<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/Ayah-David-Jonathan-Latumahina-Dery-Ridwansah-2-1575489816.jpg" alt="Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina bersaksi pada sidang terdakwa Mario Dandy dan Shane di Pengadilan Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi atas kasus dugaan penganiayaan terhadap David Ozora. Fo" width="100%">
<figcaption>Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina bersaksi pada sidang terdakwa Mario Dandy dan Shane di Pengadilan Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi atas kasus dugaan penganiayaan terhadap David Ozora. Fo</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ayah Cristalino David Ozora, Yonathan Latumahina tak mempersoalkan ayah Mario Dandy Satriyo, Rafael Alun Trisambodo yang menolak membayar restitusi akibat ulah anaknya. Bagi Yonathan, itu adalah hak Rafael sebagai orang tua&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu hak dia," kata Yonathan kepada wartawan, Rabu (26/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yonathan mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan apabila tidak menerima restitusi dari Mario Dandy. Sebab, ada konsekuensi hukum lainnya yang harus ditanggung Dandy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Silakan tidak penuhi restitusi, tapi harus ganti dengan kurungan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Mario&nbsp;Dandy&nbsp;Satriyo dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan didakwa melakukan dan atau turut serta melakukan penganiayaan berat dalam kasus penganiayaan Cristalino&nbsp;David&nbsp;Ozora. Penganiayaan yang dilakukan oleh&nbsp;Dandy&nbsp;pun disebut sudah direncanakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terdakwa Mario&nbsp;Dandy&nbsp;Satriyo alias&nbsp;Dandy&nbsp;beserta Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan anak AG turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan terencana," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (6/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011803554/meski-aniaya-david-begitu-sadis-rafael-alun-minta-hakim-beri-kesempatan-kedua-untuk-mario-dandy">Meski Aniaya David Begitu Sadis, Rafael Alun Minta Hakim Beri Kesempatan Kedua untuk Mario Dandy</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ini bermula dari hubungan asmara antara&nbsp;David&nbsp;dengan AG yang berakhir pada akhir 2022. Setelah itu AG menjalin asmara dengan&nbsp;Dandy&nbsp;pada 11 Januari 2023. Namun, meski telah berpisah,&nbsp;David&nbsp;dan AG masih menjalin komunikasi. Bahkan sempat pergi bersama dan disebut melakukan tindakan asusila.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011803336/rafael-alun-ogah-bayari-restitusi-mario-dandy-ke-david-ozora-senilai-rp-1203-m">Rafael Alun Ogah Bayari Restitusi Mario Dandy ke David Ozora Senilai Rp 120,3 M</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Informasi ini pun sampai ke telingan&nbsp;Dandy&nbsp;dari mantan pacarnya Anastasia Pretya Amanda saat bertemu disebuah bar kawasan Kemang, Jakarta Selatan.&nbsp;Dandy&nbsp;pun emosi mendengarnya. Dia berusaha mengkonfirmasi ke&nbsp;David, namun&nbsp;David&nbsp;membantahnya. Begitu pula saat mengkonfirmasi kepada AG, tidak ada jawaban yang diterima&nbsp;Dandy. Membuatnya semakin emosi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puncak perseteruan ini terjadi pada 20 Februari 2023.&nbsp;Dandy&nbsp;mengajak Shane untuk melakukan penganiayaan kepada&nbsp;David. Saat itu pertemuan terjadi dibantu oleh AG yang menghubungi&nbsp;David&nbsp;ingin mengembalikan kartu pelajar. Ketiga orang ini lalu menemui&nbsp;David&nbsp;di rumah kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Di lokasi tersebut kemudian&nbsp;David&nbsp;dianiaya oleh&nbsp;Dandy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mario&nbsp;Dandy&nbsp;didakwa melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) KUHP subsider Pasal 353 ayat (2) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 76 C juncto pasal 50 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak jucto pasal 55 ayat (1) KUHP.</div>

Yonathan mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan apabila tidak menerima restitusi dari Mario Dandy. Sebab, ada konsekuensi hukum lainnya.

Rafael Alun Ogah Bayari Restitusi Mario Dandy, Ayah David: Silakan Ganti Dengan Kurungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/rafael-alun-2-2864337271.jpg" alt="Jon, 51, penjaga indekos milik Rafael Alun Trisambodo di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat bercerita gajinya sebesar Rp 1,2 juta per bulan. (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jon, 51, penjaga indekos milik Rafael Alun Trisambodo di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat bercerita gajinya sebesar Rp 1,2 juta per bulan. (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo punya harta yang tercatat dalam LHKPN sebanyak Rp 56 miliar. Siapa yang menyangka dengan harta sebanyak itu, ia hanya menggaji Jon, 51, sebesar Rp 1,4 juta per bulan.&nbsp;</p> <div dir="auto">Jon sendiri bekerja sebagai penjaga indekos milik ayah dari Mario Dandy itu yang berlokasi di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Padahal, Jon sudah bekerja sebagai pegawai Rafael selama 10 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam sebulan kan pertamanya 900 (ribu), kemudian 2012 naik lebih besar 1,4 (juta)," katanya kepada wartawan, Rabu (31/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01689244/kpk-sita-indekos-rafael-alun-di-jakbar-tetapi-belum-ada-penyegelan-di-lokasi">KPK Sita Indekos Rafael Alun di Jakbar, tetapi Belum Ada Penyegelan di Lokasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenaikan gaji pria asal Flores, NTT itu hanya terjadi satu kali semasa kerjanya 10 tahun di bawah Rafael Alun. Hingga kini, gaji tetap bertahan di angka tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, Jon bekerja 24 jam menjaga keamanan indekos itu. Kebersihan lingkungan indekos pun bahkan menjadi tanggung jawabnya. Belum lagi mesti mengurus anjing peliharaan keluarganya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya gitulah mau gimana lagi," kata Jon pasrah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski harus menafkahi istri dan lima anaknya, ia mengaku tak bisa apa-apa dengan gajinya tersebut. Jon hanya mencoba mengaturnya sebisa mungkin dengan makan untuk dirinya sendiri secara apa adanya. "Ya gimana, namanya kerja," singkatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penelusuran aset milik tersangka mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Penyidik melakukan penyitaan terhadap kendaraan mewah milik Rafael berupa mobil dan motor gede.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terbaru, benar tim penyidikan telah lakukan penyitaan dua unit mobil jenis Toyota Camry dan Land Cruiser di Kota Solo, Jateng," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (31/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, di Jogjakarta tim penyidik juga telah lakukan penyitaan satu unit motor gede Triumph 1.200cc," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya kendaraan, tim penyidik KPK juga turut menyita rumah mewah dan rumah kontrakan yang berlokasi di Jakarta. Aset-aset itu diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dijeratkan kepada Rafael.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di Jakarta, KPK juga telah lakukan penyitaan rumah di Simprug, rumah kos di Blok M dan kontrakan di Meruya, Jakarta Barat," ucap Ali.</div>

Jon, 51,  bekerja sebagai penjaga indekos milik Rafael Alun Trisambodo yang punya harta dalam LHKPN sebanyak Rp 56 miliar.

Harta Rafael Alun Melimpah, tapi Gaji Penjaga Indekosnya Cuma Rp 1,4 juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Rafael-Alun-Trisambodo-1.jpg" alt="Rafael Alun Trisambodo menyatakan mundur sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak pada hari ini, Jumat (24/2)." width="100%">
<figcaption>Rafael Alun Trisambodo menyatakan mundur sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak pada hari ini, Jumat (24/2).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta agar harta orang Mario Dandy Satriyo, Rafael Alun Trisambodo diusut tuntas. Said mengatakan, warga NU tak segan berhenti membayar pajak apabila terbukti pajak diselewengkan.<br /> <br /> "Kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai tidak usah bayar pajak," kata Said kepada wartawan, Rabu (1/3).<br /> <br /> Said bercerita, pada 2012 lalu, digelar Munas Ulama di Cirebong, Jawa Barat. Kala itu tengah ramai kasus penyelewengan pajak oleh Gayus Tambunan. Keputusan para kiai yakni meminta warga NU bersikap tegas dengan tidak membayar pajak karena diselewengkan.<br /> <br /> Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan mengirim utusan khusus untuk menemui Said yang tengah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Pertemuan ini untuk membujuk warga NU berhenti melakukan boikot menolak bayar pajak.<br /> <br /> L"Saya bilang kalau memamg itu, itu berdasarkan refrensi kitab kuning, para imam, para ulama referensi, tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, kita dukung. Warga NU taat bayar pajak," jelas Said.<br /> <br /> Sebelumnya, viral di media sosial Twitter informasi tentang penganiayaan dan penculikan terhadap anak di bawah umur bernama David. Korban dikabarkan sampai koma usai dianiaya oleh pria berinisial MDS yang berstatus sebagai anak seorang pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.<br /> <br /> Pelristiwa bermula saat korban tengah bermain di rumah temannya pada 20 Februari 2023. Lalu mantan pacar David menghubungi, menanyakan lokasi korban dengan maksud hendak mengembalikan kartu pelajar.<br /> <br /> David kemudian membagikan lokasi terkini. Lalu datang satu unit Jeep Rubicon warna hitam dengan plat nomor palsu. David kemudian mendatangi pelaku, hingga terjadi cekcok. Di situ korban dipukul oleh MDS sampai terkapar.<br /> <br /> Korban dilaporkan mengalami luka serius di area kepala. Korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Medika karena dalam kondisi tak sadarkan diri hingga harus dirawat di ruang ICU. Pihak orang tua korban selanjutnya melaporkan kasus ini ke Polsek Pesanggrahan.

Eks Ketum PBNU Minta Harta Fantastis Ayah Mario Dandy Diusut Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/anak_pejabat.jpg" alt="NOPOL PALSU: Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indriadi menunjukkan barang bukti Jeep Rubicon milik tersangka di Mapolretro kemarin. (YOGI WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>NOPOL PALSU: Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indriadi menunjukkan barang bukti Jeep Rubicon milik tersangka di Mapolretro kemarin. (YOGI WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melakukan pemanggilan terhadap mantan pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo. Pemanggilan ini buntut dari, dugaan harta tidak wajar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).<br /> <br /> Tercatat, harta Rafael Alun senilai Rp 56,1 miliar berdasarkan LHKPN yang disampaikan pada 2021. "KPK akan segera melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, untuk klarifikasi LHKPN yang telah dilaporkan dengan faktual harta yang dimilikinya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (24/2).<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengakui, KPK telah menerima LHKPN milik Alun pada 2012 sampai dengan 2019. KPK juga telah melakukan pemeriksaan dan hasilnya telah disampaikan dan dikoordinasikan dengan Inspektorat Kementerian Keuangan.<br /> <br /> "Hal ini sebagaimana fungsi LHKPN KPK yang tidak hanya melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan, tetapi juga pemeriksaan LHKPN dari para Penyelenggara Negara," tegas Ali.<br /> <br /> Selama 2022, kata Ali, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah 195 LHKPN, dan tahun sebelumnya 2021 sejumlah 185 LHKPN. Pemeriksaan ini untuk mendukung tugas-tugas Pencegahan korupsi atupun dukungan penanganan perkara tindak pidana korupsi.<br /> <br /> Sebagai bagain dari upaya pencegahan korupsi, LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi seorang Penyelenggara Negara atas harta yang dimilikinya, yang notabene bersumber dari anggaran negara.<br /> <br /> "Atas LHKPN tersebut, publik bisa melihatnya sebagai bentuk pengawasan. Sehingga jika menemukan ketidakwajaran atau laporan LHKPN yang dilaporkan tidak sesuai dengan profil kepilkan hartanya, dapat menyampaikannya kepada KPK," pungkas Ali.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, ayah pelaku dugaan penganiayaan, Mario Dandy Satriyo ternyata Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jaksel II Rafael Alun Trisambodo. Dandy selain melakukan penganiayaan, ternyata kerap menunjukkan hidup hedonis dan kendaraan mewah.<br /> <br /> Rafael Alun Trisambodo pun tercatat mengajukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<br /> <br /> Rafael mencatatkan LHKPN pada 17 Februari 2022 untuk periodik 2021, saat menjabat sebagai kepala bagian umum. Total harta kekayaan Rafael seluruhnya berjumlah Rp 56,1 miliar.<br /> <br /> Rafael juga mencacatkan kendaraannya berupa Toyota Camry pembuatan 2008 dan Toyota Kijang 2018. Dua kendaraan itu senilai Rp 425 juta.

KPK akan Panggil Rafael Alun terkait Dugaan LHKPN Gendut

Harta Rafael Alun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Harta Rafael Alun

Berita Terkini

Rafael Alun Ogah Bayari Restitusi Mario Dandy, Ayah David: Silakan Ganti Dengan Kurungan

Harta Rafael Alun Melimpah, tapi Gaji Penjaga Indekosnya Cuma Rp 1,4 juta per Bulan

Eks Ketum PBNU Minta Harta Fantastis Ayah Mario Dandy Diusut Tuntas

KPK akan Panggil Rafael Alun terkait Dugaan LHKPN Gendut

Download Aplikasi JawaPos.com