<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/Demo-Ojol-di-dpr-3050538236.jpg" alt="Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama aliansi komunitas ojol lainnya menggelar aksi demo di depan gedung DPR/MPR RI, Rabu (17/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama aliansi komunitas ojol lainnya menggelar aksi demo di depan gedung DPR/MPR RI, Rabu (17/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Aksi unjuk rasa dari kelompok tani dan aliansi masyarakat sipil dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Rabu (24/9). Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, Ditlantas Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa lalu lintas sejak pagi. Sebanyak 1.438 polisi lalu lintas diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Kabag Binopsnal Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados menjelaskan, pengalihan arus dipusatkan di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Pejompongan, hingga Senayan. "Jadi sejak jam 9.30 tadi sudah kita lakukan pengalihan arus," ujarnya.&nbsp; Berikut skema pengalihan arus yang diterapkan kepolisian: <ul> <li>Ke arah Slipi: dialihkan melalui Bendungan Hilir (Benhil) lalu melewati Pejompongan.</li> <li>Ke arah Cengkareng: dari Gerbang Pemuda menuju Patal Senayan, kemudian diarahkan ke Permata Hijau hingga bertemu Jalan Panjang.</li> </ul> Selain itu, kendaraan dari dalam tol juga terdampak pengalihan. Bagi pengendara yang hendak keluarbdi pintu Pulau Dua, dialihkan ke pintu keluar Slipi. "Untuk yang dari dalam tol, sementara off ramp ke Pulau Dua sementara kita alihkan dulu. Karena memang di depan DPR RI cukup banyak massa yg menyampaikan aspirasi pendapat sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Sehingga keluaran gerbang tol off ramp Pulau Dua kita alihkan ke off ramp Slipi Jaya," tegas Robby. Masyarakat khususnya pengguna jalan diimbau untuk menghindari Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi, serta kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Hal ini untuk mengurangi potensi kemacetan akibat massa aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.

Polisi mengantisipasi kemacetan saat aksi unjuk rasa Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR/MPR RI, Rabu (24/9).

Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas Depan Gedung DPR RI, Imbas Demo Peringatan Hari Tani Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/24/Ys3URp26NwV4Q4TniYfLo45sMrffduZLSkPsLohJ-994932126.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi saat meyampaikan keterangan kepada awak media di Komplek DPR/MPR. (Polda Metro Jaya)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi saat meyampaikan keterangan kepada awak media di Komplek DPR/MPR. (Polda Metro Jaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sejumlah kelompok massa berniat turun ke jalan untuk berdemonstrasi bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional pada Rabu (24/9). Selain buruh tani, mahasiswa juga berencana melaksanakan aksi serupa. Untuk mengamankan aksi tersebut, Polda Metro Jaya mengerahkan 9.498 personel gabungan.&nbsp; Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi menyampaikan bahwa 9.498 personel gabungan tersebut berasal dari Polri, TNI, dan pemerintah daerah. Seluruhnya akan mengamankan jalannya aksi demo yang dijadwalkan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB hari ini. Selain Komplek DPR/MPR, ada beberapa lokasi lain yang dijadikan sebagai tempat aksi.&nbsp; &rdquo;Sejak pagi situasi di sekitar Gedung DPR/MPR terpantau aman dan terkendali. bapak kapolda metro jaya menegaskan agar pengamanan dilaksanakan secara humanis, prosedural, dan tertib,&rdquo; ungkap Ade Ary. Jenderal bintang satu Polri itu menyampaikan bahwa seluruh personel yang mengamankan aksi demo di Hari Tani Nasional tidak dibekali senjata api. Penggunaan instrumen lain seperti gas air mata juga ditekankan harus sesuai dengan SOP. Yakni atas perintah dan izin dari Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri.&nbsp; &rdquo;Semua langkah pengamanan berada dalam kendali komando,&rdquo; kata Ade Ary menegaskan. Polda Metro Jaya juga meminta maaf kepada masyarakat bila terjadi ketidaknyamanan akibat kepadatan massa di sejumlah titik. Dia menambahkan, jauh hari sebelum aksi, kepolisian telah berkoordinasi dengan penanggung jawab aksi. Hal itu dilaksanakan untuk menyepakati rute, atribut, hingga teknis pelaksanaan, sekaligus mencegah adanya pihak-pihak yang mencoba menyusup. &rdquo;Masyarakat tidak perlu khawatir. Petugas kami siap memberikan pelayanan dan pengamanan, baik bagi peserta aksi maupun masyarakat umum yang beraktivitas di sekitar lokasi. Momentum Hari Tani ke-65 ini mari kita jadikan semangat bersama untuk berkontribusi positif bagi bangsa dan menjaga Jakarta tetap aman dan tertib,&rdquo; pesannya.

Polda Metro Jaya kerahkan 9.498 personel untuk amankan demonstrasi Hari Tani Nasional, siapkan pengamanan ketat dan humanis.

Pengamanan Demo Hari Tani Nasional, Polda Metro Jaya Kerahkan 9.498 Personel Gabungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/14_hari-789452353.jpg" alt="BAWA HASIL PANEN: Massa Aliansi Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (Geram Tanah) melakukan aksi memperingati Hari Tani Nasional 2024 di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9). (SALMAN TOYIBI/JAWA" width="100%">
<figcaption>BAWA HASIL PANEN: Massa Aliansi Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (Geram Tanah) melakukan aksi memperingati Hari Tani Nasional 2024 di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9). (SALMAN TOYIBI/JAWA</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Reforma agraria yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil menjadi poin penting dalam peringatan Hari Tani Nasional (HTN) kemarin (24/9). Sikap tersebut disuarakan ribuan orang dari berbagai elemen di depan gedung parlemen. Koordinator Umum Aksi HTN Dewi Kartika mengatakan, pemerintah tidak hanya abai dengan agenda reforma agraria. Tapi, juga menghapus sendi-sendi demokrasi dengan mengancam kebebasan petani untuk berserikat. "Pemerintah telah mengkhianati reformasi yang susah payah dibangun," kata Dewi kemarin. Selama 10 tahun terakhir, lanjut Dewi, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melakukan 18 kejahatan sistemis terhadap agenda reforma agraria. Di antaranya, pemerintah telah menyesatkan dan membohongi publik terkait reforma agraria seluas 9 juta hektare. Padahal realitanya, kata Dewi, pemerintah hanya menjalankan sertifikasi tanah tanpa melakukan redistribusi tanah kepada rakyat. "Penyertifikatan tanah bukanlah reforma agraria, sertifikasi hanyalah layanan kepada orang yang sudah bertanah," ujar Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tersebut. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menambahkan, komitmen Jokowi dalam pelaksanaan reforma agraria hanya bualan. Sebab, berdasar data yang dikumpulkan YLBHI, perampasan ruang hidup justru semakin masif. Isnur juga menyinggung pola kekerasan oleh pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria. Baik kekerasan fisik maupun menggunakan instrumen hukum berupa kriminalisasi. Dari laporan 18 LBH, ada 16 daerah konflik yang dihadapkan pada pendekatan kriminalisasi dan 190 orang menjadi korban. "Masyarakat harus berjibaku untuk memperjuangkan hak atas tanahnya," kata Isnur. (tyo/c7/bay)

Reforma agraria yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil menjadi poin penting dalam peringatan Hari Tani Nasional (HTN).

Hari Tani Nasional, Reforma Agraria Melenceng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/Demo-Hari-Tani-Nasional-Dery-Ridwansah-8-3846594098.jpg" alt="Ilustrasi peringatan Hari Tani Nasional tahun lalu. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peringatan Hari Tani Nasional tahun lalu. (Dery Ridwansah/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) yang akan digelar pada 24 September diharapkan jauh dari kepentingan politik. Sebab, perayaan ini harus menjadi gerakan memperjuangkan kepentingan rakyat. Peneliti dan pengamat dari Centre for Islamic and Ethnic Studies (CIE) Muhammad Chaerul mengatakan, gerakan ini semakin jauh dari esensi perjuangan kesejahteraan petani. Aksi tersebut telah bergeser ke ranah politik yang justru merugikan para petani. &rdquo;Yang diperjuangkan dalam aksi ini seharusnya menyentuh kebutuhan mendasar petani, seperti akses terhadap lahan, harga pangan, dan kesejahteraan mereka. Namun sayangnya, isu yang diangkat lebih kepada kepentingan politik. Ini semakin membingungkan dan bahkan menimbulkan kejenuhan di kalangan petani,&rdquo; ujar Chaerul, Sabtu (21/9). &rdquo;Masyarakat umum sudah bosan dengan tingkah dan kegaduhan mereka mengatasnamakan kepentingan rakyat. Padahal menunggangi isu hari tani demi kepentingan elite buruh,&rdquo; imbuh dia. Chaerul menilai, jika gerakan ini diarahkan kepada isu menangkap dan adili Presiden Joko Widodo (Jokowi), gerakannya sudah tidak murni memperjuangkan hak-hak petani, melainkan menyisipkan agenda politik terselubung. Juga menyoroti dampak negatif aksi tersebut terhadap masyarakat umum, terutama pengguna jalan yang terganggu kemacetan akibat demonstrasi. &rdquo;Masak dalam demo Hari Tani isu yang diangkat adalah tangkap dan adili Jokowi? Ini perihal yang tidak masuk akal. Fokus seharusnya adalah pada kesejahteraan petani, tapi isu politik justru yang ditonjolkan,&rdquo; tegas Chaerul. Dia menilai bahwa tuntutan semacam ini membuat esensi peringatan Hari Tani Nasional hilang. Apa yang seharusnya menjadi momentum untuk memperjuangkan hak-hak petani kini dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu. &rdquo;Masyarakat sudah bosan melihat kegaduhan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, padahal yang diuntungkan hanya kelompok politik tertentu,&rdquo; kata Chaerul. Dia mengimbau agar masyarakat lebih kritis dalam menyikapi aksi-aksi semacam ini, terutama yang sarat dengan muatan politik. &rdquo;Gerakan yang tidak menyentuh inti permasalahan petani hanya akan merugikan petani. Para petani jangan mau ditunggangi kelompok-kelompok yang mengatasnamakan petani,&rdquo; ucap Chaerul.

Peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September diharapkan jauh dari kepentingan politik tapi menjadi gerakan perjuangkan rakyat

Peringatan Hari Tani Harus Dijadikan Perjuangan Rakyat, Jauhkan dari Kepentingan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aliansi-mahasiswa-malang-peduli-pertanian-kecam-kebijakan-beras-impor_m_.jpg" alt="Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa Malang peduli pertanian menggelar aksi demo peringatan Hari Tani Nasional di halaman gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/9)." width="100%">
<figcaption>Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa Malang peduli pertanian menggelar aksi demo peringatan Hari Tani Nasional di halaman gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa Malang peduli pertanian menggelar aksi untuk memperingati Hari Tani Nasional di halaman gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/9). Mereka mengecam adanya kebijakan beras impor dan pengalihan lahan pertanian yang saat ini tak kunjung berkurang. Puluhan mahasiswa melakukan longmarch mulai Stadion Gajayana menuju ke bundaran Tugu hingga berakhir di samping gedung DPRD Kota Malang. Dengan membawa spanduk dan bendera, mereka meneriakkan slogan-slogan dukungan kepada para petani.&nbsp; Koordinator Aksi Fajar Noor Alamsyah Nugraha menjelaskan, peserta aksi yang tergabung dalam beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) beberapa kampus di Malang&nbsp; itu ingin merayakan hari Tani. Mereka menyuarakan jeritan hati para petani yang saat ini sedang terpuruk. "Pertama, terkait dengan alih fungsi lahan, kalau bicara di Malang, banyak orientasi ekonomi bukan pada sektor pertanian, tapi pada sektor industrialisasi," jelasnya di sela-sela aksi. Fajar juga menyinggung kebijakan impor pangan. Tidak sedikit berita yang menginformasikan antara Kemendag dan Kementan saling menjatuhkan satu sama lain. "Ketika Kementan menyatakan bahwa ada surplus beras, tapi di sisi lain Kemendag dengan kebijakannya (justru) mengeluarkan kebijakan untuk impor pangan. Kemudian ini membuat rakyat menjadi sakit hati, dirugikan adanya impor pangan, karena harga di petani makin turun," bebernya. Dia menerangkan, kondisi petani di Kota Malang saat ini bisa dibilang terpuruk. Pasalnya, mereka tidak memiliki banyak pilihan dalam hal pemasaran produk. Petani hanya bisa secara vertikal saja, atau hanya satu arus untuk memasarkan produk. "Di sisi lain, nilai tawar dari mereka rendah.Harga yang diterima oleh mereka tidak sesuai dengan mereka usahakan," papar Fajar. Adanya kebijakan impor beras menyebabkan keuntungan yang dikantongi petani tidak sebanyak yang diterima oleh penerima terakhir alias pedagang di pasar. "Rantainya panjang, ditambah impor saat panen raya, mereka semakin terpuruk," imbuhnya.&nbsp; Oleh karena itu, pada aksi kali ini mereka menuntut beberapa hal. Antara lain menuntut adanya penyerapan pangan nasional dan menindak tegas kebijakan impor terutama saat panen raya. Menuntut Jokowi evaluasi secara menyeluruh kinerja dari Kemendag. Serta menuntut adaya penegasan atau penegakan hukum terhadap praktek korupsi di sektor agraria. "Kami beri waktu 30 hari. Kalau tidak ada tanggapan, kami akan melakukan aksi lagi pada hari Pangan Oktober mendatang," tegasnya.

Aliansi Mahasiswa Malang Peduli Pertanian Kecam Kebijakan Beras Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/peringati-hari-tani-nasional-mahasiswa-gelar-aksi-turun-jalan_m_.jpg" alt="PEDULI PETANI. Aksi mahasiswa menjelang peringatan Hari Tani Nasional ke-58 di Digulis Untan, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Sabtu (22/9)." width="100%">
<figcaption>PEDULI PETANI. Aksi mahasiswa menjelang peringatan Hari Tani Nasional ke-58 di Digulis Untan, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Sabtu (22/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahasiswa Fakultas Pertanian dan BEM Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak menggelar aksi turun ke jalan jelang peringatan Hari Tani Nasional ke-58 yang jatuh pada 24 September 2018. Sedikitnya 400 orang menggunakan caping serta membawa traktor dan sayur-sayuran di Digulis Untan, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Sabtu (22/9) pukul 09.00 WIB hingga 11.30 WIB. "Tadi kami selesai melakukan cocok tanam di kampus, terus kemudian jalan melewati depan Masjid Mujahidin dan baru ke sini bundaran untuk orasi," kata Koordinator Aksi, Faris Ahcmad Z, sebagaimana dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group). Mahasiswa Fakultas Pertanian Untan Pontianak Angkatan 2016 ini menjelaskan, kegiatan mereka memang merupakan agenda tahunan. Tujuannya untuk menggelorakan kepentingan petani yang masih terpuruk. "Mereka itu masih petani primitif yang menanam hanya untuk konsumsi, bukan untuk dijual," tegasnya. Disebutkannya, impor beras Indonesia harus dibatasi. Hal ini agar ketidakseimbangan harga beras dengan modal yang dikeluarkan petani lokal dapat teratasi. "Luas sawah di Indonesia sekitar 8,19 juta hektare. Meskipun tidak mencukupi, setidaknya bisa lebih mendominasi penjualan beras nasional," lugasnya. Peserta aksi juga menyayangkan sikap para pejabat yang hanya bisa melakukan proyek pengadaan barang tanpa meningkatkan pendidikan petani. Padahal kebutuhan petani ingin menambah omzet dan hasil taninya dapat dikomersialkan. "Daripada hanya memberikan alat-alat saja, sebaiknya juga disosialisasikan cara bertani yang baik,&rdquo; tuturnya. Dia mencontohkan di Kabupaten Landak. Orang kampung di sana hanya menanam yang mereka tahu saja, yaitu beras kampung. &ldquo;Padahal bisa dikembangkan,&rdquo; tutup Faris.

Peringati Hari Tani Nasional, Mahasiswa Gelar Aksi Turun Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/jokowi-minta-petani-tak-sekadar-menanam-dan-memanen_m_159499.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo ketika mengunjungi Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah di Desa Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Senin (25/9)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo ketika mengunjungi Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah di Desa Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Senin (25/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &mdash; Presiden Joko Widodo meminta petani tak sekadar menanam dan memanen. Tetapi bagaimana melakukan peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia), agar terjadi akselerasi peningkatan kesejahteraan. Jokowi mengatakan, ada lima hal yang harus dilakukan untuk mencapainya. Yakni berkelompok, berkoperasi, membangun korporasi, memiliki sarana usaha pascapanen, dan divisi pemasaran (marketing) "Kami nanti akan arahkan seperti itu, agar petani sejahtera," tegas Jokowi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/6). Presiden kemudian mencontohkan kelompok tani (poktan) di Sukabumi, Jawa Barat, yang dikunjungi sebelumnya. Katanya, pengemasan beras organik yang dihasilkan poktan tersebut sangat rapi. "Saya berharap, Serikat Paguyuban Petani Qarya Thayyibah Salatiga bisa. Tidak lagi berkutat hanya menanam dan memanen. Bila hanya itu yang dilakukan, petani Qarya Thayyibah tidak akan pernah mendapat keuntungan," bebernya. Eks Wali Kota Surakarta ini menambahkan, petani akan sangat memberikan keuntungan, bila memiliki unit usaha mulai produksi hingga pemasaran. Senada, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan petani. Satu cara yang dilakukan, dengan hadir di tengah-tengah persoalan petani dan rakyat Indonesia. "Kami sudah lakukan dalam tiga tahun ini, kita sudah tidak impor beras, jagung, dan bawang merah. Bahkan, sudah ekspor," bebernya. Amran juga membeberakan pemerintah telah membangun dan memperbaiki saluran irigasi, seperti sumur resapan. Tujuannya, meningkatkan produksi pertanian. Masalah tersebut telah dilakukannya semenjak dilantik sebagai menteri pada 2014 silam. "Tugas kami harus menyelesaikan irigasi 3 juta hektare. Dan itu, kita kerjakan dalam tempo dua tahun. Irigasi 3 juta hektare selesai di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Timur maupun Barat. Kita juga membangun 1.000 sumur dangkal dan bendung," bebernya. Menteri Amran menambahkan, dirinya juga ditugaskan Presiden untuk membangun 30 ribu embung serta parit-parit resapan. Dalam realisasinya, Kementerian Pertanian (Kementan) bersinergi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Amran juga berpesan agar memanfaatkan air hujan secara optimal dan tidak terbuang percuma ke laut demi kehidupan. Dia kemudian mencontohkan dengan yang diterapkan di sejumlah negara di Eropa. "Seperti Jerman melakukan pemakaian ulang hingga 40 kali sebelum dibuang ke laut," pungkasnya.

Jokowi Minta Petani Tak Sekadar Menanam dan Memanen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/besok-ribuan-petani-geruduk-ibu-kota_m_159398.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan petani dari berbaga daerah bakal menggeruduk kawasan Medan Merdeka, Rabu (27/9). Aksi dilakukan dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Idham Azis mengatakan, massa nantinya akan diarahkan di kawasan Patung Kuda. "Kami lokalisir ke Medan Merdeka Barat (Patung Kuda)," kata Idham di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (26/9). Untuk mengamankan jalannya unjuk rasa, Idham menuturkan, akan menerjunkan 7.000 personil gabungan diterjunkan untuk menertibkan jalannya aksi tersebut. Idham mengimbau agar setiap unjuk rasa yang dilakukan di kota Jakarta dapat berjalan dengan tertib, guna melindungi kepentingan masyarakat lain yang juga memiliki aktivitas. "Berdemo silakan, tapi dengan tertib dan bermartabat," pungkasnya.

Besok, Ribuan Petani Geruduk Ibu Kota

hari tani nasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hari tani nasional

Berita Terkini