<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Penyuap-Romi-Dieksekusi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan eksekusi terhadap dua penyuap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy. Kedua terpidana dalam kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) tersebut yakni mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kemenag Grasik, M Muafaq.   Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, untuk Haris Hasanudin dieksekusi dari Rutan Cabang KPK di Gedung C1 atau Gedung Lama KPK ke Lapas Klas I Tangerang. Sementara M Muafaq, dieksekusi dari Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur ke Lapas Klas I Surabaya Porong.  "Para terpidana tersebut dieksekusi berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan akan menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan terhadap masing-masing," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/8).  Keduanya dieksekusi setelah vonis Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta berkekuatan hukum tetap. Majelis hakim memvonis Haris Hasanudin dengan hukuman dua tahun dan denda Rp 150 juta subsider dua bulan kurungan.  Permohonan justice collaboratore (JC) tidak dikabulkan majelis hakim. Hal ini sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Haris diyakini memberikan uang Rp 255 juta kepada Rommy untuk mengintervensi proses pengangkatannya sebagai Kakanwil Kemenag Jatim. Sebab, proses pengangkatan Haris dalam jabatan itu sempat terhambat lantaran pernah mendapatkan sanksi disiplin selama satu tahun pada 2016.  Sementara itu, Muafaq divonis dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider hukuman tiga bulan kurungan. Majelis hakim mengabulkan JC yang diajukan Muafaq, sehingga dia dapat membantu KPK dalam mengungkap kasus tersebut.  Majelis Hakim meyakini Muafaq Wirahadi memberikan sejumlah uang kepada Abdul Wahab selaku sepupu Rommy. Uang suap tersebut sebesar Rp 41,4 juta.  Selain itu, Muafaq juga diyakini memberikan uang Rp 50 juta kepada Rommy pada 15 Maret 2019. Majelis hakim pun meyakini perbuatan Muafaq merupakan tindakan melawan hukum.  Keduanya divonis melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 64 ayat 1 KUHP. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yakni 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan untuk Haris dan dua tahun penjara untuk Muafaq.

KPK Eksekusi 2 Orang Penyuap Romahurmuziy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/MENAG-ROMI-SAKSI-KAKANWIL-KEMENAG-JATIM-FED-12.jpg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjadi saksi sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam Sidang ini 7 orang menjadi" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjadi saksi sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam Sidang ini 7 orang menjadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy memberikan kesaksiannya dalam sidang ‎lanjutan perkara dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag untuk terdakwa Haris Hasanuddin dan ‎Muafaq Wirahadi. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdul Basir menanyakan kepada Rommy mengenai direkomendasikannya Haris Hasanuddin menjadi Kepala Kanwil ‎Kementerian Jawa Timur Provinsi Jawa Timur.  "Apakah saudara dorong Haris menjadi Kakanwil Jatim? Apakah ada kepentingan untuk menaikkan suara PPP di Jatim? Soalnya saudara selain anggota DPR juga ketum PPP," tanya Abdul di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6) malam.  Menanggapi hal tersebut Rommy yang juga Anggota Komisi XI DPR membenarkan. Merekomendasikan Haris Hasanudin demi kepentingan partai berlogo kabah di Jawa Timur.  "Untuk kepentingan partai," jawab Rommy.  Tak puas, Jaksa KPK Abdul Basir kembali mencecar Rommy dengan menanyakan kepentingan PPP tersebut apakah untuk juga meraup suara di Jawa Timur.  Tidak membantah pertanyaan tersebut. Rommy pun membenarkannnya. Karena kepentingan PPP sudah termasuk juga dengan mengamankan suara partai bernuasa hijau itu.  "Jadi memang ‎untuk kepentingan partai pun untuk kepentingan suara," bebernya.  Namun demikian Rommy membantah apabila untuk kepentingan PPP itu mengajak para aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Timur tidak netral. Misalnya memilih PPP saat Pemilu 2019 kemarin.  "Dalam pemahaman saya iya, sepanjang tidak menggunakan koridor kordinasi ASN," tegasnya.  Diketahui bekas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin didakwa menyuap anggota DPR 2014-2019 sekaligus eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy berupa uang Rp 325 juta.  Haris juga disebut dalam surat dakwaan memberi uang dengan total Rp 70 juta kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar lolos seleksi pencalonan Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim. Sejatinya, Haris tidak lolos persyaratan administrasi.  Lukman, atas perintah Rommy sebagai atasan struktural partai, membuat Haris lolos seleksi dan terpilih sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. Bahkan dalam satu pertemuan, Lukman mengatakan siap pasang badan untuk Haris.  Atas pernyataan tersebut, Haris memberi Rp 50 juta kepada Lukman. Beberapa hari kemudian Haris kembali merogoh kocek Rp 20 juta untuk diserahkan kepada Lukman melalui Herry Purwanto sebagai bagian komitmen fee yang telah disiapkan.  Atas perbuatannya, Haris didakwa telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.‎

Rommy Akui Rekomendasikan Haris Jadi Kakanwil untuk Amankan Suara PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Sidang-Haris-Hasanudin-Fedrik.jpg" alt="Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Haris Hasanuddin (kiri) berbincang dengan penasihat hukumnya saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (29/5/2019). Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Haris Hasanuddin (kiri) berbincang dengan penasihat hukumnya saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (29/5/2019). Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan penyuapan yang dilakukan Kepala Kemenag Jatim Haris Hasanudin. Selain itu, juga digelar sidang dugaan penyuapan Kepala Kemenag Gresik Muh. Muafaq Wirahadi. Dalam sidang dengan agenda pembacaraan surat dakwaan tersebut, terungkap keduanya memberikan ‘duit pelumas’ agar disetujui menjadi kepala kantor di wilayah Jatim dan Gresik.  Untuk memuluskan dirinya menjadi Kepala Kemenag Gresik, Muafaq memberikan duit suap senilai Rp 91,4 juta kepada Romahurmuziy selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode tahun 2014-2019, sekaligus selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara demi menjabat sebagai Kakanwil Jatim, Haris memberikan ‘duit pelicin’ kepada Rommy dan Menteri Agama Lukman Hakim sebesar Rp 325 juta.  “Memberi uang sejumlah Rp325 juta kepada Muchamad Romahurmuziy alias Rommy selaku Anggota DPR RI periode tahun 2014-2019 sekaligus selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama RI periode tahun 2014-2019, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Yaitu karena Rommy dan Lukman melakukan intervensi, baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi Wawan Yunarwanto, saat membacakan surat dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (29/5).  Ihwal adanya perkara suapa menyuap ini, awalnya pada tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan surat nomor 01/PANSEL/12/2018, Kemenag mengumumkan seleksi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Agama RI, yang salah satunya untuk jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut adalah tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir, serta mengisi surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara/kurungan dan/atau sanksi disiplin PNS tingkat sedang atau berat.   Atas adanya informasi tersebut, pada sekira bulan Desember 2018, terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur mendaftar sebagai calon Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dengan melampirkan surat persetujuan atasan langsung yang ditandatangani oleh Ahmadi, selaku Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI.   Sementara, karena pada tahun 2016 terdakwa pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri sipil berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, maka untuk memuluskan niatnya menjadi Kakanwil Jatim, terdakwa bermaksud meminta bantuan langsung kepada Menteri Lukman. Namun karena terdakwa sulit menemuinya, maka oleh Musyaffa Noer (Ketua DPP PPP Jawa Timur) disarankan menemui Rommy.  Atas saran itu, pada tanggal 17 Desember 2018 terdakwa menemui Rommy di rumahnya dan menyampaikan keinginannya menjadi Kakanwil Jatim. Terdakwa juga meminta bantuan Rommy untuk menyampaikan hal itu kepada Menag Lukman.   “Pada tanggal 26 Desember 2018 terdakwa menyampaikan kepada Rommy bahwa ia sudah melakukan pendaftaran dan telah mengirimkan berkas pendaftaran ke Kemenag di Jakarta. Untuk itu terdakwa meminta bantuan Rommy agar lolos dan dilantik sebagai Kakanwil Jatim, karena ada beberapa orang yang tidak suka dengan terdakwa dan memengaruhi Sekjen Kemenag Nur Cholis Setiawan untuk tidak mendukung pencalonan Terdakwa,” papar Jaksa Wawan.  Gayung pun bersambut. Atas permintaan terdakwa tersebut, Rommy menyampaikan bahwa Nur Kholis masih belum mendukung terdakwa. Oleh karenanya ia akan menyampaikan langsung kepada Lukman.   Singkat cerita, setelah mendaftar, bukannya diterima, pada tanggal 27 Desember 2018, berdasarkan Nota Dinas Nomor : P36513/B.II.2/Kp.00.1/12/2018 terdakwa tidak memenuhi syarat administrasi sehingga dinyatakan tidak lolos seleksi tahap administrasi. Namun karena ada perintah dari Rommy kepada Lukman, pada tanggal 31 Desember 2018 Nur Kholis atas arahan Lukman, memerintahkan Ahmadi selaku panitia pelaksana seleksi menambahkan dua orang peserta dalam Berita Acara Panitia Seleksi Nomor: 2/PANSEL/12/2018, yaitu Haris Hasanudin (Terdakwa) dan Anshori. Untuk memuluskan jalannya menduduki jabata strategis, terdakwa pun mengucurkan sejumlah uang kepada Rommy dan Lukman.  “Pada tanggal 6 Januari 2018 bertempat di rumah Rommy di Jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5 juta kepada Rommy sebagai kompensasi atas bantuan Rommy, sehingga terdakwa dinyatakan lolos seleksi administrasi sekaligus sebagai komitmen awal untuk bisa diangkat dalam jabatan sebagai Kakanwil Jatim,” urai Jaksa Wawan. Tak sia-sia atas pemberian kucuran duit tersebut, pada tanggal 10 Januari 2019 panitia seleksi pun mengumumkan Haris sebagai salah satu peserta yang dinyatakan lolos tahap administrasi seleksi.   Meskipun sempat lolos dalam tahap administrasi, Haris sempat terganjal. Sebab pada tanggal 29 Januari 2019 berdasarkan surat nomor B342/KASN/1/2019, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyampaikan kepada Menteri Agama selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan Kementerian Agama RI mengenai adanya ketidaksesuaian antara persyaratan umum seleksi terbuka dengan hasil seleksi administrasi karena terdapat 2 (dua) orang peserta seleksi yaitu Haris Hasanudin dan Anshori. Hal ini sebab keduanya pernah mendapatkan hukuman disiplin PNS pada tahun 2015 dan 2016, sehingga atas temuan itu KASN merekomendasikan kepada Menteri Agama untuk membatalkan kelulusan kedua orang tersebut.   Merasa terjegal, terdakwa menyampaikan kepada Rommy. Rommy pun menjanjikan akan mengecek kebenaran berita tersebut melalui orangnya di KASN.   Untuk melancarkan jalannya menjadi Kakanwil, pada tanggal 06 Februari 2019 bertempat di rumah Rommy, terdakwa kembali memberikan uang sejumlah Rp250 juta kepada Rommy. Selanjutnya Rommy menyampaikan kepada Lukman agar tetap mengangkat terdakwa sebagai Kakanwil Jatim dengan segala resiko yang ada.   Atas permintaan tersebut, Lukman menyetujuinya. “Pada tanggal 17 Februari 2019, Rommy menyampaikan kepada terdakwa bahwa Menteri Agama sudah memutuskan untuk mengangkat terdakwa sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan akan mengambil segala resiko yang ada untuk tetap memilih Terdakwa dalam jabatan tersebut,” terang Jaksa Wawan. Setelah melalui proses panjang dna penolakan, melalui Whatsapp 12 orang nama yang dipilih untuk menduduki jabatan tersebut, terdakwa akhirnya dipilih oleh Lukman Hakim untuk menduduki jabatan Kakanwil Kemenag Jatim.  Sebagai bentuk terima kasih, pada tanggal 1 Maret 2019 di Hotel Mercure Surabaya, terdakwa melakukan pertemuan dengan Lukman. Dalam pertemuan tersebut Lukman menyampaikan bahwa ia “pasang badan” untuk tetap mengangkat terdakwa sebagai Kakanwil.   “Oleh karena itu terdakwa memberikan uang kepada Lukman sejumlah Rp50 juta,” kata Jaksa Wawan. Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2019 terdakwa diangkat sebagai Kakanwil Kemenaga Jatim berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/04118 dan dilantik pada tanggal 5 Maret 2019. Usai diangkat, pada tanggal 09 Maret 2019 bertempat di Tebu Ireng Jombang, terdakwa memberikan uang kembali sejumlah Rp20 juta Lukman melalui Herry Purwanto.  Atas perbuatannya, terdakwa terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sebab dinilai melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menag Diduga Terima Suap Rp 70 Juta dari Haris, Begini Kronologinya

haris hasanudin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#haris hasanudin

Berita Terkini

KPK Eksekusi 2 Orang Penyuap Romahurmuziy

Rommy Akui Rekomendasikan Haris Jadi Kakanwil untuk Amankan Suara PPP

Menag Diduga Terima Suap Rp 70 Juta dari Haris, Begini Kronologinya

Download Aplikasi JawaPos.com