<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r1m:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya jemput paksa terhadap Direktur Utama PT Wahana Adyawarna, Menas Erwin Djohansyah, pada Rabu (24/9). Upaya paksa itu ditempuh setelah Menas Erwin mangkir sebanyak tiga kali dari panggilan penyidik KPK.</p> <p>Menas Erwin telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.</p> <p>Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu membenarkan adanya upaya jemput paksa tersebut. "Iya," singkat Asep dikonfirmasi, Rabu malam (24/9).</p> <p>Asep masih enggan menjelaskan secara rinci terkait langkah jemput paksa terhadap Menas Erwin tersebut. Namun, langkah ini ditempuh setelah Menas Erwin tidak memenuhi panggilan KPK sebanyak tiga kali, pada Selasa (12/8), Senin (28/7), dan Senin (4/8).</p> <p>Juru bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengancam untuk mengambil langkah hukum, berupa penjemputan paksa apabila saksi beberapa kali mengabaikan panggilan pemeriksaan. Absennya Menas Erwin Djohansyah tanpa alasan yang sah dianggap menghambat proses penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara yang menjerat mantan Sekretaris MA, Hasbi Hasan</p> <p>Tentunya KPK akan melakukan upaya sesuai ketentuan hukum untuk menghadirkan yang bersangkutan ke hadapan penyidik,&rdquo; ucap Budi, Selasa (12/8).</p> <p>Ancaman jemput paksa ini merupakan langkah yang biasa diambil KPK terhadap saksi atau tersangka yang berulang kali mangkir tanpa keterangan yang sah. Tindakan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memastikan kelancaran proses penyidikan.</p> <p>Dalam kasusnya, mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan divonis bersalah menerima suap Rp 11,2 miliar dan gratifikasi Rp 630 juta terkait pengurusan perkara di MA. Majelis hakim menjatuhkan hukuman enam tahun penjara serta denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.</p> <p>KPK kemudian mengembangkan penyidikan ke ranah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam proses itu, KPK menetapkan sejumlah tersangka baru, di antaranya penyanyi Windy Yunita Bastari atau Windy Idol, serta kakaknya, Rinaldo Septariando.&nbsp;</p> <p>Selain itu, KPK juga menetapkan Menas Erwin sebagai tersangka pemberi suap kepada Hasbi Hasan dalam pengembangan perkara tersebut.</p> </div> </div> </div> </div>

KPK melakukan upaya jemput paksa terhadap Direktur Utama PT Wahana Adyawarna, Menas Erwin Djohansyah, pada Rabu (24/9).

KPK Tangkap Pengusaha Menas Erwin Djohansyah, Tersangka Pemberi Suap Eks Sekretaris MA

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Resmi-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-10-3762111545.jpg" alt="Tersangka Sekretaris MA (Mahkamah Agung) Hasbi Hasan memakai rompi tahanan KPK saat akan mengikuti konferensi KPK di Jakarta, Rabu (12/7/2023). KPK menahan Hasbi Hasan diduga menerima uang Rp 3 Miliar dari debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana (I" width="100%">
<figcaption>Tersangka Sekretaris MA (Mahkamah Agung) Hasbi Hasan memakai rompi tahanan KPK saat akan mengikuti konferensi KPK di Jakarta, Rabu (12/7/2023). KPK menahan Hasbi Hasan diduga menerima uang Rp 3 Miliar dari debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana (I</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap istri dan anak Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, Ida Nursida serta Widad Zahra Adiba pada Kamis (24/8). Istri dan anak Hasbi Hasan itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, belum diketahui materi pemeriksaan yang ingin didalami tim penyidik kepada keluarga Hasbi Hasan itu. Namun, keterangan mereka penting untuk menyelesaikan berkas penyidikan petinggi lembaga kekauasaan kehakiman itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya menjelaskan,&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;<wbr />diduga menerima uang miliaran rupiah melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Uang itu merupakan fee pengurusan kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penerimaan suap itu untuk memuluskan upaya hukum kasasi perdata kepengurusan koperasi simpan pinjam Intidana, yang diajukan oleh Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka ke MA. Melalui Dadan, Heryanto Tanaka meminta bantuan untuk memuluskan upaya kasasi perdata di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012800609/total-kerugian-negara-rp-1275-miliar-kpk-tersangkakan-kuncoro-wibowo-di-korupsi-penyaluran-bansos">Total Kerugian Negara Rp 127,5 Miliar, KPK Tersangkakan Kuncoro Wibowo di Korupsi Penyaluran Bansos</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli mengungkapkan, pada periode Maret-September 2022 terjadi transfer uang melalui rekening bank dari Heryanto Tanaka kepada Dadan sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp 11,2 miliar.&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;menerima sebesar Rp 3 miliar dari uang Rp 11,2 miliar yang diterima Dadan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012802274/tolak-pleidoi-mario-dandy-jaksa-david-ozora-harus-mendapat-keadilan">Tolak Pleidoi Mario Dandy, Jaksa: David Ozora Harus Mendapat Keadilan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari uang Rp 11,2 miliar tersebut, DTY kemudian membagi dan menyerahkannya pada HH sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima HH sejumlah sekitar Rp 3 miliar," ucap Filri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/7).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain penerimaan uang Rp 3 miliar,&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;juga turut menerima beberapa unit mobil mewah. Penerimaan aset itu tidak lain sebagai upaya untuk pemulusan perkara di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK juga telah melakukan penyitaan beberapa unit mobil mewah sebagai barang bukti dalam perkara ini," pungkasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi&nbsp;</div> <div dir="auto">Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.&nbsp;</div> </div> </div>

Hasbi Hasan diduga menerima uang miliaran rupiah melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto.

KPK Periksa Istri dan Anak Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan 

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Resmi-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-7-3458859639.jpg" alt="Tersangka Sekretaris MA (Mahkamah Agung) Hasbi Hasan memakai rompi tahanan KPK saat akan mengikuti konferensi KPK di Jakarta, Rabu (12/7/2023). KPK menahan Hasbi Hasan diduga menerima uang Rp 3 Miliar dari debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana (I" width="100%">
<figcaption>Tersangka Sekretaris MA (Mahkamah Agung) Hasbi Hasan memakai rompi tahanan KPK saat akan mengikuti konferensi KPK di Jakarta, Rabu (12/7/2023). KPK menahan Hasbi Hasan diduga menerima uang Rp 3 Miliar dari debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana (I</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami soal dugaan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan berobat ke luar negeri menggunakan uang yang diduga sebagai hasil korupsi. Hal ini didalami tim penyidik KPK, saat memeriksa seorang dokter bernama Rustan Efendi pada Senin (24/7) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.</p> <p>"Saksi Rustan Efendi hadir dan diperiksa, pada Senin (24/7) bertempat di gedung Merah Putih. Yang bersangkutan didalami pengetahuannya dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan pemanfaatan uang oleh tersangka HH dari hasil suap pengurusan MA untuk cek kesehatan di luar negeri," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara Rabu (26/7).<br /><br />Dalam kasus ini, KPK awalnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap satu orang anggota TNI bernama Bagus Dwi Cahya. Namun yang bersangkutan mangkir tanpa alasan.<br /><br />"Anggota TNI Bagus Dwi Cahya, saksi tidak hadir dan hingga saat ini tim penyidik belum menerima konfirmasi terkait alasan ketidakhadirannya," ujarnya.<br /><br />Atas ketidakhadiran Bagus, Tim penyidik KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan mengingatkan untuk kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya.<br /><br />Sebelumnya diberitakan, pada Rabu (12/7), penyidik KPK menahan Sekretaris MA Hasbi Hasan (HH) setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan penanganan perkara di MA.<br /><br />Hasbi Hasan diduga menerima suap sekitar Rp 3 miliar untuk mengatur putusan kasasi kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (ID) di Mahkamah Agung.<br /><br />Kasasi yang diintervensi oleh tersangka HH adalah kasus KSP Intidana antara Heryanto Tanaka (HT) selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana dengan pengurus KSP Intidana Budiman Gandi Suparman.<br /><br />Dalam proses kasasi tersebut tersangka HT kemudian berkomunikasi dengan tersangka Dadan Tri Yudianto (DTY) untuk mengawal proses kasasi dengan adanya pemberian fee memakai sebutan "suntikan dana".<br /><br />Keduanya kemudian sepakat untuk menyerahkan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di Mahkamah Agung yang satu diantaranya HH selaku Sekretaris Mahkamah Agung.<br /><br />Hasbi kemudian sepakat dan menyetujui untuk turut ambil bagian dalam mengawal dan mengurus kasasi perkara Heryanto Tanaka.<br /><br />Atas "pengawalan" dari Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto, terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah dan dipidana selama 5 tahun penjara, sesuai dengan permintaan Heryanto Tanaka.<br /><br />Pada periode Maret 2022 - September 2022 terjadi transfer uang melalui rekening bank dari HT pada DTY sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp11,2 Miliar.<br /><br />Dari Rp11,2 Miliar tersebut, DTY kemudian membagi dan menyerahkannya pada HH sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima Hasbi Hasan sejumlah sekitar Rp3 miliar.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/011806535/dewa-budjana-kolaborasi-dengan-rhoma-irama-rilis-smara-rindu">Dewa Budjana Kolaborasi dengan Rhoma Irama, Rilis 'Smara Rindu'</a></strong><br /><br />Atas perbuatannya tersangka HH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>

Dalam kasus ini, KPK awalnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap satu orang anggota TNI bernama Bagus Dwi Cahya.

Eks Sekretaris MA Diduga Berobat ke Luar Negeri dengan Memakai Uang Hasil Korupsi

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/Hasbi-Hasan-penuhi-panggilan-KPK-3762805359.jpg" alt="Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan memenuhi panggilan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Rabu (12/7)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan memenuhi panggilan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Rabu (12/7)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan memenuhi panggilan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasbi datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan penanganan perkara di MA.</p> <p>Hasbi Hasan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.25 WIB dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Meski demikian tak banyak kata yang disampaikan Hasbi saat ditanya perihal kedatangannya ke kantor lembaga antirasuah ini.<br /><br />"Nanti ya, tanyakan ke pengacara saya saja," kata Hasbi Hasan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu pagi.<br /><br />Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Hasbi Hasan dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan penanganan perkara di Mahkamah Agung.<br /><br />"Tim Penyidik telah menjadwalkan pemanggilan tersangka HH untuk hadir, Rabu besok (12/7) bertempat di Gedung Merah Putih KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (11/7).<br /><br />Penyidik KPK pada Selasa (6/6) mengumumkan penetapan dua tersangka baru dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA, yakni Hasbi Hasan (HH) dan Dadan Tri Yudianto (DTY) selaku mantan Komisaris PT Wika Beton.<br /><br />KPK mengungkap bahwa HH menerima aliran uang dari DTY untuk mengurus penanganan perkara di MA. Penyidik KPK menemukan DTY menerima uang Rp11,2 miliar untuk mengurus perkara di MA, di mana sebagian dari uang tersebut diduga diberikan oleh DTY kepada HH.<br /><br />Meski tidak menyebut nominal yang diterima HH, Penyidik KPK memperkirakan jumlahnya mencapai miliaran rupiah.<br /><br />Atas penetapan status tersangka tersebut, Hasbi Hasan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Jumat (26/5). Gugatan dengan Nomor Perkara dan Nomor Surat 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL itu menggugat terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK terhadap dirinya.<br /><br />Kemudian dalam sidang yang digelar Senin (10/7), Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Alimin Ribut Sujono menolak gugatan praperadilan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.<br /><br />"Mengadili, dalam pokok perkara, menyatakan menolak permohonan pemohon (Hasbi Hasan)," kata Hakim Alimin saat membacakan putusan praperadilan dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011767132/bareskrim-polri-proses-laporan-politisi-demokrat-yang-mengklaim-diseret-dalam-korupsi-bts-kominfo">Bareskrim Polri Proses Laporan Politisi Demokrat yang Mengklaim Diseret dalam Korupsi BTS Kominfo</a></strong><br /><br />Hakim menolak gugatan yang diajukan Hasbi Hasan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menilai penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<br /><br />"Penetapan pemohon (Hasbi Hasan) sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni minimal ada dua alat bukti yang sah," ujar Hakim Alimin.<br />Pewarta : Fianda Sjofjan Rassat</p>

Hasbi Hasan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.25 WIB dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

Usai Kalah Praperadilan, Hasbi Hasan Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Tak-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-1-2026158909.jpg" alt="Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan selaku" width="100%">
<figcaption>Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan selaku</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak upaya hukum praperadilan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA)&nbsp;<span class="il">Hasbi</span>&nbsp;<span class="il">Hasan</span>. KPK akan segera memanggil&nbsp;<span class="il">Hasbi</span>&nbsp;<span class="il">Hasan</span>&nbsp;untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.<br /> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Atas putusan tersebut kami apresiasi hakim pada PN Jakarta Selatan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengutarakan, pihaknya sudah memastikan PN Jaksel akan menolak praperadilan terhadap&nbsp;<span class="il">Hasbi</span>&nbsp;<span class="il">Hasan</span>. Mengingat, jeratan terhadap pejabat tinggi di MA itu telah sesuai prosedur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejak awalpun kami sangat yakin bahwa proses penyidikan KPK sudah dilakukan sesuai prosedur, sehingga patut bila permohonan tersebut untuk ditolak," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, juru bicara KPK bidang penindakan ini menyatakan, lembaga antirasuah dalam waktu dekat akan memanggil&nbsp;<span class="il">Hasbi</span>&nbsp;<span class="il">Hasan</span>. Sebab meski berstatus tersangka, sampai saat ini&nbsp;<span class="il">Hasbi</span>&nbsp;belum juga ditahan KPK</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Segera kami akan panggil kembali dalam minggu ini. Kami ingatkan agar tersangka kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik dimaksud," imbau Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak upaya hukum praperadilan yang dilayangkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA)&nbsp;<span class="il">Hasbi</span>&nbsp;<span class="il">Hasan</span>. Hakim Tunggal Alimin Ribut Sujono menilai, jeratan hukum terhadap&nbsp;<span class="il">Hasbi</span>&nbsp;<span class="il">Hasan</span>&nbsp;telah sesuai prosedur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, menolak permohonan praperadilan pemohon," ungkap Hakim Alimin Ribut dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hakim Alimin menjelaskan, jeratan hukum terhadap&nbsp;<span class="il">Hasbi</span>&nbsp;<span class="il">Hasan</span>&nbsp;yang disangkakan KPK sudah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Terlebih, KPK juga diyakini telah mempunyai prosedur baku untuk menindaklanjuti perkara yang dikembangkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penetapan pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,&rdquo; ujar Hakim Alimin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011745036/pengungsi-kebakaran-di-tambora-keluhkan-kebutuhan-pokok-hingga-pasokan-air-yang-kurang">Pengungsi Kebakaran di Tambora Keluhkan Kebutuhan Pokok hingga Pasokan Air yang Kurang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga,&nbsp;<span class="il">Hasbi</span>&nbsp;<span class="il">Hasan</span>&nbsp;menerima uang senilai Rp 11,2 miliar melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Uang itu merupakan fee pengurusan kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA.</div> </div> </div> </div>

"Segera kami akan panggil kembali dalam minggu ini. Kami ingatkan agar tersangka kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik dimaksud,"

KPK Segera Panggil Hasbi Hasan setelah Praperadilan Sekretaris MA Ditolak

<div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Tak-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-2-2213111877.jpg" alt="Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan selaku" width="100%">
<figcaption>Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan selaku</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak upaya hukum praperadilan yang dilayangkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Hakim Tunggal Alimin Ribut Sujono menilai, jeratan hukum terhadap Hasbi Hasan telah sesuai prosedur.</p> <div dir="auto">"Mengadili, menolak permohonan praperadilan pemohon," kata Hakim Alimin Ribut dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hakim Alimin menjelaskan, jeratan hukum terhadap Hasbi Hasan yang disangkakan KPK sudah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Terlebih, KPK juga diyakini telah mempunyai prosedur baku untuk menindaklanjuti perkara yang dikembangkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penetapan pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,&rdquo; tegas Hakim Alimin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penolakan terhadap praperadilan yang dilayangkan Hasbi Hasan ke PN Jaksel sesuai harapan KPK. Lembaga antirasuah menyebut,&nbsp;penetapan tersangka terhadap Hasbi Hasan telah sesuai prosedur.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK telah jelaskan dalam tanggapan permohonan tersangka HH dimaksud dan telah pertahankan argumentasinya dengan menghadirkan 140 bukti dan satu ahli," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu KPK sangat optimis bila permohonan dimaksud akan di tolak karena seluruh proses perkara tersebut juga telah sesuai aturan hukum," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, pada praperadilan perkara&nbsp;mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto (DTY) juga telah ditolak oleh PN Jaksel. KPK menegaskan, tidak ada perbedaan dari kasus yang menjerat Hasbi dan Dadan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada perbedaan sama sekali pada proses-proses penangannan perkaranya karena itu dalam kontruksi perbuatan yang sama, yaitu adanya dugaan kerja sama dalam pengurusan perkara di MA," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011744633/band-kotak-disomasi-dilarang-membawakan-lagu-ciptaan-posan-tobing-dan-julia-angelina">Band Kotak Disomasi, Dilarang Membawakan Lagu Ciptaan Posan Tobing dan Julia Angelina</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK menduga, Hasbi Hasan menerima uang senilai Rp 11,2 miliar melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Uang itu merupakan fee pengurusan kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA. Hasbi pun membantah dirinya menerima beberapa mobil mewah seperti Ferrari hingga Mclaren. "Oh nggak benar, nggak benar," pungkas Hasbi.</div> </div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Mengadili, menolak permohonan praperadilan pemohon," kata Hakim Alimin Ribut dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (10/7).

PN Jaksel Tolak Praperadilan Sekretaris MA Hasbi Hasan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Tak-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-4-3334181411.jpg" alt="Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menolak praperadilan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Sebab, penetapan tersangka terhadap Hasbi Hasan ditegaskan telah sesuai prosedur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK telah jelaskan dalam tanggapan permohonan tersangka HH dimaksud dan telah pertahankan argumentasinya dengan menghadirkan 140 bukti dan satu ahli," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu KPK sangat optimis bila permohonan dimaksud akan di tolak karena seluruh proses perkara tersebut juga telah sesuai aturan hukum," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, pada praperadilan perkara&nbsp;mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto (DTY) juga telah ditolak oleh PN Jaksel. KPK menegaskan, tidak ada perbedaan dari kasus yang menjerat Hasbi dan Dadan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada perbedaan sama sekali pada proses-proses penangannan perkaranya karena itu dalam kontruksi perbuatan yang sama, yaitu adanya dugaan kerja sama dalam pengurusan perkara di MA," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK menduga, Hasbi Hasan menerima uang senilai Rp 11,2 miliar melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Uang itu merupakan fee pengurusan kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi sendiri telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, pada Rabu (24/5) lalu.&nbsp;Pejabat tinggi di lingkungan kekuasaan kehakiman itu tak ditahan usai menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hasbi Hasan memastikan, dirinya akan kooperatif dan menaati proses hukum yang berjalan di KPK. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01935023/kpk-ada-karyawan-bank-mandiri-terima-aliran-uang-dari-hasbi-hasan">KPK: Ada Karyawan Bank Mandiri Terima Aliran Uang dari Hasbi Hasan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Saya sebagai warga negara, saya akan taati proses hukum. Terkait dengan pertanyaan penyidik ya silakan saja, saya nggak mungkin memberikan statement apapun," urai Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi pun membantah dirinya menerima beberapa mobil mewah seperti Ferrari hingga Mclaren. "Oh nggak benar, nggak benar," pungkas Hasbi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

"Tentu KPK sangat optimis bila permohonan dimaksud akan di tolak karena seluruh proses perkara tersebut juga telah sesuai aturan hukum,"

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Akan Tolak Praperadilan Sekretaris MA Hasbi Hasan

<div id="m#msg-f:1767280833465253327" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/windy-idol-ist-1252101386.jpg" alt="Windy Idol telah diperiksa oleh tim penyidik KPK. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA" width="100%">
<figcaption>Windy Idol telah diperiksa oleh tim penyidik KPK. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Artis Windy Yunita Ghemary alias Windy Idol telah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). KPK menduga, Windy menerima aliran uang dan mengelola aset milik Sekretaris MA Hasbi Hasan yang menyandang status tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Didalami terkait penjelasan dan pengetahuan saksi atas dugaan penerimaan sejumlah uang dari pihak yang terkait perkara ini," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (30/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saksi ini juga dikonfirmasi terkait dugaan adanya aset-aset yang dikelola saksi," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Windy usai menjalani pemeriksaan di KPK, Senin (29/5) kemarin, mengaku pernah memiliki bisnis bersama dengan Hasbi Hasan. Dia mengklaim hanya sebentar menjalankan bisnis bersama itu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau Pak Hasbi, saya pernah kenal, dulu pernah mendirikan apa. Nanya-nanya AJP (Athena Jaya Production), dulu pernah ada Athena Jaya, kan," ucap Windy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Windy menyatakan, ia mengundurkan diri dari perusahaan itu lantaran ingin sekolah ke luar negeri. Namun, Windy membantah apabila perusahaan tersebut dipakai untuk pencucian uang Hasbi Hasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, secara keuangan Athena Jaya tidak menghasilkan banyak keuntungan. "Enggak ada penghasilan, Athena Jaya itu tidak besar-besar banget," tegas Windy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya menetapkan Sekretaris MA&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;sebagai tersangka. Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;diduga menerima aliran suap dalam penanganan perkara di MA. Selain&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan, KPK juga menetapkan&nbsp;Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Wika) Beton Tbk, Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sosok&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;muncul dalam surat dakwaan Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno. Diduga, kedua pengacara itu dihubungkan kepada Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;yaitu Dadan Tri Yudianto, Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Wika) Beton Tbk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Yosep Parera dan Eko Suparno ditunjuk oleh Heryanto Tanaka sebagai pengacara untuk mendampingi selama dua proses hukum tersebut berlangsung. Terkait perkara pidana, Heryanto melaporkan Budiman Gandi Suparman selaku Pengurus KSP Intidana, karena adanya pemalsuan akta dan putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bebas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah hukum selanjutnya yaitu Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi ke&nbsp;MA&nbsp;RI. Agar pengajuan kasasi Jaksa dikabulkan, Heryanto menugaskan Yosep dan Eko Suparno untuk turut mengawal proses kasasinya di Mahkamah Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yosep dan Eko diduga telah mengenal baik dan biasa bekerjasama dengan Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti Desy Yustria sebagai salah satu staf di Kepaniteraan&nbsp;MA&nbsp;untuk mengkondisikan putusan, maka digunakanlah jalur Desy dengan adanya kesepakatan pemberian uang sejumlah sekitar SGD 202.000, setara dengan Rp 2,2 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk proses pengondisian putusan, Desy turut mengajak Nurmanto Akmal yang juga selaku staf di&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepaniteraan&nbsp;MA&nbsp;dan Nurmanto selanjutnya mengkomunikasikan lagi dengan Redhy Novarisza selaku staf Hakim Agung Gazalba Saleh dan Prasetio Nugroho selaku asisten sekaligus sebagai orang&nbsp;</div> <div dir="auto">kepercayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gazalba Saleh salah satu hakim yang ditunjuk untuk memutus perkara terdakwa Budiman Gandi Suparman. Karena itu, Yosep dan Eko berkeinginan terkait pengondisian putusan kasasi terpenuhi dengan diputusnya Terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 5 tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai realisasi janji pemberian uang, Yosep dan Eko juga menyerahkan uang&nbsp; pengurusan perkara di&nbsp;MA&nbsp;tersebut secara tunai sejumlah sekitar SGD 202.000 melalui Desy Yustria.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Windy usai menjalani pemeriksaan di KPK, Senin (29/5) kemarin, mengaku pernah memiliki bisnis bersama dengan Hasbi Hasan.

KPK Duga Windy Idol Terima Aliran Uang dan Kelola Aset Sekretaris MA Hasbi Hasan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Hasbi-Hasan-saat-datang-ke-kantor-KPK-593468244.jpg" alt="Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan saat datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (24/5)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan saat datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (24/5).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Hasbi datang ditemani seorang pengacara dan juga ajudannya, saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedatangannya Hasbi ke markas lembaga antirasuah, setelah dirinya diultimatum untuk kooperatif menjalani proses hukum. Sebab, sedianya Hasbi Hasan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, pada Rabu (17/5) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi ihwal kedatangan ke KPK, Hasbi tak banyak bicara. Ketika ditanya perihal kasus yang melilitnya, dia pun hanya menjawab diplomatis.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah ini (pemeriksaan) nanti kita bicara ya," singkat Hasbi Hasan saat memasuki Gedung Merah Putih KPK, Rabu (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;KPK meminta Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan, untuk hadir memenuhi panggilan tim penyidik, Rabu (24/5). Hal ini setelah Hasbi Hasan ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di MA.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang, yang seharusnya Hasbi Hasan diperiksa pada Rabu (17/5) lalu. Namun, pejabat di lingkungan lembaga kekuasaan kehakiman itu mangkir dari panggilan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai dengan konfirmasi yang disampaikan para tersangka pada tim penyidik, benar Rabu (24/5) para Tersangka akan hadir digedung Merah Putih KPK," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi Hasan akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Karena itu, KPK mengimbaunya untuk kooperatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ingatkan para tersangka dimaksud, kooperatif hadir sesuai dengan komitmen yang disampaikan tersebut," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Penetapan tersangka terhadap hakim agung dilingkungan MA, setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan di Jakarta dan Semarang pada Rabu, 21 September 2022 malam. KPK menduga, Hakim Agung Sudrajad Dimyati menerima uang senilai Rp 2,2 miliar untuk memuluskan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK kemudian menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Salah satu tersangka dalam kasus ini merupakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Sudrajad Dimyati (SD) dan panitera pengganti Mahkamah Agung, Elly Tri Pangestu (ETP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01644458/kpk-minta-sekretaris-ma-hasbi-hasan-kooperatif-penuhi-panggilan-hari-ini">KPK Minta Sekretaris MA Hasbi Hasan Kooperatif Penuhi Panggilan Hari Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Sudrajad dan Elly, delapan tersangka lainnya yakni, Desy Yustria (DY) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; PNS MA, Redi (RD); dan PNS MA, Albasri (AB). Kemudian, Yosep Parera (YP) selaku pengacara; Eko Suparno (ES) selaku pengacara; serta dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka</div> <div dir="auto">(HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK kemudian mengembangkan kasus tersebut dengan menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka. Gazalba diduga menerima suap sebesar USD 202.000 atau setara Rp 2,2 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangan kasusnya, KPK kemudian menetapkan hakim yustisial atau panitera pengganti kamar perdata pada Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo sebagai tersangka. KPK menduga Edy menerima suap senilai Rp 3,7 miliar. Penerimaan suap itu diduga terkait pengurusan perkara kasasi di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suap itu diduga terkait pengurusan kasasi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar yakni Wahyudi Hardi selaku ketua yayasan melawan PT. Mulya Husada Jaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkini, KPK menetapkan Sekretaris MA&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan dan pihak swasta Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Setelah ini (pemeriksaan) nanti kita bicara ya," singkat Hasbi Hasan saat memasuki Gedung Merah Putih KPK, Rabu (24/5).

Usai Diultimatum, Sekretaris MA Hasbi Hasan Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221212-WA0010_copy_800x451.jpg" alt="Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/12). (Muhammad Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/12). (Muhammad Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, hadir memenuhi panggilan tim penyidik, Rabu (24/5). Hal ini setelah Hasbi Hasan ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di MA.</p> <p>Pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang, yang seharusnya Hasbi Hasan diperiksa pada Rabu (17/5) lalu. Namun, pejabat di lingkungan lembaga kekuasaan kehakiman itu mangkir dari panggilan KPK.</p> <p>"Sesuai dengan konfirmasi yang disampaikan para tersangka pada tim penyidik, benar Rabu (24/5) para Tersangka akan hadir digedung Merah Putih KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (24/5).</p> <p>Hasbi Hasan akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Karena itu, KPK mengimbaunya untuk kooperatif. "Kami ingatkan para tersangka dimaksud, kooperatif hadir sesuai dengan komitmen yang disampaikan tersebut," tegas Ali.</p> <p>Penetapan tersangka terhadap hakim agung dilingkungan MA, setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan di Jakarta dan Semarang pada Rabu, 21 September 2022 malam. KPK menduga, Hakim Agung Sudrajad Dimyati menerima uang senilai Rp 2,2 miliar untuk memuluskan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana.</p> <p>KPK kemudian menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Salah satu tersangka dalam kasus ini merupakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Sudrajad Dimyati (SD) dan panitera pengganti Mahkamah Agung, Elly Tri Pangestu (ETP).</p> <p>Selain Sudrajad dan Elly, delapan tersangka lainnya yakni, Desy Yustria (DY) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; PNS MA, Redi (RD); dan PNS MA, Albasri (AB). Kemudian, Yosep Parera (YP) selaku pengacara; Eko Suparno (ES) selaku pengacara; serta dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).</p> <p>KPK kemudian mengembangkan kasus tersebut dengan menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka. Gazalba diduga menerima suap sebesar USD 202.000 atau setara Rp 2,2 miliar.</p> <p>Dalam pengembangan kasusnya, KPK kemudian menetapkan hakim yustisial atau panitera pengganti kamar perdata pada Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo sebagai tersangka. KPK menduga Edy menerima suap senilai Rp 3,7 miliar. Penerimaan suap itu diduga terkait pengurusan perkara kasasi di MA.</p> <p>Suap itu diduga terkait pengurusan kasasi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar yakni Wahyudi Hardi selaku ketua yayasan melawan PT. Mulya Husada Jaya. Kekinian, KPK menetapkan Sekretaris MA Hasbi Hasan dan pihak swasta Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka.</p>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, hadir memenuhi panggilan tim penyidik, Rabu (24/5).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hasbi Hasan tersangka

Berita Terkini