<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/sidang-bansos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyuap bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 wilayah Jabodetabek, Harry Van Sidabukke hadir sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa mantan Menteri Sosial (Mensos) Peter Juliari Batubara. Harry mengaku kerap memberikan jatah kepada Agustri Yogasmara dalam kuota pengadaan bansos.  Harry menyatakan, mengenal Yogas dari mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso. Sebab Harry mengurus kuota bansos untuk Pertani dan Mandala Hamonangan Sude.  "Yogas ini saya dikenalkan pak Joko yang nanti akan mengurus kuotanya Pertani," kata Harry di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (24/5).  Harry menyatakan, ada kesepakatan fee antara dirinya dengan Yogas. Dia menyebut, Yogas berperan dalam mengawal setiap kuota pengadaan bansos untuk PT. Mandala Hamonangan Sude.  "Kalau PT Pertani nggak, yang agak lebih besar perannya di PT Mandala Hamonangan Sude," ungkap Harry.  Dia pun mengakui kesepakatan fee dengan Yogas untuk setiap paket bansos senilai Rp 9 ribu. Harry menuturkan, Yogas sempat meminta jatah fee untuk setiap paket bansos senilai Rp 12.500.  "Berapa kesepakatan fee dengan Yogas?," telisik Ketua Muhammad Damis.  "Rp 9 ribu," jawab Harry.  "9 ribu atau 12.500?," tanya lagi Hakim Damis.  "Yang Rp 12.500 saya nggak sepakat," ujar Harry.  "Ada yang diserahkan ke Matheus? Itu lain lagi?," telisik Hakim.  "Lain lagi, kurang lebih Rp 1000 sampai Rp 1500," ucap Harry.  Lantas Hakim Damia mencecar sosok Yogas kepada Harry. Dia menyebut, Yogas merupakan broker bansos.  "Tidak usah saudara sembunyikan di persidangan ini. Yogas itu siapa?," telisik Hakim Damis.  "Broker pak," urai Harry.  "Kenapa mau berurusan sama Yogas?," tanya lagi Hakim Damis.  "Kenapa akhirnya saya mau berurusan dan berkomitmen, karena pernah ada kuota saya diturunkan oleh pak Joko dan Adi, dari situ saya meyakini kalau Yogas punya kemampuan," tukas Harry.  Sosok Yogas sempat mencuat dalam proses penyidikan. Dia dikait-kaitkan dengan politikus PDI Perjuangan Ihsan Yunus.  Dalam proses penyidikan, Yogas disebut sebagai rekanan atau operator Ihsan Yunus. Terlebih dalam proses rekonstruksi suap pengadaan bansos yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (1/2) lalu.  Dalam rekonstruksi tersebut, Yogas yang merupakan orang kepercayaan Ihsan Yunus itu menerima dua unit sepeda bermerk Brompton dan uang senilai Rp 1.532.044.000 dari Harry Van Sidabuke. Kekinian, sepeda brompton itu telah diserahkan kepada KPK.  Harry Van Sidabukke dalam kasus ini telah divonis 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan. Harry terbukti memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar dalam kuota pengadaan bansos.

Penyuap Ungkap Sosok Yogas Tampung Fee Rp 9 Ribu Perpaket Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Sidang-suap-bansos-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras mengklaim, penunjukan mantan Kepala Biro Umum Kemensos Adi Wahyono sebagai Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) merupakan hasil diskusi sejumlah pejabat Kemensos dengan Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos). Dia mengklaim, penetapan Adi Wahyono itu bukan penunjukan langsung dari Juliari.  "Ada proses diskusi," kata Hartono saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (5/5).  Hartono mengakui, sempat memberikan catatan agar penunjukan Adi Wahyono untuk menempatkan posisi Plt Direktur PSKBS dicek ulang. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.  "Ada catatan Yang Mulia, setelah itu saya minta kepada kepala biro tolong betul-betul dicek ulang," ungkap Hartono  Ia mengungkapkan, setiap penunjukan pejabat di Kemensos terlebih dahulu didiskusikan ke setiap pejabat di Kemensos. "Yang saya tahu memang setiap memutuskan kalau yang sifatnya umum, sifatnya kebijakan, selalu dibicarakan bersama," pungkas Hartono.  Dalam persidangan ini, mantan Mensos Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.  Adapun uang itu diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Penerimaan uang itu berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke senilai Rp 1,28 miliar.  Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja senilai Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Juliari Batubara didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sekjen: Penunjukan Plt Direktur PSKBS Kemensos Adalah Hasil Diskusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Sidang-suap-bansos-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) Robin Saputra mengakui pernah melakukan pertemuan dengan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso dan juga penyuap bansos Harry Van Sidabukke. Pertemuan itu dilakukan beberapa kali di sebuah tempat karaoke kawasan Jakarta Selatan.  Selain itu, sopir Matheus yang bernama Sanjaya yang kerap menemani melakukan pertemuan di Raia Club, SCBD, Jakarta Selatan.  "Seperti yang dijelaskan sebelumnya pak yang untuk karaoke itu, ke Raia (bersama Matheus Joko Santoso dan Sanjaya)," kata Robin saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (3/5).  Hal ini ditanyakan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi. Mendengar pernyataan Robin tersebut, lantas Jaksa menelisik soal kegiatan karaoke di club Raia.  "Terkait apa? Kapasitas apa? Kegiatan apa?" tanya Jaksa Ikhsan.  "Untuk hiburan karena bekerja, pak," jawab Robin.  "Karena lelah, bagian dari uang lelah tadi kali. Memang kerja sampai jam berapa?" telisik Jaksa Ikhsan.  "Pagi sampai malam," ucap Robin.  Robin pun mengakui, salah seorang penyedia paket bansos, yang juga terseret dalam perkara ini Harry Van Sidabukke turut serta dalam pertemuan itu. Dia mengaku, pertemuan itu dilakukan sebanyak empat kali.  "Salah satu penyedia pernah ikut?" cecar Jaksa Ikhsan.  "Harry," singkat Robin  "Berapa kali?" telisik Jaksa.  "Saya tidak ingat, tapi seingat saya 4 kali," ucap Robin menandaskan.  Dalam persidangan ini, mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono didakwa menjadi perantara suap kepada mantan Mensos Juliari Peter Batubara. Juliari diduga menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.  Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos. Adapun rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar.  Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Serta Pasal 12 huruf (i) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Saksi: Eks Pejabat Kemensos Jumpa dengan Penyuap di Tempat Karaoke

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/HARRY-SIDABUKE-DERY-RIDWANSAH-1.jpg" alt="Tersangka dari pihak swasta Harry Sidabuke usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Harry Sidabuke ditahan penyidik KPK usai terjaring operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial dalam penanganan COVID-19 di Keme" width="100%">
<figcaption>Tersangka dari pihak swasta Harry Sidabuke usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Harry Sidabuke ditahan penyidik KPK usai terjaring operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial dalam penanganan COVID-19 di Keme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengusaha PT Hamonangan Sude, Harry Van Sidabukke menegaskan bahwa ia tidak pernah mengenal politikus PDI Perjuangan, Ihsan Yunus. Harry pun merasa ia selalu dipojokkan dan kerap digiring untuk mengakui bahwa ia mengenal Ihsan.  "Di dalam proses penyidikan dan persidangan, saya merasa dipojokkan untuk mengaku bahwa saya ada hubungannya dengan Ihsan Yunus. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak kenal dengan Ihsan Yunus," kata Harry saat menyampaikan nota pembelaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (26/4).  Meski demikian, Harry mengakui mengenal dengan adik Ihsan Yunus, yakni Iman Ikram. Dia menyebut satu organisasi dengan Ikram.  "Saya kenal dengan adiknya yaitu Iman Ikram, karena memang kenal sudah lama di organisasi. Tidak ada urusan saya dengan Iman Ikram di proyek bansos Covid-19 ini," cetus Harry.  Dalam proses persidangan kasus dugaan suap pengadaan bansos, Jaksa KPK sempat menelisik pertemuan Iman Ikram dengan Harry Van Sidabukke. Imam dan Harry diduga sempat melakukan pertemuan dengan Agustri Yogasmara yang diduga orang suruhan Ihsan Yunus.  Hal ini didalami Jaksa KPK kepada Direktur PT. Hamonangan Sude, Rajif Bachtiar Amin dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020 di PN Tipikor Jakarta pada Senin (5/4) lalu.  "Pernah nggak satu kesempatan selain lihat Yogas dengan Harry dan Ikram. Pernah nggak mereka bertiga ketemuan di kantor saudara?" telisik Jaksa KPK.  "Pernah waktu awal dikenalkan," ucap Rajif.  Mendengar pernyataan Rajif, lantas Jaksa mendalami, apakah dia mengetahui kalau Iman Ikram merupakan adik dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus.  "Saudara tahu Iman Ikram adiknya Ihsan Yunus?" cecar Jaksa.  "Belakangan di media baru tahu," jawab Rajif.  Rajif tak memungkiri, dia mengetahui kalau Yogas yang diduga merupakan orang suruhan Ihsan Yunus mempunyai kuasa dalam pembagian kuota bansos Covid-19. Hal ini diketahui Rajif dari Harry Van Sidabukke.  "Akhir-akhir itu dikasih tahu, pak Yogas itu ada peranan. Sempat dikasih tahu di group," ujar Rajif.  Harry Van Sidabukke dalam perkara ini telah dituntut empat tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harry diyakini terbukti bersalah memberikan suap kepada mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.  Jaksa meyakini, Harry memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Pemberian suap itu dilakukan secara bertahap.  Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos dalam periode berbeda.  Harry diduga memberikan uang untuk memuluskan mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.  Harry dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Penyuap Kasus Bansos Akui Kenal dengan Sosok Adik Ihsan Yunus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Mensos-Juliari.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari Batubara memasuki mobil tahan usai menjalani pemeriksaan intensif di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan dan menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan Pejabat Pembuat Kom" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari Batubara memasuki mobil tahan usai menjalani pemeriksaan intensif di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan dan menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan Pejabat Pembuat Kom</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengusaha dari PT. Hamonangan Sude, Harry Van Sidabukke dituntut empat tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harry diyakini terbukti bersalah memberikan suap kepada mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.  "Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP," kata Jaksa KPK Muhammad Nur Azis membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (19/4).  "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harry Van Sidabukke berupa pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan," sambungnya.  Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Jaksa menilai, untuk hal yang memberatkan perbuatan Harry tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, serta perbuatan yang dilakukan saat adanya bencana nasional Covid-19.  "Hal yang meringankan terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya," ucap Jaksa Nur Azis.  Jaksa meyakini, Harry memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Pemberian suap itu dilakukan secara bertahap.  Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos dalam periode berbeda.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/04/2021/suap-eks-mensos-bos-tigapilar-argo-utama-dituntut-4-tahun-penjara/">Suap Eks Mensos, Bos Tigapilar Argo Utama Dituntut 4 Tahun Penjara</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">Harry diduga memberikan uang untuk memuluskan mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.</div> </div> </div> </div> Harry dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aquAbqd9f1A

Suap Juliari Batubara, Harry Van Sidabukke Dituntut 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/rekonstruksi-korup-bansos-covid-ridwan.jpg" alt="Tersangka penyuap bansos Covid-19, Harry Van Sidabuke melakukan rekonstruksi penyerahan sepeda brompton kepada Agustri Yogaswara alias Yogas operator politikus PDI Perjuangan, Ihsan Yunus di Gedung KPK Kavling C1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Se" width="100%">
<figcaption>Tersangka penyuap bansos Covid-19, Harry Van Sidabuke melakukan rekonstruksi penyerahan sepeda brompton kepada Agustri Yogaswara alias Yogas operator politikus PDI Perjuangan, Ihsan Yunus di Gedung KPK Kavling C1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harry van Sidabukke selaku terdakwa penyuap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, menceritakan kesaktian Agustri Yogasmara yang dapat menentukan besaran paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos).  "Saya dikenalkan oleh Pak Joko, Pak Joko saat itu PPK (pejabat pembuat komitmen), saat itu jeda dari pengadaan tahap 1 mau tahap 2 katanya Pak Joko untuk tahap selanjutnya berkoordinasi dengan Mas Yogas terkait dengan Pertani," kata Harry dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, dikutip dari Antara.  Harry yang berprofesi sebagai pengacara dalam perkara ini didakwa menyuap Juliari Batubara senilai Rp1,28 miliar.  Agustri Yogasmara diketahui pernah dihadirkan dalam rekonstruksi perkara oleh penyidik KPK sebagai perantara anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ikhsan Yunus.  "Pak Joko bilang tidak kok Yogas bisa mengatur?" tanya jaksa penuntut umum KPK M. Nur Azis.  "Saya tidak tanya waktu itu," jawab Harry.  "Saudara melindungi seseorang?" tanya jaksa Azis.  "Enggak Pak, enggak, jangan bilang begitu Pak," jawab Harry.  "Kenapa tidak tanya 'kok kepada Yogas'?" tanya jaksa Azis.  "Saat itu Yogas mengatakan 'Mas Harry ada fee yang harus dibayarkan kalau Mas mau kerja lagi'. Disampaikan waktu itu Rp12.500,00, saya katakan wah kalau segitu langsung saya tolak karena saya sampaikan 'Mas kalau segitu rasanya terlalu besar karena saya hanya supplier dari Pertani, nanti saya sampaikan dahulu ke Pertani," ungkap Harry.  Harry lalu menyebut Yogas melarangnya untuk melapor ke Pertani.  "Lalu omongan saya dipotong Yogas, katanya ini bukan urusan ke Pertani, ini urusan kita saja nanti kalau sampai ke BUMN jadi ribet jadi kami tidak sepakat," kata Harry.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/05/04/2021/saksi-akui-anak-buahnya-kerap-kesulitan-dapat-tanda-tangan-matheus/">Saksi Akui Anak Buahnya Kerap Kesulitan dapat Tanda Tangan Matheus</a>  Harry lantas mengatakan bahwa Yogas menawar fee menjadi Rp10 ribu per paket.  "Terus saya kembali hitung rasanya kalau Rp10 ribu masih oke tetapi saya tanya apa bisa saya minta Rp1.000,00 karena butuh operasional, jadi disepakati fee Rp9.000,00 per paket," kata Harry.  Harry pun akhirnya secara rutin memberikan fee bila diminta.  "Pemberian pertama di Kemensos itu setelah tahap 6, tidak setiap tahap untuk meminimalkan risiko," ucap Harry.  "Kok, mau kasih uang?" tanya jaksa.  "Awal-awal itu Pertani selalu dapat paket dan disampaikan dahulu sama Mas Yogas nanti dapat sekian dan benar dapat, lalu tahap 7—12 pernah berkurang lalu saya complaint kepada Pak Joko kok kuota berkurang padahal tidak segitu, jadi saya mengadu kepada Yogas, lalu setengah jam sudah selesai sesuai dengan kesepakatan," jawab Harry.  "Jadi, Yogas sesakti itu?" tanya jaksa Azis.  "Kesaktian di tahap 1, 2, 5, dan 6 benar, ya, hanya meleset 10.000 atau 20.000. Akan tetapi, saya menolak Yogas disebut sebagai operator Ihsan Yunus, saya tidak tahu juga," kata Harry.

Penyuap Juliari Ceritakan Kesaktian Yogas, Penentu Paket Bansos