<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/harita-4221358468.jpg" alt="PDRB Halmahera Selatan meningkat setelah adanya aktivitas hilirisasi nikel sejak 2016 yakni mencapai 54,59 persen berasal dari industri pengolahan. (ANTARA/Harita Nickel)" width="100%">
<figcaption>PDRB Halmahera Selatan meningkat setelah adanya aktivitas hilirisasi nikel sejak 2016 yakni mencapai 54,59 persen berasal dari industri pengolahan. (ANTARA/Harita Nickel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Community Affairs General Manager Harita Nickel Dindin Makinudin menyebutkan, program hilirisasi nikel telah meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Halmahera Selatan meningkat setelah adanya aktivitas hilirisasi nikel sejak 2016 yakni mencapai 54,59 persen berasal dari industri pengolahan. "Pertumbuhan ekonomi stabil tumbuh. Industri pengolahan dominan mendorong perekonomian lokal artinya hilirisasi telah memantik pertumbuhan ekonomi di Halmahera Selatan," ungkapnya, dikutip dari Antara, Selasa (14/10). BPS juga mencatat ekonomi Maluku Utara pada triwulan II 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 32,09 persen. Angka tersebut melonjak dibandingkan triwulan sama pada 2024 atau secara tahunan, yang tumbuh 10,76 persen. Didin mengatakan, program hilirisasi mineral, yang dijalankan perusahaan pertambangan nikel membawa berkah bagi masyarakat sekitar. Mobilisasi tenaga kerja membuat roda ekonomi di daerah tambang terintegrasi dengan smelter membuat pemasukan masyarakat setempat juga ikut meningkat dengan berbagai usaha kecil yang dilakukan. Dengan jumlah karyawan yang banyak di Pulau Obi, lanjutnya, maka ada kebutuhan logistik yang besar. Dampak ekonomi yang sudah dihasilkan perusahaan mencapai 729 lapangan kerja dari program-program CSR dengan pendapatan setiap bulan mencapai miliaran rupiah. "Per bulan sekitar Rp14 miliar untuk perputaran di lokal," sebut Dindin. Ia mencontohkan Tina Nomor, ibu berusia 30 tahun warga Desa Kawasi, merasakan dampak positif kehadiran Harita Nickel di Kawasan Industri Obi Harita Nickel, Pulau Obi, Halmahera Selatan. Tina bersama ibu-ibu lain mengelola minimarket Hop Mart. "Saya sebelumnya hanya berkebun dan menjaga warung saja, namun dengan berdirinya Hop Mart, di mana kami didukung pengembangan usaha dari minimarket Hop Mart, kami sekarang bisa berkembang," ungkapnya. Tina pun optimistis omzet terus bertambah seiring dengan adanya pendampingan dari manajemen Harita kepada pelaku UMKM. Pengamat ekonomi Universitas Padjadjaran Risna Resnawaty mengatakan, Harita Nickel telah melakukan beberapa inovasi di bidang peningkatan pendapatan riil masyarakat dan kemandirian ekonomi, sehingga ekonomi di sekitar tumbuh. Tetapi, memang dapat dikatakan ideal, jika pengembangan tersebut memenuhi beberapa indikator, antara lain kelengkapan dokumen social mapping dan rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (RIPPM), terdapat RKAT pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) yang disusun secara terintegrasi satu sama lain untuk tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Risna juga mengingatkan perencanaan pengembangan masyarakat maupun inovasinya harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Itulah salah satu dari beberapa tantangan pengembangan masyarakat di daerah pertambangan," ujar dia.

Program hilirisasi nikel telah meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Hilirisasi Nikel Kerek PDRB Halmahera Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/baiq-windy-3274931994.jpg" alt="Environment Marine Manager Harita Nickel, Windy Prayogo (kiri) dan Government &amp; Media Relations Manager PT Dairi Prima Mineral, Baiq Idayani (tengah), dalam acara E2S: Retreat 2025. (dok. E2S)" width="100%">
<figcaption>Environment Marine Manager Harita Nickel, Windy Prayogo (kiri) dan Government &amp; Media Relations Manager PT Dairi Prima Mineral, Baiq Idayani (tengah), dalam acara E2S: Retreat 2025. (dok. E2S)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Praktik tambang sekarang ini sudah tidak bisa lagi dipandang selalu negatif. Pemerintah memberikan syarat ketat, di sisi lain masyarakat juga selalu menyuarakan tuntutan&nbsp;pada dunia usaha&nbsp;akan praktik tambang berkelanjutan. Semua ini tidak bisa ditawar perusahaan. Environment Marine Manager Harita Nickel, Windy Prayogo, menjelaskan bahwa kegiatan penambangan dan bongkar muat nikel yang dilakukan Harita berada tidak jauh dari perairan atau laut Pulau Obi. Untuk itu, manajemen sadar betul akan kondisi laut yang harus dijaga dan tidak boleh sampai tercemar oleh kegiatan penambangan. Untuk memastikan air tambang dan air sisa hasil pengolahan memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan, Harita Nickel juga menerapkan sistem pemantauan kualitas air secara berkala. Sistem ini mengacu pada SPARING (Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Industri Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan) dari Kementerian Lingkungan Hidup.&nbsp; Selain itu, perusahaan juga melakukan pengujian kualitas air secara berkala melalui laboratorium independen terakreditasi. "Pengelolaan limbah cair kegiatan penambangan terkoneksi langsung dengan Kementerian LHK Indonesia secara online dengan menggunakan instrumen SPARING," kata Windy dalam acara Energy &amp; Mining Editor Society (E2S) Retret 2025 bertema 'Collaboration to Advance The ESDM Sector' di Bogor, beberapa waktu lalu. Kedepan, Harita kata Windy, terus mengembangkan inovasi dalam pengelolaan air yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen jangka panjang Harita Nickel dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya yang ke-6 &nbsp;(Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim). Salah satu cara yang ditempuh Harita untuk menjaga kualitas air di Pulau Obi adalah dengan pengendalian sedimen secara efektif. Harita Nickel membangun dan mengelola lebih dari 52 kolam sedimentasi di area Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Trimegah Bangun Persada (TBP) dan PT Gane Permai Sentosa (GPS).&nbsp; Kolam-kolam ini dirancang untuk menangkap partikel sedimen yang terbawa dari aktivitas penambangan, sebelum air dilepaskan ke lingkungan, sesuai dengan standar baku mutu yang dipersyaratkan dalam regulasi. "Ukuran kolam sediman lebih dari 500 ukuran kolam renang olimpiade," ujar Windy. Sementara itu, Government &amp; Media Relations Manager PT Dairi Prima Mineral, Baiq Idayani menyatakan bahwa sejak tahun 1998, Dairi Prima Mineral masih mengurus kewajiban sebagai persyaratan yang berhubungan dengan lingkungan, untuk melakukan penambangan seng dan timah hitam. "Ini menunjukkan betapa manajemen sangat memberikan perhatian khusus terhadap kepatuhan terhadap regulasi guna menjaga lingkungan di sekitar area tambang tetap terjaga," ungkap Idayani. Idayani berharap Dairi Prima bisa segera mendapatkan persetujuan revisi Feasibility Study dari Kementerian ESDM. Manajemen juga berharap mendapatkan persetujuan Addendum Kelayakan Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup. "Kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah daerah dan pusat termasuk dari sisi kemudahan semua perizinan untuk kegiatan konstruksi dan operasi," kata Idayani.

Pemerintah memberikan syarat ketat. Masyarakat juga selalu menyuarakan tuntutan pada dunia usaha akan praktik tambang berkelanjutan.

Praktik Tambang Berkelanjutan Sudah jadi Tren di Indonesia, Pelaku di Sektor Minerba Komit pada SDGs

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/13/nickel-3345827103.jpg" alt="ILUSTRASI. Sebagian besar nikel yang telah diimpor ke Tiongkok bukan diproduksi untuk baterai melainkan dipasok untuk industri baja. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Sebagian besar nikel yang telah diimpor ke Tiongkok bukan diproduksi untuk baterai melainkan dipasok untuk industri baja. (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tekanan global terhadap industri nikel Tanah Air masih terus terjadi. Dari gugatan Uni Eropa ke WTO pada tahun 2020, tarif Amerika Serikat ke produk nikel sampai dengan muncul kampanye negatif dirty nickel soal pencemaran lingkungan. Namun demikian, dari hal tersebut Indonesia tidak boleh berhenti meningkatkan nilai tambah mineral. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan bahwa kampanye negatif dirty nickel tidak adil. Sebab, yang tengah melakukan hilirisasi bukan saja nikel tetapi juga industri manufaktur lain.&nbsp; "Saya kira nikel ini terlalu over succes. Indonesia saat ini sudah 60% lebih ya memegang market share dunia untuk production dan kedua ada beberapa negara mungkin worry pada saat kita menguasai bahan baku untuk energi ke depan. Contohnya bahan baku baterai mobil listrik," kata dia, dalam keterangannya ke media, Kamis (15/5). Meidy berharap beberapa pihak jangan selalu menyorot hal negatif dari industri nikel, sebab ada juga manfaat dari keberadaan industri nikel di berbagai daerah, seperti di Sulawesi, Maluku Utara dan beberapa daerah penopang yang pendapatan daerahnya naik, selain itu juga penyerapan tenaga kerja meningkat. Kemudian untuk negara, PNBP dari nikel naik signifikan karena adanya penerimaan royalti.&nbsp; Ia juga menegaskan, anggota APNI juga mendukung green industri. Salah satunya adalah &nbsp;melakukan transisi energi dengan menggunakan new technology EV seperti memakai truck EV dan alat berat EV. Pihaknya juga terus menjaga ekosistem lingkungan. "Kami bicara dengan profesor air. Bagaimana mengekstrak pencemaran air, sehingga tidak terlalu berdampak kepada pemukiman, masyarakat, usaha masyarakat untuk pertanian, irigasi," ujar dia. Dalam upaya menjaga bisnis nikel yang mengutamakan keberlanjutan, Harita Nickel dan Vale Indonesia dalam menjaga tanggung jawabnya ke masyarakat, buruh terorganisasi, LSM, sektor keuangan, pembeli, dan perusahaan pertambangan tengah diaudit oleh Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).&nbsp; Lembaga ini adalah organisasi independen yang mengukur aspek keberlanjutan praktik pertambangan yang bertanggung Jawab. Dibandingkan dengan standar keberlanjutan lain, IRMA termasuk yang paling sulit ditempuh, paling ketat, serta melalui tahapan panjang dan rigid. Anggota Dewan di IRMA termasuk lembaga-lembaga masyarakat sipil yang paling kritis di dunia. Selain secara paralel terus berbenah melakukan transisi energi dan menjaga ekosistem lingkungan, Meidy mengatakan, bahwa APNI sudah berkunjung ke Tesla, Mercedes, dan BMW sebagai produsen mobil listrik untuk mendapat masukan soal rantai pasok nikel "Mereka mengerti keadaan Indonesia tidak sama dengan negara penghasil nikel lain. Jadi, jangan dipaksa standar Eropa," kata Meidy. Saat ini pabrik pengolahan nikel sudah mencapai 95 smelter dan akan menjadi 145 smelter. Sehingga, APNI sudah sejak dua tahun lalu meminta pemerintah untuk menghentikan investasi smelter karena tidak sesuai dengan cadangan yang ada. "Kekhawatiran kita kan dari cadangan nikel, cadangan kita tidak mampu untuk meng-cover keseluruhan konsumsi bahan baku biji nikel domestik. Kita tahu kan akhirnya smelter pada impor nikel dari Filipina beberapa waktu lalu, itu benar," imbuh Meidy. Sementara itu, Pengamat Hukum Energi dan Pertambangan Universitas Tarumanegara Ahmad Redi mengungkapkan bahwa serangan terhadap hilirisasi mineral adalah upaya perang dagang yang merugikan negara-negara penikmat bijih nikel Indonesia selama ini. Kita ketahui, bahwa larangan ekspor nikel memang membuat peta perdagangan nikel dunia berubah.&nbsp; Sebagai informasi, pada 2019 tercatat Indonesia mengekspor bijih nikel 30 juta ton, namun pada &nbsp;tahun 2020 Indonesia menghentikan ekspor dan kemudian digugat ke WTO oleh Uni Eropa. "Tetapi Ancaman gugatan WTO, tarif Trump, lalu ada Green Deal di Uni Eropa, serta kampanye soal lingkungan jangan sampai mengancam ekonomi Indonesia yang ingin meningkatkan nilai tambah mineral," ungkapnya. Dia melihat, bahwa memang larangan ekspor itu menimbulkan gejolak dan ancaman pada rantai pasok nikel di dunia. Alhasil, banyak upaya mengagalkan hilirisasi mineral yang ditempuh oleh Indonesia. Maka itu, Indonesia perlu membentuk tim dari Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri. "Saya kira ini memang perang dagang, kita tidak bisa keras-kerasan juga. Harus negosiasi, agar tidak merugikan hilirisasi nikel kita yang notabennya untuk green industri EV," terang dia. Redi menilai, jika langkah Indonesia dianggap salah melarang ekspor nikel. Bagaimana dengan upaya Filipina yang juga akan melarang ekspor nikel. Filipina diketahui meniru Indonesia untuk melakukan hilirisasi nikel dengan mengadopsi UU Minerba. "Jadi, Filipina mengadopsi UU Minerba kita, dia akan larang ekspor nikel Juni 2025. Saya kira kalau nomor 1 (Indonesia) dan 2 (Filipina) punya aturan larangan ekspor nikel tentu akan tambah gejolak pada perdagangan nikel dunia. Mereka (Amerika dan Eropa) nggak mungkin beli bijih nikel dari Rusia," kata Redi. Ia juga menyatakan, bahwa Indonesia dan Filipina harus membuat kesepakatan dagang atau aliansi soal mineral. Atau bahkan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN agar bisa menangkal ancaman-ancaman dagang dari Eropa. Sementara di sisi lain, pelaku usaha harus terus menjalankan hilirisasi dengan patuh pada good mining practice.&nbsp;

Industri nikel menghadapi berbagai tantangan global, namun tetap usaha meningkatkan nilai tambah mineral dan berinovasi dalam keberlanjutan.

Penambang Tegaskan Komitmen pada Good Mining Practices, Berharap Narasi tentang Hilirisasi Nikel Lebih Fair