksanaan Pilkada di Jakarta dapat berjalan dengan transparan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga momentum yang seperti ini perlu dijaga di kemudian hari agar jalannya pemilihan Gubernur di Jakarta ini betul-betul bisa transparan, terbuka, dan siapapun bisa mendapatkan akses dengan gampang dan baik," ucap Pramono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, KPU DKI Jakarta berencana menggelar rapat pleno terbuka dengan agenda penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara yang berlangsung pukul 13.00 WIB hari ini (8/12/2024). Setelah penetapan disampaikan, maka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bisa menyiapkan diri bila akan mengajukan gugatan atau sengketa kepada Mahkamah Konstitusi (MK).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Maka sejak (penetapan dan pengumuman) itu tiga hari kerja kemudian bisa menjadi bahan atau objek sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Karena itu,&rdquo; ujar komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya. (*)</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

Pramono Anung Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tingkat Provinsi, Singgung soal Transparansi dalam Pilkada Jakarta 2024

Pramono Anung Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tingkat Provinsi, Singgung soal Transparansi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/11/c34e3d65-6805-4f70-b40b-cb5cf40382b9-2692584354-1273357263.jpeg" alt="Rekapitulasi yang dilaksanakan di KPU Jatim pada Sabtu, 9 Maret 2024. (Tangkapan layar YouTube KPU Jatim)" width="100%">
<figcaption>Rekapitulasi yang dilaksanakan di KPU Jatim pada Sabtu, 9 Maret 2024. (Tangkapan layar YouTube KPU Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dari hasil rekapitulasi suara sementara di Dapil Jatim I yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, ada lima nama baru diprediksi lolos ke Senayan. Dapil ini dikenal sebagai dapil neraka karena tingkat persaingan yang tinggi. Tomli Wafa, pengusaha muda yang dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya menjadi salah satu pendatang baru yang diprediksi lolos. Dia maju dari PAN dan meraih 69.243 suara. Baca Juga: Artis Ahmad Dhani dan Arzeti Berpeluang Masuk Senayan, Ini 10 Caleg DPR RI Suara Tertinggi di Dapil Jatim 1 Nama lain yang tak kalah mengejutkan adalah Ahmad Dhani. Musisi dan pentolan Republik Cinta Management itu maju dari Gerindra dan meraih 134.199 suara. Tiga pendatang baru lainnya adalah Reni Astuti dari PKS (50.044 suara), Lita Machfud Arifin dari NasDem (68.445 suara), dan Bambang Haryo Soekartono dari Gerindra (190.744 suara). Bambang Haryo sebelumnya pernah menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jatim periode 2014-2019. Baca Juga: Proses Rekapitulasi di KPU Sidoarjo Rampung, Ini Enam Caleg DPRD Dapil Jatim 2 yang Siap Dilantik Sementara itu, beberapa petahana seperti Puti Guntur Soekarno, Indah Kurnia, Arzeti Bilbina, Adies Kadir, dan Lucy Kurniasari diprediksi kembali lolos ke Senayan. Berikut perolehan kursi di Dapil Jatim I: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014428248/modus-sewa-mobil-avanza-milik-warga-gedangan-sidoarjo-malah-dibawa-kabur">Modus Sewa Mobil, Avanza Milik Warga Gedangan Sidoarjo Malah Dibawa Kabur</a> * Gerindra: 2 kursi (Bambang Haryo, Ahmad Dhani) * PDIP: 2 kursi (Puti Guntur Soekarno, Indah Kurnia) * PKB: 1 kursi (Arzeti Bilbina) * PAN: 1 kursi (Tom Liwafa) * Golkar: 1 kursi (Adies Kadir) * NasDem: 1 kursi (Lita Machfud Arifin) * PKS: 1 kursi (Reni Astuti) * Demokrat: 1 kursi (Lucy Kurniasari) Data ini masih bersifat sementara dan menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU Jatim.

Dari hasil rekapitulasi suara sementara di Dapil Jatim I, ada lima nama baru diprediksi lolos ke senayan.

5 Wajah Baru Anggota DPR RI dari Dapil Neraka Jatim I