<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/Parung-Panjang-3JPG-209197886.jpg" alt="Pengguna sepeda motor melintasi jalur yang di lewati truk yang menyebabkan kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengguna sepeda motor melintasi jalur yang di lewati truk yang menyebabkan kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Bogor menilai ditutupnya kegiatan perusahaan tambang di wilayah Cigudeg dan sekitarnya termasuk Parung Panjang berdampak buruk pada pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Padahal, banyak masyarakat Parung Panjang yang mendukung penutupan kegiatan perusahaan tambang tersebut.&nbsp; Diketahui bahwa kegiatan perusahaan tambang di Parung Panjang sebelumnya telah ditutup sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi karena perusahaan-perusahaan pertambangan dinilai melanggar aturan tidak mematuhi jam operasional, isi muatan, hingga mengakibatkan kerugian besar untuk warga Parung Panjang dan sekitarnya. Terkait hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra mengaku dilema dengan penutupan sementara perusahaan tambang di Parung Panjang. Meski ditolak masyarakat, ia menyebut sejumlah penyedia jasa mengeluh sulitnya mendapatkan bahan material untuk kebutuhan konstruksi.&nbsp; Di satu sisi, ia memahami yang dialami para penyedia jasa yang kesulitan mendapat bahan material untuk melaksanakan proyek pemerintah. "Hanya memang kami tidak bisa gegabah, misalnya terkait tuntutan masyarakat untuk membuka kembali perusahaan tambang, kan tidak bisa seperti itu karena (penutupan sementara perusahaan tambang) itu kebijakan gubernur," ungkapnya seperti dikutip dari Radar Bogor, Jumat (10/10). Atas hal itu, Dinas PUPR Kabupaten Bogor juga telah melaporkan keluhan para penyedia jasa ini ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan juga Inspektorat. Termasuk ke Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk menjadi bahan kajian dalam mengambil langkah kebijakan seperti adendum atau pemberian waktu tambahan bagi para penyedia jasa. "Memang kalau melihat sekarang, tidak semua penyedia jasa kesulitan, ada juga proyek-proyek yang masih berjalan dengan mengambil bahan material lain dari luar daerah meski harganya mungkin tinggi," beber Suryanto. Maka dari itu, pihaknya masih terus melakukan kajian agar proses pembangunan di Kabupaten Bogor dapat tetap berjalan dengan sumber daya yang ada. Termasuk meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mempertimbangkan kondisi tersebut. "Mudah-mudahan juga ada solusinya, memang dampaknya bukan hahya pada kegiatan pembangunan, tetapi ekonomi masyarakat juga yang bergantung pada tambang," pungkasnya. Sebelumnya, sebuah poling dibuat dan link-nya di-share dengan cukup masif melalui grup-grup WhatsApp untuk masyarakat di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya.&nbsp; Poling ini dibuat untuk tujuan meminta pendapat dari masyarakat setuju atau tidak seandainya pertambangan di wilayah Parung Panjang dibuka kembali atau benar-benar ditutup secara permanen, setelah dihentikan sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM. Poling dibuat melalui situs pollingkita.com dan diikuti oleh lebih dari 10 ribu orang. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah, 'Setujukah anda tambang di Parung Panjang dihentikan'. Hasil Poling menunjukkan, 74,1 persen menjawab "setuju" dengan mendapatkan total suara berjumlah 8.633. Pada urutan kedua hasil poling terbanyak menjawab "tidak setuju", mendapat total sekitar 25,3 persen atau 2.944 &nbsp;suara. Adapun yang memberikan jawaban "tidak tahu" berjumlah 78 suara atau hanya sekitar 0,7 persen. Data tersebut dicatat sampai dengan Kamis (9/10) pukul 09.26 WIB. Bisa saja dalam beberapa waktu ke depan mengalami perubahan.

Penutupan tambang di Parung Panjang berimbas pada pembangunan infrastruktur, masyarakat pro dan kontra.

Hasil Poling Masyarakat Parung Panjang Dukung Penutupan Perusahaan Tambang, Pemkab Bogor Malah Sebut Ekonomi Warga Terdampak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/Gunung-Tambang-Dery-Ridwansah-1-copy-905692909.jpg" alt="Foto udara salah satu lahan tambang batu di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Foto udara salah satu lahan tambang batu di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebuah poling dibuat dan link-nya di-share dengan cukup masif melalui grup-grup WhatsApp untuk masyarakat di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya.&nbsp; Poling ini dibuat untuk tujuan meminta pendapat dari masyarakat setuju atau tidak seandainya pertambangan di wilayah Parung Panjang dibuka kembali atau benar-benar ditutup secara permanen, setelah dihentikan sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM. Poling dibuat melalui situs pollingkita.com dan diikuti oleh lebih dari 10 ribu orang. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah, 'Setujukah anda tambang di Parung Panjang dihentikan'. Hasil Poling menunjukkan, 74,1 persen menjawab "setuju" dengan mendapatkan total suara berjumlah 8.633. Pada urutan kedua hasil poling terbanyak menjawab "tidak setuju", mendapat total sekitar 25,3 persen atau 2.944 &nbsp;suara. Adapun yang memberikan jawaban "tidak tahu" berjumlah 78 suara atau hanya sekitar 0,7 persen. Data tersebut dicatat sampai dengan hari ini, Kamis (9/10) pukul 09.26 WIB. Bisa saja dalam beberapa waktu ke depan mengalami perubahan. Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM membuat keputusan memberhentikan sementara aktivitas pertambangan untuk wilayah Parung Panjang dan sekitarnya.&nbsp; Hal itu dilakukan setelah perusahaan-perusahaan pertambangan dinilai melanggar aturan tidak mematuhi jam operasional, isi muatan, hingga mengakibatkan kerugian besar untuk warga Parung Panjang dan sekitarnya. Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mengambil kebijakan apa pun, setelah aktivitas pertambangan dihentikan sementara. Sampai dengan keluarnya hasil penelitian dilakukan peneliti dari dua kampus ternama di Tanah Air terkait aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Dukungan Warga untuk KDM Sebelumnya, viral di media sosial sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas penutupan aktivitas tambang untuk sementara setelah truk-truk tambang di Parung Panjang dan sekitarnya sulit sekali untuk diatur. Spanduk yang beredar di media sosial isinya menegaskan persetujuan warga Parung Panjang dan sekitarnya atas segala kebijakan Dedi Mulyadi untuk menertibkan lingkungan dan membangun ekosistem yang positif setelah bertahun-tahun diracuni oleh debu. "Saya setuju dengan kebijakan Bapak Gubrernur Dedi Mulyadi untuk menutup tambang karena masyarakat Parung Panjang sudah muak dengan truk tambang yang tak beraturan," demikian isi dalam spanduk yang beredar di sejumlah grup Parung Panjang. Tak hanya dalam bentuk spanduk, dukungan juga mengalir deras dari warga Parung Panjang melalui video yang beredar di media sosial. Banyak warga secara khusus menegaskan dukungan mereka terhadap langkah yang diambil Dedi Mulyadi. "Saya Heru dan saya mendukung penuh kebijakan Kang Dedi untuk operasionak tambang di Parung Panjang," kat Heru dalam video. Selain itu, Heru juga meminta kepada pria yang kerap disapa KDM untuk membangun jalan khusus tambang sebagai solusi atas keruwetan yang terjadi di Parung Panjang akibat truk-truk tambang.&nbsp; Karena selama jalan khusus tambang tidak dibuat, potensi pelanggaran akan terus terjadi dilakukan oleh pengusaha tambang, dengan mengacu pada sejumlah peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. "Saya sangat mendukung terealisasinya jalan khusus tambang. Parung Panjang, 29 September 2025," katanya. Hal senada juga muncul dalam banyak video lain dari warga Parung Panjang yang beredar di media sosial. Mereka mendukung kebijakan Dedi Mulyadi untuk menertibkan truk tambang demi kebaikan lingkungan dan masyarakat, serta menaruh harapan pemerintah Provinsi Jawa Barat memprioritaskan pembangunan jalan khusus tambang. "Saya Eki pengguna jalan di Parung Panjang, menuntut penegakan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2023, serta menuntut pemerintah untuk merealisasikan jalur tambang," kata Eki, warga lainnya, dalam bentuk video. Perusahaan Hibahkan Jalan Proses pembebasan lahan untuk jalan khusus tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin sepertinya bukan masalah yang terlampau serius dan rumit.&nbsp; Pasalnya, sejumlah perusahaan tambang yang lahan mereka dilewati memutuskan menghibahkan sebagian lahan mereka untuk pembangunan jalan khusus tambang. Rencananya, jalan khusus tambang ini akan melewati beberapa desa dari dua kecamatan Cigudeg dan Rumpin. Proses administrasinya juga tidak terlalu ruwet karena jalan khusus tambang berada di wilayah Jawa Barat atau tidak sampai lintas provinsi. Sejumlah perusahaan tambang menghibahkan lahan mereka untuk jalan khusus tambang, warga Parung Panjang menilai tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak membangun jalan khusus tambang demi kebaikan semua pihak. "Kalau sampai jalan tambang tidak dibangun padahal lahannya sudah ada, sungguh sangat keterlaluan," kata Syaiful Rahman, salah satu warga, kepada JawaPos.com. "Jalan tambang memang sudah waktunya dibangun. Hanya dengan ini, masalah akan benar-benar teratasi," timpal Yanti, warga lainnya. Meski perusahaan tambang menghibahkan sebagian lahan mereka untuk jalan tambang, tetap ada tanah warga yang perlu dilakukan pembebasan. Namun, lahan-lahan yang dihibahkan tentunya sudah sangat membantu untuk terlaksananya pembangunan jalan khusus tambang. Sebelumnya, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mengatakan bahwa pembangunan jalan khusus tambang yang merupakan bagian dari rencana besar pemerintah Kabupaten Bogor, sampai sekarang masih sedang berproses. "Pemerintah Kabupaten Bogor melaui kebijakan Bupati Bogor Pak Rudy Susmanto masih berkomitmen untuk membangun jalan baru desa Rengasjajar kecamatan Cigudeg- Rumpin, dihubungkan dengan Tol Serpong kurang lebih 13 kilometer," kata Ade Ruhandi. Dia mengatakan, sejauh ini rencana pembangunan jalan khusus tambang yang ditargetkan akan mulai dikerjakan pembangunannya pada tahun 2026 tidak bergeser. Namun, pemerintah Kabupaten Bogor tetap harus melalui mekanisme yang seharusnya ditempuh. "Tahapan yang sudah dilakukan pembentukan tim percepatan pengadaan lahan, FS dan DED, tahapan sudah dijalankan oleh dinas terkait. Rencana anggaran sudah disampaikan dalam pengampunan nota keuangan APBD tahun 2026 ke DPRD, tinggal menunggu pembahasan bersama DPRD," ungkapnya. Dia juga menambahkan, pembangunan jalan khusus tambang ini, untuk tim percepatan pengadaan lahan, penanggung jawabnya dipegang langsung oleh Bupati Bogor. Sedangkan Ketua Tim dipimpin oleh Wakil Bupati Kabupaten Bogor. "Langkah yang sudah dilakukan tim peninjauan lapangan, rapat kordinasi internal dan eksternal bersama para pengusaha pertambangan penerima manfaat dan secara umum semua masyarakat luas. Alhamdulillah sudah ada beberapa pengusaha yang rencananya menghibahkan lahannya untuk mendukung pembangunan jalan," tuturnya. Pria yang kerap disapa Jaro Ade memohon sambungan doa untuk warga Parung Panjang dan sekitarnya serta masyarakat secara umum untuk turut mendoakan rencana pembangunan jalan khusus tambang supaya diberikan kelancaran dan berjalan sesuai dengan aturan. "Terkait penggunaan jalan ini ke depannya, untuk jangka panjang bisa diatur oleh kebijakan bupati agar mobil angkutan hasil tambang bisa melintas ke jalan yang sudah di persiapkan," tandasnya. &nbsp; KDM Tidak Mau Ada Intimidasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan ultimatum keras ditujukan kepada siapapun untuk tidak melakukan tindakan pengancaman kepada korban kecelakaan truk tambang atau para pejuang lingkungan yang nyaman dan aman di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. Karena ketika pengancaman dilakukan oleh perusahaan pertambangan ataupun pihak berkepentingan dengan aktivitas pertambangan, Dedi Mulyadi yang juga kerap disapa KDM, memastikan akan mengambil langkah tegas. "Kepada para pihak yang berkepentingan dengan pertambangan Parung Panjang, baik berkepentingan terhadap aspek penambangan maupun berkepentingan terhadap aspek transportasi, saya meminta untuk tidak melakukan upaya intimidatif atau pengancaman kepada para pihak yang menjadi korban angkutan tambang di Parung Panjang untuk mendapat keadilan," kata Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi sengaja menyampaikan ultimatum keras karena belakangan muncul kabar korban yang datang ke kantor Gubernur Jawa Barat kini sedang dicari-cari sejumlah orang. Selain itu, muncul selebaran bernada ancaman ditujukan kepada Ketua Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) Junaedi Adi Putra yang memperjuangkan masyarakat dan korban pertambangan. Isi dari selebaran itu menyatakan Janedi telah menyampaikan berita bohong atau hoaks dan diancam akan akan dilaporkan ke polisi. "Termasuk juga tidak boleh melakukan upaya intimidatif dan ancaman bagi mereka yang aktif memperjuangkan hak-hak warga Parung Panjang.&nbsp;Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan perlindungan penuh bagi para korban pertambangan di Parung Panjang dan bagi warga yang memperjuangkan hak-haknya untuk mendapat kehidupan yang tenang dan nyaman," imbuhnya. Selain itu, Dedi Mulyadi meminta semua pihak untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum. Semua harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku, tidak boleh ada yang merasa kebal hukum dengan melakukan tindakan seenaknya sendiri. "Kita jaga ketertiban dan keamanan lingkungan, dan mari kita berusaha dengan baik, tidak melakukan tindakan tindakan yang merugikan kepentingan orang lain," ungkapnya. Sejumlah Proyek di Jabodetabek Menjerit Sejumlah proyek di Jabodetabek mulai menjerit terancam mengalami kelangkaan material batu dan pasir setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menutup sementara aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin untuk sementara waktu.&nbsp; Terdapat sejumlah proyek infrastruktur yang saat ini sedang berjalan di wilayah Jabodetabek. Salah satunya adalah pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan Tol Japek II Selatan yang ditargetkan selesai sebelum perayaan Natal 2025 nanti. Meski sejumlah proyek di Jabodetabek terancam mengalami kelangkaan material pasir apabila pemberhentian aktivitas pertambangan berlangsung lama, sikap Gubernur Dedi Mulyadi tetap tegas untuk tujuan kebaikan bagi semua, terutama warga Parung Panjang dan sekitarnya. Pria yang kerap disapa KDM menegaskan tidak akan mengubah kebijakannya melakukan pemberhentian sementara aktivitas pertambangan sampai ada hasil kajian dan penelitian akademis. Ya, Dedi Mulyadi menerjunkan peneliti dari IPB dan ITB untuk meneliti perusahaan tambang di Parung Panjang. Hasil penelitian tersebut akan menjadi pijakan bagi KDM dalam menentukan arah kebijakan pertambangan ke depan. Menurut Dedi Mulyadi, arah kebijakan tambang untuk wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, tidak boleh lagi mengganggu lingkungan dan kenyamanan warga. Oleh sebab itu, KDM berusaha cermat dan berhati-hati dalam memutuskan langkah strategis ke depan. "Bagaimana rumusan pertambangan berikutnya nggak akan saya ungkapkan sekarang. Tetapi, itu nanti saya pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Bagaimana nanti pertambangan Parung Panjang tidak boleh lagi menjadi neraka bagi masyarakat," kata Dedi Mulyadi dalam unggahan di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Dia berpandangan, lingkungan di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya terkena dampak negatif akibat aktivitas pertambangan. Debu, kemacetan, kecelakaan, hingga masalah kesehatan warga menjadi masalah utama. Selain itu, potensi ekonomi warga di jalan utama Parung Panjang juga menjadi terkendala akibat truk-truk pertambangan yang membawa polusi. "Tiap hari debu, tidak bisa jualan dengan bebas di pinggir jalan. Warung-warung tidak bisa buka penuh dengan kenyamanan," ungkapnya. Dedi Mulyadi menyindir tindakan para sopir dan ATTB yang menggelar aksi demonstrasi gara-gara aktivitas pertambangan dihentikan sementara. "Korban-korban pertambangan banyak, cuma bedanya mereka yang menderita ini tidak melakukan aksi demonstrasi. Yang itu, baru ditutup saja sudah bikin demo. Tapi saya orangnya, makin didemo, makin ditantang, saya ini makin keras," ungkap Dedi Mulyadi. Hoax Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM menegaskan terkait izin operasional tambang di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya di Kabupaten Bogor yang saat ini ditutup sementara. Hal ini ada di Surat Edaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 5126/ES.09/Tambang dan ditujukan kepada Seluruh pemedang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Kegiatan Operasi Produksi di Jawa Barat, menurut Dedi Mulyadi berlaku untuk di luar wilayah Parung Panjang. &nbsp; "Surat yang beredar itu ditujukan untuk para pemegang IUP di luar wilayah tambang Parung Panjang yang hari ini sedang dilakukan evaluasi, sedangkan untuk wilayah tambang di Parung Panjang tetap ditutup sementara," ujar gubernur Jawa Barat dalam keterangannya melalui Instagram @dedimulyadi71, Senin&nbsp;(6/10). Jika ada informasi yang menyatakan tambang di Parung Panjang Kabupaten Bogor akan dibuka kembali merupakan informasi hoax. "Saya pastikan bahwa Parung Panjang sekarang Pemprov Jabar sedang melakukan tim audit investigatif agar berbagai peristiwa yang terjadi bisa ditemukan dan dianalisis fakta-fakta yang sebenarnya," jelasnya. Investigasi dilakukan oleh tim Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) termasuk peristiwa lalu lintas, lingkungan hidup, faktor ketaatan membayar pajak, reklamasi dan sejenisnya. "Saya pastikan untuk Parung Panjang ditutup sementara," tegas Dedi Mulyadi lagi.

Hasil poling menunjukkan 74,1% warga Parung Panjang setuju tambang dihentikan, sementara 25,3% tidak setuju.

Hasil Poling Sementara: Mayoritas Warga Parung Panjang Bogor Setuju Tambang Ditutup Permanen

Hasil Poling

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hasil Poling

Berita Terkini

Hasil Poling Masyarakat Parung Panjang Dukung Penutupan Perusahaan Tambang, Pemkab Bogor Malah Sebut Ekonomi Warga Terdampak

Hasil Poling Sementara: Mayoritas Warga Parung Panjang Bogor Setuju Tambang Ditutup Permanen

Download Aplikasi JawaPos.com