<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/ekraf-1854987159.jpg" alt="Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menerima audiensi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pada Selasa (9/1). (Kemenekraf)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menerima audiensi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pada Selasa (9/1). (Kemenekraf)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menerima audiensi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pada Selasa (9/1). Pertemuan yang berlangsung di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, ini membahas potensi kolaborasi antara sektor ekonomi kreatif dan bisnis perhotelan serta restoran, yang dinilai memiliki keterkaitan erat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam sambutannya, Menekraf Riefky menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara kedua sektor untuk pengembangan event kolaboratif yang dapat memberi dampak positif bagi daerah. Menurutnya, subsektor ekonomi kreatif dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui penguatan di tingkat daerah. &ldquo;Faktanya, sektor ekraf dan pariwisata semakin kuat dampaknya dalam penyerapan tenaga kerja. Ekonomi kreatif bisa menjadi mesin pertumbuhan nasional yang dimulai dari daerah. Ke depan, 17 sub sektor ekonomi kreatif harus diberi stimulus untuk terus bergerak mendorong ekonomi kreatif daerah,&rdquo; ungkap Riefky dalam pertemuan tersebut. PHRI, melalui Ketua Umumnya, Hariyadi Sukamdani, menyambut baik potensi kolaborasi ini. Ia menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif, khususnya melalui penyelenggaraan event seperti festival budaya, musik, dan kesenian yang melibatkan jaringan hotel dan restoran di seluruh Indonesia. &ldquo;Banyak sekali keterkaitan atau irisan antara industri kreatif dan pariwisata. Harapan kami, kolaborasi ke depan bisa meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi kreatif dalam penyelenggaraan event seperti festival budaya, festival musik, dan festival kesenian dalam lingkup jaringan hotel dan restoran di Indonesia,&rdquo; jelas Hariyadi. Hariyadi juga menekankan pentingnya digitalisasi untuk melindungi kekayaan intelektual (IP) lokal, terutama bagi sektor perhotelan dan restoran. Upaya ini diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik terhadap aset kreatif yang menjadi bagian penting dari industri pariwisata. Kolaborasi yang direncanakan ini tidak hanya berfokus pada pengembangan event kolaboratif, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing subsektor ekonomi kreatif. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, sinergi antara sektor kreatif dan pariwisata diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

PHRI dan Menekraf bahas kolaborasi event kreatif seperti festival budaya dan musik, dengan fokus mendorong ekonomi kreatif lokal dan digital

Kolaborasi PHRI dan Ekonomi Kreatif, Dorong Festival Musik dan Budaya di Hotel dan Restoran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/hariyadi-1123596866.jpg" alt="Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengungkapkan bahwa pengajuan yudisial (judisial review) soal pajak hiburan dilakukan pada pekan depan. <div>"Saya rasa minggu ini tidak terkejar, mungkin awal minggu depan. Kalau tidak Senin, Selasa," ujar Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/1).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia mengakui, terdapat beberapa berkas yang tengah direvisi, sehingga pengajuan belum dapat dilakukan pada akhir bulan ini. Langkah hukum dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam permohonan itu, Hariyadi mengakui pihaknya fokus pembatalan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 terutama pada pasal 58 ayat 2, yang di dalamnya termuat penarikan tarif PBJT untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap atau spa yang dipatok paling rendah sebesar 40 persen dan paling tinggi 75 persen.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kami&nbsp;fokus itu saja (Pasal 58 ayat 2) karena masalahnya di situ," ujarnya pula. GIPI&nbsp;dan para pengusaha industri hiburan mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Jakarta untuk bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat (26/1). Hariyadi mengatakan, Menko Luhut menyatakan akan mengeluarkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pada Pasal 101 UU HKPD, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha dan jasa hiburan, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Untuk itu, GIPI meminta kebijaksanaan para kepala daerah untuk menggunakan instrumen tersebut sebagaimana arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.</div>

Langkah hukum dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pempus dan Pemda

GIPI Ajukan Judicial Review Pajak Hiburan Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/JKT-_AKSI-BURUH-DI-PATUNG-KUDA_MIFTAHULHAYAT-15.jpg" alt="Buruh saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (12/10/2022). Partai Buruh dan sejumlah organisasi serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa yang diadakan secara serentak di seluruh Indonesia.Tuntutan massa buruh di antaranya menolak kenaikan" width="100%">
<figcaption>Buruh saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (12/10/2022). Partai Buruh dan sejumlah organisasi serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa yang diadakan secara serentak di seluruh Indonesia.Tuntutan massa buruh di antaranya menolak kenaikan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi, namun kurang berkualitas. Dia pun menyayangkan tingginya capaian investasi tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja yang ada.  "Saya selalu bilang bolak-balik, apakah pertumbuhan ekonomi kita berkualitas? Menurut saya nggak," katanya dalam peluncuran Apindo Business &amp; Industry Learning Center (ABILEC) yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (13/2).  "Kenapa? Pertumbuhan ekonominya tinggi, investasinya tinggi, tetapi tidak bisa memberikan lapangan kerja yang besar untuk rakyatnya," lanjut Hariyadi.  Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi 2022 mencapai 5,31 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari capaian prapandemi yang rata-rata sebesar 5 persen dan merupakan capaian tertinggi sejak 2014 silam.  Dari sisi investasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2022 mencapai Rp 1.207,2 triliun, tumbuh 34 persen dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar Rp 901,02 triliun. Meski tumbuh gemilang, penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi tahun 2022 tercatat hanya 1,3 juta orang.  "Investasi 2022 Rp 1.207 triliun. Itu naiknya luar biasa. Tetapi yang kita prihatin, penyerapannya cuma 1,3 juta orang," kata Hariyadi.  "Artinya Rp 1 triliun menghasilkan (lapangan pekerjaan bagi) cuma 1.081 orang. Dibandingkan 9 tahun yang lalu, tahun 2013 pada waktu investasi kita hanya Rp 398 triliun, menciptakan 1,8 juta lapangan kerja, atau Rp 1 triliun rasionya hampir 4.600 orang," jelas Ketua Umum PHRI itu.  Hariyadi menilai kondisi tersebut mencerminkan terjadinya pola industri yang padat modal atau capital intensive industry. Menurutnya, arah kebijakan sektor industri ke depan harus diubah agar bonus demografi yang selama ini diagung-agungkan tidak sia-sia.  Di sisi lain, pekerjaan rumah (PR) lain yang harus dihadapi adalah masih tingginya pekerja dengan pendidikan rendah. "Angkatan kerja 58 persen hanya tamatan SMP ke bawah. Ini PR kita bersama," katanya.  SDM Kualitas Rendah  Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital, Kreativitas dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Edwin mengakui dominasi low skill workers dengan latar belakang pendidikan SMP ke bawah pada angkatan kerja nasional merupakan salah satu tantangan dalam peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Padahal, peningkatan kualitas dan daya saing SDM menjadi salah satu faktor krusial dalam mendorong transformasi ekonomi.  Bahkan RPJMN 2020-2024 menempatkan SDM sebagai modal utama untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. "Upaya peningkatan kualitas SDM bukanlah hal yang mudah. Masih terdapat sejumlah tantangan, seperti misalnya tadi sudah sampaikan yaitu dominasi low skill workers dengan latar belakang pendidikan SMP ke bawah pada angkatan kerja nasional kita," katanya dikutip dari Antara.  Edwin juga menyoroti masih adanya skill mismatch antara lulusan lembaga pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja oleh industri. "Juga tantangan otomasi dan digitalisasi yang berpotensi menghapus banyak jabatan kerja," kata Edwin.

Ketum Apindo Blak-blakan Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Tak Berkualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Jam-Pulang-Kerja-Kawasan-Sudirman-Thamrin-Miftahul-Hayat-3.jpg" alt="PULANG KERJA: Pekerja melintas di kawasan Sudirman, Jakarta, kemarin (2/1). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PULANG KERJA: Pekerja melintas di kawasan Sudirman, Jakarta, kemarin (2/1). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bukan hanya kalangan buruh yang memprotes terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2022. Para pengusaha pun merasa ada sejumlah pasal yang berpotensi merugikan dunia usaha.  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) <a href="https://www.jawapos.com/tag/hariyadi-sukamdani/">Hariyadi Sukamdani</a> menyebutkan bahwa terbitnya Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja di luar dugaan. Apindo sebenarnya sedang menunggu dilibatkan pemerintah dalam pembahasan substantif perubahan UU Cipta Kerja.  ”Apindo dan unsur asosiasi usaha lainnya memerlukan waktu untuk memahami Perppu 2/2022 secara komprehensif,” ujar Hariyadi.  Dia mengatakan, Apindo secara khusus mencermati substansi perppu untuk klaster ketenagakerjaan. Menurut Hariyadi, beberapa pengaturan dalam klaster ketenagakerjaan berubah secara substansial. Salah satunya formula penghitungan upah minimum (UM) yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Menurut dia, hal itu memberatkan dunia usaha mengingat <a href="https://www.jawapos.com/tag/uu-cipta-kerja/">UU Cipta Kerja</a> hanya mencakup satu variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi atau inflasi.  ”Formula UM dalam perppu akan menyebabkan penyusutan penyerapan tenaga kerja. Sebab, UM Indonesia berpotensi menjadi yang tertinggi di ASEAN dalam lima tahun mendatang,” ungkapnya.  Hariyadi menjelaskan, perubahan substantif tersebut harus diletakkan dalam konteks reformasi ekonomi struktural untuk penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. ”Dalam perspektif dunia usaha, tujuan diterbitkannya UU Cipta Kerja adalah untuk kemudahan penciptaan lapangan kerja agar masyarakat memiliki daya beli yang berkontribusi mengurangi kemiskinan,” urainya.  Hariyadi berharap pemerintah menimbang dengan cermat kemampuan membayar perusahaan, khususnya usaha padat karya. Pembebanan biaya tenaga kerja yang melebihi kemampuan perusahaan akan melanggengkan tidak terpenuhinya ketaatan terhadap regulasi. Selain itu, dapat mengakibatkan dunia usaha terjebak untuk beroperasi secara informal.  Hariyadi juga meminta pelaku usaha dilibatkan secara aktif dalam penyusunan peraturan pemerintah (PP). Aturan operasional yang akan dituangkan dalam PP, sambung Hariyadi, menunjukkan fleksibilitas yang diperlukan pemerintah untuk antisipasi menghadapi dinamisnya perubahan ketenagakerjaan. ”Melalui proses tersebut, diharapkan dapat mengadopsi berbagai pandangan stakeholder terkait,” ujarnya.  Penolakan soal formula penghitungan <a href="https://www.jawapos.com/tag/upah-minimum/">upah minimum</a> itu juga disuarakan secara lantang oleh serikat buruh. Bedanya, mereka memprotes indeks ekonomi yang disertakan sebagai salah satu variabel penghitungan UM. Sebab, tak ada penjelasan mengenai indeks ekonomi tersebut. Elly Rosita Silaban, presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), menilai formula tersebut bisa menjerumuskan buruh. ”Jadi, kami belum bisa melihat bagusnya,” ungkapnya.  Elly menyayangkan pasal mengenai UM itu. Sebab, pada penentuan UM 2023, buruh/pekerja sudah sedikit lega karena tak lagi menggunakan PP 36/2021. Meski, tidak semua provinsi menetapkan maksimal kenaikan hingga 10 persen. ”Paling tidak itu mengademkan. Tidak tahunya hanya sebentar,” keluhnya.  Munculnya perppu itu pun membuatnya khawatir akan kemungkinan pencabutan SK-SK lama. Termasuk soal UM 2023. Sebab, ketetapan UM 2023 baru berlaku pada Januari 2023 dan perppu muncul di pengujung 2022. Karena itu, menurut dia, tidak tertutup kemungkinan penghitungan baru soal UM 2023 dan berisiko atas penurunan besaran UM kembali. ”Saya khawatir sebagian pengusaha akan pakai perppu ini. Karena di perppu juga disebutkan akan membatalkan seluruh aturan cipta kerja baru kecuali PP,” ujarnya.

Apindo-Buruh Sama-Sama Protes Aturan Upah Minimum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Ketua-Umum-PHRI.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada akhir tahun 2022. Terkait itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memiliki dua catatan kritis. Salah satunya soal pengupahan.  Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani membeberkan formula pengupahan yang tertuang dalam Perppu 2/2022 dan sama persis dengan rumus penghitungan upah di Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini akan sangat riskan bagi iklim investasi. Sebab menurutnya, dengan menggunakan tiga parameter yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, upah minimum tidak mencerminkan jaring pengaman sosial.  "Kita khawatirkan bahwa upah minimum ini tidak kembali mencerminkan dari jaring pengaman sosial. Jika begitu, yang dikhawatirkan supply dan demand akan semakin jauh. Supply tenaga kerja melaju sangat tinggi karena rata-rata sekarang ini sekitar 3 juta per tahun ada angkatan kerja baru, sedangkan penyerapan tenaga kerjanya atau penyediaan lapangan kerja itu semakin menyusut," kata Hariyadi saat ditemui di kantornya, Selasa (3/1).  Soal penyusutan tenaga kerja, Hariyadi mengutip data Kementerian Investasi/BKPM selama delapan tahun ke belakang terhitung pada periode 2013-2021. Dari data tersebut menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja turun hingga 70 persen, namun di sisi lain realisasi investasi justru naik.  Dalam hal ini, Apindo menegaskan bahwa tingginya realisasi investasi di Indonesia saat ini tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari data tahun 2013 terdapat penciptaan tenaga kerja sebanyak 1,8 juta orang dengan total investasi sebesar Rp 398,3 triliun.  Kemudian, pada saat realisasi investasi naik menjadi Rp 901 triliun pada tahun 2021 justru penyerapan tenaga kerja turun drastis menjadi 1,2 juta orang. "Kalau tren ini tidak diubah, artinya cara pandang kita tidak diubah (soal formula pengupahan), maka menurut kami itu akan merugikan untuk masyarakat seluruhnya, terutama di sini justru para angkatan kerja baru itu bener-bener mereka akan sulit sekali mendapatkan lapangan kerja. Di luar itu, untuk sektor informal juga akan semakin sulit masuk ke sektor formal. Itu terkait pengupahan," tandasnya.

Apindo Kritik Aturan Pengupahan di Perppu Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/1672757869847_Ketua-Umum-PHRI.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan okupansi hotel selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tembus 100 persen. Bahkan, hampir mencapai 90 persen dibandingkan dengan okupansi pada tahun 2019 atau sebelum pandemi Covid-19.  "Selama tahun baru bagus okupansinya, mayoritas daerah tujuan wisata 100 persen kemarin. Dilihat perkembangannya di tahun 2022 akhir kemarin, boleh dibilang sudah mendekati (okupansi) pada tahun 2019 (sebelum pandemi Covid-19). Terutama dihitung 5 hari dari Natal sampai Tahun Baru itu hampir 90 persen," kata Hariyadi ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/1).  Ia tidak menyebut secara detail daerah mana saja yang okupansi hotelnya tembus 100 persen. Hariyadi hanya mengatakan hampir semua daerah tujuan wisata dipadati oleh wisatawan dan menginap di hotel.  Sementara itu, soal okupansi yang belum maksimal, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ini juga mengatakan, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh hotel-hotel di sejumlah daerah.  "Kenapa enggak maksimal? Karena beberapa daerah masih ada kendala-kendala, misal dari sisi aksesebilitasnya, tapi kita harapkan tahun depan sudah pulih," imbuhnya.  Kendati demikian, PHRI memproyeksi, dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bisa mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. "Mudah-mudahan di semester 2 akan terjadi kondisi yang sama dengan tahun 2019 dan mungkin bisa jadi lebih tinggi tergantung nanti faktor dari transportasi," harapnya.  Dalam hal ini, kata Hariyadi, asalkan tiket pesawat bisa lebih kompetitif. "Karena pengalaman kita di 2019 waktu pada saat harga tiket mahal itu menahan laju pertumbuhan pergerakan wisatawan nusantaranya," tambahnya.  Sementara itu, Hariyadi mengakui tarif hotel selama Nataru mengalami peningkatan. Hal itu terjadi karena musiman sejalan dengan permintaan yang meningkat hingga 70 persen.  Namun, ia meyakini tarif hotel akan kembali normal seiring rendahnya permintaan dari para wisatawan. Sebab, peningkatan permintaan biasanya hanya terjadi pada kuartal III dan IV, sementara kuartal I dan II akan rendah.  "Kalau demand-nya masih slow biasanya kuartal I itu memang agak slow. Apalagi ini kan bulan Maret itu kan bulan puasa, itu ada pengaruh di situ. Nah nanti di Aprilnya, kuartal I itu rendah. Kuartal II agak mendingan dan kuartal III dan IV itu baru naik," tandasnya.

Selama Nataru, PHRI Ungkap Okupansi Hotel Tembus 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ketua-PHRI.jpg" alt="Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani. Jawa Pos Photo" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani. Jawa Pos Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terbit dan diteken Presiden Jokowi pada Desember 2022. Terkait itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memberikan sejumlah catatan kritis.  Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani mengatakan saat ini APINDO secara khusus mencermati substansi PERPPU untuk klaster ketenagakerjaan.  "Mengingat klaster ketenagakerjaan yang sangat luas mendapat perhatian berbagai pihak dan juga klaster yang menjadi fokus perhatian utama aktivitas APINDO. Mengenai klaster klaster lainnya akan ditinjau lebih lanjut secara terpisah," kata Haryadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/1).  Ia menjelaskan, ada beberapa pengaturan dalam klaster Ketenagakerjaan di PERPPU berubah secara substansial. Pertama, formula penghitungan Upah Minimum (UM) yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.  Menurutnya, formula tersebut memberatkan dunia usaha mengingat UU Cipta Kerja hanya mencakup satu variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Kedua, APINDO juga menyoroti soal ppengaturan alih daya atau outsourcing yang juga diubah.  Dalam Perppu 2/2022 diatur bahwa Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan alih daya, yang kata Haryadi, dikhawatirkan kebijakan itu kembali ke spirit UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.  "Mengenai Alih Daya yang diperlukan adalah terciptanya Ekosistem yang sehat dan fleksibel untuk menarik investor menciptakan lapangan kerja, maka pembatasan alih daya justru akan membuat tujuan tersebut sulit dicapai," jelasnya.  Haryadi mengungkapkan, formula upah minimum dalam PERPPU akan menyebabkan penyusutan penyerapan tenaga kerja karena UM Indonesia berpotensi menjadi yang tertinggi di ASEAN dalam 5 (lima) tahun mendatang.  Dalam kondisi penciptaan lapangan kerja yang semakin menurun berdasar data dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dimana dalam 7 tahun terakhir daya serap pekerja turun tidak sampai 1/3 nya.  "Kebijakan kenaikan UM berdasar formula PERPU akan semakin membebani dunia usaha. Proyeksi yang dilakukan APINDO dengan mengolah dari berbagai sumber menunjukkan bahwa di tahun 2025 UM di Indonesia akan menjadi yang tertinggi di ASEAN," ungkapnya.  Terkait hadirnya PERPPU, APINDO berharap perubahan substantif tersebut harus diletakkan dalam konteks reformasi ekonomi struktural untuk penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dalam perspektif dunia usaha, tujuan diterbitkannya UU Cipta Kerja adalah untuk kemudahan penciptaan lapangan kerja agar masyarakat memiliki daya beli yang berkontribusi mengurangi kemiskinan.  "Pemerintah diharapkan menimbang dengan cermat kemampuan membayar perusahaan, secara khusus usaha padat karya serta keterbatasan keterampilan sumber daya manusia yang masih didominasi tenaga kerja dengan keterampilan rendah," tambahnya.  Oleh sebab itu, pelaku usaha mengharapkan dilibatkan secara aktif dalam penyusunan PP turunan dari PERPPU 2/2022. Aturan operasional yang akan dituangkan dalam PP menunjukkan fleksibilitas yang diperlukan pemerintah untuk antisipasi menghadapi dinamisnya perubahan bidang ketenagakerjaan sesuai tuntutan perkembangan industri dalam hal teknologi, kondisi kerja dan keterampilan kerja dalam kaitannya dengan pengupahan, pekerja alih daya dan sebagainya.  Lebih lanjut, pemerintah dan DPR diharapkan menyikapi PERPPU tersebut secara bijak dan tidak terdistorsi dengan agenda agenda politik. Sebagaimana ketentuan ketatanegaraan, PERPPU akan dibahas.  "Dunia usaha mengharapkan keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan pembangunan secara menyeluruh sejalan dengan agenda reformasi ekonomi struktural. Sangat diharapkan keputusan tersebut tidak terdistorsi untuk kebutuhan populis kepentingan agenda siklus kepemimpinan lima tahunan," tandasnya.

APINDO Beri Catatan Kritis Soal Perppu Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/hariyadi.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah kenaikan harga komoditas yang terjadi di luar maupun dalam negeri memicu terjadinya peningkatan inflasi. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyampaikan prediksi inflasi akan berada di atas 4 persen pada April 2022.  "Kita sama-sama tahu pada bulan Ramadan itu permintaan sangat tinggi dan di kondisi seperti ini memang inflasi itu terjadi. Kalau kami memperkirakan kemungkinan besar di atas 4 persen kalau melihat situasi seperti ini," kata dia secara daring, Kamis (7/4).  Dirinya pun memberikan sejumlah saran kepada pemerintah agar dapat mengendalikan inflasi, khususnya untuk sektor pangan. Pertama, pemerintah harus mengupayakan keseimbangan antara volume penawaran dan permintaan pangan nasional.  Dengan kata lain, kebiasaan impor bahan pangan yang terjadi saat ini memang harus dicarikan subtitusinya yang bisa didapatkan dari dalam negeri. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara intensif agar tidak memberikan pandangan negatif di benak publik.  "Diupayakan komunikasinya supaya baik jangan sampai nanti komunikasi kurang baik akhirnya yang terjadi kegaduhan di lapangan, karena memang kondisi ini kita tidak bisa hindari atas permasalahan untuk supply bahan-bahan khususnya impor," ucap dia.  Kedua, pemerintah perlu memastikan kelancaran distribusi bahan pangan, terutama di daerah dengan jumlah penduduk yang banyak. Saran lainnya adalah memastikan tidak adanya manipulasi harga pasar dari oknum-oknum di sepanjang jalur distribusi pangan.  "Ini juga perlu dilihat secara sungguh-sungguh agar gangguan-gangguan dari pihak ini bisa dieliminasi," tutupnya.

Saran Apindo Agar Pemerintah Bisa Kendalikan Inflasi April

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Screenshot_2021-11-12-20-08-39-22.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Bumi Surabaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Bumi Surabaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari semula naik 0,85 persen menjadi naik 5,1 persen atau Rp225.667. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, akibat dari keputusan tersebut, lulusan baru atau fresh graduate berpotensi sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena upah minimum yang terlalu tinggi.  "Kalau ini seperti ini terus menerus maka kesempatan bekerja pemula itu akan sulit karena upah minimum tinggi," kata Hariyadi dalam konferensi pers, Senin (20/12).  Menurutnya, perusahaan akan cenderung memilih calon karyawan yang memiliki pengalaman. Artinya, kesempatan terbukanya lapangan kerja akan semakin sempit untuk para lulusan baru.  "Perusahaan akan cenderung memilih pekerja yang berpengalaman. Ini kesempatan untuk rekan-rekan pekerja baru ini menjadi semakin terbatas kesempatannya," tuturnya.  Hariyadi menyebut, hal tersebut bertolak belakang dari kebijakan tentang upah minimum menurut PP 36/2021 tentang Pengupahan dan Undang-undang Cipta Kerja bertujuan untuk mengembalikan upah minimum sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) bagi angkatan kerja yang belum memiliki pengalaman.  Sebab, adanya revisi UMP DKI Jakarta maka upaya untuk menjadikan upah minimum sebagai jaring pengaman sosial menjadi sulit dilaksanakan, khususnya terkait dengan pelaksanaan struktur skala upah.  Menurutnya, jika penerapan upah minimum masih menggunakan konsep lama, yaitu sebagai upah rata-rata, maka ruang untuk memberlakukan struktur skala upah menjadi sulit. Sebab, ruang atau jarak antara upah minimum dengan upah di atas upah minimum menjadi kecil.  Keputusan Anies tersebut dinilai akan menimbulkan risiko kepada para pencari kerja baru. Sebab tingginya upah minimum maka pengusaha akan lebih memilih pekerja berpengalaman.

Anies Naikkan UMP 5,1 Persen, Apindo: Lulusan Baru Makin Sulit Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/hariyadi.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani.</figcaption>
</figure>Bagaimana tanggapan Apindo mengenai keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 12 persen?  Cukai rokok sudah mengalami kenaikan yang tinggi pada rentang 2017–2019. Dengan demikian, kenaikan sebesar 12 persen tidak ideal karena terlalu tinggi. Kalau dari sisi industrinya, kami khawatir muncul rokok-rokok ilegal karena cukai yang terus naik. Otoritas fiskal harus melihat juga keseimbangan industrinya dari sisi risiko munculnya rokok ilegal.  Apa dampak yang diprediksi akan terjadi jika cukai rokok terus naik tinggi?  Di masa pandemi ini, kenaikan cukai rokok akan berhadapan dengan masih terbatasnya daya beli masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19. Dunia usaha justru berharap otoritas fiskal tidak menaikkan cukai rokok.  Peningkatan tarif cukai salah satunya juga disebut untuk mengendalikan konsumsi rokok. Apakah hal tersebut bakal efektif?  Memang dalam kondisi seperti ini kenaikan itu akan berimbas pada penjualan rokok. Tapi, kalau melihat cukai naik terus, itu kan yang dikhawatirkan munculnya rokok ilegal. Karena cukai terus naik tinggi, akhirnya ilegalnya yang banyak. Kalau cukai untuk membatasi peredaran, tapi nanti yang ilegal malah jadi tidak terkendali.  Berapa kenaikan tarif cukai yang dinilai ideal?  Menurut kami, kenaikan itu harus dilihat keseimbangannya. Kalau untuk membatasi, cukai tinggi, justru memicu rokok ilegal. Nah, kalau misalnya cukainya itu moderat, misalnya di bawah 10 persen, itu pemerintah masih bisa kontrol.  ---  HARIYADI SUKAMDANI, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

Cukai Rokok Naik 12 Persen, Apindo: Rokok Ilegal Bakal Sulit Dikontrol

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hariyadi sukamdani

Berita Terkini