<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/Screenshot_2024-07-24-06-50-18-132_comgoogleandroidgm-edit-537803982.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat menyampaikan pidato politik pada acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat menyampaikan pidato politik pada acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Langkah panitia khusus (pansus) bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait memanasnya hubungan PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hampir mencapai puncak. Hari ini, Selasa (20/8), jajaran PBNU mengeluarkan surat pemanggilan kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Di dalam surat tertanggal 19 Agustus 2024 itu, pemanggilan terhadap Cak Imin disebut berdasarkan salah satu keputusan Rapat Pleno PBNU. Rapat pleno itu digelar PBNU pada 27&ndash;28 Juli 2024 lalu. &rsquo;&rsquo;Dengan ini kami mengundang kehadiran Bapak (Cak Imin) untuk berdialog dan memberikan keterangan masalah hubungan NU dan PKB,&rsquo;&rsquo; bunyi keterangan dalam surat undangan tersebut. Di dalam surat itu juga dijelaskan bahwa pemanggilan Cak Imin dilaksanakan pada Rabu (21/8) besok. Cak Imin diundang untuk hadir pada pukul 12.30 WIB di kantor PBNU di Jl Kramat Raya, Jakarta. Surat tersebut ditandatangani oleh Amin Said Husni selaku Wakil Ketua Umum PBNU dan Wakil Sekjen PBNU Faisal Saimima. Sebelumnya Pansus PBNU juga sudah memanggil petinggi PKB lainnya. Saat itu yang diundang untuk hadir memberikan penjelasan adalah Sekjen PKB Hasanuddin Wahid. Dia diundang PBNU untuk hadir memberikan keterangan pada Senin, (5/8). Tetapi sampai dengan sore hari, Hasanuddin tidak hadir memenuhi undangan atau pemanggilan PBNU. Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir hubungan antara PKB dengan PBNU merenggang. Pihak PBNU menilai PKB seperti ingin menjauhkan diri dari PBNU. Sementara pihak PKB merasa bahwa antara PKB dengan PBNU adalah entitas yang berbeda. PKB sebagai partai politik, sedangkan PBNU adalah ormas keagamaan.

PBNU mengeluarkan surat panggilan kepada Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar untuk memberikan keterangan tentan hubungan NU dan PKB besok.

Diminta Beri Keterangan soal Hubungan NU dan PKB, PBNU Panggil Cak Imin ke Kantor PBNU Besok   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/gerrard-3436548526.png" alt="JADI TERSANGKA: Polisi menggelandang Gregorius Ronald Tannur, penganiaya Dini Sera Afrianti hingga tewas." width="100%">
<figcaption>JADI TERSANGKA: Polisi menggelandang Gregorius Ronald Tannur, penganiaya Dini Sera Afrianti hingga tewas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Edward Tannur, anggota DPR dari Fraksi PKB, terkena imbas gara-gara aksi keji anaknya, Gregorius Ronald Tannur, 31. Kemarin (9/10) DPP PKB resmi menonaktifkan Edward dari semua komisi di DPR. &rdquo;Menonaktifkan Saudara Edward Tannur dari semua tugasnya di komisi,&rdquo; kata Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid. Penonaktifan tersebut merupakan sanksi dari DPP PKB terhadap Edward. PKB telah mengirimkan surat pencabutan tugas dari komisi IV tersebut ke DPR kemarin. Cak Udin &ndash;sapaan Hasanuddin Wahid&ndash; menjelaskan, penonaktifan itu dilakukan supaya Edward bisa berfokus menyelesaikan persoalan yang dihadapi anaknya. DPP PKB, lanjut Cak Udin, sangat prihatin dengan kasus yang menghebohkan publik tersebut. &rdquo;Kami sangat prihatin terjadi hal semacam itu dan hati kami ada di korban,&rdquo; tuturnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/pacar-tanur-3718913521.png" alt="VIRAL: Dini Sera Afrianti semasa hidup." width="100%">
<figcaption>VIRAL: Dini Sera Afrianti semasa hidup.</figcaption>
</figure> Komnas Perempuan juga angkat bicara terkait dengan kasus kekerasan berujung pembunuhan terhadap DSA di Surabaya. Komnas Perempuan menganggap peristiwa tersebut sebagai tindakan femisida. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani belum mendapatkan laporan secara utuh tentang kekerasan yang dihadapi DSA. Namun, dari berbagai pemberitaan, ada sejumlah hal penting. Pertama, terdapat indikasi bahwa penganiayaan berkali-kali terjadi. Mulai pemukulan sejak dari dalam ruangan, ke tempat parkir, penempatan korban di dalam bagasi, perekaman dengan pengejekan, pelindasan dengan mobil, hingga menunda membawa korban ke rumah sakit. &rdquo;Rangkaian kondisi ini menunjukkan bahwa peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai femisida,&rdquo; ujarnya dalam keterangan resmi kemarin. Femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang didorong kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga pelaku boleh berbuat sesuka hatinya. Kaji Penerapan Pasal Pembunuhan <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/mobil-seret-pacarh-1123481443.png" alt="Tangkapan layar yang menunjukkan mobil pelaku melindas Dini." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar yang menunjukkan mobil pelaku melindas Dini.</figcaption>
</figure> Ronald terancam lebih lama mendekam di penjara. Sebab, dia tidak hanya dijerat dengan pasal penganiayaan. Polrestabes Surabaya juga mengkaji penerapan pasal pembunuhan. Dimas Yemahura Alfarauq, pengacara keluarga korban, menuturkan bahwa penerapan pasal itu sesuai dengan laporan yang dibuat. Yakni, Pasal 351 ayat (3) dan atau Pasal 338 KUHP. &rdquo;Kemarin malam kami bertemu dengan penyidik. Ada peluang ke arah sana (pasal pembunuhan),&rdquo; ujarnya kemarin. Sebelumnya, Kapolrestabes Surabaya Kombespol Pasma Royce menyebut Ronald hanya dijerat pasal penganiayaan. Dimas meyakini unsur pembunuhan bisa diterapkan dalam perkara tersebut. Dasarnya adalah eskalasi penganiayaan. Dari awalnya ditendang, dipukul botol minuman keras (miras), sampai dilindas mobil. &rdquo;Yang dilakukan mengakibatkan fatalitas. Dengan botol saja, ada kemungkinan meninggal,&rdquo; paparnya. (tyo/mia/edi/c14/oni)

Edward Tannur, anggota DPR dari Fraksi PKB, terkena imbas gara-gara aksi keji anaknya, Gregorius Ronald Tannur, 31.

Gara-gara Anak Aniaya Pacar hingga Meninggal, Edward Tannur Dinonaktifkan dari Jabatan di DPR oleh PKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/24/Harlah-ke-25-PKB-4-1516008904.jpg" alt="Presiden Joko Widodo, beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat perayaan Harlah ke-25" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo, beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat perayaan Harlah ke-25</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Rapat pleno di DPW PKB Jawa Timur (Jatim) digelar secara tertutup untuk membahas lamaran Nasdem terkait Cak Imin sebagai pendamping Anies Baswedan di Pemilu 2024.&nbsp;Pukul 17.27 WIB, Sekretaris Jenderal DPP PKB M Hasanuddin Wahid mengatakan bahwa pihaknya resmi menerima pinangan Nasdem untuk Cak Imin menjadi bakaln cawapres Anies Baswedan dalam kontestasi Pemilu 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Siap kami terima lamaran atau tawaran dari Nasdem. Kami menerima tawaran itu dengan baik dan artinya siap mendampingi Anies Baswedan pada 2024," terang Hasanuddin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan bahwa hal itu sudah diputuskan bersama dengan para kyai NU, majelis syura, hingga internal PKB. "Budal Gus (Cak Imin)," tambahnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ditanya mengapa rapat pleno digelar di Surabaya, Hasanuddin menyampaikan bahwa Surabaya menjadi kandangnya PKB. Jadi, lanjut dia, wajar jika rapat pleno di Surabaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nasdem mengirimkan pinangannya kepada PKB pada 31 Juli 2023. Menawarkan Cak Imin untuk menjadi pendamping Anies Baswedan sebagai Calon Wakil Presiden 2024.</div>

"Siap kami terima lamaran atau tawaran dari Nasdem. Kami menerima tawaran itu dengan baik," kata Hasanuddin.

PKB Terima Lamaran Nasdem! Cak Imin Cawapres Anies Baswedan, Sekjen: Budal Gus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PHOTO-2022-12-15-18-00-151.jpg" alt="Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pertemuan tertutup Prabowo Subianto dengan Khofifah Indar Parawansa di Surabaya pada Senin (13/2) malam memantik spekulasi. Yakni, peluang ketua umum Partai Gerindra itu meminang Khofifah sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024. Meski keduanya menepis dengan diplomatis, spekulasi politik tetap berkembang.  Sebagaimana diketahui, bersama PKB, Gerindra sudah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Prabowo digadang-gadang sebagai bakal calon presiden dan ketua umum PKB menjadi bakal cawapres. Nah, pertemuan Prabowo-Khofifah itu dinilai berpotensi mengubah arah peta pencalonan koalisi.  Menanggapi itu, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid bersikap santai. Dia menilai pertemuan Prabowo dengan gubernur Jatim tersebut sebagai upaya meluaskan silaturahmi KKIR. Itu seperti yang dilakukan PKB ketika bertemu dengan petinggi Golkar pekan lalu.  ”Nggak ada masalah itu, bagus. Biasanya kan kita saling memberi tahu kalau kita bertemu ini. Baik sebelum maupun sesudah. Jadi, nggak ada masalah,” ujarnya di Jakarta kemarin (14/2).  Hasanuddin melanjutkan, semakin banyak pertemuan dengan pihak luar, maka akan semakin baik. Soal kans Khofifah menggeser Muhaimin di posisi bakal cawapres, pihaknya juga tidak khawatir. Sebab, sesuai diktum piagam koalisi, semua kesepakatan terkait komposisi capres-cawapres harus dibicarakan bersama.  Hasanuddin menambahkan, jika memang Khofifah ingin diusung, maka harus sowan dulu kepada Muhaimin. Yang pasti, sikap PKB belum berubah terkait pilpres. Yakni, tetap mengusung Muhaimin, baik sebagai capres maupun cawapres. ”Jadi, kami tetap di situ standing position PKB,” paparnya.  Sebagaimana diberitakan, kemarin malam Prabowo bertemu empat mata dengan Khofifah di sebuah rumah makan di Jalan Sumatera, Surabaya. Mereka terlihat serasi dengan busana dominan coklat. Pertemuan itu merupakan kali kedua. Beberapa bulan lalu, keduanya juga bertemu di Gedung Negara Grahadi.  ”Jadi, kami membahas macam-macam. Cerita-cerita tentang sejarah NU. Beliau menceritakan upaya-upaya melanjutkan komunikasi dengan Timur Tengah, dengan dunia akademis di Timur Tengah, kaitannya untuk melestarikan Islam yang moderat. Saya banyak belajar dari beliau,” terang Prabowo.

PKB Tidak Risau Pertemuan Prabowo-Khofifah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/M.-HASANUDDIN-WAHID.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DI tengah upaya keluar dari pandemi Covid-19 dan recovery ekonomi nasional, tiba-tiba menyeruak ke publik ratusan intelektual Islam Indonesia alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar muktamar pemikiran mulai 5 hingga 7 April 2021. Muktamar ini bukan sembarang muktamar. Sebab, yang dikontestasikan adalah pemikiran, gagasan, ide, dan intelektualitas.  Galibnya, publik memahami muktamar itu adalah perhelatan permusyawaratan tertinggi dari organisasi sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan, maupun partai politik. Tetapi, kali ini, ratusan profesor maupun doktor dan dosen dari pelbagai perguruan tinggi di tanah air berkumpul dan berkolaborasi menggelar hajatan muktamar pemikiran. Tentu ini peristiwa luar biasa, membahas sesuatu yang luar biasa, serta menghasilkan rekomendasi maupun produk-produk yang luar biasa pula.  Keluarbiasaan itu juga tampak dari asbab diselenggarakannya muktamar. Yakni, kondisi Indonesia yang sedang menyambut bonus demografi berupa generasi emas (golden generation) pada 2045 mendatang. Karena itu, perlu penyiapan sumber daya manusia (SDM) unggul agar potensi bonus demografi itu tidak menjadi bencana demografi (demographic disaster). Para intelektual (dosen) alumni PMII yakin mampu menjadi gerbong besar penyedia lahirnya SDM unggul tersebut.  Selain itu, muktamar pemikiran ini digelar dalam rangka mendiskusikan problem-problem mutakhir bangsa Indonesia dalam rangka keluar dari pandemi Covid-19 dan ancaman krisis ekonomi nasional. Sebab, apalah artinya kaum intelektual jika mereka tidak berani keluar dari menara gading untuk berjibaku membantu pemerintah dan masyarakat mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi.  Reasoning lain diselenggarakannya muktamar pemikiran PMII ini adalah upaya menggelorakan kembali keberanian para kaum intelektual untuk menyuarakan pemikiran merdeka mereka di public sphere yang semakin disruptif. Sedang di aras internasional, muktamar pemikiran ini dituntut untuk mengglobalkan Islam wasatiah (moderat) ala ahlussunnah wal jamaah. Islam yang selama ini diterapkan Nahdlatul Ulama dengan baik, bahkan menjadi bagian dari living tradition bangsa Indonesia.  Islam wasatiah NU ini bahkan menjadi jawaban selesainya hubungan agama dan negara maupun hubungan Islam dan demokrasi. Keduanya bisa hidup berdampingan saling menguatkan dan mengukuhkan. Tidak saling bertentangan, bahkan bertolak belakang.  Oase Kaum Intelektual  Penulis berharap penuh muktamar pemikiran alumni (dosen) PMII ini menjadi pertanda kebangkitan intelektual Islam, bahkan kebangkitan intelektual Indonesia. Mengapa? Sebab, beberapa tahun terakhir, public sphere Indonesia agak sepi dari pekikan bernas intelektual untuk terus mengarahkan haluan negara agar tidak bergeser dari preambul UUD NRI 1945. Sepi dari dinamika pemikiran kebangsaan dan kenegaraan yang tidak mempertentangkan agama dengan negara, agama dengan demokrasi, bahkan antara ilmu pengetahuan dengan pragmatisme dan era disrupsi. Kepada para intelektual pergerakan, kita semua berharap suara-suara itu kembali menggema di Nusantara.  Dalam muktamar pemikiran ini, puluhan tulisan (call for paper) dari berbagai tema telah diterima panitia. Mulai tema Islamic studies, social sciences, humaniora dan Islamic law, economic and development, education, hingga technology and science. Ada juga berbagai tulisan lepas lainnya terkait isu, tantangan, konsep, strategi, dan blueprint menyongsong Indonesia Emas 2045. Semuanya akan menjadi bahan rujukan untuk dimusyawarahkan para muktamirin.  Dari sekian agenda muktamar, penulis berharap ada perhatian khusus terkait bonus demografi, di mana jutaan anak muda yang akan memenuhi piramida penduduk Indonesia itu adalah mayoritas anak muda NU. Para guru besar, dosen, dan intelektual PMII hari ini adalah ”bidan-bidan intelektual” yang bertugas menyiapkan generasi emas PMII dan NU 2045. Dibutuhkan strategi kaderisasi, pendampingan, fasilitasi, dan penggemblengan intelektual agar para generasi muda NU dan PMII benar-benar menjadi SDM unggul. Yang menjadi pendulum utama dan pengarus utama Indonesia Emas 2045.  Mengacu kondisi aktual dan kontekstual Indonesia hari ini, penulis berharap muktamar pemikiran alumni PMII bertransformasi menjadi sebuah muktamar pemikiran para intelektual Islam Indonesia. Para pakar yang datang dengan berbagai latar belakang keahlian, budaya, etnis, bahasa, strata sosial, dan paham teologis bisa berbagi pengetahuan yang dimiliki masing-masing.  Para intelektual pergerakan dapat berdiskusi perihal isu-isu kemanusiaan yang krusial di era digital ini. Mereka juga bisa berdialog tentang pembangunan bangsa yang perlu ditransformasikan guna memperkuat citra dan identitas Islam Indonesia di era globalisasi. Apabila muktamar alumni PMII (dosen) benar-benar bertransformasi menjadi muktamar pemikiran baru para intelektual Islam, agenda ini menemukan relevansi dan signifikansinya bagi Islam maupun Indonesia.  Selain itu, penulis berharap muktamar ini menjadi ajang sharing pengetahuan yang bermuara pada revitalisasi pemikiran para intelektual Islam. Bukan lagi melestarikan pemikiran intelektual Islam yang sudah di-Eropa-kan, tetapi mengembangkan pemikiran orisinal para pemikir Islam sesuai alam dan budaya di bumi Nusantara.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/04/2021/pengakuan-4-terduga-teroris-mau-ledakan-bom-sampai-rizieq-dibebaskan/">Pengakuan 4 Terduga Teroris, Mau Ledakan Bom sampai Rizieq Dibebaskan</a>  Dengan begitu, muktamar pemikiran intelektual PMII akan menjadi sebuah forum yang membawa banyak manfaat. Baik bagi komunitas Islam Indonesia maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan, bahkan bagi dunia internasional. Selamat bermuktamar wahai intelektual pergerakan. (*)  <hr />  *) M. Hasanuddin Wahid, Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa, anggota FPKB DPR, ketua I PB PMII 2005–2007  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rw-nBWGhbI4

Dari Pergerakan untuk Indonesia Emas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/M.-HASANUDDIN-WAHID.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TEPAT 31 Januari 2021 besok, usia Nahdlatul Ulama (NU) genap 95 tahun dalam hitungan Masehi. Sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah, kontribusi NU tak perlu diragukan lagi dalam memperjuangkan dan mengawal keutuhan Republik Indonesia. NU tidak hanya memainkan perannya menyebarluaskan ajaran Islam yang inklusif. Pun NU selalu hadir dalam menghiasi tumbuh kembangnya dinamika keumatan dan kebangsaan masyarakat Indonesia dengan tetap berpegang teguh pada prinsip tasamuh (sikap terpuji), tawashut (tidak memihak), tawazun (tidak ekstrem), dan i’tidal (tegak lurus dan adil).  Di tengah suasana Covid-19 yang menjerat segala aktivitas masyarakat Indonesia, NU selalu hadir dalam melakukan gerakan kemanusiaan. Seperti memberikan bantuan sembako dan uang tunai bagi masyarakat terdampak, bantuan alat kesehatan untuk rumah sakit dan klinik, serta pengobatan dan rapid test maupun swab test antigen gratis. Sikap itu membuktikan bahwa komitmen NU untuk kemaslahatan umat dan negara di atas segala-galanya.  Di usia yang ke-95 tahun, sudah barang tentu tantangan persoalan keumatan yang dihadapi NU makin kompleks. Pelbagai perubahan sosial, ekonomi, budaya, hingga teknologi informasi sering datang tak terduga, begitu cepat, dan membawa ekses di luar perkiraan. Lebih-lebih perubahan yang saat ini kita rasakan akibat dampak Covid-19 yang kian mengkhawatirkan.  Selain menjadi garda terdepan menyelamatkan kesehatan masyarakat, paling tidak ada dua pekerjaan rumah (PR) besar yang harus dilakukan NU untuk makin meneguhkan khidmat dan komitmen kebangsaan. Yaitu melakukan inovasi dakwah digital dan mempercepat kemandirian ekonomi.  Inovasi Dakwah Digital  Seperti yang kita rasakan, dampak pandemi Covid-19 telah mengubah ruang percakapan publik. Majelis-majelis dakwah mulai dibatasi jamaahnya, menjaga jarak, memakai masker, dan menggunakan hand sanitizer menjadi protokol baru setiap menghadiri kegiatan keagamaan. Begitulah kenyataan yang harus dipatuhi dalam rangka mengurangi angka terinfeksi Covid-19. Dalam keadaan penuh ketidakpastian ini, penting kiranya warga nahdliyin merespons ruang berbatas menjadi tak terbatas dengan memanfaatkan persenjataan teknologi sebagai media alternatif untuk terus menyampaikan pesan-pesan Islam yang rahmah dan toleran kepada masyarakat.  Bukan hanya di masa pandemi, kerja-kerja inovasi dakwah berbasis digital ini harus menjadi khidmat berkelanjutan bagi warga nahdliyin. Mengingat revolusi media informasi telah membawa manusia pada babak baru, di mana penguasaan teknologi sangatlah prestisius dan menjadi indikator kemajuan suatu negara. Sebuah negara dikatakan maju jika memiliki tingkat penguasaan teknologi tinggi (high technology), sedangkan negara-negara yang tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi dianggap sebagai negara gagal (failed country).  Karena itu, pesan zaman tersebut harus ditangkap oleh semua warga nahdliyin untuk memformulasikan pendekatan dakwahnya dengan cara-cara yang inovatif dan terdigitalisasi. Sehingga harapannya, dakwah Islam ala NU mampu dinikmati khalayak umum secara fleksibel. YouTube, Facebook, Instagram, dan berbagai platform media sosial lainnya harus menjadi alat dan media dakwah utama dari para kiai, gus, ustad, dan kader NU.  Konten dakwah di pelbagai platform media sosial tersebut harus dipenuhi dengan konten inklusif Islam ahlussunnah wal jamaah (aswaja). Unggah dan viralkan semua pengajian kitab kuning di pesantren-pesantren, juga ceramah dan tausiah maupun mauidloh hasanah (nasihat yang baik) para masyayikh (kiai) dan gus-gus (putra kiai) dari puluhan ribu pesantren setiap hari.  Karena itu, metode dakwah NU harus dirombak besar-besaran dalam menghadapi era di mana setiap orang adalah pengguna handphone (HP) sepanjang waktu. Metode dan konten dakwah NU harus disesuaikan dan mampu menjangkau HP setiap orang.  Kemandirian Ekonomi NU  Semangat kelahiran NU tidak hanya dibangun dengan tradisi keagamaan: nasionalisme dan pemikiran. NU juga dibangun dengan kekuatan ekonomi. Tiga fondasi itulah yang menjadi pilar berdirinya NU pada 1926, yang kemudian sering disebut sebagai tiga pilar penyokong berdirinya NU.  Tiga pilar utama tersebut adalah nahdlatul waton (kebangkitan bangsa), sebagai semangat nasionalisme dan politik; taswirul afkar (kebangkitan pemikiran), sebagai semangat pemikiran keilmuan dan keagamaan; serta nahdlatut tujjar (kebangkitan ekonomi) sebagai semangat pemberdayaan ekonomi.  Melihat kondisi mayoritas penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan atau keterbatasan ekonomi, mayoritas adalah nahdliyin yang berada di pedesaan, pengembangan ekonomi berbasis kebersamaan dan keumatan menjadi satu hal terpenting. Utamanya ketika dihadapkan dengan perubahan tak terduga seperti pandemi saat ini.  Sebenarnya upaya kemandirian ekonomi bukan tidak dijalankan oleh nahdliyin, tetapi masih bergerak dinamis menurut standar warga nahdliyin sendiri dan masih memerlukan perbaikan di sana sini. Dalam pandangan saya, setidaknya ada empat persoalan yang menjadi hambatan yang dihadapi nahdliyin dalam persoalan kemandirian ekonomi. Pertama, grand design, baik model maupun modal kemandirian ekonomi maupun ekonomi keumatan belum tersusun rapi. Akhirnya berdampak pada gerakan ekonomi yang dilakukan nahdliyin yang masih bersifat sporadis.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/30/01/2021/tak-ada-pajak-baru-untuk-pulsa-kartu-perdana-token-listrik-voucer/">Tak Ada Pajak Baru untuk Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik, Voucer</a>  Kedua, kultur dan ekosistem ekonomi bersama nahdliyin belum cukup kuat. Artinya, elaborasi gerakan ekonomi di NU baru ekonomi orang per orang, belum menjadi program bersama jamiyah maupun jamaah. Ketiga, orientasi politik masih mendominasi di kalangan elite NU. Dan keempat, kurang kuatnya akses serta jaringan. Puluhan juta nahdliyin selama ini lebih dijadikan komunitas konsumen daripada menjadi kekuatan produsen. Hanya menjadi pasar ekonomi dan belum menjadi subjek pelaku utama ekonomi.  Dengan semangat inovasi dakwah digital dan kemandirian ekonomi tersebut, NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang selalu mengedepankan kemaslahatan umat akan bisa mencapai ”Khidmah NU: Menyebarkan Aswaja dan Meneguhkan Komitmen Kebangsaan”, sesuai dengan tema harlah tahun ini. (*)  <hr />  *) H. Hasanuddin Wahid, Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=bPpqhHqaP-k

Refleksi Harlah Ke-95 NU, Dakwah Digital dan Kemandirian Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/M.-HASANUDDIN-WAHID.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SYAHDAN, pada peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-21 PKB, Ketua Umum DPP PKB Gus AMI (Abdul Muhaimin Iskandar) menyatakan bahwa partai yang dilahirkan PB Nahdlatul Ulama (NU) pada 23 Juli 1998 ini sebagai ”partai yang meresapi filosofi lebah, yakni bermanfaat untuk semua umat manusia serta semesta alam, terutama mampu menjadi obat bagi seluruh permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia”. Kata kunci dalam kalimat di atas adalah ”manfaat”.  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus bermanfaat dan membawa manfaat bagi siapa saja. Melalui tujuan kebermanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat ”tanpa terkecuali”, eksistensi PKB akan terus menancap kuat di publik. PKB seperti rumah lebah dan para kader serta anggotanya sebagai lebah-lebah yang menebarkan rahmat, kebaikan, kebajikan, dan hal-hal produktif kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia.  Politik ”Kehadiran” PKB  Salah satu manifestasi politik lebah PKB itu tecermin dalam bentuk keberpihakan kepada kaum mustadh’afin melalui beragam advokasi secara total. Misalnya advokasi yang dilakukan PKB dalam membantu petani tebu di Jawa (2017) dalam memperjuangkan penghapusan PPN gula 10 persen. Dan berbuah manis dengan diterbitkannya PMK 116/2017 yang membebaskan gula konsumsi dari PPN 10 persen.  Kasus lain datang dari petani karet di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat yang mengadukan nasibnya kepada PKB di medio Juli 2017 karena harga karet terjun bebas sehingga membuat penghasilan mereka merosot tajam. Alhamdulillah, atas desakan PKB, pada Februari 2018 pemerintah mulai menyerap karet rakyat sebagai bahan baku pembuatan jalan pengganti aspal serta melakukan upaya peremajaan karet rakyat dengan bibit berkualitas. PKB juga ikut mengadvokasi persoalan yang menimpa nelayan, petani garam, dan hak rakyat atas tanah sebagaimana yang 1.100 keluarga petani di Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, dan Muara Gembong, Bekasi, mendapatkan hak tanahnya.  Advokasi PKB juga merambah sektor pekerja migran Indonesia (PMI). Melalui satgas PMI yang dibentuk PKB, banyak PMI yang terbebas dari hukuman di negara tempat mereka bekerja. Yang terakhir tahanan atas nama Eti binti Toyib asal Majalengka yang dipenjara sejak 2002 atas tuduhan meracuni majikan, kini telah bebas dari ancaman hukuman mati dan sudah kembali ke Indonesia (Juli 2020). Bahkan, sepanjang masa pandemi Covid-19, PKB hadir melakukan aksi nyata kerja-kerja kemanusiaan untuk meringankan beban pemerintah dan masyarakat dengan menyalurkan jutaan masker, hand sanitizer, serta ratusan ribu paket sembako ke seluruh pelosok negeri (Mei 2020).  PKB, Madrasah Diniyah, dan Pesantren  Terlepas dari beragam aksi nyata PKB dalam persoalan advokasi, ada hal yang memang tak bisa dilupakan dalam catatan sejarah PKB selama sepuluh tahun terakhir, yaitu konsistensi PKB berkhidmat kepada NU dan pesantren. Beragam kebijakan strategis yang dilakukan PKB berkaitan dengan NU dan pesantren, di antaranya, pada tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, PKB mendesak realisasi janji kampanye soal Hari Santri sehingga presiden menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri.  PKB juga menentang Permendikbud 23/2017 tentang full day school karena bagi PKB kebijakan itu akan mereduksi eksistensi madrasah diniyah dan pesantren. Berkat perjuangan yang dilakukan PKB serta dukungan para kiai, akhirnya Permendikbud 23/2017 dicabut.  Sementara itu, kontribusi nyata PKB bagi pesantren tecermin dari keberhasilan Fraksi PKB DPR RI dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang (UU) Pesantren di akhir 2019. FPKB menjadi inisiator dan motor utama lahirnya UU Pesantren. Melalui UU tersebut, pesantren mendapatkan pengakuan, legitimasi, kesetaraan, dan alokasi anggaran dari negara tanpa harus kehilangan independensi serta kemandiriannya.  Lebih dari itu, seluruh ”lebah parlemen” PKB di DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah diinstruksi untuk menindaklanjuti pelaksanaan UU Pesantren dengan mengusulkan lahirnya Perda Pesantren di tiap-tiap daerah. Bahkan, belum lama ini, FPKB DPR berhasil memperjuangkan alokasi anggaran Rp 2,6 triliun dari APBN untuk pesantren dalam menghadapi Covid-19.  Kemanusiaan Universal  Tahun 2018 menjadi tahun penanda eksistensi PKB di dunia internasional dengan diterimanya secara resmi menjadi anggota Centrist Democrat International (CDI). PKB menjadi satu-satunya partai di Indonesia yang diterima CDI dengan nilai A atau keanggotaan penuh.  Gebrakan pertama PKB di CDI adalah diterimanya konsep persaudaraan kemanusiaan sebagai landasan peradaban dunia hasil Bahtsul Masail Maudlu’iyyah dari Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada Maret 2019 sebagai resolusi resmi CDI. PKB juga berhasil menjadikan Piagam Persaudaraan yang ditandatangani bersama oleh Grand Syekh Al-Azhar Mesir Dr Ahmad Thayyeb dan Paus Fransiskus di Abu Dhabi pada 4 Februari 2019 sebagai resolusi CDI dan menjadi dasar perjuangan 151 partai politik dari 70 negara anggota CDI di seluruh dunia.  Terakhir, dalam upaya mewujudkan visi Gus Dur ”yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”, PKB menyatakan haluan politik internasional yang digambarkan sebagai jabaran dari wawasan yang diwariskan para pendiri bangsa. Tujuannya agar posisi Indonesia menjadi salah satu kontributor utama dalam memperjuangkan kemuliaan peradaban umat manusia.  Haluan politik internasional itu memuat sikap agar semua negara dan bangsa di dunia memperlakukan sesama secara adil dan sederajat, menerima serta menghormati negara-bangsa yang berdaulat sebagai sistem politik yang mengikat warga dari setiap bangsa, tanpa menyebarkan atau mengejar agenda supremasi terhadap bangsa lain, tidak memberikan ruang bagi siapa pun untuk menjadikan agama sebagai pembenaran atas tindakan melawan hukum, serta memelihara ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Haluan politik internasional PKB itu disuarakan melalui forum CDI maupun kerja sama antar-partai politik dari pelbagai negara lainnya.  Bil ikhtisar, aksi PKB sebagai ”lebah” dalam melayani Indonesia melalui kerja-kerja politik PKB mendapatkan pengakuan masyarakat Indonesia. Terbukti, PKB menjadi partai pemenang keempat Pemilu 2019 dengan perolehan 58 kursi DPR RI, 180 kursi DPRD provinsi, dan 1.561 kursi DPRD kabupaten/kota serta menjadi aktor kunci kemenangan Jokowi dalam dua kali pilpres: 2014 dan 2019. Alhasil, PKB mampu menancapkan milestone pada Pemilu 2019 dengan melampaui perolehan suara dan kursi PKB tahun 1999 sekaligus menjadi partai nasionalis-agamais terbesar di dunia dengan 13,6 juta suara serta mampu mengantarkan Ketua Dewan Syuro Pertama PKB Prof Dr KH Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden mendampingi Jokowi.  Dirgahayu Partai Kebangkitan Bangsa yang berharlah ke-22. (*)  <hr />  M. Hasanuddin Wahid, Sekretaris jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa

Refleksi Peringatan Hari Lahir PKB, 22 Tahun Aksi Melayani Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Hasanuddin-Wahid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>GENAP satu bulan umat Islam di Indonesia menunaikan ibadah puasa Ramadan, menahan rasa lapar, dan dahaga. Bahkan, karena posisinya di tengah pandemi Covid-19, umat Islam juga harus menahan diri untuk tidak beraktivitas dan beribadah di luar rumah. Semua terjadi dalam suasana penuh keterbatasan.  Kini, Idul Fitri telah tiba. Miliaran umat Islam sedunia merayakan hari istimewa tersebut dengan cara berbeda. Sukacita yang terpancar diselimuti keprihatinan dan kewaspadaan terhadap ancaman penularan Covid-19. Masjid dan lapangan tidak banyak dipakai untuk melaksanakan salat Id.  Boleh jadi, jumlah peserta takbiran di masjid dan musala kalah oleh jumlah ribuan tenaga medis dan pasien Covid-19 yang sedang berada di rumah sakit maupun ruang isolasi. Meski begitu, Idul Fitri harus tetap kita sambut dan rayakan dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Karena apa pun kondisinya, Idul Fitri adalah ’’wisudanya” hamba setelah melakoni puasa sebulan penuh, wajar disambut dengan kemeriahan.  Dalam konteks tradisi masyarakat Indonesia, Idul Fitri merupakan hari yang sangat penting. Tak heran jika mudik ke kampung halaman menjadi euforia tersendiri. Tidak hanya itu, berbagai pakaian baru serta beraneka ragam makanan dan minuman mulai dipersiapkan.  Namun, berbagai kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat Indonesia pada saat Hari Raya Idul Fitri tersebut terpaksa harus dijeda selama masa pandemi ini. Kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah transmisi penularan Covid-19 mengharuskan kita untuk tidak mudik ke kampung halaman. Bahkan, salat Id pun harus kita laksanakan di rumah masing-masing. Sungguh, keadaan ini jauh dari prediksi kita semua. Tetapi, demi percepatan pemerintah dalam menangani Covid-19 ini, kita semua harus mengikutinya.  Mudik ke Kesejatian  Perayaan Idul Fitri memang tidak bisa dipisahkan dengan budaya mudik, seakan belum merayakan Idul Fitri kalau belum mudik ke kampung halaman. Persepsi tentang kewajiban mudik saat Lebaran inilah yang membuat pemerintah di era pandemi ini menjadi kelabakan.  Tentu, Idul Fitri (kembali ke kesejatian) sangat berbeda dengan Idul Qoryah (kembali ke kampung halaman), baik secara harfiah maupun maknawiyahnya. Akan tetapi, yang terasa setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri tiba, umat Islam di Indonesia selalu sibuk bagaimana bisa mudik dan berkumpul dengan keluarga, dan bagi saya tidak salah, hanya kondisi pada saat ini perlu adanya pemahaman komprehensif tentang substansi Idul Fitri itu sendiri.  Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa itu sendiri, yaitu manusia yang bertakwa. Konsep Idul Fitri (kembali ke kesejatian) juga berkaitan erat dengan self-controlling (menahan diri) dari perbuatan yang tercela dan merugikan orang lain, termasuk memaksakan diri untuk mudik, padahal sudah tahu dampaknya sangat membahayakan keluarga dan kerabat di kampung halamannya.  Bisa jadi yang niatnya Idul Fitri, tapi yang didapatkan hanya Idul Qoryah (pulang kampung) dan sama sekali tidak menyentuh ruh Idul Fitri sebagai hari penyucian manusia dari sikap keangkuhan dan keakuan.  Esensi Idul Fitri itu bukan di kampung halaman, akan tetapi di mana pun tempatnya selagi kita benar-benar menghayati makna fitri (kesejatian). Karena itu, mudik ke kesejatian jauh lebih penting dan utama daripada mudik ke kampung halaman. Apa artinya kita bisa mudik ke kampung halaman, sementara pada saat yang bersamaan jiwa dan hati kita tidak sedang mudik ke kesucian.  Silaturahmi Hadirkan Kebahagiaan  Kita semua merasakan bahwa perayaan Idul Fitri kali ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin yang sebelumnya kita merayakan Lebaran dengan berpakaian baru, dengan hidangan yang serbaenak, akan tetapi pada Idul Fitri tahun ini kita dianjurkan untuk merayakannya secara sederhana dan hanya dengan keluarga yang serumah.  Pada saat bersamaan, tradisi Lebaran juga diartikan sebagai momen bersilaturahmi, bertatap muka, serta saling bermaaf-maafkan dengan sanak saudara, tetapi ada yang luput dari pengertian silaturahmi pada tataran spiritualitas. Imam Ghozali dalam magnum opusnya Ihya ’Ulumuddin mengatakan bahwa esensi silaturahmi itu bukan pada bertemu secara fisik, tetapi idkholus surur ala qolbil mukmin.  Apalah arti kita bersilaturahmi secara tatap muka, tetapi menularkan virus yang membahayakan orang lain, bukan itu sejatinya silaturahmi. Alangkah lebih baiknya kita menghadirkan kebahagiaan kepada orang lain (idkholus surur ala qolbil mukmin) dengan mengganti pertemuan secara fisik dengan saling bertegur sapa melalui media sosial, WhatsApp (WA), video call, dan aplikasi daring lainnya sembari saling mendoakan keselamatan agar dijauhkan dari ganasnya wabah Covid-19 atau bahkan mengirimi mereka kebutuhan yang diperlukan, maka sejatinya itu adalah ’’silaturahmi”.  Bahkan, silaturahmi pun harus memuat sisi keselamatan yang utuh, bukan mementingkan tradisi, sehingga apa yang sebetulnya bagi kita baik malah mendatangkan bahaya kepada orang lain, alih-alih ingin membuat orang lain bahagia, tapi malah mendatangkan malapetaka.  Hemat saya, pada momen Hari Raya Idul Fitri ini, semoga umat Islam Indonesia benar-benar mampu memaknai Idul Fitri secara spiritual, bukan hanya ritualnya semata, sehingga apa yang disebut dengan kembali ke fitrah (kesejatian) itu mampu mendatangkan kesalehan pasca Idul Fitri.  Manifestasi kesalehan tanda kita kembali fitri adalah jika kita mematuhi anjuran pemerintah untuk physical distancing, memakai masker ke mana pun kita pergi, mencuci tangan dan menjaga kesehatan, tidak mudik maupun pulang kampung, dan tentunya berlebaran di rumah saja tidak beranjangsana.  Selamat berlebaran, jangan menyerah dan jangan terserah, mari rayakan dengan menebar kebaikan dan kerja-kerja kemanusiaan. (*)  <hr />  *) M. Hasanuddin Wahid, Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PCXlSyOYZbc  https://www.youtube.com/watch?v=Zmn6vfjOQWI  https://www.youtube.com/watch?v=bG9gAV8L-Mo

Idul Fitri di Tengah Pandemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Hasanuddin-Wahid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KONTRIBUSI pesantren terhadap kebesaran bangsa Indonesia sudah tidak bisa diragukan lagi. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang indigenous di Indonesia, sejak awal keberadaannya mengemban amanah untuk melahirkan generasi yang expert dalam keilmuan agama dan mengamalkannya sebagai pedoman keseharian (tafaqquh fiddin) dengan menekankan arti penting moralitas dalam kehidupan bermasyarakat.  Secara spesifik, jati diri pesantren selama ini menjadi sistem norma (subkultur) yang mampu mentransformasikan nilai-nilai spiritual dan moral dalam pembentukan karakter di segala bidang kehidupan. Manifestasi dari peran pesantren telah diakui banyak kalangan. Pesantren telah ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan sangat berjasa bagi umat Islam pada masa kolonial. Sebab, tidak sedikit pemimpin bangsa, terutama dari angkatan 1945, yang merupakan alumni atau setidak-tidaknya pernah belajar di pesantren.  Semangat Baru Kaum Santri  Pada 15 September 2015 Presiden Jokowi menandatangani Keppres Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Kemudian, bulan depannya diselenggarakan perayaan perdana. Namun, Hari Santri tahun ini lebih istimewa karena peran santri semakin mendapatkan perhatian melalui pengesahan UU Pesantren pada 24 September lalu.  Disahkannya UU Pesantren menjadi hadiah terindah bagi seluruh santri di tanah air. Semua menyadari bahwa pesantren adalah pusat peradaban Islam di Indonesia yang selalu setia terhadap bangsa dan negara. Karena itu, sudah menjadi kewajiban tersendiri bagi PKB sebagai parpol yang lahir dari rahim NU untuk memperjuangkan eksistensi pesantren secara konstitusional. Perjuangan PKB itu juga atas amanah langsung dari para kiai kepada ketua umum PKB (Gus AMI) terkait dengan pentingnya pengakuan negara terhadap posisi pesantren.  UU Pesantren menjadi angin segar bagi santri dan pesantren. Di antaranya, semakin sempitnya perbedaan antara sekolah umum dan pesantren. Meski pembelajaran pesantren memiliki ciri yang khas dan berbeda dengan pendidikan umum, ijazah kelulusannya memiliki kesetaraan dengan lembaga formal lain. Hal itu akan mengurangi kesenjangan yang selama ini dialami sebagian lulusan pesantren.  Terkait dengan penjaminan kualitas pendidikan, pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. Dengan demikian, pesantren memiliki akses terhadap dana pendidikan yang dialokasikan sebesar 20 persen dari total belanja APBN.  Sebagai sebuah komitmen, para stakeholder di dunia pesantren, termasuk PKB, selalu memperhatikan proses pendidikan di pesantren dan akan mengawal realisasi dari undang-undang yang telah disahkan secara konstitusional. Pada akhirnya, peringatan Hari Santri kali ini menjadi momentum yang tepat bagi santri untuk bangga menjadi generasi Indonesia. Dan tak lupa untuk terus melanjutkan perjuangan para kiai dalam mempertahankan bangsa.  Harapan di Balik UU Pesantren  Dengan telah disahkannya UU Pesantren, nanti ada beragam kebijakan pemerintah yang mendukung kemajuan pesantren. Pemerintah tidak main-main untuk ikut serta dalam mendukung penuh pesantren. Menjadi pertanyaan besar, apa yang harus dipersiapkan pesantren dalam rangka menyambut pemberlakuan UU tersebut?  Sebelumnya, kita harus menyadari bahwa tantangan yang dihadapi pesantren pada masa-masa awal berkembangnya tentu jauh berbeda dengan era sekarang. Hal itu disebabkan tuntutan dan kondisi yang jauh berbeda. Perubahan zaman juga dapat mengubah visi, misi, dan tujuan pesantren. Pada era dulu pesantren digunakan sebagai media dakwah saja karena yang dihadapi saat itu adalah masyarakat yang buta agama dan penjajah Belanda. Akan tetapi, di era sekarang semua berbeda karena leading sector-nya mencakup pelbagai aspek kehidupan manusia, misalnya ekonomi, budaya, dan politik.  Perubahan zaman seperti itu tidak boleh dianggap sebagai penghalang kemajuan pesantren. Tetapi sebaliknya, perubahan tersebut harus dianggap sebagai tantangan yang dapat memberikan ruang tersendiri untuk memajukan masyarakat. Inovasi akan berjalan lebih maksimal karena adanya tantangan.  Menyambut pemberlakuan UU itu, setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pesantren. Di antaranya, pertama, pesantren harus melakukan inovasi pendidikan agar santri memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menghadapi perubahan zaman. Karena itu, pesantren dituntut untuk mengubah sistem pendidikannya dengan catatan tidak sampai mengubah visi, misi, dan orientasi sebagai lembaga pendidikan yang punya kekhasan tersendiri. Juga, perubahan tersebut tetap berpegang teguh pada prinsip dasar al muhafadhotu ‘ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah.  Selain itu, pesantren harus semakin membuka diri dengan jenis ilmu pengetahuan umum dalam rangka meningkatkan kompetensi santri. Misalnya melalui konsep integrasi dalam pembelajaran. Artinya, bagaimanapun pesantren harus mampu menyandingkan ilmu agama dan pengetahuan umum dalam satuan pembelajaran sehingga lulusannya memiliki pengetahuan yang lebih holistis, baik di bidang keagamaan maupun ilmu sosial dan sains. Sehingga lulusannya kelak benar-benar siap dalam menghadapi tantangan global yang serbadinamis.  Kedua, karena pesantren adalah lembaga pendidikan, dirasa penting memperbaiki manajemennya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dalam prolog buku berjudul Pesantren Masa Depan, ada tiga faktor yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren. Yaitu, manajemen sebagai faktor upaya, organisasi sebagai faktor sarana, dan administrasi sebagai karsa. Artinya, manajemen punya peran yang strategis dalam menentukan kualitas pesantren. Juga, sudah banyak pesantren yang manajemennya bagus dan melahirkan alumni yang berkualitas. Misalnya Pondok Pesantren Tebuireng, Denanyar (Jombang); Nurul Jadid, Paiton (Probolinggo); Sidogiri (Pasuruan); dan Assirojiyyah (Sampang).  Ketiga, pesantren harus memiliki komitmen kebangsaan yang istiqamah. Jangan sampai pesantren menjadi sarang penyebaran ajaran-ajaran Islam radikal yang dapat merongrong keutuhan bangsa. Kita yakin bahwa kehadiran pemerintah melalui UU Pesantren mempunyai harapan besar bagi dunia pesantren untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI. Alhasil, sebagai episentrum peradaban, pesantren diyakini mampu melahirkan santri yang mencintai agamanya dan negaranya. (*)  <hr />  *) M. Hasanuddin Wahid, Alumnus Pesantren Tebuireng, Jombang; kini menjadi Sekjen DPP PKB

UU Pesantren Jadi Kado Terindah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Hasanuddin-Wahid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PERJALANAN revolusi industri memasuki fase keempat. Sebuah perubahan dunia yang amat signifikan karena terjadi pergeseran fungsi komputer yang semula sekadar media informasi dan alat hitung menjadi exponential technologies 4.0. Sebuah gambaran revolusi yang mencoba mengintegrasikan efek paralel dari teknologi multieksponen menjadi sebuah kekuatan baru. Eksponen yang dimaksud adalah artificial intelligent, biotechnologies, dan nanomaterial.  Salah satu indikator kemajuan suatu negara ditentukan oleh penguasaan teknologi. Dikatakan maju jika negara tersebut memiliki tingkat penguasaan teknologi tinggi (high technology), sedangkan negara yang tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi sering disebut sebagai negara gagal alias failed country (Muhamad Ngafifi, 2014). Misalnya di Amerika Serikat (AS), jumlah pekerja di bidang industri teknologi mencapai 6,7 juta. Dalam laporan 2015, disebutkan bahwa 6 persen dari PDRB negara tersebut berasal dari ekonomi digital. Itu belum termasuk jumlah yang didapat dari sektor teknologi lain.  Dengan fakta tersebut, semua lini bernegara wajib tersentuh teknologi, tak terkecuali bagi partai politik (parpol). Dan, selama ini parpol menjadi tulang punggung berjalannya demokrasi di tanah air. Sepak terjang parpol selalu mewarnai proses politik di legislatif, pemerintahan, dan lembaga negara lainnya.  Arti penting parpol diungkapkan Richard M. Merelmen melalui kata-kata puitis dalam kata pendahuluan buku Party Politics and Pressure Groups A Comparative yang ditulis Maurice Duverger (1984). Bahwa, ’’dari semua alat yang pernah didesain oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya, barangkali tidak ada yang lebih ampuh dari parpol. Memang benar, politik modern tanpa parpol sama saja dengan ikan yang berada di luar air’’. Begitu penting perannya, parpol selayaknya terus melakukan revolusi teknologi secara kelembagaan.  Teknologi bagi Parpol  Setiap parpol dituntut untuk mampu membangun mekanisme internal yang modern. Samuel Huntington memandang, pelembagaan parpol adalah proses pemantapan sikap dan perilaku parpol yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Kondisi kepartaian seperti itu tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan upaya serius untuk memperbaikinya.  Sistem kepartaian parpol harus terus-menerus diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi. Dalam rekrutmen kader, misalnya, parpol tidak bisa lagi menggunakan cara manual, tetapi harus berbasis digital. Database partai harus memuat data dan potensi setiap kader. Langkah tersebut sangat efisien dan mempermudah merapikan sistem administrasi partai.  Wujud dari parpol yang modern dan mengikuti perkembangan teknologi juga bisa dilihat dari partisipasi kader memainkan media sosial (medsos) untuk menyosialisaikan program dan aktivitas politik secara konsisten. Medsos tidak hanya dipakai pada momentum kontestasi politik, tetapi juga menjadi dinding informasi bagi publik untuk mengetahui ideologi dan gerakan politik. Dengan begitu, publik akan menilai bahwa kehadiran parpol tidak hanya saat berkepentingan, tetapi juga hadir dalam setiap kehidupan sehari-hari.  Data Kemenkominfo membeberkan, pengguna internet di Indonesia mencapai 63 juta orang dan 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Selamatta Sembiring menyebutkan, jejaring medsos yang banyak diakses adalah Facebook dan Twitter. Indonesia menempati peringkat keempat pengguna terbesar Facebook setelah USA, Brasil, dan India.  Masyarakat Indonesia yang memiliki atensi sangat besar dalam memainkan medsos harus ditanggapi secara serius oleh seluruh kader partai. Fakta tersebut bisa membawa berkah. Pun membawa musibah jika institusi yang mempunyai andil besar seperti parpol tidak ikut serta meramaikan kemajuan teknologi. Karena itu, jangan heran jika sebagian besar masyarakat Indonesia terkena virus hoax dan tipu daya medsos lainnya.  Digitalisasi Parpol  Era modern ditandai dengan era informasi. Hegemoni informasi bisa menempatkan kekuasaan sebagai konsekuensi logis. Seperti analisis Alvin Toffler (1980) yang menyatakan bahwa era kemanusiaan dibagi tiga era pokok. Yaitu, era masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi.  Hal itu senada dengan Don Tapscott (1996) dalam buku The Digital Economy, Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence yang mengatakan bahwa perkembangan ekonomi dunia sedang mengalami perubahan dari dinamika masyarakat industri yang berbasis pada baja, kendaraan, dan jalan raya ke arah dinamika masyarakat ekonomi baru yang dibentuk oleh silikon, komputer, dan jaringan (networking).  Dalam konteks itu, digitalisasi menjadi domain dari perkembangan teknologi yang mahadahsyat. Perannya membantu masyarakat untuk mempermudah mengakses segala informasi secara tepat dan cepat. Begitupun dalam parpol, proses digitalisasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk memberikan edukasi politik.  Seluruh informasi dan aktivitas kepartaian menjadi keniscayaan untuk dipublikasi secara online sehingga masyarakat mampu menilai parpol mana yang kredibel dan akuntabel dalam mengelola organisasi. Juga menjadi bahan edukasi tentang kebijakan-kebijakan apa yang yang diperjuangkan parpol.  Setiap hari dari berbagai sumber teknologi informasi menghasilkan triliunan byte data. Misalnya, dari medsos, sensor, video surveillance, dan smart grids. Lautan data tersebut mengarah kepada satu terminologi big data. Data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, parpol yang mampu mengolah dan memanfaatkan data-data yang tersedia dalam volume besar, keragaman variatif, kompleksitas tinggi, dan kecepatan penambahan data yang tinggi bisa memperoleh manfaat yang sangat besar.  Di Indonesia, penerapan big data analitik belum begitu populer. Selama ini ada tiga bidang usaha pengguna utama big data. Yaitu, perusahaan telekomunikasi, perbankan, dan produsen barang-barang konsumsi ringan seperti minuman dan makanan kemasan.  Padahal, teknologi big data sebenarnya dapat dimanfaatkan secara masif oleh parpol. Di antaranya, untuk mendapatkan feedback dan respons masyarakat dari sistem informasi kelembagaan maupun dari medsos, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan, serta dalam rangka menemukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan data. Termasuk menganalisis sebuah isu di masyarakat. Melalui big data, parpol dapat merespons lebih cepat dan tepat.  Kerja-kerja berbasis teknologi informasi itu akan membawa wajah parpol sebagai organisasi modern. Sebaliknya, bila tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, bisa jadi parpol lambat laun akan tergilas dan surut dari peredaran publik. (*)  <hr />  *) M. Hasanuddin Wahid, Sekjen DPP PKB

Masa Depan Partai Modern