<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/1000152947-2488013123.jpg" alt="Calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Bobby Nasution. (Said/Antara)" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Bobby Nasution. (Said/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 01 Bobby Nasution dan Surya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan paslon nomor urut 02&nbsp;Edy Rahmayadi dan Hasan Sagala ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut terkait perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah Sumatera Utara 2024. Dikutip dari sumutpos.jawapos.com, Jumat (13/12),&nbsp;Sekretaris Tim Pemenangan Bobby Nasution-Surya, Abdul Rahim Siregar menegaskan bahwa siapapun, baik individu maupun pasangan yang berkompetisi di Pilkada Serentak 2024 berhak mengajukan gugatan sengketa hasil ke MK. Termasuk, Edy Rahmayadi dan Hasan Sagala. Abdul Rahim mengatakan, mereka berhak untuk melakukan itu, dan dirinya bersama tim lainnya akan tetap terus mengawal proses gugatan tim Edy Rahmayadi, dan mempelajari proses gugatan tersebut. "Pastinya kami akan tunjukkan bukti-bukti, bahwa kami memiliki data yang akurat dan data itu sudah diumumkan KPU Sumut dalam plenonya yakni selisih 1,6 juta suara," ujarnya. Dia pun memastikan akan menunjukkan bukti-bukti tersebut bilamana harus memberikan keterangan di MK. Terkait sidang MK nanti, Abdul Rahim bersama tim sudah siap jika harus dipanggil untuk memberikan keterangan-keterangan yang ditunjukan pada hakim nanti. "Kami sudah siapkan tim hukum, baik dari nasional maupun dari provinsi, yang akan siap memberikan tanggapan, bantahan atau hal-hal yang berhubungan di persidangan di MK nanti," ucapnya. Sebelumnya, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, mengklaim menemukan&nbsp;83 pelanggaran yang diduga dilakukan paslon 01 Bobby Nasution-Surya. Kuasa hukum Yance Aswin mengatakan, ada banyak kecurangan yang terjadi dalam Pilgub Sumut. Kecurangan tersebut secara garis besar terdiri dari tiga klaster.&nbsp;Pertama, kecurangan yang melibatkan oknum 'parcok' (partai cokelat) alias&nbsp;polisi. Kedua, pelaksanaan coblosan yang dinilai melanggar karena digelar saat banjir melanda empat kabupaten/kota di Sumut.&nbsp;Ketiga, adanya dugaan pemilih ganda di sejumlah daerah.

"Kami akan tunjukkan bukti-bukti, bahwa kami memiliki data yang akurat dan data itu sudah diumumkan KPU Sumut," katanya.

Perselisihan Hasil Pilgub Sumut, Bobby Nasution-Surya Siap Hadapi Gugatan Edy Rahmayadi-Hasan di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/MK-2558054264.jpg" alt="Kuasa hukum Paslon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, Yance Aswin di Gedung MK, Jakarta, Rabu (11/12). (Folly Akbar/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Paslon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, Yance Aswin di Gedung MK, Jakarta, Rabu (11/12). (Folly Akbar/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasangan calon (Paslon) nomor urut 02 pemilihan gubernur (pilgub) Sumatera Utara (Sumut),&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/edy-rahmayadi">Edy Rahmayadi</a>-<a href="https://www.jawapos.com/tag/hasan-basri-sagala">Hasan Basri Sagala</a>,&nbsp;mengklaim menemukan&nbsp;83 pelanggaran yang diduga dilakukan paslon 01 Bobby Nasution-H Surya. Kuasa hukum Yance Aswin mengatakan, ada banyak kecurangan yang terjadi dalam Pilgub Sumut. Kecurangan tersebut secara garis besar terdiri dari tiga klaster.&nbsp;Pertama, kecurangan yang melibatkan oknum 'parcok' (partai cokelat) atau polisi. Kedua, pelaksanaan coblosan yang dinilai melanggar karena digelar saat banjir melanda empat kabupaten/kota di Sumut. Ketiga, adanya dugaan pemilih ganda di sejumlah daerah. Atas dasar banyaknya kecurangan tersebut,&nbsp;pihaknya&nbsp;meminta agar&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/bobby-nasution">Bobby Nasution</a>&nbsp;didiskualifikasi, dan kemenangan menantu mantan Presiden Joko Widodo tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).&nbsp;"Petitum yang pertama secara jujur kita katakan tolong MK diskualifikasi pasangan 01 (Bobby-Surya)," ujarnya di Gedung MK Jakarta, Rabu (11/12). Permintaan itu disampaikan dalam petitum permohonan sengketa pemilihan (PHP) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Kalaupun MK menolak mendiskualifikasi, Yance meminta sekurang-kurangnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat kabupaten/kota yang terjadi banjir pada 27 November 2024. Yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang "Kalau PSU kami yakin masyarakat sumut pasti akan memilih Edy Rahmayadi dan Hasan Basri sagala," imbuhnya. Yance mengaku heran dengan keputusan KPU yang tetap menggelar pilkada. Padahal, saat itu, masyarakat tengah dalam musibah. Imbasnya, banyak pemilih yang kesulitan hadir di TPS. "Saya juga heran bagaimana napsu seorang pemimpin itu mengabaikan hak-hak tentang bagaimana sisi-sisi kemanusiaannya dihilangkan," tuturnya. Oleh karenanya, pihaknya berharap MK memperhatikan hal tersebut. Yance menegaskan, gugatan ini bukan dilakukan karena kliennya kalah, melainkan karena kekalahan itu diwarnai kecurangan. Jika berlangsung adil, pihaknya menegaskan akan menerima secara terbuka. "Karena memang situasinya tidak baik-baik saja, dan banyak hal-hal yang dilanggar dan tidak adanya kejujuran dalam proses pelaksanaan ini, ya saya pikir inilah (gugat) MK kita," jelasnya. Untuk diketahui, KPU Provinsi Sumut sudah menetapkan suara hasil Pilkada. Hasilnya, pasangan Bobby-Surya unggul dengan perolehan 3.645.611 suara. Sementara itu, paslon nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala hanya memperoleh 2.009.311 suara.

Kecurangan tersebut secara garis besar terdiri dari tiga klaster. Pertama, kecurangan yang melibatkan oknum 'parcok' atau polisi.

Klaim Temukan 83 Pelanggaran, Edy Rahmayadi Duga Kemenangan Bobby Nasution di Pilgub Sumut Berkat Dukungan 'Partai Cokelat'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/Screenshot_20241127_152412_Instagram-2821902235.jpg" alt="Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 1, Bobby Nasution saat menyalurkan hak suaranya di TPS 15, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, pada Rabu (27/11)." width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 1, Bobby Nasution saat menyalurkan hak suaranya di TPS 15, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, pada Rabu (27/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasangan calon (Paslon) nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala meminta hasil pemilihan gubernur (pilgub) Sumatera Utara (Sumut) yang memenangkan menantu mantan Presiden Joko Widodo, Bobby Nasutian, dibatalkan. Permintaan itu disampaikan dalam petitum permohonan sengketa pemilihan (PHP) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa hukum Yance Aswin mengatakan, ada banyak kecurangan yang terjadi dalam Pilgub Sumut. Oleh karenanya, dia meminta agar Bobby Nasution didiskualifikasi dan digelar pemungutan suara ulang. "Petitum yang pertama secara jujur kita katakan tolong MK diskualifikasi pasangan 01 (Bobby-Surya)," ujarnya di Gedung MK Jakarta, Rabu (11/+2). Kalaupun MK menolak mendiskualifikasi, Yance meminta sekurang-kurangnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat kabupaten/kota yang terjadi banjir pada 27 November 2024. Yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang "Kalau PSU kami yakin masyarakat sumut pasti akan memilih Edy Rahmayadi dan Hasan Basri sagala," imbuhnya. Yance mengaku heran dengan keputusan KPU yang tetap menggelar pilkada. Padahal, saat itu, masyarakat tengah dalam musibah. Imbasnya, banyak pemilih yang kesulitan hadir di TPS. "Saya juga heran bagaimana napsu seorang pemimpin itu mengabaikan hak-hak tentang bagaimana sisi-sisi kemanusiaannya dihilangkan," tuturnya. Oleh karenanya, pihaknya berharap MK memperhatikan hal tersebut. Apalagi, pihaknya juga menemukan 83 pelanggaran yang diduga dilakukan paslon Bobby-Surya. Kecurangan tersebut secara garis besar terdiri dari tiga klaster.&nbsp;Pertama, kecurangan yang melibatkan oknum 'parcok' (partai cokelat) atau polisi. Kedua, pelaksanaan coblosan yang dinilai melanggar karena digelar saat banjir melanda empat kabupaten/kota di Sumut. Ketiga, adanya dugaan pemilih ganda di sejumlah daerah. Yance menegaskan, gugatan ini bukan dilakukan karena kliennya kalah, melainkan karena kekalahan itu diwarnai kecurangan. Jika berlangsung adil, pihaknya menegaskan akan menerima secara terbuka. "Karena memang situasinya tidak baik-baik saja, dan banyak hal-hal yang dilanggar dan tidak adanya kejujuran dalam proses pelaksanaan ini, ya saya pikir inilah (gugat) MK kita," jelasnya. Untuk diketahui, KPU Provinsi Sumut sudah menetapkan suara hasil Pilkada. Hasilnya, pasangan Bobby-Surya unggul dengan perolehan 3.645.611 suara. Sementara itu, paslon nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala hanya memperoleh 2.009.311 suara.

Yance meminta sekurang-kurangnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di empat kabupaten/kota yang terjadi banjir pada 27 November 2024.

Edy Rahmayadi Minta Pilgub Sumut yang Menangkan Menantu Jokowi Bobby Nasution Diulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/MK-2558054264.jpg" alt="Kuasa hukum Paslon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, Yance Aswin di Gedung MK, Jakarta, Rabu (11/12). (Folly Akbar/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Paslon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, Yance Aswin di Gedung MK, Jakarta, Rabu (11/12). (Folly Akbar/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kemenangan menantu mantan Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan diajukan oleh lawannya, yakni pasangan calon (Paslon) Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala. Gugatan disampaikan melalui permohonan&nbsp;Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah&nbsp;ke MK. Kuasa Hukum, Yance Aswin mengatakan, gugatan diajukan setelah pihaknya menemukan banyak kecurangan. Imbasnya, pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri kalah dalam pemilihan gubernur 27 November 2024 lalu. "Ini sangat menyakiti hati masyarakat Sumut," ujarnya di Gedung MK, Jakarta, Rabu (11/12). Dalam mengajukan permohonan, dia membawa 83 bukti kecurangan kepada MK. Kecurangan tersebut secara garis besar terdiri dari tiga klaster.&nbsp;Pertama,&nbsp;kecurangan yang melibatkan oknum 'parcok' (partai cokelat) atau polisi. Kedua, pelaksanaan coblosan yang dinilai melanggar karena digelar saat banjir melanda empat kabupaten/kota di Sumut. Ketiga, adanya dugaan pemilih ganda di sejumlah daerah. Yance menegaskan, gugatan ini bukan dilakukan karena kliennya kalah, melainkan karena kekalahan itu diwarnai kecurangan. Jika berlangsung adil, pihaknya menegaskan akan menerima secara terbuka. "Karena memang situasinya tidak baik-baik saja, dan banyak hal-hal yang dilanggar dan tidak adanya kejujuran dalam proses pelaksanaan ini, ya saya pikir inilah (gugat) MK kita," jelasnya. Kepada MK, Yance meminta untuk membatalkan hasil pilgub Sumut. "Kalaupun tidak, maka izinkan kami memohon kepada MK untuk empat kabupaten yang terimbas banjir untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)," jelasnya.

Kemenangan menantu mantan Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution sebagai gubernur Sumatera Utara digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Klaim Ada Kecurangan, Edy Rahmayadi Gugat Kemenangan Menantu Jokowi Bobby Nasution di Pilgub Sumut ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/31/IMG-20240830-WA0084-3572339905.jpg" alt="Mantan Kepala Satkornas Banser Hasan Basri Sagala (kanan). (Dokumentasi GP Ansor)" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Satkornas Banser Hasan Basri Sagala (kanan). (Dokumentasi GP Ansor)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Mantan Kepala Satkornas Banser, Hasan Basri Sagala menyatakan mundur dari kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU). Dia beralasan mematuhi AD/ART NU, karena maju sebagai Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara mendampingi Edy Rahmayadi di Pilkada sumut 2024. Seperti diketahui, Banser adalah badan semi-otonom di bawah naungan GP Ansor. Sementara GP Ansor adalah badan otonom (banom) di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sekjen GP Ansor Rifqi Elmoe mengingat Hasan soal adanya janji dan baiat sebagai kader saat masuk GP Ansor.&nbsp; Pria yang akrab disapa Gus Rifqi itu mengatakan, salah satu sumpah baiatnya adalah dengan segenap jiwanya siap menghadapi musuh dan penghianat terhadap Islam Ahlusunah wal Jama&rsquo;ah (Aswaja), organisasi NU dan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. "Baiat dan sumpah yang sudah diucapkan oleh kader bersifat mengikat dan pertanggungjawabannya langsung kepada Allah SWT," kata Gus Rifqi dalam keterangannya Jumat (30/8).&nbsp; Respons Rifqi itu, menanggapi pernyataan Hasan Basri yang berpendapat dirinya sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar NU. Rifqi menilai, sebagai orang yang pernah aktif di NU seharusnya Hasan menyelami dan menghayati sumpah janji saat dibaiat. "Bukan berarti, setelah purna tugas, tidak terikat (dengan NU)," kata Rifqi.&nbsp; Karenanya, Rifqi mengimbau seluruh kader Ansor untuk tidak main-main dengan baiat yang sudah diucapkan. "Bisa kualat nantinya. Kita mestinya sama-sama dan mengimbau satu sama lain agar terus menjaga martabat organisasi," kata dia. Rifqi juga menyindir jiwa setengah hati Hasan dalam menjalankan tugas pemerintahan sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama RI. Dia mengatakan tugas atau amanah yang diembannya belum juga usai, tetapi sudah terlibat politik elektoral. Seperti diketahui, majunya Hasan Basri dalam Pilkada Sumatera Utara mendapat penolakan dari Ketua PW Ansor Sumut Adlin Tambunan. Alasannya karena pasangan yang dipilihnya pernah mencoreng nama NU dan melukai warga Nahdliyin seluruh dunia. Adlin mengaku pihaknya masih sulit mendukung Edy lantaran pernah menghina GP Ansor pada 2019 yang lalu. Usai mengikuti tes kesehatan di RSUP Adam Malik Medan pada Jumat (30/8), Hasan sempat memberikan keterangan pers kepada awak media. Khususnya terkait hubungannya dengan NU atau PBNU. Dia menegaskan mundur dari NU karena menjalankan ketentuan AD/ART atau peraturan yang berlaku. Yaitu setiap pengurus yang maju dalam kontestasi politik, harus mundur. "Karena juga saya telah mengundurkan diri dari NU, dari Tenaga Ahli Menag, dan di Banser saya sudah purna tugas," kata Hasan sebagaimana dikutip dari rilis resmi GP Ansor.

Mantan Kepala Satkornas Banser, Hasan Basri Sagala menyatakan mundur dari kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU).

Mundur dari NU karena Maju di Pilkada Sumut 2024, Hasan Basri Sagala Disindir Soal Baiat dan Setengah Hati   