<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h2 class="titletext"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/09/Konpres-Bupati-Ponorogo-Sugiri-Sancoko-Dery-Ridwansah-5JPG-2093310239.jpg" alt="Para tersangka yakni Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (kedua kanan) bersama Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono (kedua kiri), Direktur RSUD Dokter Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (kiri) dan pihak swasta Sucipto (kanan) dihadirkan dalam konferensi pers di" width="100%">
<figcaption>Para tersangka yakni Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (kedua kanan) bersama Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono (kedua kiri), Direktur RSUD Dokter Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (kiri) dan pihak swasta Sucipto (kanan) dihadirkan dalam konferensi pers di</figcaption>
</figure> </h2> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hasil pemeriksaan selama enam hari atau pada 29 November 2025, dan dilanjutkan pada 1-5 Desember 2025, untuk 80 saksi kasus dugaan suap pengurusan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. &ldquo;Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik di antaranya mendalami terkait dengan mekanisme dan prosedur mutasi bagi para ASN (aparatur sipil negara) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo,&rdquo; ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu. Oleh sebab itu, kata Budi, penyidik KPK memeriksa saksi yang mengetahui alur proses mutasi di Ponorogo. Terlebih, kasus tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) mengenai dugaan suap pengurusan jabatan Direktur RSUD Ponorogo. Selain itu, 80 saksi tersebut juga diperiksa untuk penyidikan kasus dugaan suap proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo. Dengan demikian, kata Budi, penyidik KPK mendalami saksi dari unsur RSUD Ponorogo untuk diminta keterangan mengenai proses pengadaan di rumah sakit tersebut. Untuk dugaan gratifikasi, dia mengatakan penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi dari dinas-dinas di Ponorogo, termasuk Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo. &ldquo;Hal ini menindaklanjuti adanya dugaan gratifikasi yang diterima saudara SUG selaku Bupati Ponorogo yang diduga terkait dengan proyek-proyek lainnya yang ada di wilayah tersebut,&rdquo; katanya. Adapun salah satu saksi yang diperiksa dalam kurun waktu tersebut adalah Ely Widodo selaku adik Sugiri Sancoko (SUG). Sebelumnya, pada 9 November 2025, KPK mengumumkan menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo. Empat orang tersebut adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG), Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM), Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono (AGP), serta Sucipto (SC) selaku pihak swasta atau rekanan RSUD Ponorogo. Dalam klaster dugaan suap pengurusan jabatan, penerima suap adalah Sugiri Sancoko bersama Agus Pramono. Sementara pemberi suapnya adalah Yunus Mahatma. Untuk klaster dugaan suap dalam proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, penerima suap adalah Sugiri Sancoko bersama Yunus Mahatma. Sementara pemberi suapnya adalah Sucipto. &nbsp; Adapun pada klaster dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo, penerima suapnya adalah Sugiri Sancoko. Sementara pemberi suapnya adalah Yunus Mahatma. (*)

KPK mengungkapkan hasil pemeriksaan selama enam hari untuk 80 saksi kasus dugaan suap di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

KPK Ungkap Hasil Pemeriksaan 6 Hari untuk 80 Saksi Kasus Ponorogo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/3B3m9orslIsiAgYLyB8hfvIu0GkrOmzeQLvZJQKw-2226487824.jpg" alt="Anggota keluarga membawa foto almarhum Arya Daru Pangayunan, Diplomat Ahli Muda Kemenlu RI, di rumah duka di Jalan Munggur, Bantul. (Guntur Aga/Radar Jogja)" width="100%">
<figcaption>Anggota keluarga membawa foto almarhum Arya Daru Pangayunan, Diplomat Ahli Muda Kemenlu RI, di rumah duka di Jalan Munggur, Bantul. (Guntur Aga/Radar Jogja)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kematian mengenaskan diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Aparat kepolisian belum menyimpulkan korban meninggal dunia karena dibunuh atau penyebab lain. Polda Metro Jaya yang menangani kasus tersebut masih bekerja.&nbsp; Menurut Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, anak buahnya di Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman dan menunggu hasil pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik. Namun, dia memastikan kematian yang janggal tersebut bakal terungkap.&nbsp; &rdquo;Masih dilakukan pendalaman, menunggu hasil-hasil dari laboratorium forensik. Penelitian dilakukan secara mendalam supaya kemudian nanti pada saat diputuskan merupakan kesimpulan berdasarkan scientific crime investigation,&rdquo; kata Sigit pada Rabu malam (16/7).&nbsp; Orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu menyatakan bahwa jajaran Polda Metro Jaya bekerja keras untuk mengungkap kematian Daru. Dia berharap dalam waktu dekat para penyelidik yang bekerja menangani kasus tersebut dapat menyimpulkan penyebab kematian Daru. &rdquo;Saya kira anak buah saat ini, khususnya Polda Metro, sedang bekerja keras dan mudah-mudahan hasilnya bisa segera keluar,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyampaikan bahwa pihaknya masih mendalami bukti-bukti yang sudah dikantongi. Termasuk mempelajari sejumlah rekaman CCTV dan hasil otopsi terhadap Daru. Langkah itu dilakukan oleh tim forensik.&nbsp; &rdquo;Mungkin seminggu lagi selesai, nanti ada kesimpulan, insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai,&rdquo; kata Karyoto dikutip pada Sabtu (12/7).&nbsp; Semula kasus tersebut ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus). Namun penanganan kasus tersebut kini diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Selain mengumpulkan barang bukti, Polda Metro Jaya juga sudah memeriksa sejumlah saksi.&nbsp; &rdquo;Kalau visum itu bukan saksi, tapi nanti ahli yang akan bicara. Kan dia ditemukan sendirian. Nanti dari forensik barangkali membuka HP bisa di-trace, ke mana, jam berapa, dia berhubungan dengan siapa,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Karyoto memastikan bahwa Polda Metro Jaya sudah berpengalaman menangani kasus serupa. Dia memastikan penanganan kasus itu akan dilaksanakan secara tuntas. Pihaknya akan menyimpulkan diplomat muda bernama Arya Daru Pangayunan tewas karena bunuh diri atau dibunuh.&nbsp; &rdquo;Semua biar kami pelajari dulu, setelah waktunya, kami bisa membuat kesimpulan final,&rdquo; ujarnya.&nbsp;&nbsp;

Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih misterius, Polda Metro Jaya terus lakukan penyelidikan dan uji laboratorium.

Tunggu Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik, Kapolri Listyo Sigit: Kesimpulan Kasus Diplomat Muda Kemlu Arya Daru Segera Keluar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/G-Dragon-852462902.jpg" alt="G-Dragon, mantan personel grup vokal BIGBANG ketika tiba di kantor kepolisian setempat untuk diinterogasi terkait dugaan penggunaan narkoba pada Senin (6/11) di Incheon, Korea Selatan." width="100%">
<figcaption>G-Dragon, mantan personel grup vokal BIGBANG ketika tiba di kantor kepolisian setempat untuk diinterogasi terkait dugaan penggunaan narkoba pada Senin (6/11) di Incheon, Korea Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Mantan vokalis band K-Pop BIGBANG, yang dikenal sebagai G-Dragon, muncul di kantor polisi untuk diinterogasi pada Senin (6/11) atas tuduhan penggunaan narkoba ilegal. Investigasi terhadap penyanyi dan rapper, yang bernama asli Kwon Ji-yong ini terjadi di tengah pelarangan keras yang sedang berlangsung terhadap obat-obatan terlarang oleh pemerintahan Presiden konservatif, Yoon Suk Yeol. Setelah tuduhan tersebut muncul pada akhir Oktober, saham beberapa agensi K-Pop jatuh, termasuk mantan agen Kwon, YG Entertainment, meskipun kemudian kembali pulih. Meninggalkan kantor polisi setelah empat jam diinterogasi, Kwon, 35, membantah tuduhan tersebut dan mengatakan tes narkoba yang dilakukan selama interogasi hasilnya negatif. Dia mengatakan dia bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Saat ia tiba untuk diinterogasi sebelumnya, Kwon, yang mengenakan setelan jas berwarna gelap, mengatakan, "Tidak ada kebenaran dalam (tuduhan) kejahatan terkait narkoba." Kantor polisi di Incheon adalah lokasi yang sama di mana bintang film pemenang Oscar 'Parasite', Lee Sun-kyun, juga diperiksa secara terpisah pada akhir pekan atas tuduhan penggunaan obat-obatan terlarang. Lee menolak berkomentar ketika meninggalkan kantor polisi pada Sabtu (4/11), hanya mengatakan dia telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh polisi sejauh pengetahuannya. Serangkaian penangkapan atas tuduhan narkoba dalam beberapa bulan terakhir, termasuk ahli waris&nbsp;chaebol&nbsp;dan selebriti, telah mendorong pihak berwenang untuk memperketat tindakan keras terhadap narkotika dan pemeriksaan bea cukai. Korea Selatan memiliki undang-undang narkoba yang ketat, dan kejahatan tersebut dapat dihukum setidaknya enam bulan penjara atau hingga 14 tahun bagi pelaku dan pengedar yang berulang kali melakukan pelanggaran. Media sosial dan perjalanan ke luar negeri telah membuat obat-obatan terlarang lebih mudah diakses, kata para pendukung rehabilitasi narkoba. Kwon bukanlah anggota BIGBANG pertama yang menghadapi tuntutan pidana. Pada 2017, TOP, yang bernama resmi Choi Seung-hyun, menerima hukuman percobaan sepuluh bulan penjara karena penggunaan ganja, setelah dia mengaku bersalah dan meminta keringanan hukuman untuk menghindari hukuman penjara. Seungri, yang bernama asli Lee Seung-hyun, dihukum pada 2021 karena kolusi dalam penggelapan pajak, penyuapan, dan skema prostitusi dan menjalani hukuman penjara 18 bulan. BIGBANG mendominasi kancah K-Pop setelah debut mereka pada 2006. Kwon dan empat mantan anggota lainnya saat ini tengah menjalani solo karir masing-masing personel.

Kwon, 35, membantah tuduhan tersebut dan mengatakan tes narkoba yang dilakukan selama interogasi hasilnya negatif.

Hasil Tes Negatif, G-Dragon Bantah Tuduhan Penggunaan Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/bawaslu-harus-takut-tuhan-jangan-sama-djan-faridz_m_122409.jpeg" alt="Djan Faridz" width="100%">
<figcaption>Djan Faridz</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta diminta berani buka-bukaan soal pemeriksaa yang dilakukan terhadap Ketua Umum DPP PPP hasil Mukatamar Jakarta, Djan Faridz, terkait dugaan politik uang. "Bawaslu harus segera buka hasil pemeriksaan Djan Faridz. Publik harus tahu, apa yang diperiksa oleh Bawaslu atas Djan Faridz," kata pengamat politik dan anggaran Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Senin (10/4). Menurutnya, bila Bawaslu tidak mau terbuka, maka sudah dapat dipastikan Bawaslu "ada main" dengan terperiksa. Dikatakan Uchok, Bawaslu harusnya takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan kepada Djan Faridz. "Takutlan sama Tuhan, bukan sama orang seperti Djan Faridz," tegas Uchok. "Buka itu hasil pemeriksaan (Djan Faridz) kepada publik," sambungnya. Sebelumnya diberitakan, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti mengaku kalau pihaknya sudah memeriksa Djan Faridz terkait aksi bagi-bagi duit di kampanye Ahok-Djarot, di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (28/3). Pengakuan Mimah, pemeriksaan dilakukan di rumah Djan Faridz, Jalan Talang Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/4) lalu. Mimah berdalih pemeriksaan terhadap pengusaha PLTU itu dilakukan di rumahnya karena Bawaslu membutuhkan keterangan yang bersangkutan dengan segera. "Karena beliau pelakunya, maka kita membutuhkan keterangannya segera," ujar Mimah. Namun, Mimah enggan membocorkan sanksi maupun hasil pemeriksaan terhadap Djan Faridz. (rmol/ipk/yuz/JPG)

Bawaslu Harus Takut Tuhan, Jangan Sama Djan Faridz