<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/menteri-PKP-ARA-3076128417.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara. (Nurul Fitriana/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara. (Nurul Fitriana/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berupya meningkatkan pembangunan rumah subsidi. Dia menargetkan pembangunan 500 ribu rumah subsidi pada 2026. Jumlah itu naik 150 ribu dibanding rumah subsidi pada 2026 yang diprediksi mencapai 350 ribu unit. Hal itu diungkapkan Maruarar Sirait saat melakukan ziarah di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta, Minggu (24/8). Kegiatan yang rutin diadakan setiap tahun ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus. Menteri Ara menyampaikan, program rumah subsidi yang diinisiasi Menteri Perumahan Rakyat Indonesia ke-8 Suharso Monoarfa, adalah yang paling tepat untuk mengatasi rakyat Indonesia yang tidak punya rumah sebanyak 9,9 juta. Sebab, rumah subsidi membantu rakyat dengan bunga yang flat dan harga terjangkau. "Sebelumnya rumah subsidi biasanya hanya 220 ribu per tahun, tahun ini 2025 mencapai 350 ribu terbesar sepanjang sejarah RI. Tahun depan saya minta 500 ribu untuk rumah subsidi. Ini sudah saya sampaikan ke Pak Presiden," terangnya. Menurutnya, sesuai pesan Bung Hatta pada Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung pada tanggal 25 Agustus 1950 yang kemudian menjadi dasar peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas), menyelenggarakan kebutuhan perumahan rakyat bukanlah hal yang mustahil apabila sungguh-sungguh mau. "Semua pendahulu saya punya jasa besar, saya hanya menambahkan sedikit, seperti halnya penambahan kuota rumah subsidi, PBG dan BPHTB gratis serta dipercepat untuk rakyat kecil, serta kelanjutan PPNDTP. Juga ada KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun yang belum pernah ada," kata Menteri Ara. Dia mengatakan, untuk yang sudah punya rumah tapi tidak layak huni akan lewat program BSPS renovasi rumah. "Dengan alokasi awal 38 ribu unit dan ditambah menjadi 45 ribu unit pada tahun ini. Sedangkan untuk tahun depan BSPS sudah dialokasikan sebanyak 400 ribu naik 10 kali lipat," ujarnya. Sebagai bagian dari apresiasi, Menteri Ara mengatakan Kementerian PKP juga akan memberikan penghargaan kepada para tokoh senior di sektor perumahan yang mempunyai jasa besar dalam menyediakan hunian layak bagi rakyat. Sementara Putri Bung Hatta, Meutia Hatta mengatakan bahwa Bung Hatta meyakini kebutuhan dasar bagi rakyat adalah sandang, pangan, dan papan yang memiliki arti ialah pakaian, makanan, dan rumah. "Saya bahagia bapak Menteri PKP mengatakan, bahwa selain tenaga kerja ada juga pekerja yang non formal seperti ART juga yang akan mendapatkan hunian subsidi. Keluarga yang mempunyai rumah akan merasa dirinya lebih bermartabat. Hunian juga menjadi akar dari persatuan bangsa. Belum setahun saya melihat ada perkembangan. Dengan kesungguhan hati pasti akan maju," kata Meutia. Meutia Hatta juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang menjadikan acara ziarah ke makam Bung Hatta dilakukan rutin setiap tahunnya sebagai rangkauan peringatan Hapernas setiap tahunnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan pembangunan 500 ribu rumah subsidi pada 2026, meningkat dari 350 ribu pada 2025.

Hari Perumahan Nasional 2025, Menteri PKP Targetkan Bangun 500 Ribu Rumah Subsidi Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/PNM-24-1226424372.jpg" alt="Pegawai PNM tengah melakukan supervisi dan konsultasi kepada nasabah Mekaar PNM di tempat usahanya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pegawai PNM tengah melakukan supervisi dan konsultasi kepada nasabah Mekaar PNM di tempat usahanya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan prasejahtera. Sejalan dengan momentum Hari Perumahan Nasional (Hapernas), PNM menekankan pentingnya akses terhadap rumah layak huni sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan keluarga. Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2025 menunjukkan masih terdapat 16,5 juta keluarga di Indonesia yang membutuhkan rumah layak huni. PNM melihat kebutuhan rumah bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang produktif yang menopang usaha keluarga. Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menargetkan percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. PNM melalui program Mekaar Home yang memberikan pembiayaan khusus untuk perbaikan dan renovasi rumah, terutama bagi nasabah PNM Mekaar yang menjadikan rumah mereka sebagai tempat usaha. Melalui program ini, PNM berupaya menghadirkan rumah yang lebih layak sekaligus mendorong produktivitas usaha para perempuan tangguh. Hingga Agustus 2025, PNM melalui Mekaar Home telah menjangkau 32 provinsi, 309 kabupaten/kota, dan melayani 755.272 nasabah dengan total penyaluran mencapai Rp1,74 triliun. Capaian ini mencerminkan komitmen PNM dalam menghadirkan dampak nyata bagi kehidupan nasabah Mekaar di seluruh Indonesia. Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa program ini bukan sekadar pembiayaan, tetapi juga wujud nyata keberpihakan kepada perempuan prasejahtera. &ldquo;Kami percaya bahwa rumah yang layak akan melahirkan keluarga yang lebih sehat dan usaha yang lebih produktif. Lewat Mekaar Home, PNM ingin membersamai perjuangan para ibu dalam mewujudkan rumah impian sekaligus tempat usaha yang berdaya,&rdquo; ujar Dodot. PNM berharap dengan adanya Mekaar Home, para nasabah Mekaar semakin terdorong untuk memperbaiki tempat tinggal sekaligus usaha mereka. Dengan demikian, PNM tidak hanya membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga prasejahtera, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan perempuan.

Peringati Hari Perumahan Nasional (Hapernas), PNM menekankan pentingnya akses terhadap rumah layak huni untuk kesejahteraan keluarga.

Hari Perumahan Nasional, PNM Perkuat Komitmen Rumah Layak untuk Ruang Produktif Nasabah Mekaar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/diminati-perumahan-khusus-asn-malah-belum-ada-lahan-pas_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pembangunan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri (Dok. Radar Malang/JPG)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pembangunan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri (Dok. Radar Malang/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam rangka Hari Perumahan Nasional yang jatuh pada Minggu, 25 Agustus 2019, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. turut serta dalam mewujudkan impian para Aparatur Sipil Negara atau ASN dan anggota Polri serta TNI untuk memiliki tempat tinggal. Tentunya dengan berbagai kemudahan dalam mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).  Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani Bank BTN beberapa waktu lalu. Salah satu wujud nyata dari kesepakatan tersebut, pada acara peresmian Perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya Land (BPS Land) di Palembang, Bank BTN hadir dengan sejumlah penawaran menarik.  "Pembangunan ini mempermudah akses KPR bagi ASN, Polri, dan TNI dapat mempercepat pencapaian target program sejuta rumah yang dirancang Pemerintah dan mendukung amanat presiden untuk mempercepat penyediaan rumah bagi mereka,” kata Direktur Bank BTN, R. Mahelan Prabantarikso usai mendampingi Dirjend Penyediaan perumahan Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Kalawi Abdul Hamid dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada pencanangan Perumahan BPS Land di Palembang, Jumat (24/8).  Mahelan menjelaskan, Bank BTN memberikan sejumlah penawaran khusus bagi calon nasabah yang berminat memiliki hunian di BPS land yang berlokasi di Kelurahan Bukit baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tersebut.  BPS Land sendiri adalah proyek perumahan yang dibangun oleh PT Cipta Arsigriya di atas lahan seluas 50 Hektar dengan target pembangunan rumah sebanyak 3.000 unit.  Penawaran Bank BTN untuk proyek tersebut diantaranya, Uang Muka atau Down Payment (DP) yang terjangkau atau mulai dari 1 persen, KPR juga bisa diberikan kepada ASN, TNI atau Polri yang usianya masih di bawah 21 tahun atau minimal 18 tahun pada saat perjanjian akad kredit dan belum.  “Pada tahap awal, kami berharap dengan penawaran menarik ini sekitar 500 orang dari ASN, TNI maupun Polri berminat mengajukan KPR di Bank BTN,” kata Mahelan.  Jumlah kebutuhan rumah untuk aparatur sipil negara atau disebut juga PNS (Pegawai Negeri Sipil), beserta anggota TNI-Polri, total diperkirakan mencapai 1.580.000. Jumlah itu terdiri dari 945 ribu ASN, 275 ribu TNI, dan 360 ribu anggota Polri yang belum memiliki rumah layak.  "Dengan melihat kebutuhan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri yang cukup besar tersebut, Bank BTN akan mengupayakan program pembiayaan rumah yang terjangkau dan akses KPR yang mudah agar seluruh masyarakat dapat mewujudkan rumah impiannya,” imbuh Mahelan.  Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Mahelan menyatakan Bank BTN tidak hanya mengandalkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, tapi juga program lain, diantaranya BP2B atau Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).  Program tersebut merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan Rumah Swadaya melalui kredit/pembiayaan Bank Pelaksana.  Mahelan menambahkan, program lainnya adalah mengoptimalkan KPR BTN Mikro dengan Skema Akademisi-Bisnis-Community dan Government atau Pemerintah (ABCG) maupun skema yang tidak melibatkan akademisi. Skema ABCG memfokuskan pada pembiayaan KPR dengan debitur berbasis komunitas yang didukung oleh Pemerintah Daerah setempat dan Instansi Pendidikan serta dibantu proses pembiayaan oleh bank dalam hal ini Bank BTN.  “Kami melibatkan banyak pihak untuk dapat memberikan pelayanan KPR terbaik bagi masyarakat dan mendukung Pemerintah dalam Program sejuta rumah,” tambah Mahelan.

BTN Percepat Penyaluran Rumah untuk ASN, TNI, dan Polri

hari perumahan nasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hari perumahan nasional

Berita Terkini

Hari Perumahan Nasional 2025, Menteri PKP Targetkan Bangun 500 Ribu Rumah Subsidi Tahun Depan

Hari Perumahan Nasional, PNM Perkuat Komitmen Rumah Layak untuk Ruang Produktif Nasabah Mekaar

BTN Percepat Penyaluran Rumah untuk ASN, TNI, dan Polri

Download Aplikasi JawaPos.com