<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/haryo-287372410.png" alt="HARYO PRASODJO" width="100%">
<figcaption>HARYO PRASODJO</figcaption>
</figure> JADWAL&nbsp;pengoperasian perdana kereta cepat Jakarta&ndash;Bandung (KCJB) diundur dari 18 Agustus 2023 ke 1 September 2023. Kereta itu telah menjalani uji coba perdana sejak 19 Mei 2023 dan masih menunggu hasil sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Fakta menariknya, KCJB akan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara dan menjadi proyek pertama kereta cepat murni teknologi Tiongkok di luar negeri. Sehingga tidak heran jika pemerintah Indonesia memasukkan proyek KCJB menjadi salah satu proyek andalan dan juga proyek strategis nasional. Terutama mengingat pentingnya proyek untuk meningkatkan citra Indonesia, juga citra teknologi Tiongkok, di dunia pada masa mendatang. Dalam prosesnya, proyek KCJB tidak lepas dari polemik, yang pro dan kontra, di tengah masyarakat Indonesia, terkait urgensi dari proyek tersebut, dengan kebutuhan dalam negeri. Biaya proyek yang pada awalnya dilihat lebih murah, dengan bunga pinjaman yang lebih rendah, menjadikan pemerintah Indonesia memilih Tiongkok daripada Jepang untuk membangun KCJB pada tahun 2015. Keputusan tersebut akhirnya mengubah Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) di mana trase kereta cepat seharusnya dibangun dari Jakarta menuju Surabaya via utara, dengan Jakarta&ndash;Bandung sebagai proyek percontohan. Tidak hanya sampai di situ, terpilihnya Tiongkok membuat pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk melobi Jepang, dengan memberikan proyek kereta cepat Jakarta&ndash;Surabaya kepada pihak Jepang. Namun, satu hal yang perlu diketahui, seperti kebanyakan teknologi tinggi lainnya, teknologi kereta adalah teknologi yang eksklusif dan bersifat mengikat. Secara jangka panjang berpotensi menimbulkan ketergantungan. Jika sudah menggunakan teknologi dari suatu negara, sulit untuk digabungkan dengan teknologi dari negara lain, baik secara teknis, politis, maupun pengoperasiannya. Itulah yang menyebabkan keengganan Jepang untuk bergabung dengan proyek KCJB saat diminta Indonesia pada pertengahan 2020 lalu. Apalagi, secara ekonomi dan politik, teknologi kereta cepat Tiongkok adalah rival bagi pasar internasional teknologi Shinkansen Jepang. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia berada pada posisi sulit dan menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang mengoperasikan kereta cepat dengan jalur terpendek di dunia dengan panjang hanya 142,3 kilometer. Meskipun pada 2021 pemerintah kembali memunculkan wacana untuk memperpanjang jalur KCJB hingga Surabaya dengan melalui sisi selatan Jawa, melalui Jogjakarta. Namun, masalah teknis di lapangan dan beban keuangan proyek menjadi masalah utama dalam proyek KCJB, yang menjadikan pemerintah harus berpikir jutaan kali untuk dapat memperpanjang trase KCJB hingga Surabaya via selatan. Terbukti pada 2022 KCJB mengalami cost overrun dan menghentikan proyek selama beberapa bulan. Proyek yang awalnya ditaksir menghabiskan Rp 113 triliun membengkak menjadi Rp 131 triliun. Setelah Indonesia dan Tiongkok menyepakati kelebihan dana sebesar Rp 18,24 triliun. Pada akhirnya, untuk menutupi defisit keuangan proyek, pemerintah terpaksa menggunakan APBN melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 4 triliun. Sayangnya, drama tidak berakhir sampai di situ. Keberadaan KA Argo Parahyangan (GoPar) dinilai dapat menjadi predator bagi operasional KCJB. Hal tersebut sempat memunculkan wacana penghapusan GoPar agar masyarakat hanya menggunakan KCJB. Dibanding dengan KCJB, GoPar memiliki kelebihan dari sisi pemberhentian yang langsung di tengah Kota Bandung. Sedangkan KCJB masih harus menggunakan KA feeder untuk sampai ke Kota Bandung. Dari segi harga, GoPar kelas eksekutif juga tidak jauh berbeda dengan harga KCJB kelas ekonomi, yang rencananya akan disubsidi melalui public service obligation (PSO), menjadi Rp 250 ribu. Transfer teknologi kereta cepat juga masih menjadi misteri. Apakah Indonesia benar-benar mendapatkan akses transfer teknologi kereta cepat atau hanya sebatas pada teknik pembangunan infrastruktur jalur relnya. Tidak banyak berita yang dapat diakses untuk informasi transfer teknologi tersebut. Selain adanya pengiriman secara berkala 1.091 tenaga kerja Indonesia ke Tiongkok untuk mendapatkan pendampingan dan pelatihan terkait pengoperasian dan pemeliharaan kereta sejak 2022. Bahkan, untuk rangkaian kereta cepat sendiri, dikirim langsung secara utuh dari Tiongkok. Sejatinya pengoperasian KCJB tidak dimaknai sebatas euforia sesaat dan kepentingan politik jangka pendek bagi penguasa. Proyek KCJB tidak boleh berhenti dan harus terus berjalan sehingga keberlangsungan jangka panjang proyek KCJB harus menjadi perhatian penting pemerintah saat ini dan pemerintah selanjutnya. Secara garis besar, proyek KCJB yang merupakan bagian dari proyek besar konektivitas Tiongkok dalam belt and road initiative dapat dijadikan sebagai momentum kebangkitan perkeretaapian nasional. Sebagai negara besar, Indonesia harus mampu mengambil peluang dan keuntungan dari KCJB dan tidak terjebak pada ketergantungan yang lebih besar pada Tiongkok. Proyek KCJB juga dapat menjadi pelajaran berharga tidak hanya bagi Indonesia, namun juga negara lainnya, yang memiliki keinginan membangun jaringan kereta cepat, untuk dapat benar-benar teliti dan menghitung dengan cermat. Hal yang perlu dipahami bersama adalah proyek KCJB merupakan proyek jangka panjang sehingga dapat menjadi kekuatan baru, semangat baru bagi Indonesia dalam pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi serta infrastruktur perkeretaapian. Harapan ke depan, melalui proyek KCJB, semoga Indonesia mampu membangun dan meningkatkan inovasi teknologi sarana dan prasarana perkeretaapian semakin jauh lebih baik.&nbsp;(*) <hr /> *) HARYO PRASODJO, Anggota komunitas Railfans Mojokerto, dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

Jadeal pengoperasian perdana kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) diundur dari 18 Agustus 2023 ke 1 September 2023.

Maju Kena Mundur Kena ala KCJB

haryo prasodjo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#haryo prasodjo

Berita Terkini

Maju Kena Mundur Kena ala KCJB

Download Aplikasi JawaPos.com