<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/HARYO-KUNCORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SEKTOR keuangan nasional menapaki fase anyar menyusul Bank Indonesia (BI) meluncurkan Proyek Garuda. Buku putih Proyek Garuda berisi desain yang menavigasi berbagai inisiatif eksplorasi dalam pengembangan arsitektur rupiah digital (central bank digital currency) di masa depan.  Rancangan penerbitan rupiah digital di atas tidak lepas dari penggunaan uang kripto (cryptocurrency) sebagai alat pembayaran virtual yang dalam beberapa waktu belakangan ini marak. Teknologi blockchain memungkinkan transaksi antar pelaku ekonomi menggunakan uang kripto sebagai perantaranya.  Uang kripto tidak memiliki rujukan yang kukuh sehingga nilainya sangat fluktuatif. Sebagai investasi, keterbatasan pasokan aset kripto tidak mampu mengikuti tingginya permintaan. Alhasil, uang/aset kripto -yang difasilitasi perusahaan swasta- berpotensi kuat mengganggu stabilitas sistem keuangan.  Pada titik ini, Proyek Garuda digadang-gadang menjadi solusi konkret atas persoalan fundamental yang termaktub dalam cryptoization. Rupiah digital resmi diterbitkan BI dan menjadi kewajiban moneternya. Dengan begitu, rupiah digital diplot menjadi satu-satunya alat pembayaran virtual yang sah di Indonesia.  Kendati berdampak positif bagi efisiensi sistem pembayaran dan inklusivitas keuangan, penerbitan rupiah digital menghadapi sejumlah persoalan krusial. Masyarakat baru mengenal uang kartal (kertas dan logam) serta uang berbasis rekening (uang elektronik, QRIS, kartu debit, dan kartu kredit).  Kadar ”melek digital” akan menentukan akseptasi publik atas kehadiran rupiah digital. Keengganan masyarakat mempergunakan rupiah digital sebagai media pertukaran membuat penerbitannya tidak optimal. Padahal, investasi yang dibutuhkan untuk merilis rupiah digital tidaklah sedikit.  Kalaupun publik bersedia memanfaatkan rupiah digital, persoalan tidak berhenti sampai di situ. Penerbitan rupiah digital diklaim BI tidak menghapus keberadaan uang kartal dan/atau uang berbasis rekening. Publik tetap diberi kebebasan memilih media pertukaran yang nyaman dipakainya.  Prinsip koeksistensi memunculkan problema substitusi. Peran uang fisik kemungkinan besar bisa digantikan rupiah digital. Sementara uang berbasis rekening bertumpu pada uang fisik. Artinya, substitutabilitas dari uang fisik ke rupiah digital bisa menyusutkan kiprah uang berbasis rekening.  Prinsip koeksistensi antara semua jenis uang yang sudah ada dan rupiah digital juga bisa beroperasi lewat asas komplementaritas. Artinya, penerbitan rupiah digital secara makro akan menambah stok uang beredar (alih-alih tetap seperti dalam kasus substitusi) yang lantas memantik api inflasi.  Sampai di sini, rupiah digital (layaknya uang fisik) mampu menjalankan fungsi dasar uang. Sebagai media pertukaran, kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi secara digital bisa diakomodasi. Satuan hitung atas barang/jasa yang ditransaksikan juga bisa difasilitasi oleh rupiah digital.  Hanya, fungsi rupiah digital sebagai alat penyimpan kekayaan masih bisa dipertanyakan. Sebagai alat penyimpan kekayaan, uang mengalihkan daya beli masa kini ke masa mendatang. Maka, fungsi uang bertambah lagi sebagai satuan hitung atas pembayaran beda waktu (deferred payment).  Konkretnya, pendistribusian rupiah digital harus diwadahi ke dalam dompet digital. Sementara rupiah digital menjadi kewajiban moneter BI, dompet digital disediakan oleh perusahaan swasta. Persoalannya, apakah penyimpanan rupiah digital di dompet digital menghasilkan bunga atau tidak?  Sebagai komparasi, uang berbasis rekening selama ini tidak diberi bunga. Nasabah malahan membayar sejumlah ongkos tertentu untuk dapat menikmati jasa keuangan yang disediakan lembaga keuangan. Sebaliknya, uang fisik (sebagai kekayaan) yang disimpan di lembaga keuangan memperoleh imbalan bunga.  Ketiadaan remunerasi bisa menghambat hasrat memegang rupiah digital. Namun, rupiah digital tanpa remunerasi bisa memperkecil probabilitas lembaga keuangan mengalami kelangkaan likuiditas. Intermediasi keuangan antara pihak yang berlebih dana dan pihak yang butuh dana tetap terlaksana.  Di sisi lain, rupiah digital yang diberi remunerasi bisa menjadi alternatif aset finansial untuk kebutuhan masa depan. Tetapi, remunerasi rupiah digital yang terlalu atraktif (sebagai iming-iming agar uang fisik bermigrasi ke rupiah digital), eksistensi rupiah digital akan merecoki ekuilibrium pasar uang.  Integrasi model pendistribusian rupiah digital wholesales dengan ritel (retail) belum sepenuhnya menyelesaikan pokok persoalan. Koeksistensi uang fisik, uang berbasis rekening, dan rupiah digital mensyaratkan kompromi khusus agar mereka tidak kehilangan salah satu fungsi utamanya.  Apa pun solusi tengahnya, teknologi pengedaran rupiah digital memegang peran vital. Model wholesale bisa mengadopsi teknologi DLT (distributed ledger technology). Opsi retail dapat menggunakan blockchain. Kombinasi keduanya sehingga kompatibel dengan bank sentral negara lain pun masih terbuka.  Persoalannya, teknologi blockchain juga digunakan uang/aset kripto. Penerbitan rupiah digital –yang semula ditujukan untuk mencegat dampak cryptoization– ironisnya menggunakan perangkat teknologi yang sama. Jelasnya, lewat blockchain pula rupiah digital bisa digunakan untuk tujuan spekulatif.  Sehimpun risiko di atas sengaja diungkap untuk meyakinkan diri agar penerbitan rupiah digital nantinya tetap hati-hati nan terukur. Lebih dari itu, berbagai risiko tersebut diharapkan bisa memperluas wawasan bagi pemunculan potensi risiko-risiko lain yang barangkali saat ini belum terpikirkan sama sekali.  Mumpung masih dalam taraf persiapan, penerbitan rupiah digital perlu disongsong dengan memperkuat infrastrukturnya. Dengan bangunan ekosistem yang komprehensif, rupiah digital senantiasa menjadi representasi digital dari mata uang Garuda sekaligus simbol kedaulatan negara (sovereign currency). Setuju? (*)  <hr />  *) HARYO KUNCORO, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic &amp; Educational Business Institute) Jakarta, Anggota Focus Group Bidang Fiskal dan Keuangan Negara PP-ISEI Pusat

Menyongsong Rupiah Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/HARYO-KUNCORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>NOTA Keuangan RI dan Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 telah resmi disampaikan pemerintah kepada DPR dalam pidato kenegaraan presiden pada 16 Agustus 2022. RAPBN 2023 akan disahkan DPR Oktober dan mulai berlaku per 1 Januari tahun berikutnya.  Kesan awal dari RAPBN 2023 adalah pemerintah sangat optimistis dengan prospek ekonomi Indonesia 2023. Hal itu tecermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen. Angka tersebut selapis tipis di atas pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2022 sebesar 5,44 persen.  Namun, impresi ambisius justru tebersit dari asumsi inflasi. RAPBN 2023 akan menjaga tingkat inflasi berada pada kisaran 3,3 persen secara tahunan. Target inflasi 2023 itu juga lebih rendah dari proyeksi pemerintah pada inflasi tahun anggaran 2022 yang berada pada kisaran 3,5 hingga 4,5 persen.  Sejak permulaan tahun berjalan, perekonomian nasional terus menghadapi tekanan inflasi yang meninggi. Data BPS melaporkan, angka inflasi tahunan per Juni tembus 4,35 persen, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang ”hanya” 3,35 persen. Dipantik kenaikan harga energi, angka itu melesat lagi menjadi 4,94 persen pada Juli 2022.  Kesamaan cerita juga berlaku pada inflasi pangan bergejolak (volatile food). Dipicu oleh lonjakan harga komoditas pangan (seperti cabai, bawang merah, dan ikan segar) membuat inflasi pangan mencapai 10,47 persen, dua kali lipat dari inflasi pangan yang ”normal” 5–6 persen secara tahunan.  Kenaikan harga energi dan harga komoditas di atas membuat batas atas sasaran toleransi inflasi umum (yang diukur dari persentase kenaikan indeks harga konsumen/IHK) 4 persen pun terlampaui. Alhasil, rentetan realisasi laju inflasi tersebut merupakan rekor tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.  Kesan ambisius itu tak terhindarkan lantaran tingginya gejolak perekonomian global. Perang Rusia-Ukraina memacu kenaikan tajam harga komoditas pangan dan energi di pasar global. Mereka toh merupakan negara pemasok 20 persen komoditas energi dan pangan dalam perdagangan internasional.  Sebagai negara pengimpor neto minyak, Indonesia akan terimbas oleh kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan hanya bahan bakar minyak (BBM) yang tidak disubsidi pemerintah, seperti yang dijual di SPBU swasta non-Pertamina, bisa menjadi cermin tingginya kenaikan harga yang sedang terjadi.  Lebih lanjut, jika harga BBM yang disubsidi negara ikut dinaikkan pada tahun ini, angka inflasi dipastikan akan melejit lagi. Rembetan kenaikan pada harga barang/jasa lainnya akan terasa di tahun depan. Alhasil, sasaran inflasi pada RAPBN 2023 kemungkinan besar bisa meleset jauh.  Dari sisi eksternal, inflasi juga masih menjadi momok serius di negara partner dagang utama. Biro Statistik Amerika Serikat (AS) mengumumkan, inflasi kembali melonjak hingga tembus 9,1 persen. Angka tersebut menumbangkan catatan pada Mei 1981 dan menjadikannya rekor paling tinggi.  Kemiripan cerita harga energi akan kembali berulang. Harga barang impor dari Negeri Paman Sam tersebut akan naik. Importir niscaya akan ”menyesuaikan” harga jualnya di dalam negeri. Akumulasi kenaikan harga barang impor dan harga energi akan memantik akselerasi inflasi di tanah air.  Sampai di titik ini, pemerintah hendak mengirim sinyal optimisme dalam menghadapi gejolak harga pada tahun depan. Kenaikan alokasi belanja perlindungan sosial dan subsidi (untuk pangan dan energi) dalam jumlah yang masih substansial seolah menjadi bukti valid kehadiran negara dalam mengatasi persoalan itu. <h3>Antara Spirit dan Logika</h3> Hanya, masalahnya optimisme urusan spirit, sedangkan realisasi adalah urusan logika. Ketidaksesuaian antara spirit, logika, dan fakta niscaya menghadirkan banyak problema. Asumsi inflasi yang terlalu rendah akan membuat pembengkakan belanja negara saat inflasi tinggi nantinya benar-benar terjadi.  Demikian pula, belanja subsidi untuk energi dan pangan juga akan meroket, persis seperti sekarang ini tengah pemerintah hadapi. Anggaran subsidi yang telah ditetapkan tidak mampu mengejar kenaikan konsumsi BBM sehingga kuota awal subsidi bisa jebol yang mengharuskan pemerintah menaikkan harga.  Melambungnya harga komoditas dan harga energi memang membawa berkah bagi penerimaan negara. Akan tetapi, perlu diingat pula, itu juga berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan masyarakat. Risiko sosial-politik kenaikan harga-harga kebutuhan masyarakat sangat boleh jadi lebih besar daripada nilai penerimaan.  Harus diakui, asumsi inflasi yang agak ”bias” membawa implikasi yang tidak ringan bagi kebijakan. Suku bunga acuan, misalnya, akan naik jika ada kenaikan inflasi inti yang permanen. Dalam kasus inflasi inti yang ”bias” ke bawah, kebijakan mengerek suku bunga acuan bisa keliru arah.  Biasnya asumsi inflasi berimplikasi tidak ringan bagi kebijakan upah minimum provinsi (UMP). Kenaikan UMP yang mengacu pada inflasi yang terlalu rendah bisa menggulung daya beli buruh. Rendahnya kenaikan UMP di tengah inflasi yang sudah tinggi juga menghambat pemulihan ekonomi.  Oleh karena itu, mumpung masih ada sedikit waktu, asumsi angka inflasi tampaknya perlu direvisi. Hal itu tidak ditujukan untuk mereduksi semangat optimisme, tapi semata-mata agar RAPBN lebih realistis. RAPBN yang realistis akan memberikan arah panduan bagi perkembangan ke depan.  Dengan perkataan lain, RAPBN memiliki kandungan informasi yang bermanfaat bagi pelaku ekonomi untuk mengambil keputusan. Kredibilitas kebijakan adalah benefit lain yang diturunkan dari sikap realistis pemerintah terhadap fenomena yang sedang/akan terjadi. Pada akhirnya, publik akan mendukung arah kebijakan yang disasar. Bukan begitu? (*)  <hr />  *) HARYO KUNCORO, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic &amp; Educational Business Institute) Jakarta

Menyoal Inflasi pada Rancangan APBN 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/HARYO-KUNCORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>HASRAT pemerintah untuk menaikkan penerimaan negara tampaknya tengah berada dalam momen terbaiknya. Dari sisi yuridis, konsolidasi fiskal lewat UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) membuka peluang untuk upaya itu demi agenda besar reformasi sistem perpajakan di tanah air.  Dari sisi politis, DPR juga sudah memberikan sinyal lampu hijau. Kenaikan target rasio pajak pada tahun depan yang mencapai 9–10 persen dari produk domestik bruto (PDB) menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi tidak hanya objek pajak, tetapi juga cukai.  Barang kena cukai (BKC) di Indonesia sejauh ini masih terbatas hanya pada empat objek, yakni tembakau, produk tembakau, alkohol, dan etil alkohol. Uniknya lagi, penerimaan cukai didominasi (90 persen) oleh tembakau. Oleh karenanya, bicara cukai di Indonesia dianggap identik dengan urusan tembakau.  Alhasil, jumlah BKC di Indonesia paling sedikit dibandingkan dengan negara lain, bahkan di kawasan ASEAN. Sebagai konsekuensinya, kinerja cukai (yang diukur dari rasio penerimaan cukai terhadap PDB) masih sangat rendah. Bahkan lebih rendah jika merujuk pada rerata negara di Afrika atau Amerika Latin.  Dengan alasan itu pula, pemerintah mulai membidik beberapa produk yang potensial menjadi BKC anyar. Perluasan barang kena cukai yang sudah masuk dalam fase implementasi adalah plastik dan minuman kemasan berpemanis buatan. Pelaksanaan pungutan cukai atas plastik dan minuman berpemanis akan dimulai tahun depan.  Wacana Cukai BBM, Ban Karet, dan Detergen  Tidak berhenti sampai di situ, belakangan ini pemerintah juga memunculkan rencana untuk memperluas basis pengenaan cukai atas bahan bakar minyak (BBM), ban karet, hingga detergen. Dari aspek empiris, banyak negara memang sudah memberlakukan pungutan cukai atas tiga komoditas tersebut.  Dari perspektif peraturan perundang-undangan, tiga komoditas itu sudah memenuhi kriteria menjadi kandidat BKC. Konsumsi atas tiga barang tersebut menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Sehingga perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.  Kendati terjustifikasi secara empiris dan yuridis, pemberlakuan cukai BBM, ban karet, dan detergen menghadapi sejumlah kendala yang mendasar sifatnya. Persoalan pertama menyangkut barang substitusinya. Pungutan cukai akan dibebankan kepada konsumen akhir dalam bentuk kenaikan harga jual.  Kenaikan harga jual tentu saja tidak menjadi kendala bagi konsumen yang secara ekonomi mampu. Efek pendapatan konsumen golongan ini niscaya lebih besar daripada efek harga. Artinya, pungutan cukai tidak signifikan mengubah pola konsumsinya sehingga misi utama pengenaan cukai tidak kesampaian.  Cerita berkebalikan terjadi pada konsumen yang secara ekonomi kurang mampu. Efek harga tipikal lebih kuat daripada efek pendapatan. Mereka lebih sensitif terhadap kenaikan harga. Konkretnya, kenaikan harga tanpa ada alternatif substitusinya membawa efek pada penurunan surplus konsumen.  Penurunan surplus konsumen itu sangat boleh jadi tidak sebanding dengan penerimaan cukai yang diraup pemerintah. Intinya, ada beban yang hilang (dead weight loss) dari perekonomian. Beban yang hilang inilah yang harus menjadi rujukan dasar dalam mengukur efektivitas kebijakan cukai.  Mengambil kasus BBM, sebagai misal, alternatif lain selain bahan bakar fosil belum terbangun infrastrukturnya. Bahan bakar gas sebagai alternatif substitusi BBM sejauh ini juga belum dikaji keberhasilannya. Alhasil, migrasi ke bahan bakar gas atau EBT (energi baru terbarukan) masih sulit diharapkan terwujud dalam waktu dekat.  Persoalan kedua terkait dengan barang komplementernya. Per definisi, dua barang dikatakan komplementer jika dua komoditas yang dikonsumsi berbarengan mendatangkan utilitas yang lebih tinggi. Artinya, konsumsi BKC tidak akan banyak berubah tatkala konsumsi barang/jasa partnernya masih tinggi pula.  Mengambil contoh yang sama, konsumsi BBM berbasis fosil akan tetap tinggi ketika kendaraan yang dipakai secara teknis memang menuntut penggunaan BBM fosil. Dengan demikian, pungutan cukai menghendaki perubahan besar dari sisi pemasok barang komplementernya, alih-alih terfokus hanya pada konsumsi.  Efek harga, efek pendapatan, barang substitusi, dan komplementernya dalam taraf tertentu masih bisa dikalkulasi. Determinan lain atas konsumsi BKC sering sulit diukur lantaran berada di luar wilayah ekonomi. Dengan asumsi keempatnya bisa dikontrol penuh, konsumsi BKC tetap tinggi karena jumlah konsumen yang meninggi.  Berangkat dari sini, sering muncul kekeliruan diagnosis. Pengendalian konsumsi BKC dilakukan dengan pungutan cukai. Setelah cukai dipungut, konsumsi BKC tetap saja naik. Data agregat tidak mampu membedakan konsumsi BKC karena jumlah konsumen atau efek cukai. Alhasil, tarif cukai senantiasa naik setiap tahun dengan alasan yang selalu sama.  Bagaimanapun, tujuan utama cukai adalah pengendalian konsumsi. Pola konsumsi berakar pada persoalan perilaku. Mengubah perilaku dari kebiasaan mengonsumsi BKC untuk beralih ke barang substitusinya (yang tidak terkena cukai) menjadi kunci keberhasilan ekstensifikasi cukai, alih-alih sebatas pada nominal yang bisa diraup ke kas negara.  Pada titik ini masalah klasik dahulu mana telur dengan ayam pun muncul. Pungutan cukai dipungut lebih dulu untuk membangun infrastruktur barang/jasa substitusinya ataukah menyediakan infrastrukturnya terlebih dahulu baru kemudian memungut cukainya. Atas nama keadilan, langkah yang kedua tampaknya jauh lebih logis.  Dengan skema problematika di atas, kebijakan cukai menghendaki persiapan yang matang. Komprehensivitas kebijakan cukai menuntut pembangunan ekosistem dari sisi konsumen, produsen, regulasi, maupun dinamika lingkungan strategis yang melingkupinya. Pada akhirnya, kebijakan disebut bijak jika mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan begitu? (*)  <hr />  *) HARYO KUNCORO, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic &amp; Educational Business Institute) Jakarta, Anggota Focus Group Bidang Fiskal dan Keuangan Negara ISEI Pusat

Membangun Ekosistem Percukaian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/HARYO-KUNCORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>LAPORAN Badan Pusat Statistik (BPS) di awal Februari tentang inflasi menyisakan sedikit pertanyaan. Tingkat inflasi Indonesia pada 2021, misalnya, ”hanya” 1,87 persen secara tahunan, selapis tipis di atas inflasi 2020 yang ”cuma” 1,68 persen. Memasuki 2022, inflasi Januari mencapai 0,56 persen atau 2,18 persen secara tahunan.  Meski sudah ada geliat, apakah angka inflasi di Indonesia sedemikian rendah? Pertanyaan itu muncul lantaran kontras dengan keseharian. Kenaikan harga kebutuhan pokok selama dua tahun masa pagebluk, seperti telur ayam, cabai, bawang merah, hingga minyak goreng, seolah menggulung rendahnya data resmi inflasi.  Polemik soal angka inflasi tidak berhenti sampai di situ. Besaran inflasi di tanah air juga jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang Asia lainnya yang rata-rata berada di kisaran 2,5 persen. Inflasi di Amerika Serikat bahkan memecahkan rekor, menembus ambang 7 persen.  Lembaga multilateral sekaliber IMF pun pernah mengungkapkan ”keheranannya”. Dalam perekonomian dunia yang semakin terintegrasi, efek inflasi dari satu negara –apalagi inflasi di negara yang mendominasi perekonomian global– akan menyebar ke banyak negara yang menjadi mitra dagangnya, termasuk Indonesia.  Tensi pertanyaan kian tinggi tatkala data inflasi dikonfrontasikan dengan perkembangan jumlah uang beredar. Bank Indonesia (BI) mencatat nominal uang dalam arti sempit (M1) pada Desember 2021 tumbuh 17,9 persen. Kenaikan ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang melejit 14,7 persen.  Sudah menjadi kekhawatiran umum bahwa kenaikan jumlah uang beredar senantiasa akan memantik inflasi. Data yang disampaikan di atas sudah dengan sendirinya menggugurkan kerisauan khalayak ramai. Pertumbuhan likuiditas perekonomian sangat jauh di atas angka laju inflasi.  Kondisi tersebut mengingatkan kembali ke awal-awal masa pandemi. Ketika itu beberapa pihak menyarankan agar BI mencetak uang guna menanggulangi dampak Covid-19 di Indonesia. Mumpung tingkat inflasi rendah, pencetakan uang tidak akan melambungkan inflasi, malahan membantu perbaikan ekonomi.  Namun, dugaan yang disebut terakhir agaknya meleset. Sebagian pertumbuhan jumlah uang beredar mengarah pada permintaan agregat yang selanjutnya mendorong kenaikan produksi tampaknya kurang meyakinkan. Proyeksi optimistis pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 dari berbagai lembaga mengerucut ke posisi 3 persen.  Pokok persoalannya tentu saja bukan pada metodologi pendataan. Angka inflasi dihitung dari persentase kenaikan IHK (indeks harga konsumen). IHK mendasarkan pada pantauan harga 835 komoditas dalam survei biaya hidup paling mutakhir yang dipakai BPS sejak 2018. Artinya, asas komprehensivitas terpenuhi.  Demikian pula, data jumlah uang beredar yang menjadi ranah BI juga terjamin akurasinya. Semua bank sentral di dunia memiliki kesamaan standar dalam menghitung jumlah uang beredar. Karena itu, data jumlah uang beredar, meski dalam mata uang yang berbeda, masih valid diperbandingkan lintas negara.  Argumen mana pun yang dipakai, lagi-lagi, angka inflasi tetap bisa diklaim terlalu rendah dan pertumbuhan jumlah uang beredar dipandang terlalu tinggi. Apalagi, keduanya seakan ”berbicara” sendiri tanpa ada ”dialog” dalam satu jalinan cerita utuh yang terbingkai dengan data pertumbuhan ekonomi.  Efek Domino  Data inflasi dan likuiditas yang ”bias” semacam ini membawa implikasi yang tidak ringan, khususnya pada kebijakan turunannya. Inflasi menentukan suku bunga. Suku bunga acuan BI akan naik jika ada kenaikan inflasi yang permanen. Dalam kasus inflasi ”bias” ke bawah, kebijakan suku bunga BI bisa keliru arah.  Inflasi juga bertautan dengan kebijakan upah minimum provinsi (UMP). Kenaikan UMP yang mengacu pada angka inflasi yang terlalu rendah bisa menenggelamkan daya beli buruh. Rendahnya kenaikan UMP di tengah inflasi yang sebenarnya sudah naik akan memperlambat proses pemulihan ekonomi.  Pada gilirannya, data inflasi dan likuiditas terkait dengan pengukuran efektivitas kebijakan. Penambahan likuiditas lewat kebijakan pelonggaran kuantitatif BI maupun dari penerbitan surat berharga negara kemungkinan malah bisa diklaim tidak berdampak signifikan pada denyut permintaan agregat.  Faktanya, golongan menengah-atas masih menunda konsumsi meski sejumlah insentif tambahan tersedia. Demikian pula, kalangan dunia usaha masih saja menahan ekspansi bisnisnya. Pertumbuhan kredit yang dihitung sebagai salah satu komponen perhitungan likuiditas sepanjang tahun lalu toh juga seret.  Tiga kasus di atas hendak menunjukkan bahwa inflasi, jumlah uang beredar, dan pertumbuhan ekonomi merupakan tiga variabel kunci yang sangat strategis. Karena itu, otoritas terkait tidak perlu sungkan memberikan penjelasan tambahan. Klarifikasi data niscaya akan meredakan polemik.  Pengguna data juga harus menyadari kemungkinan ”bias” data demi meminimalkan potensi risiko yang timbul dari penafsiran yang keliru. Pandemi Covid-19 sangat fundamental, luar biasa (extraordinary), dan belum pernah terjadi sebelumnya (unprecedented) yang sangat memukul sendi-sendi perekonomian.  ”Bias” data atau bahkan ”anomali” bisa terjadi karena faktor environment yang mengelilinginya. Perubahan environment menghasilkan data yang tidak ”lazim” kendati kukuh menggunakan metodologi yang sama. Dengan begitu, data yang tercatat di masa pandemi pun juga terkesan ”luar biasa”.  Berbekal dari kemafhuman di atas, data ekonomi makro pada masa pandemi tampaknya perlu diberi ”perlakuan” khusus. Penyesuaian bisa ditempuh dengan memanfaatkan data mikro yang representatif sebagai pembandingnya, alih-alih menggunakan data makro yang ”bias” tadi apa adanya.  Jika representasi data di tataran mikro tidak tersedia, penyesuaian perlu dilakukan dengan data kualitatif. Hal itu ditujukan agar data tetap kompatibel dan komparabel dengan data sebelum pandemi. Alhasil, kebijakan yang diramu tetap efektif sesuai kondisi riil di lapangan. Data bisa ”bias”, tetapi kebijakan tidak boleh bias. (*)  <hr />  *) HARYO KUNCORO, Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, direktur riset SEEBI (the Socio-Economic &amp; Educational Business Institute) Jakarta, doktor ilmu ekonomi lulusan PPS UGM Jogjakarta

”Menggugat” Data Ekonomi Makro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/HARYO-KUNCORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DARI sekian banyak perubahan regulasi perpajakan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pengenaan pajak natura agaknya patut memperoleh perhatian khusus. Pasalnya, pemerintah akan memberlakukan pajak natura yang disediakan perusahaan kepada karyawannya.  Pemberian dalam bentuk natura (barang, jasa, tunjangan, dan/atau fasilitas) sejauh ini tidak dianggap sebagai penghasilan karyawan dan juga bukan beban biaya perusahaan. Kevakuman aturan ini mengkreasi banyak praktik yang berupaya menyiasati pemberian natura tanpa bisa dicap sebagai sebuah pelanggaran.  Dengan aturan yang baru nanti, natura akan dihitung sebagai penghasilan karyawan. Dengan begitu, status yuridis penghasilan natura menjadi jelas. Karyawan sebagai wajib pajak akan membayar sesuai ketentuan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) pasal 21. Beban biaya pajak perusahaan pun akan berkurang.  Meski boleh dibilang baru, pengenaan pajak natura sejatinya sudah lazim di banyak negara. Amerika Serikat, Australia, Jepang, Filipina, dan Kamboja, misalnya, sudah sejak lama menerapkannya. Tujuan primernya agar tercapai kesetaraan antara penghasilan tunai dan pendapatan nontunai.  Hanya, pemungutan pajak natura di Indonesia agaknya tidak terlepas dari sejumlah persoalan yang sangat fundamental. Dalam perspektif teoretis, natura adalah salah satu bentuk penghasilan (fringe benefit) karyawan sebagai kompensasi ekstra di luar upah/gaji yang diterimakan secara reguler.  Karena itu, natura menjadi salah satu strategi perusahaan guna mencapai tujuan korporasi. Pada tahap awal, perusahaan akan menawarkan tunjangan yang sangat menarik untuk mendapatkan talenta cemerlang. Faktanya, perusahaan yang mampu memberikan tunjangan atraktif paling banyak diminati calon.  Pada fase lanjut, perusahaan juga menggunakan fringe benefit untuk memotivasi, meningkatkan kepuasan, mendorong produktivitas, dan mempertahankan pegawai berkualitas di perusahaannya. Ringkasnya, fringe benefit ditujukan untuk menjaga loyalitas, alih-alih untuk menambah penghasilan karyawan.  Alhasil, penyamaan penerimaan natura dengan penghasilan tunai bisa berbenturan dengan maksud awal fringe benefit. Perlakuan yang sama atas natura seakan mengembalikan kedudukan karyawan berkualitas tinggi layaknya karyawan umum. Konkretnya, tidak ada apresiasi khusus untuk karyawan berkualitas tinggi.  Argumen bahwa penerima natura mendapat tambahan kemampuan juga masih bisa diperdebatkan. Menikmati natura mendatangkan tambahan utilitas. Utilitas berada di ranah ekonomi, sementara pembayaran pajak ada di wilayah finansial. Kemampuan secara ekonomi toh tidak berbanding lurus dengan kemampuan finansialnya.  Sebagai contoh, karyawan menanggung tarif PPh OP 25 persen. Setelah penghasilan natura diperhitungkan, ia akan ”naik kelas” ke tarif 30 persen. Demikian pula, eksekutif yang sebelumnya bertarif PPh OP 30 persen akan terangkat ke tarif tertinggi 35 persen. Sementara penghasilan tunai mungkin tidak berubah.  Dengan logika itu pula, perusahaan akan mengakui natura sebagai komponen pengurang penghasilan korporasi. Dengan begitu, pajak yang dibayarkan perusahaan tetap bertarif 22 persen sebagai PPh badan. Angka itu toh masih tetap lebih rendah daripada menanggung tarif progresif PPh OP.  Rasa keadilan terusik tatkala dihadapkan pada pekerja berkualifikasi ”biasa”. Alih-alih kemewahan, fasilitas yang mereka terima lebih berupa barang/jasa yang memang menjadi tuntutan pekerjaan. Artinya, tidak semua fasilitas yang disediakan pemberi kerja dapat dikategorikan sebagai penghasilan natura.  Isu keadilan tidak berhenti sampai di situ. Pengecualian pajak natura dari belanja APBN/APBD/APBDes kian menimbulkan kecemburuan. Natura (yang sejak awal akan diklaim sebagai penghasilan) meski bersumber dari APBN/APBD/APBDes seharusnya tetap terkena pajak demi menjaga prinsip keadilan.  Dengan substansi problematika di atas, sudah semestinya otoritas pajak memberikan batasan yang lugas atas penghasilan natura yang menjadi objek pajak. Sebagai misal, skema pajak natura bisa didesain dengan memasukkan variabel jenis, karakteristik, sifat, frekuensi, nilai, dan urgensinya bagi karyawan.  Lebih lanjut, kriteria objek pajak natura berjenis barang konsumsi habis pakai dan barang modal tahan lama harus klir. Secara simetris, pajak natura atas hadiah atau tunjangan perlu diperlakukan berbeda dengan natura yang berwujud fasilitas. Dengan begitu, penghasilan natura tidak kehilangan makna.  Ide dasar penyamaan antara penghasilan natura dan pendapatan tunai menghendaki adanya ambang batas PTKP (penghasilan tidak kena pajak). PTKP natura layak dikenakan pada barang/jasa yang memang menjadi konsekuensi, sarana, dan prasarana teknis lain yang ditimbulkan dari pelaksanaan pekerjaan.  Sampai di titik ini, otoritas pajak di tanah air tidak perlu malu untuk belajar pada praktik terbaik secara internasional. Internal Revenue Service (2019), misalnya, telah menyiapkan pedoman pajak untuk fringe benefit. Sejumlah item penghasilan natura masuk dalam objek pajak, plus sederet daftar pengecualiannya.  Jika objek pajak sudah tuntas terspesifikasi, perhitungan pajak natura mutlak harus transparan. Nilai objek pajak atas dasar biaya kesempatan (opportunity cost) tampaknya lebih relevan daripada merujuk pada harga pasar meski pada yang paling wajar sekalipun. Semuanya ini, lagi-lagi, agar tidak menimbulkan perselisihan.  Pada akhirnya, semangat reformasi UU HPP, termasuk perkara pajak natura, harus mampu menutup berbagai celah aturan sehingga memperkuat aspek keadilan beban pajak. Alhasil, roh keadilan yang terkandung dalam UU HPP akan memfasilitasi reformasi struktural lainnya dalam membentuk fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Semoga. (*)  <hr />  *) HARYO KUNCORO, Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, direktur riset SEEBI (the Socio-Economic &amp; Educational Business Institute) Jakarta, anggota Focus Group Bidang Fiskal dan Keuangan Negara ISEI Pusat

Perkara Pajak Natura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/HARYO-KUNCORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DI tengah tanda tanya tentang penanganan Covid-19 tahun depan, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mufakat melanjutkan pembagian beban (burden sharing) pembiayaannya. Sesuai surat keputusan bersama (SKB) jilid III, BI kebagian mendanai program vaksinasi, kesehatan, dan penanganan kemanusiaan.  Kesepakatan yang tertuang dalam dua klaster tersebut mengamanatkan BI, di satu sisi, akan melakukan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana senilai Rp 215 triliun untuk 2021 dan Rp 224 triliun pada 2022. Beban bunga yang ditanggung BI sebesar Rp 58 triliun untuk 2021 dan Rp 40 triliun untuk 2022.  Di sisi lain, porsi beban pembiayaan dari pemerintah akan digunakan untuk program kemanusiaan lainnya, terutama perlindungan sosial bagi masyarakat atau usaha kecil yang terdampak pandemi. Biaya bunga atas pembiayaan itu, yakni sebesar suku bunga acuan BI tenor 3 bulan, akan ditanggung pemerintah.  Fokus pembiayaan BI untuk vaksinasi, kesehatan, dan penanganan kemanusiaan patut dicatat. Tiga alokasi ini tipikal bisa diklasifikasikan sebagai barang/jasa publik murni. Per definisi, barang/jasa publik dipasok pemerintah. Sekali barang/jasa publik disediakan, ia bisa dikonsumsi masyarakat secara berbarengan tanpa pengecualian.  Dalam menyediakan barang/jasa publik, pemerintah bisa menggandeng pihak lain. Tanggung jawab tetap pemerintah sebagai prinsipal alih-alih pihak lain tadi yang berstatus agen. Artinya, penerima manfaat dari barang/jasa publik tidak akan merasa ”berutang budi” kepada BI sebagai ”donatur” penyediaan barang/jasa publik.  Beban bunga sebesar suku bunga acuan BI tenor 3 bulan juga layak digarisbawahi. Suku bunga ini lebih rendah dari suku bunga pasar. Alhasil, BI dan pemerintah memanggul beban bunga yang lebih ringan dari yang semestinya. Bahkan, dalam hitungan BI, pemerintah akan menghemat beban bunga utang hingga Rp 17,36 triliun.  Klarifikasi BI bahwa skema burden sharing masih dalam koridor neraca keuangan BI memberikan semacam garansi. Kemampuan BI dalam melaksanakan mandat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi tidak terganggu. Artinya, kekhawatiran atas kredibilitas dan independensi kebijakan moneter BI bisa diredam.  Komparasi dengan negara lain tampaknya juga sinkron. Sebagian besar bank sentral di seluruh dunia ikut berkontribusi pada pembiayaan defisit fiskal yang meningkat tajam selama pandemi Covid-19. Amerika Serikat, misalnya, membeli surat utang pemerintah untuk mendanai stimulus fiskal.  Sampai di titik ini, kegentingan efek samping atas skema burden sharing agaknya masih dalam batas rentang kendali antara BI dan pemerintah. Pengalaman panjang dalam menangani krisis moneter 1997–1998 dan krisis keuangan global 2008 agaknya bisa menjadi amunisi tambahan untuk meletupkan optimisme.  Meski demikian, dukungan langsung BI dalam skema berbagi beban perlu mendapat perhatian yang substansial. Pertama, tidak ada definisi eksplisit batas nominal dan sampai kapan burden sharing akan berakhir. Penegasan burden sharing dilakukan hanya sekali (one off policy) saat menangani pandemi Covid-19 tampaknya diperlukan.  Kedua, penyerapan SBN oleh BI dalam volume besar akan mengganggu keseimbangan pasar. Dari target Rp 632 triliun, penerbitan SBN lewat lelang reguler akan susut menjadi tinggal sekitar Rp 417 triliun pada semester II 2021. Persaingan memperoleh SBN pun akan terjadi antara investor domestik, perbankan, dan lembaga keuangan lain.  Ketiga, pembelian SBN oleh BI di pasar perdana niscaya akan cepat termonetisasi. Pasalnya, SBN itu tipikal terbitan baru, berdenominasi rupiah, bertenor panjang (5–8 tahun), dan dapat diperdagangkan di pasar. Alhasil, ketidakstabilan pasar modal adalah harga yang harus ditebus dari burden sharing.  Sifat-sifat SBN yang dibeli BI tersebut memang bisa digunakan sebagai instrumen operasi moneter. Hanya, pembelian SBN di saat situasi moneter belum mengharuskannya berimbas pada efektivitas instrumen moneter itu sendiri. Ringkasnya, BI sejatinya ”mengijon” SBN sebelum ”masa petik” tiba.  Keempat, ketidakstabilan pasar keuangan, lagi-lagi, akan terdampak. Tensi akumulasi instabilitas pasar finansial akan meningkat tatkala kebijakan taper tantrum diberlakukan bank sentral Amerika Serikat (AS). Taper tantrum ditandai dengan kenaikan suku bunga acuan AS dan penghentian pelonggaran kuantitatif.  Risiko yang dihadapi dari kebijakan Negara Paman Sam di atas adalah potensi pelarian modal (capital outflow) dari pasar berkembang. Fenomena ”dolar pulang kampung” berefek langsung pada penyusutan cadangan devisa. Ujung-ujungnya nilai tukar rupiah terhadap dolar akan bergejolak.  Kondisi semacam ini memaksa kembali BI membeli SBN yang dilepas asing di pasar sekunder. Kebijakan sterilisasi rupiah juga harus ditempuh lewat intervensi di pasar spot. Intervensi valuta asing dan pembelian SBN di tengah ketidakpastian terasa sangat mahal. Cadangan devisa dan ekuitas yang dimiliki BI bisa tergerus.  Kekhawatiran di atas tampaknya masuk akal. Skema burden sharing seri I dan II sudah mengempiskan 8,64 persen rasio modal BI. Skema berbagi beban jilid III diproyeksikan akan menyusutkan ekuitas BI 8,9 persen dan mungkin mengecil lagi 5 atau 4 persen pada tahun depan.  Padahal, BI sebelumnya juga berencana melakukan penarikan stimulus yang disertai dengan pengurangi perlahan quantitative easing pada tahun depan bila perekonomian kembali pulih. Pengetatan kebijakan BI itu sekaligus dalam rangka mengantisipasi dampak dari tapering off yang akan dilakukan The Fed.  Dengan konfigurasi problematika di atas, BI harus pandai-pandai menyeimbangkan antara kepentingan jangka pendek-menengah/panjang, tantangan eksternal-internal, dan tujuan domestik-luar negeri. Harus diakui, BI tidak sedang berada dalam kemewahan dengan gelimang opsi kebijakan.  Namun, jika kegentingan dilematis itu sukses dikelola, misi BI menjadi bank sentral terdepan dan terbaik di antara emerging market perlahan akan terwujud. (*)  <hr />  *) HARYO KUNCORO, Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, direktur riset The Socio-Economic &amp; Educational Business Institute Jakarta, doktor ilmu ekonomi alumnus UGM Jogjakarta

Burden Sharing, Seberapa Genting?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/HARYO-KUNCORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>AGENDA konsolidasi fiskal untuk mengerek penerimaan negara, sepertinya, tak henti mengundang kontroversi. Wacana pemungutan PPN (pajak pertambahan nilai) untuk bahan pokok diklaim kian menekan kehidupan masyarakat kelas bawah. Porsi pendapatan segmen ini lebih banyak teralokasi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Klarifikasi pemerintah bahwa pengutipan PPN bahan pokok ditujukan untuk memenuhi asas keadilan, tampaknya, tidak cukup kuat meredakan kegaduhan. Klausul yang menyatakan komoditas tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat bisa dikenai tarif PPN final 1 persen dipandang tetap saja mencederai rasa keadilan. Perpajakan di ranah produsen pun tak luput dari kontroversi. Dalam merevisi Undang-Undang Perpajakan, pemerintah berencana menurunkan ambang batas pengusaha kena pajak (PKP). Threshold PKP yang saat ini berlaku Rp 4,8 miliar per tahun dan akan dipangkas menjadi ”hanya” Rp 600 juta per tahun. Penurunan ambang batas PKP niscaya akan memperbanyak wajib pajak yang masuk kualifikasi pembayar pajak penghasilan (PPh) badan. Namun, di balik itu, banyak usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan terkena ketentuan membayar tarif PPh normal 20 persen dari sebelumnya tarif PPh final 0,5 persen. Penyusutan ambang batas PKP ini seakan menyindir pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang terlalu tinggi. Ambang batas PPh orang pribadi yang berlaku saat ini Rp 54 juta per tahun menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan PTKP tertinggi di dunia jika merujuk pada persentase terhadap pendapatan per kapitanya. Bukan tidak mungkin limit PTKP juga akan dipangkas. Ide toh pernah muncul pada 2017 saat PTKP akan ditambatkan pada upah minimum provinsi. Artinya, PTKP saat ini Rp 54 juta per tahun akan diturunkan menjadi Rp 40 juta per tahun. Alhasil, pekerja kelas bawah akan terjaring menjadi wajib pajak dengan membayar PPh 5 persen. Beberapa kasus di atas menunjukkan reformasi perpajakan yang tengah dirancang pemerintah terkesan kurang berpihak pada pelaku ekonomi kelas bawah. Tujuan peningkatan penerimaan negara –agar mulai 2023 defisit APBN bisa kembali ke pakem mula-mula maksimum 3 persen– lebih banyak dibebankan pada rakyat kecil. Jika ditelisik lebih dalam, bias kebijakan semacam ini merupakan konsekuensi logis dari pendekatan dari atas ke bawah (top-down). Kepentingan otoritas fiskal lebih kental mewarnai desain kebijakan perpajakan. Sebaliknya, efek samping yang ditimbulkan tidak terukur dengan saksama. Cerita di atas akan sedikit berbeda jika kebijakan perpajakan ditempuh dengan jalur dari bawah ke atas (bottom-up). Persoalan yang terjadi di akar rumput diangkat ke permukaaan untuk dicarikan solusi. Alhasil, keadilan vertikal (antarkelas masyarakat) dan horizontal (lintas individu) relatif akan lebih terjamin. Dilema pun mengemuka. Di satu sisi, pendekatan bottom-up berbiaya mahal dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Di sisi lain, pendekatan top-down lebih sering dipilih semata-mata karena argumen kepraktisan dan efisiensi meski tidak ada landasan yang kukuh yang bisa dipertanggungjawabkan. Mengompromikan dua pendekatan tersebut agaknya sangat sulit. Masing-masing pendekatan memiliki alur logika yang kuat. Bangunan logika yang disusun atas dasar kepentingan yang berbeda (untuk tidak menyebut berlawanan) niscaya menghasilkan resep kebijakan yang berlainan pula. Alhasil, afirmasi perpajakan layak diajukan agar semua kepentingan terakomodasi. Afirmasi perpajakan mengacu pada ketentuan tegas perihal subjek pajak dan/atau objek pajak yang harus diberi perlakuan khusus. Artinya, objek/subjek pajak tidak dipandang sebagai fasilitas khusus, melainkan diposisikan sebagai proteksi. Ide afirmasi semacam ini bukan hal yang baru sama sekali. Sektor pendidikan lebih dulu menerapkannya. Alih-alih pengecualian, skema afirmasi disediakan untuk peserta didik yang berasal dari daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) agar bisa memperoleh kesempatan belajar yang sama. Dibawa ke dalam konteks perpajakan, penerapan afirmasi PPN layak diberlakukan pada kebutuhan pokok tadi. Demikian pula, afirmasi PPh orang pribadi diterapkan dengan PTKP yang menaik. Tanpa afirmasi PPN dan PPh, sulit bagi segmen masyarakat ini bisa berkembang sampai pada level yang ”layak”. Lebih lanjut, afirmasi PPh badan bisa dikenakan pada UMKM dengan ambang batas PKP yang juga menaik. Bahkan, tarif normal PPh badan bisa lebih dimodifikasi. Tarif tunggal PPh badan semestinya dibuat secara berjenjang dengan struktur yang progresif layaknya PPh orang pribadi dan PPN multitarif. Dalam skala yang lebih luas, tarif berjenjang PPh badan bisa menjalankan fungsi sebagai stabilisasi otomatis yang bekerja tanpa regulasi ekstra. Ketiadaan instrumen stabilisasi otomatis dalam melawan siklus ekonomi ditengarai sebagai penyebab mahalnya stimulus fiskal (Dolls, Fuest, dan Peichl, 2012). Pada titik ini, tidak ada perbedaan antara pengecualian dan afirmasi, namun filosofinya sangat berbeda. Jika terminologi ”pengecualian” seolah-olah dilandasi kemurahan hati dari otoritas fiskal sebagai fasilitas khusus, afirmasi didasarkan pada perlindungan warga negara untuk mendapatkan penghidupan standar. Alhasil, akar persoalan perpajakan tertambat pada kebijakan (policy) dan kebijaksanaan (wisdom). Sebagai peranti fiskal, parameter keberhasilan kebijakan senantiasa akan diukur dengan output. Sementara itu, kebijaksanaan akan dinilai dari manfaat (outcome) yang bisa diciptakan. Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/01/07/2021/sah-ppkm-darurat-diterapkan-luhut-nggak-ada-mal-buka-sampai-20-juli/">Sah PPKM Darurat Diterapkan, Luhut: Nggak Ada Mal Buka Sampai 20 Juli</a> Tanpa roh kebijaksanaan, kebijakan justru menjelma menjadi ”pelanggaran” yang secara sistematis terlegitimasi lantaran tidak ada aturan baku atau penafsiran sepihak dari pembuat kebijakan. Jika demikian, penerapan peranti fiskal akan bijak sana sekaligus bijik sini, yang lagi-lagi mengundang kontroversi. Ironis, bukan? (*) <hr /> *) Haryo Kuncoro, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic &amp; Educational Business Institute) Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Alumnus PPs UGM Jogjakarta

Afirmasi Pajak, Mungkinkah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/HARYO-KUNCORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SETELAH gratis sejak diperkenalkan kali pertama pada Desember 2015, jaringan ATM Link yang dibangun bank-bank BUMN (badan usaha milik negara) kembali mengenakan biaya. Keputusan tersebut sontak memunculkan penolakan nasabah. Di tengah masa pandemi yang memukul daya beli masyarakat, pungutan biaya transaksi tentu memberatkan.  Di satu sisi, klaim bahwa pungutan biaya transfer ditujukan untuk mendukung cashless society agaknya kontradiktif. Transfer adalah representasi dari transaksi nontunai. Pengutipan biaya transfer justru mendorong penyelesaian urusan keuangan melalui pembayaran tunai. Artinya, ketergantungan pada uang tunai akan semakin kuat.  Di sisi lain, Himbara (Himpunan Bank-Bank Milik Negara) berargumen pengenaan kembali biaya transaksi sesama bank BUMN dimaksudkan sebagai prakondisi menuju transaksi perbankan secara digital. Seperti internet banking maupun mobile banking dari masing-masing bank BUMN sekaligus mendukung GNNT (gerakan nasional nontunai).  Dua pandangan di atas tampak saling bertentangan. Masing-masing pemikiran memiliki alur logika yang kuat. Perbedaan perspektif atas dasar kepentingan yang berbeda menghasilkan simpulan yang berbeda pula. Karena itu, mencari titik temu secara konseptual untuk mengompromikan keduanya agak sulit.  Polemik di atas sejatinya tidak perlu terjadi jika keputusan pemungutan kembali biaya transaksi ATM Link tidak dibuat mendadak. Tenggat satu minggu antara pengumuman dan eksekusi memberi kesan keputusan diambil secara sepihak tanpa melibatkan dan sosialisasi ke semua pemangku kepentingan yang terlibat.  Bahwa keputusan tersebut persis pada hari H, kemudian ditunda, tidak serta-merta menyelesaikan akar permasalahan. Terlebih, keputusan pengenaaan kembali biaya transaksi hanya didasarkan pada kesepakatan antara Himbara dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (sebagai penyedia jaringan ATM Merah Putih).  Pengenaan biaya atas dasar kesepakatan, apalagi dengan pihak ketiga, bisa dicap sebagai ”kolusi”. Dugaan ”kolusi” ini tidak terlalu berlebihan. Empat bank (Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN) yang tergabung dalam Himbara itu adalah market leader dalam industri perbankan di tanah air.  Perilaku leader senantiasa menjadi rujukan (benchmark) bagi bank lain. Bank yang ukurannya lebih kecil berstatus sebagai follower. Bank follower akan berupaya memosisikan diri agar tidak terlalu jauh dari leader. Alhasil, bank follower akan mengikuti jejak bank leader, termasuk dalam hal tarif transaksi.  Kompleksitas persoalan muncul tatkala bank leader memasang tarif yang jauh lebih rendah daripada harga pasar. Dalam konteks ini, penetapan biaya ATM Link yang lebih murah dari harga pasar masih bisa diartikan secara positif. Bank leader ”berharap” bank follower untuk memotong biaya transaksi. Penafsiran lain adalah bank leader hendak ”mengajak” bank follower untuk bergabung dengan ATM Link.  Hanya, bank follower -dengan keterbatasan kapasitas yang dimiliki- tidak mampu mengikuti strategi bank leader. Konsekuensinya, penetapan harga yang lebih murah oleh leader bisa dimaknai negatif sebagai predatory pricing yang mengarah pada monopoli dengan menggusur eksistensi bank lain.  Kondisi itu mirip dengan kasus SMS (short message service). Tarif SMS ketika itu juga didasarkan pada kesepakatan. Belakangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menemukan bukti kesepakatan mengarah pada kartel yang merugikan konsumen. Harga SMS ditetapkan lebih tinggi demi mendapatkan keuntungan ekstra.  Motif mendapatkan keuntungan ekstra agaknya lebih masuk akal daripada motif monopoli. Perusahaan induk (holding company) perbankan pelat merah tidak jadi dibentuk. Tiap bank BUMN tetap beroperasi dengan manajemen terpisah seperti awal mula. Karena itu, pungutan biaya transaksi ikut menentukan rapor individu tiap bank BUMN.  Alhasil, pemungutan kembali biaya transaksi antarbank BUMN hanya masalah waktu. Ia seakan memutar jarum jam balik ke titik origin. Nasabah seolah terkena PHP alias pengharapan palsu. Menganulir, menunda, dan kemudian mencabut kembali penggratisan biaya transaksi berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap bank BUMN.  Lebih lanjut, citra Himbara sebagai BUMN juga akan tergerus. Dalam spektrum jangka panjang, langkah itu bisa merugikan mereka sendiri. Perbankan BUMN toh tidak hanya bersaing dengan sesama bank, tetapi juga dengan fintech yang lebih efisien, termasuk di antaranya bisa melakukan transfer secara gratis.  Dengan konfigurasi problematika di atas, otoritas finansial perlu ”turun gunung” untuk mencari happy-happy solution bagi nasabah bank BUMN, Himbara, dan untuk bank lain. Penetapan tarif QRIS, isi ulang uang elektronik, dan metode pembayaran nontunai lainnya bisa diadopsi pada tarif transaksi perbankan.  Regulasi tentang tarif transaksi semacam ini bahkan bisa difungsikan sebagai insentif agar bank mampu menawarkan benefit yang lebih atraktif. Dengan begitu, otoritas finansial secara tidak langsung mengondisikan persaingan sehat berbasis inovasi. Selama spirit inovasi terjaga, kompetisi senantiasa melahirkan tarif yang wajar.  Demikian pula, industri perbankan pada umumnya dan Himbara pada khususnya juga perlu transparan perihal mekanisme penentuan tarif. Hal itu penting untuk menghindarkan kecurigaan yang berkepanjangan. Formula tarif transaksi toh bukan rahasia perusahaan, apalagi bank BUMN yang notabene milik publik.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/02/06/2021/kakak-dihukum-seumur-hidup-adik-divonis-18-tahun/">Kakak Dihukum Seumur Hidup, Adik Divonis 18 Tahun</a>  Bagi nasabah bank, barangkali sudah saatnya membentuk wadah resmi semacam serikat pekerja di ranah perusahaan atau komite sekolah di satuan pendidikan. Jika wadah nasabah ini memiliki posisi tawar yang kuat kepada perbankan, kasus gonjang-ganjing ATM Link dengan berbagai variannya tidak bakal terjadi lagi. (*)  <hr />  *) Haryo Kuncoro, Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, direktur riset SEEBI (the Socio-Economic &amp; Educational Business Institute) Jakarta

Gonjang-ganjing ATM Link

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/HARYO-KUNCORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PROPOSAL pemerintah perihal pembentukan dua kementerian baru sudah memperoleh lampu hijau dari parlemen. Nomenklatur keduanya pun sudah ditetapkan.  Tidak lama lagi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional) akan diresmikan bersamaan dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).  Kasus kementerian yang disebut pertama bisa dibilang ”kemunduran”. Kementerian baru tersebut pernah dikukuhkan pada masa pemerintahan Jokowi jilid I. Entah mengapa, pada era Jokowi jilid II, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dipisah lagi untuk kemudian dilebur kembali.  Kemiripan cerita juga terjadi pada Kementerian Investasi/BKPM. Pada rezim Orde Baru, BKPM pernah bermetamorfosis menjadi Kementerian Penggerak Dana Investasi. Alih-alih berstatus departemen, Kementerian Negara Penggerak Dana Investasi ketika itu tidak memiliki jangkauan yang luas.  Menaikkan status dari badan negara menjadi kementerian memang menjadi salah satu opsi guna menguatkan kapasitas kelembagaan. Sebuah kementerian niscaya memiliki mesin birokrasi –dengan struktur mata rantainya yang panjang– yang bisa digerakkan untuk mendukung sasaran.  Rentang kendali juga meluas hingga menjangkau lebih banyak aspek. Kontrol regulasi atas transfer teknologi, penciptaan kesempatan kerja, dan pemerataan distribusi pendapatan merupakan benefit primer yang bisa diturunkan dari penguatan kelembagaan Kementerian Investasi.  Namun, di balik penguatan kapasitas kelembagaan itu, termaktub pula sehimpun konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Jabatan menteri adalah jabatan politik. Penentuan personel yang akan mengisi kursi menteri, misalnya, senantiasa melibatkan tarik-ulur banyak kekuatan partai politik.  Sementara, interaksi antar-kekuatan politik sarat dengan kompromi berbagai kepentingan. Alhasil, Kementerian Investasi –sadar atau tidak– membuka ruang bagi terakomodasinya siklus perubahan arah kebijakan politik jangka pendek, alih-alih kebijakan investasi yang berjangka panjang.  Sebagai konsekuensinya, perubahan kultur akan menjadi keniscayaan. Regulasi yang diproduksi oleh Kementerian Investasi sangat boleh jadi akan bias berpihak pada kepentingan pemegang kekuasaan. Kredibilitas institusi dan kebijakannya menjadi pertaruhan besar di mata calon investor.  Tesis ini tidak mengada-ada. Pengalaman Kementerian BUMN bisa menjadi cerminan. Rencana pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN yang dirancang sebelumnya teranulir tatkala menterinya berganti. Artinya, kebijakan dan regulasi selalu saja mengikuti ”selera” pemegang kekuasaan.  Sebagai komparasi, bidang-bidang teknis di luar negeri diposisikan satu tingkat di bawah kementerian agar tidak terkontaminasi dengan politik. Pemilihan personelnya pun murni atas dasar pertimbangan teknis. Alhasil, menteri boleh saja berganti, tetapi regulasinya kukuh tidak berubah.  Harus diakui, keputusan penanaman modal memang dipengaruhi oleh kondisi politik. Namun, bukan berarti lembaga regulatornya diceburkan sekalian ke ”kolam politik” itu sendiri. Keberadaan Kementerian Investasi di wilayah politik niscaya akan memantik kegaduhan yang tidak perlu.  Hal yang sama bakal terjadi pada Bank Indonesia (BI). Otoritas moneter itu konon akan diletakkan di bawah Dewan Kebijakan Ekonomi Makro yang dibentuk pemerintah. Lagi-lagi, independensi kebijakan BI terkooptasi oleh pemerintah yang notabene adalah representasi kekuasan eksekutif.  Kecenderungan di atas, tampaknya, akan berlanjut, pun pasca-Jokowi tidak lagi memegang tampuk pemerintahan. Politik tetap menjadi ”panglima”, alih-alih menjadi fasilitator. Alhasil, kebijakan secanggih apa pun yang diracik akan berhenti di tengah jalan jika tidak memperoleh restu politik.  Dengan konfigurasi problematika di atas, Kementerian Investasi mutlak diberi job desk yang jelas. Sebagai regulator, Kementerian Investasi akan senantiasa berhubungan dengan calon investor. Artinya, peran duta investasi atau bahkan PR (public relation) implisit tersandang kepadanya.  Lebih lanjut, kiprah Kementerian Investasi sangat mungkin akan bersinggungan dengan INA (Indonesia Investment Authority). Pembedaan area kerja berdasar objek investasi mungkin bisa menjadi jalan tengah alternatif yang kompromistis tanpa merecoki kewenangan masing-masing.  Kegagalan koordinasi antar kementerian juga bisa berakibat fatal. Calon investor sudah sering mengeluhkan soal perizinan, tanah, dan problem sektoral lainnya. Akan sangat kontraproduktif jika eksistensi Kementerian Investasi justru menambah jumlah ”pemain” sehingga investor sulit mengolah ”bola”.  Permasalahan di atas juga akan merambah ke level regional. BKPM yang sebelumnya instansi vertikal, setelah otonomi daerah, bergeser menjadi lembaga organik pemerintah daerah. Jelasnya, cerita usang perebutan ”ladang kerja” antara kantor wilayah dengan dinas akan berulang kembali di masa mendatang.  Alhasil, pembentukan Kementerian Investasi potensial menyisakan bom waktu jika tidak dijinakkan sejak dini. Ironisnya lagi, tombol peledaknya bukan karena faktor eksternal yang berada di luar kendali kekuasaan. Akan tetapi, aspek internal yang bersemayam di dalam dirinya sendiri.  Harus disadari bahwa kegiatan investasi (to invest = menanam) butuh ketenangan hingga saat memanen (to harvest) hasil. Untuk itu, Kementerian Investasi wajib memiliki kapabilitas dalam mereduksi informasi tak simetri antara calon investor, partner, pemerintah, sektor privat lain, dan prospek ke depannya.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/15/04/2021/ditelepon-ratusan-kali-sebelum-tabungan-ludes-rp-50-juta-karena-otp/">Ditelepon Ratusan Kali sebelum Tabungan Ludes Rp 50 Juta karena OTP</a>  Pada tataran yang paling fundamental ini pula, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian Investasi harus mampu menjaga kepercayaan semua pemangku kepentingan. Pada akhirnya, investasi yang digadang menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi setelah pagebluk Covid-19 akan segera kesampaian. (*)  <hr />  *) Haryo Kuncoro, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (The Socio-Economic &amp; Educational Business Institute) Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan Program PPs UGM Jogjakarta  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Feg1vIIfBZU

Menanti Tupoksi Kementerian Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/HARYO-KUNCORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>ANGGARAN pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020 sudah tutup buku. Penanggulangan dampak sosial-ekonomi dari pagebluk Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional menjadi lakon utama yang membentuk mozaik kebijakan fiskal ekspansif sepanjang tahun lalu.  Defisit yang menjadi ’’roh’’ APBN 2020 melejit hingga Rp 956,2 triliun atau setara dengan 6,09 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pembiayaan defisit dengan penerbitan utang negara yang meningkat 180 persen dari tahun sebelumnya menaikkan rasio utang ke level 38 persen dari PDB.  Melebarnya defisit APBN 2020 secara yuridis memang ditoleransi oleh Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020. Namun, mulai APBN 2023 harus patuh kembali pada aturan baku UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang membatasi rasio defisit maksimum 3 persen dari PDB.  Di satu sisi, beban pembayaran bunga utang akan terasa selama 10 tahun mendatang. Di sisi lain, sebagian besar belanja pemerintah pusat merupakan belanja wajib. Sempitnya ruang fiskal membersitkan kekhawatiran atas keberlanjutan fiskal yang menuntut penyesuaian yang substansial.  Alhasil, konsolidasi fiskal menjadi subjudul APBN 2021. Konsolidasi fiskal ditandai dengan penurunan secara bertahap rasio defisit dan rasio utang sampai batas yang dianggap ’’aman’’. Dari dua opsi konsolidasi fiskal yang tersedia, pemerintah agaknya memilih strategi penaikan penerimaan daripada pengurangan belanja negara.  Kecenderungan itu mulai kelihatan. Lembaga pengelola investasi (sovereign wealth fund) diinisiasi untuk mendayagunakan sumber dana dari luar negeri demi mendorong kegiatan penanaman modal di semua sektor ekonomi. Potensi dana domestik akan dimobilisasi lewat gerakan wakaf uang.  Dari sisi fiskal, menteri keuangan mencetuskan kembali wacana pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR (27/2). Usulan itu menjadi kelanjutan dari cukai kantong plastik yang tahun lalu sudah disetujui DPR dan tahun ini diharapkan bisa dieksekusi.  Tak lama berselang, menteri keuangan juga mengeluarkan peraturan tentang penghitungan dan pemungutan PPN (pajak pertambahan nilai) dan PPh (pajak penghasilan) terkait dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer. Ketentuan yang berlaku mulai 1 Februari 2021 ini sejalan dengan implementasi pajak perdagangan elektronik dan pajak digital lainnya yang dirilis sebelumnya.  Apa arti semua ini? Kenaikan pajak, cukai, dan sejenisnya di atas sejatinya adalah harga yang harus dibayar oleh publik atas sejumlah stimulus yang sudah digelontorkan sepanjang tahun lalu. Dalam perspektif ekonomi dikenal prinsip ’’who gets who pays’’ yang bermakna dia yang dapat dia jugalah yang harus bayar.  Prinsip itu tampaknya sejalan dengan pepatah Barat ’’there is no such thing as a free lunch’’, yang berarti tidak ada makan siang yang gratis. Konkretnya, tidak mungkin memperoleh hasil tanpa pengorbanan. Pengorbanan hanya masalah waktu. Cepat atau lambat, ’’makan siang’’ itu harus ditebus.  Alhasil, semua pelaku ekonomi diminta ’’kerelaannya’’ untuk bersama-sama memikul beban fiskal agar rasio defisit cepat mengempis dan rasio utang tidak terus membengkak. Dan pihak pertama yang harus siap menanggung beban adalah mereka yang paling besar menikmati stimulus selama masa pandemi Covid-19.  Narasi di sektor riil di atas niscaya juga akan terjadi di sektor keuangan. Pembelian BI atas surat berharga negara untuk pendanaan APBN 2020 dan skema burden sharing juga akan dikonsolidasikan. BI suatu saat akan menjual SBN di pasar finansial dengan konsekuensi ada aliran likuiditas dari pasar ke BI.  Cara di atas paling mudah dilakukan pemerintah meski menyisakan risiko. Mengikuti mazhab Keynesian, pemerintah pada masa resesi harus menempuh kebijakan fiskal aktif guna merangsang permintaan agregat alih-alih menaikkan penerimaannya. Intinya, aliran Keynesian menentang konsolidasi fiskal.  Jika mengikuti aliran neoklasik, pengendalian defisit lewat konsolidasi fiskal tetap akan berdampak positif. Penaikan pendapatan pemerintah mengarah pada intensitas utang yang kemudian mengendurkan tekanan pada suku bunga. Akibat selanjutnya, konsumsi dan investasi sektor privat bisa tumbuh.  Lain halnya dengan paradigma Ricardian, pelaku ekonomi sudah mengantisipasi peningkatan utang pemerintah yang akan diikuti kenaikan pajak. Mereka meresponsnya dengan menunda konsumsi dan menimbun tabungan untuk jaga-jaga. Karena itu, dampak neto dari konsolidasi fiskal akan netral.  Perbedaan simpulan akhir di antara ketiga narasi di atas berangkat dari perbedaan kondisi awal saat konsolidasi fiskal dimulai. Keynesian beranggapan perekonomian dalam jangka pendek mengalami pengangguran sumber daya. Neoklasik bertitik tolak dari perspektif jangka panjang tentang kelangkaan sumber daya.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Mengutuk Kudeta Militer Myanmar" href="https://www.jawapos.com/opini/02/02/2021/mengutuk-kudeta-militer-myanmar/">Mengutuk Kudeta Militer Myanmar</a>  Sementara itu, Ricardian beranjak dari optimalitas pelaku ekonomi mengelola sumber daya dalam rentang waktu tak terbatas. Perbedaan kondisi awal tersebut mendorong respons sektor privat yang berlainan pula. Respons yang berlainan pada gilirannya menghasilkan perbedaan efektivitas konsolidasi fiskal.  Alhasil, imbal korban (trade-off) pun tak terhindarkan. Konsolidasi fiskal yang berbasis kenaikan pajak bisa menurunkan rasio defisit, tetapi dengan risiko perekonomian mengalami resesi yang lebih panjang. Pemangkasan belanja negara (jika opsi ini ditempuh) juga bisa menyusutkan rasio defisit, tetapi harus dibayar dengan perlambatan ekonomi.  Pertanyaan mendasarnya adalah seberapa cerdas sikap masyarakat dalam mengantisipasi kebijakan konsolidasi fiskal? Sudah siapkah publik menyisihkan sumber daya untuk merespons kenaikan pajak setidaknya dalam tiga tahun ke depan? Tanpa kesadaran itu, habis stimulus terbitlah fulus menjadi keniscayaan. (*)  <hr />  *) Haryo Kuncoro, Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/64XChXZhbns

Habis Stimulus Terbitlah Fulus

haryo kuncoro

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#haryo kuncoro

Berita Terkini