<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/08/Presiden-Prabowo-pimpin-sidang-perdana-Dewan-Pertahanan-Nasional-5-2414204853.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Presiden Prabowo Subianto menyampaikan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Prabowo mengatakan, pers adalah pilar penting dalam kehidupan demokrasi yang menyuarakan kebenaran kepada masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengingatkan, agar pers selalu mengutamakan kepentingan negara dan rakyat karena pers yang profesional dan berintegritas merupakan aset suatu bangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pers yang profesional yang punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. Tetapi perlu saya ingatkan, bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam video yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (9/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo menyebut, dunia pers Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang sangat dinamis. Karena itu, meskipun kebebasan pers harus dijunjung tinggi, perlu ada kewaspadaan terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, hoaks, dan&nbsp; kebencian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun berharap, agar pers senantiasa waspada dengan susupan penggiringan opini tidak benar yang biasanya melalui suntikan modal-modal besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ada kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu,&rdquo; ucap Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015625649/presiden-prabowo-bakal-buka-kongres-muslimat-nu-xviii-di-surabaya">Presiden Prabowo Bakal Buka Kongres Muslimat NU XVIII di Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Upaya-upaya pecah belah ini harus selalu kita waspadai,&rdquo; lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Prabowo mengutarakan dirinya optimistis pers Indonesia akan selalu setia kepada negara dan pembangunan bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pers Indonesia harus menjadi pers yang Pancasila, pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa yang berkomitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia.

Prabowo: Pers Indonesia Harus Utamakan Kepentingan Bangsa, Hindari Penyebaran Berita Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/08/unnamed-1408002561.png" alt="Hari Pers Nasional. (PWI.or.id)" width="100%">
<figcaption>Hari Pers Nasional. (PWI.or.id)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com-</strong>&nbsp;Tahukah kamu bahwa tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN)?</p> <p dir="ltr">Tanggl 9 Februari, menjadi salah satu momen penting untuk mengingat peran penting lembaga pers seperti surat kabar, media, televisi, dan kantor berita dalam perkembangan Indonesia.</p> <p dir="ltr">Pers tumbuh bersama dengan Indonesia. Sejak masa penjajahan wartawan telah berjuang sebagai patriot yang menyebarkan informasi untuk membangkitkan kesadaran nasional dan melawan kolonialisme penjajahan. Media pers diberbagai daerah aktif menjadi sarana perlawanan rakyat terhadap penjajah.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Terbentuknya&nbsp; Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), pada 9 Februari 1946 menjai tonggak awal peringatan HPN. Kemudian, melalui Keputusan Presiden&nbsp; No.5 Tahun 1985 akhirnya resmi diperingati setiap tahun sebagai Hari Pers Nasional (HPN).&nbsp;</p> <p dir="ltr">Kehadiran pers kemudian berkembang menjadi elemen krusial dalam kehidupan modern, hal ini ditandai dengan kemunculan berbagai media digital yang menyajikan informasi secara real time, jurnalisme investigatif yang mengungkap fakta tersembunyi, sampai pada berbagai tantangan seperti munculnya berita hoax, clickbait, dan tekanan terhadap kebebasan pers.</p> <p dir="ltr">Oleh karena itu, untuk memperingati hari pers nasional, berikut&nbsp; beberapa fakta menarik yang dirangkum dari&nbsp;<a href="https://pwisumbar.or.id/tentang-pwi/sekilas-sejarah-pers/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://pwisumbar.or.id/tentang-pwi/sekilas-sejarah-pers/&amp;source=gmail&amp;ust=1739083377350000&amp;usg=AOvVaw1sUbZ5f538jouieVNwV4BW">pwisumbar.or.id</a>&nbsp;sebagai sumber referensi lebih lanjut mengenai fakta-fakta dunia pers.</p> <ol> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>Sejarah singkat pers</strong></p> </li> </ol> <p dir="ltr"><strong>Era Kolonial&nbsp;</strong></p> <p dir="ltr">Pada zaman kolonial Pers berfungsi untuk menyebarkan informasi terkait kebutuhan pedagang pada saat memperjual belikan komoditasnya. Pers lebih digunakan untuk mengetahui perkembangan harga jual beli dan jadwal keberangkatan kapal serta pos. Seiring berjalannya waktu, pers yang didominasi oleh penjajah belanda mulai berubah dengan kehadiran Medan Prijaji 91856) yang diprakarsai oleh Tirto Hadisoerjo. Media prijaji digunakan untuk mendukung gerakan kemerdekaan melalui surat kabar dan pemanfaatan media massa</p> <p dir="ltr"><strong>Era Pergerakan Nasional</strong></p> <p dir="ltr">Pers menjadi sarana alat perjuangan politik kemerdekaan. Beberapa surat kabar yang dikenal dalam pergerakan ini adalah pewarta deli dan Indonesia Raja. Namun, pada Maret 1926 Pewarta Deli diberangus oleh penjajah. Sementara itu percetakan Oetoesan Soematra diledakkan oleh serdadu Inggris. Di Jakarta, Kantor Berita Indonesia yang sebelumnya merupakan kantor berita Domei diserbu serdadu belanda hingga akhirnya harus berpindah percetakan.&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>Era Penjajahan Jepang</strong></p> <p dir="ltr">Pada masa pendudukan Jepang, koran-koran di Jakarta banyak yang diberangus dan digantikan dengan media baru&nbsp; seperti Pemandangan dan Pembangunan. Kantor berita Antara diubah menjadi Yashima, kemudian digabung dengan Domei. Adam Malik kemudian menggantinya menjadi Domei bagian Indonesia. Sedangkan di beberapa daerah jepang mendirikan media dengan nama&nbsp; Sumatra Shimbun, Padang Nippo, Palembang Shimbun, lampung Shimbun sedangkan di ambon penguasa jepang menerbitkan Sinar Matahari. Pers pada masa ini dikendalikan oleh jepang dan hanya memperbolehkan menyampaikan informasi yang mendukung kepentingan Jepang. Termasuk menggunakan berita domei sebagai alat propaganda perang.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr"><strong>Era Kemerdekaan</strong></p> <p dir="ltr">Setelah Indonesia merdeka, pers berkembang pesat dengan muncul banyak surat kabar dan majalah-majalah.&nbsp; Pada tahun 1962 melalui Keputusan Presiden No. 307 tahun 1962, kantor berita Antara resmi menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN).&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>Era Orde Baru</strong></p> <p dir="ltr">Pada masa pemerintahan soeharto,&nbsp; pers diawasi ketat melalui kebijakan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUP). Media yang dianggap terlalu kritis terhadap pemerintah seringkali mengalami pembredelan untuk membatasi kebebasan pers selama periode tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>Era Reformasi</strong></p> <p dir="ltr">Era reformasi hingga sekarang kebebasan pers dijunjung tinggi, melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menghapus ketentuan SIUP. pers berkembang sangat pesat yang ditandai dengan berbagai media digital dan jurnalisme investigatif. Tetapi ini juga menjadi tantangan terhadap munculnya berita hoax, clickbait, dan tekanan terhadap kebebasan pers.</p> <ol start="2"> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>Sejarah singkat Munculnya HPN</strong></p> </li> </ol> <p dir="ltr">Penetapan Hari Pers Nasional erat kaitannya dengan pembentukan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pada tanggal 9 Februari 1946 pasukan Inggris dan Belanda sedang merencanakan operasi pendaratan di Indonesia. Pada tanggal yang sama wartawan-wartawan Republiken mengadakan kongres di Surakarta dan membentuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Terbentuknya organisasi PWI pada tanggal 9 Februari 1946 menjadi wadah bagi wartawan, dan tokoh pers yang memimpin surat kabar, majalah berperan dalam menyatukan suara pers nasional dengan mendukung revolusi kemerdekaan dalam melawan penjajahan Belanda yang masih berlanjut waktu itu. Beberapa tahun kemudian Pada tanggal 23 Januari 1985 berdasarkan Kepres No.5 Tahun 1985 Presiden Soeharto menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.&nbsp;&nbsp;</p> <ol start="3"> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>Tirto Hadisurjo Bapak Pers Indonesia</strong></p> </li> </ol> <p dir="ltr">Tahun 1856 pemerintah Belanda menetapkan peraturan perundang-undangan tentang pers. Seiring dengan munculnya peraturan ini, muncul surat-surat kabar yang diterbitkan dengan bahasa Indonesia. Surat kabar Medan Prijaji yang berdiri pada tahun 1907, menjadi pelopor dalam kemunculan pers di Indonesia.&nbsp; Surat kabar Medan Prijaji adalah media pertama di Hindia Belanda yang dikelola oleh bumiputera. Dibalik berdirinya Medan Prijaji ada nama Tirto Adhi Soerjo sebagai penggagas media tersebut yang menggunakan pers sebagai alat untuk memperjuangkan politik dan sosial rakyat bumiputera pada era penjajahan. Berkat kontribusinya, Tirto Hadisurjo dianugerahi gelar Bapak Pers Indonesia oleh PWI.</p> <ol start="4"> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>Kantor Berita Nasional</strong></p> </li> </ol> <p dir="ltr">Pada tanggal 13 Desember 1937 Adam Malik mendirikan kantor berita nasional Antara. Antara berperan dalam menyebarkan berita-berita yang mendukung pergerakan nasional Indonesia. Akibat peran strategisnya, tidak jarang terjadi penyerangan kantor-kantor Antara oleh penjajah dan bahkan para wartawannya sering dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian Pada tahun 1962 melalui Keputusan Presiden No. 307 tahun 1962, kantor berita Antara resmi menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN). LKBN Antara berfungsi sebagai kantor berita semi pemerintah yang menyediakan informasi utama bagi media-media nasional.</p> <ol start="5"> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>Tema yang berbeda setiap tahun</strong></p> </li> </ol> <p dir="ltr">Tema Hari Pers Nasional ( HPN) selalu berubah setiap tahunnya. Melansir dari laman&nbsp;<a href="http://pwi.or.id/post/hpn-2025" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://pwi.or.id/post/hpn-2025&amp;source=gmail&amp;ust=1739083377350000&amp;usg=AOvVaw2UI1DU7mL_9WTZbQ2NWeGL">pwi.or.id/post/hpn-2025</a>&nbsp;tema yang diangkat tahun ini adalah &ldquo;Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa&rdquo;. Peringatan HPN selalu digelar di kota yang berbeda setiap tahunnya. Komunitas pers yang diundang akan berkumpul di kota provinsi yang telah ditentukan untuk saling bertukar pikiran, dan pengalaman sebagai wartawan, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan HPN, serta menghadiri seminar nasional yang membahas tema HPN pada peringatan tersebut.</p> <p>&nbsp;</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">***</p>

Simak dan ketahui,  beberapa fakta menarik dari Hari Pers Nasional (HPN) yang dirangkum dari pwisumbar.or.id

9 Februari Hari Apa? Simak Fakta Menarik yang Harus Anda Ketahui Seputar Peringatan Hari Pers Nasional (HPN)

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/PR-3150470824.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 yang digelar pada Selasa, 20 Februari 2024, di Ecoventional Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta Utara." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 yang digelar pada Selasa, 20 Februari 2024, di Ecoventional Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta Utara.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres yang mengatur tanggung jawab platform digital atau dikenal dengan Publisher Rights. Menurut Presiden Jokowi, Perpres tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan jurnalisme yang berkualitas serta keberlanjutan industri media konvensional di Tanah Air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani Peraturan Presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights," ujar Presiden dalam sambutannya saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 belum lama ini di Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Jokowi mengatakan bahwa Perpres tersebut melalui proses pertimbangan yang sangat panjang untuk dapat diberikan persetujuan. Mulai dari perbedaan pendapat, perbedaan aspirasi, pertimbangan implikasi, hingga dorongan dari berbagai pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah mulai ada titik kesepemahaman, mulai ada titik temu, ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak terus, perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus akhirnya kemarin saya meneken Perpres tersebut," ungkap Presiden Jokowi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui Perpres tersebut, Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintah ingin memastikan jurnalisme di Tanah Air tumbuh berkualitas dan jauh dari konten negatif. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita ingin kerja sama yang lebih adil antara perusahaan pers dan platform digital, kita ingin memberikan kerangka umum yang jelas bagi kerja sama perusahaan pers dan platform digital," ucap Presiden Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Perpres tersebut tidak bertujuan untuk mengurangi kebebasan pers dan mengatur konten pers. Dalam Perpres tersebut, pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu saya ingatkan juga tentang implementasi Perpres ini. Kita masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi terutama selama masa transisi implementasi Perpres ini, baik itu perihal respons dari platform digital dan respons dari masyarakat pengguna layanan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah terus mencari solusi dan kebijakan untuk perusahaan pers di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi untuk memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini berkali-kali saya sampaikan, minimal untuk bantalan jangka pendek. Memang ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan, perusahaan pers dan kita semua tetap harus memikirkan bagaimana menghadapi transformasi digital ini," tutur Presiden Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan kepada para pembuat konten (content creator) di Tanah Air, Presiden minta agar tidak khawatir dengan diresmikannya Perpres Publisher Rights. Presiden menyebut Perpres tersebut tidak berlaku untuk para pembuat konten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Silakan dilanjutkan kerja sama yang selama ini sudah berjalan dengan platform digital. Silakan lanjut terus karena memang tidak ada masalah,&rdquo; tandasnya.</div>

Melalui Perpres tersebut, Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintah ingin memastikan jurnalisme di Tanah Air tumbuh berkualitas.

Prosesnya Alot, Jokowi Sebut Perpres Publisher Rights untuk Jurnalisme Berkualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/Gambar-Presiden-Joko-Widodo-di-Puncak-Peringatan-HPN-2024-setkabgoid-143615205.jpg" alt="Gambar Presiden Joko Widodo di Puncak Peringatan HPN 2024 (setkab.go.id)" width="100%">
<figcaption>Gambar Presiden Joko Widodo di Puncak Peringatan HPN 2024 (setkab.go.id)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com&nbsp;-</strong> Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 berlangsung hari Selasa (20/2) di Ecoventional Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta Utara.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers di Indonesia yang konsisten menemani masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi.</p> <p dir="ltr">Selain itu, Jokowi juga menyampaikan dua pesannya kepada insan pers di Tanah Air, diungkapkan pada HPN 2024.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Khususnya pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Jokowi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada insan pers Indonesia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dilansir dari&nbsp;setneg.go.id, Rabu (21/2), Jokowi sangat menghormati kebebasan pers kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan berpendapat.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Oleh karena itu, Jokowi menerima segala kritik yang ditujukan kepada dirinya, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada insan pers di Indonesia.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014203428/puncak-hpn-2024-jokowi-teken-perpres-publisher-rights">Puncak HPN 2024, Jokowi Teken Perpres Publisher Rights</a></strong></p> <p dir="ltr">Jokowi berpesan agar pers tetap menjadi salah satu pilar penjaga demokrasi, serta menjadi rumah untuk menjernihkan segala informasi.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Insan pers Indonesia diharapkan untuk memberitakan fakta-fakta dengan apa adanya, bukan mengada-ada, dan bukan asumsi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="ltr">Selain itu, Jokowi berpesan dan berharap agar perusahaan pers di Indonesia dapat memikirkan langkah-langkah yang strategis dan konkret.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Agar adaptif dalam merespons perubahan zaman, mampu berdiri tegak secara mandiri di tengah gempuran persaingan global&rdquo; ujar Jokowi.</p> <p dir="ltr">Adapun yang mendampingi Jokowi di Hari Pers Nasional 2024, ada Budi Arie Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri).</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Selain itu, ada Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet (Seskab), Jenderal Agus Subiyanto selaku Panglima TNI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Nezar Patria selaku Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo).</p> <p dir="ltr">&nbsp; ***</p>

Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers di Indonesia di Hari Pers Nasional (HPN).

Puncak Hari Pers Nasional 2024, Begini Apresiasi dan Pesan Jokowi kepada Insan Pers di Tanah Air