<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/08/68Rlcmq7IoKChqP3UzaBlD9G8tH5eRjmGed0tDmn-1846475793.jpg" alt="ASN dan staf di Pemkot Surabaya kembali masuk kerja setelah libur Lebaran 2025. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>ASN dan staf di Pemkot Surabaya kembali masuk kerja setelah libur Lebaran 2025. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah kurang lebih dua minggu menikmati libur Lebaran 2025, ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan staf di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai kembali bekerja hari ini, Selasa (8/4). Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni mendorong inspektorat Surabaya untuk melakukan koordinasi dengan kepala OPD untuk mengecek kehadiran pegawai pasca libur.&nbsp; Menurut Politikus Partai Golkar itu, pengecekan perlu dilakukan untuk mencegah adanya pegawai yang tidak hadir atau bolos pada hari pertama kerja usai libur Lebaran. "Saya berharap Inspektorat melakukan koordinasi dengan semua kepala OPD untuk melakukan pengecekan terhadap pegawai yang absen saat hari pertama masuk," ujar Fathoni di Surabaya, Selasa (8/4). Fathoni meminta Pemkot Surabaya memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku jika ditemukan pelanggaran. Dengan begitu, kedisiplinan para pegawai tetap berjaga setelah masa libur berakhir. "Tapi saya yakin jika ASN Pemkot disiplin dan patuh pada aturan. Termasuk mengenai masuk kerja setelah libur panjang," tukas Fathoni. Sebagai informasi, aturan libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 telah diatur dalam SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN RB) Nomor 1017 tahun 2024. Merujuk regulasi tersebut, Pemkot Surabaya menetapkan libur panjang Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idulfitri (Lebaran) selama 11 hari, yakni 28 Maret - 7 April 2025. Pegawai swasta maupun ASN kembali bekerja mulai 8 April 2025.&nbsp;

Ribuan ASN Pemkot Surabaya kembali bekerja setelah libur Lebaran 2025, Wakil Ketua DPRD minta pengecekan kehadiran.

Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Pemkot Surabaya Diminta Tegas Soal Disiplin dan Kehadiran Para ASN

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/BPN-dan-Menpanrb-bahas-efisiensi-anggaran_SALMAN-TOYIBI_-7JPG-3104868821.jpg" alt="Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasca libur Idulfitri 1446 H, Aparatur Sipil Negara (ASN) akan kembali bekerja hari ini (8/4). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mewanti-wanti, tak boleh ada ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan. Rini menegaskan, bahwa libur Lebaran disertai cuti bersama bagi ASN sudah cukup panjang. ASN sudah harus kembali bekerja dan langsung memberikan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan. Oleh sebab itu, jika terdapat ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi dan pemerintah daerah dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan ASN terkait ketaatan terhadap Hari dan Jam Kerja ASN ini dilakukan berdasarkan PP No.94/2021 tentang Disiplin PNS. &ldquo;PPK di setiap instansi pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pengawasan, hal tersebut dilakukan untuk memastikan pegawai masuk kerja dan kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat,&rdquo; ujarnya, di Jakarta, Senin (7/4). Lebih lanjut, Rini menjelaskan, jam kerja para ASN telah diatur didalam Peraturan Presiden No. 21/2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Perpres tersebut menjadi acuan bagi instansi pemerintah maupun pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasannya. Pada Perpres No. 21/2023 tersebut diatur detil mengenai jumlah hari kerja sebanyak 5 hari kerja dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 jam dalam 1 minggu. Adapun untuk hari dan jam kerja instansi pemerintah, diatur masuk kerja jam 07.30 waktu setempat hingga selesai, dengan jam istirahat selama 60 menit pada hari Senin-Kamis. Sedangkan pada hari Jumat jam istirahat selama 90 menit. Lalu bagaimana dengan aturan Flexible Working Arrangement (FWA) pada Selasa (8/4)? Rini menjelaskan, hal tersebut pun telah resmi diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 3/2025. Yang harus diperhatikan, penerapan FWA ini diatur oleh PPK dan pimpinan instansi disesuaikan dengan karakteristik instansinya masing-masing. &ldquo;Jadi atas izin dan pengaturan dari PPK dan pimpinan instansi, ASN baru bisa melakukan pekerjaannya secara fleksibel lokasi maupun fleksibel waktu,&rdquo; jelasnya. Pada SE Menteri PANRB No. 2/2025, pengaturan FWA dilaksanakan dalam rangka Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idulfitri 1446 H. Yakni, pada Senin, 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis, 27 Maret 2025. SE No. 3/2025 ini kemudian dilakukan penyesuaian dengan menambahkan satu hari untuk FWA pada Selasa, 8 April 2025. Langkah ini diambil berdasarkan masukan dari Kementerian Perhubungan dan stakeholder terkait lainnya. Tujuannya, untuk memecah kepadatan arus balik libur lebaran, menjaga keamanan, dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik, sekaligus menjaga produktivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. (mia)

MenPANRB Rini Widyantini menegaskan ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan akan disanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

MenPANRB Rini Widyantini Siapkan Sanksi untuk ASN pada Hari Pertama Kerja Pasca Libur Lebaran

<div id="m#msg-f:1825542395062734784" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/21/JKT_SERTIJAB-GUBERNUR-DAN-WAKIL-GUBERNUR-JAKARTA_20022025-4-1296909972.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1825542395062734784-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Hari pertama kerja, Gubernur Jakarta Pramono Anung langsung diuji dengan tantangan besar. Senin (3/3), Jakarta dilanda banjir besar akibat kiriman air dari hulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski telah resmi dilantik sejak Kamis, 20 Februari 2025, Pramono baru efektif menjalankan tugasnya hari ini setelah menyelesaikan pembekalan kepala daerah (retret) di Akademi Militer Magelang hingga Jumat (28/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi kondisi ini, Pramono mengungkapkan bahwa ia telah memantau perkembangan banjir sejak Minggu (2/3) malam. Baginya, penanganan banjir Jakarta adalah prioritas utama yang harus segera dituntaskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi saya dari tadi malam memantau mengenai banjir kiriman ini dan saya bersyukur stakeholder atau dinas terkait, mereka sejak awal sudah mempersiapkan diri. Baik itu urusan sosial, urusan sumber daya alam, dan juga yang berkaitan dengan (ibadah Ramadhan), karena ini kan bulan puasa," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (3/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku akan bersungguh-sungguh dalam menangani banjir di Jakarta. Pramono menjelaskan bahwa Jakarta menghadapi tiga jenis banjir utama, yaitu banjir rob, banjir lokal, dan banjir kiriman.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015696248/gubernur-jakarta-pramono-janjikan-job-fair-di-tiap-kecamatan-bagaimana-realisasinya">Gubernur Jakarta Pramono Janjikan Job Fair di Tiap Kecamatan, Bagaimana Realisasinya?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, banjir kiriman telah mengalami penurunan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya berkat pembangunan dua waduk di Ciawi dan Sukamahi. Namun ternyata dua waduk itu belum cukup untuk sepenuhnya mengatasi persoalan banjir di ibu kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Banjir kiriman sebenarnya sudah berkurang banyak dibandingkan dulu, karena sudah ada dua waduk, Ciawi dan Sukamahi. Tapi belum cukup," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus mengintensifkan upaya pengendalian banjir lokal dengan pengerukan sungai serta optimalisasi sumur resapan. Gubernur Pramono mengungkapkan, laporan dari Sekretaris Daerah (Sekda), kepala dinas, dan wali kota terkait, menunjukkan air mulai surut di beberapa titik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi pagi saya juga dengar laporan dari Pak Sekda dan Kepala Dinas serta Wali Kota terkait bahwa sekarang ini mulai penyurutan. Tapi kita tetap waspada, jangan sampai karena bulan puasa nanti ada dampak yang mengganggu aktivitas masyarakat," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Jakarta dikepung banjir sejak Senin (3/3) dini hari. Tercatat terdapat 62 RT di Jakarta terendam banjir. Ketinggian air terparah mencapai 3,7 meter.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Banjir paling banyak terjadi di wilayah Jakarta Timur dengan 42 RT terendam. Sisanya, 20 RT, terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Puluhan orang pun telah mengungsi ke tiga lokasi pengungsian. Yakni, SDN Kampung Melayu 01/02, kantor sekretariat RW 11 Kelurahan Bidara Cina, dan aula kelurahan Bidara Cina.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Hari pertama kerja, Gubernur Jakarta Pramono Anung langsung diuji dengan tantangan besar berupa banjir.

Hari Pertama Kerja, Gubernur Jakarta Pramono Anung Langsung Dihadapkan Banjir Besar Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/11/TEMAN-KERJA-3-1589214800.jpg" alt="Tips Ampuh Beradaptasi di Tempat Kerja Baru." width="100%">
<figcaption>Tips Ampuh Beradaptasi di Tempat Kerja Baru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menghadapi lingkungan kerja baru bisa menjadi tantangan tersendiri bagi banyak orang. Ketika pertama kali memasuki kantor dengan suasana dan budaya yang berbeda, sering kali muncul perasaan cemas dan kekhawatiran tentang bagaimana cara menyesuaikan diri. Adaptasi di tempat kerja baru adalah langkah penting untuk membangun hubungan profesional, memahami ekspektasi, dan memastikan produktivitas tetap optimal. Dalam artikel ini, kita akan membahas berbagai tips yang dapat membantu Anda beradaptasi dengan cepat dan efektif di lingkungan kerja baru, sehingga Anda bisa merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Dilansir dari 6q.io, berikut adalah beberapa tips untuk membantu Anda beradaptasi dengan cepat di tempat kerja baru: 1. Bersikap Terbuka dan Positif Sikap terbuka dan positif sangat penting ketika Anda berada di lingkungan baru. Tunjukkan antusiasme Anda untuk belajar dan berkontribusi. Hindari sikap defensif terhadap kritik dan lihat setiap masukan sebagai kesempatan untuk berkembang. 2. Pelajari Budaya Perusahaan Setiap perusahaan memiliki budaya kerja yang unik. Luangkan waktu untuk memahami nilai-nilai, norma, dan kebiasaan di tempat kerja baru Anda. Amati cara rekan kerja berinteraksi, cara berpakaian, dan cara mereka menyelesaikan tugas. Ini akan membantu Anda menyesuaikan diri dengan cepat dan menjadi bagian dari tim. 3. Kenali Rekan Kerja Jalin hubungan dengan rekan kerja Anda. Mulailah dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan ketertarikan terhadap pekerjaan dan pengalaman mereka. Bina hubungan yang baik sejak awal, karena hubungan profesional yang kuat dapat mendukung Anda dalam pekerjaan sehari-hari. 4. Berani Bertanya Jangan ragu untuk bertanya jika Anda tidak memahami sesuatu. Bertanya adalah tanda bahwa Anda ingin belajar dan menguasai tugas-tugas baru. Ini juga menunjukkan bahwa Anda proaktif dan tidak takut untuk mengakui ketika membutuhkan bantuan. 5. Pahami Harapan dan Tanggung Jawab Pastikan Anda memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari Anda dalam pekerjaan baru ini. Diskusikan tanggung jawab dan target kerja dengan atasan Anda agar Anda dapat fokus pada prioritas yang tepat dan memenuhi ekspektasi. 6. Kelola Waktu dengan Baik Manajemen waktu adalah kunci keberhasilan di tempat kerja baru. Buatlah jadwal kerja yang teratur dan prioritaskan tugas-tugas yang paling penting. Ini akan membantu Anda menyelesaikan pekerjaan dengan efisien dan mengurangi stres. 7. Tetap Fleksibel dan Adaptif Perubahan adalah bagian dari setiap pekerjaan. Tetaplah fleksibel dan siap untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan akan membuat Anda lebih berharga di mata perusahaan. 8. Evaluasi Diri Secara Berkala Lakukan evaluasi diri secara berkala untuk menilai seberapa baik Anda beradaptasi di lingkungan kerja baru. Identifikasi area di mana Anda mungkin perlu perbaikan dan buat rencana untuk mengatasinya. Refleksi diri dapat membantu Anda tumbuh dan berkembang lebih cepat. 9. Manfaatkan Pelatihan dan Pengembangan Jika perusahaan menawarkan pelatihan atau kesempatan pengembangan, manfaatkan ini sebaik mungkin. Pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan keterampilan Anda, tetapi juga mempercepat proses adaptasi Anda. 10. Jaga Keseimbangan Kerja dan Kehidupan Pribadi Terakhir, penting untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jangan biarkan tekanan pekerjaan baru mengorbankan kesehatan atau kehidupan sosial Anda. Luangkan waktu untuk diri sendiri dan pastikan Anda memiliki waktu untuk bersantai dan mengisi ulang energi. Beradaptasi di tempat kerja baru memang menantang, tetapi dengan sikap yang tepat dan strategi yang efektif, Anda dapat bertransisi dengan lancar dan menjadi anggota yang berharga bagi tim Anda. Ingatlah bahwa adaptasi adalah proses, dan dengan waktu, Anda akan merasa lebih nyaman dan percaya diri di lingkungan kerja baru Anda.

Berikut sepuluh cara jitu agar cepat akrab dengan teman kerja baru meski hari pertama bikin deg-degan. Simak selengkapnya!

Hari Pertama Kerja Bikin Deg-degan? Tenang, Ini 10 Cara Jitu Biar Cepat Akrab dengan Teman Kerja Baru!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/28/KRL-Commuterline-Jabodetabek-Dery-Ridwansah-5-3927058892.jpg" alt="KRL Commuter Line Jurusan Cikarang saat melintas di Stasiun Karet, Jakarta." width="100%">
<figcaption>KRL Commuter Line Jurusan Cikarang saat melintas di Stasiun Karet, Jakarta.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-PT Kereta Commuter Indonesia/KAI Commuter memprediksi sebanyak 850-900 ribu lebih penumpang akan menggunakan kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek pada Selasa (16/4) atau hari pertama kerja usai libur Lebaran 2024.

sebanyak 850-900 ribu lebih penumpang akan menggunakan kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek pada Selasa (16/4)

KAI Commuter Prediksi 900 Ribu Orang Naik KRL pada Hari Pertama Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/1652070503162_copy_1589x894.jpg" alt="Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa (kanan) melakukan inspeksi pegawai pemerintah kota pada hari pertama kerja usai cuti Idul Fitri atau Lebaran 2022, Senin (9/5). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa (kanan) melakukan inspeksi pegawai pemerintah kota pada hari pertama kerja usai cuti Idul Fitri atau Lebaran 2022, Senin (9/5). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, memastikan tidak ada pegawai yang bolos pada hari pertama masuk kerja usai cuti bersama merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah.  Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, kepastian tersebut didapatkan melalui pelaporan dari tim inspeksi kedisiplinan pegawai. Tim inspeksi melakukan pemeriksaan secara langsung ke setiap kantor organisasi perangkat daerah (OPD) dan semua bagian kerja sekretariat daerah Kota Palembang.  ”Saya dan tim mengecek langsung yang alhamdulillah syukur fakta di lapangan menemukan tidak ada yang bolos, baik aparatur sipil negara (ASN) atau non-ASN,” kata Ratu Dewa seperti dilansir dari Antara di Kota Palembang.  Berdasar daftar presensi digital dan tertulis, lanjut dia, secara keseluruhan pegawai masuk kerja. Hal itu, menandakan kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang meningkat.  Ada beberapa pegawai yang tidak masuk pada hari pertama kerja usai libur Lebaran.  Alasan ketidakhadiran mereka, masih dapat dipertimbangkan dan dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan.  ”Misal salah satunya ditemukan ada pegawai itu tidak masuk karena harus mengantarkan anaknya ke rumah sakit untuk kemoterapi, tentu diberikan toleransi yang penting melapor kepada atasannya dan dapat dipertanggungjawabkan,” terang Ratu Dewa.  Dia mengatakan, pegawai yang kedapatan membolos kerja diberlakukan sanksi pengurangan tunjangan tambahan (TPP) dan penurunan pangkat.  Pemerintah Kota Palembang mewajibkan seluruh pegawai, baik yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN bekerja dari kantor guna meningkatkan kinerja, produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat.  Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, semua pegawai baik ASN maupun non-ASN harus masuk kerja di kantor masing-masing untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja. Mereka tetap harus kepatuhan protokol kesehatan.  ”Itu sesuai arahan dari Gubernur, tidak ada kerja dari rumah atau work from home (WFH), semua pegawai masuk kerja pukul 07.30–15.00 WIB,” kata Harnojoyo.

Pemkot Palembang Pastikan Tidak Ada Pegawai Bolos Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-29-at-12.07.53.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar apel pagi pada hari pertama kerja, Senin (9/5),  usai libur Lebaran 2022. Apel pagi ini digelar untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan. "Agar kedisiplinan para pegawai KPK tetap terjaga, hari ini (9/5) diagendakan seluruh pegawai melaksanakan apel pagi yang dilakukan secara hybrid," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (9/5). Apel pagi ini juga dihadiri oleh Pimpinan KPK. Kegiatan ini juga masih dalam momentum usai Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. "Pada apel dimaksud dijadwalkan akan ada arahan Pimpinan KPK pasca libur cuti bersama dalam rangka Idul Fitri 1443 H," ucap Ali. Lembaga antirasuah memastikan tidak mengubah skema kerja pegawai usai libur lebaran berakhir. Dia menyebut, sebanyak 75 persen pegawai KPK kerja di kantor pada hari ini. "Sistem kehadiran fisik maksimal 75 persen pegawai melaksanakan BDK (bekerja dari kantor)," ujar Ali. Ali mengatakan sistem kerja itu sudah diatur dalam Surat Edaran Internal KPK tentang Penyesuaian Sistem Bekerja di Lingkungan KPK Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Sementara itu, sistem kerja dari rumah diatur oleh pejabat struktural di unit kerja masing-masing. "Adapun jam kerja untuk BDK adalah delapan jam, Senin sampai dengan Kamis dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan Jumat dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB," pungkas Ali.

Hari Pertama Kerja, KPK Gelar Apel Pagi Secara Hybrid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kepadatan-motor-di-cito.jpg" alt="Kepadatan kendaraan di City of Tommorow Surabaya, Senin (8/6). Foto:(Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepadatan kendaraan di City of Tommorow Surabaya, Senin (8/6). Foto:(Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Volume lalu lintas di DKI Jakarta mengalami peningkatan pada hari pertama masuk kerja saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi. Kepadatan kendaraan bahkan sempat terlihat disejumlah ruas jalan ibu kota.  Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memang volume kendaraan meningkat signifikan pada Senin (8/6). Bahkan peningkatan hampir mencapai 100 persen dibanding hari-hari biasa saat PSBB diberlakukan secara ketat.  "Jumlah kendaraan yang melintas meningkat 94,5 persen pada 8 Juni 2020," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar saat dikonfirmasi, Selasa (9/6).  Mayoritas kendaraan tersebut melintas disejumlah jalan protokol Jakarta. Seperti Jalan Jenderal Sudirman dari Ratu Plaza mengarah ke Jalan MH Thamrin tepatnya hingga traffic light Sarinah sebanyak 36.459 kendaraan. Sedangkan pada pekan sebelumnya di hari yang sama, kendaraan melintas di lokasi tersebut hanya 18.744 unit.  Sementara itu, dari arah sebaliknya, kendaraan yang melintas pada hari pertama masuk kantor sebanyak 16.663 unit. Atau meningkat 102,1 persen dibanding pekan sebelumnya ketika PSBB masih dilakukan ketat.  "Pada 1 Juni 2020, tercatat 8.246 kendaraan melintas di depan Sarinah arah Ratu Plaza," jelas Fahri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TbEMmoqLpsc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=PppuHQXWA94  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=zItcUsjdvx0

Hari Pertama Kerja Saat PSBB, Volume Kendaraan Naik Hampir 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_MENPAN-RB-PANTAU-KEHADIRAN-ASN_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Menteri PANRB Syafruddin memantau kehadiran aparatur sipil negara (ASN) pada hari pertama kerja setelah lebaran. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Syafruddin memantau kehadiran aparatur sipil negara (ASN) pada hari pertama kerja setelah lebaran. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin memantau kehadiran aparatur sipil negara (ASN) secara online melalui https://sidina.menpan.go.id kemarin (10/6). Hasilnya, kehadiran ASN mencapai 87,4 persen.  Menurut Syafruddin, jumlah itu terbilang bagus. Meski masih ada sebagian kecil yang tidak hadir tanpa keterangan. "Sebab, ada yang ambil cuti, izin sakit, atau melanjutkan studi, itu kami anggap dinas," ujarnya.  ASN yang membolos tentu mendapat sanksi disiplin maupun teguran langsung dari atasan. Syafruddin menegaskan, meski hanya sanksi ringan, semua teguran dicatat dan disampaikan ke menteri PAN-RB dan ditembuskan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Paling lambat pada 10 Juli.  Catatan itu nanti menjadi bahan evaluasi pegawai tersebut. "Seringan apa pun sanksi teguran akan dicatat. Itu nanti sebagai evaluasi untuk kenaikan jabatan, tunjangan kinerja, dan penilaian kinerjanya," terang mantan Wakapolri tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_MENPAN-RB-PANTAU-KEHADIRAN-ASN_MIFTAHULHAYAT-1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri PANRB Syafruddin memantau kehadiran aparatur sipil negara (ASN) pada hari pertama kerja setelah lebaran. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)  Sementara itu, kemarin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengadakan apel bagi para pegawainya. Apel yang digelar di halaman kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara tersebut diikuti hampir seribu pegawai.  Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa laporan awal yang masuk kepadanya menyebutkan, tingkat kehadiran apel mencapai lebih dari 90 persen. Senada dengan Syafruddin, Tjahjo pun mengingatkan jajaran pimpinan di lingkungannya untuk mengecek betul kehadiran ASN.  Menurut Tjahjo, setiap regulasi yang akan diterapkan untuk daerah terlebih dahulu diterapkan di lingkungan internal Kemendagri.

Kehadiran ASN Capai 87,4 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/ilustrasi-idul-fitri.jpg" alt="ILUSTRASI. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Libur cuti bersama Lebaran 2019 berakhir Minggu (9/6). Mulai Senin (10/6) para aparatur negeri sipil (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) wajib masuk kantor.  Karena ketentuannya wajib masuk kantor, maka akan ada sanksi bagi PNS yang masih bolos kerja di hari pertama. "Terhadap ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada Senin, 10 Juni 2019, dijatuhi sanksi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban terhadap pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil," kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan melalui pesan singkat, Minggu (8/6).  Ketentuan wajib berkantor per Senin (10/6) tersebut sesuai dengan surat edaran Menteri PANRB. Untuk itu akan ada sanksi tegas diberikan kepada oknum PNS yang masih saja bolos pada hari pertama kerja. "Atasan langsung dapat memberikan hukuman disisiplin sesuai alasan yang diberikan. Ini tertuang dalam Pasal 13 butir 17 PP 53/2010," sambung Mohammad Ridwan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/honorer-maunya-tetap-pns-revisi-asn-jalan-satu-satunya_m_-640x421-1.jpg" alt="ILUSTRRASI PNS (Jawa Pos Radar Madiun)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRRASI PNS (Jawa Pos Radar Madiun)</figcaption>
</figure> ILUSTRRASI PNS (Jawa Pos Radar Madiun)  Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin telah mengingatkan agar para ASN atau PNS untuk tidak ada yang bolos usai menjalani libur hari raya Idul Fitri 1440 H. Bagi yang tidak masuk akan diberi sanksi tegas.  Bagi PNS yang bolos pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran 2019, bakal dipotong tunjangan kinerjanya sebesar dua persen. Pemotongan tersebut akan dilakukan setiap hari jika PNS tidak hadir tanpa keterangan.  "Bagi yang sudah menerapkan tunjangan kinerja, maka tunjangan kinerjanya akan dipotong karena bolos. Di BKN, potongan sebesar dua persen per hari, jika tidak hadir tanpa keterangan yang jelas," tegas Ridwan.  Oleh karena itu, masing-masing instansi dapat memberikan laporan melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id jika terdapat pegawainya yang tidak masuk tanpa keterangan. Hal ini agar menimbulkan efek jera bagi para PNS yang melakukan pelanggaran. "Masing-masing instansi harus melapor ke Kemen PANRB melalui aplikasi Sidina," ucap Ridwan.

Begini Sanksi Jika PNS Tidak Masuk setelah Libur Lebaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hari pertama kerja

Berita Terkini