<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/09/WhatsApp-Image-2025-02-09-at-175756-2300448995.jpg" alt="M. Fajar Rillah Vesky. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>M. Fajar Rillah Vesky. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> <p><strong>PRESIDEN</strong> Prabowo Subianto menginstruksikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia membatasi belanja kegiatan publikasi. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 diktum keempat poin kesatu tersebut bagaikan mimpi buruk bagi pers Tanah Air.</p> <p>Betapa tidak, sebelum Inpres itu dikeluarkan di Jakarta, 22 Januari 2025, pagu anggaran belanja kegiatan publikasi terus berkurang. Baik dalam UU Nomor 62/2024 Tentang APBN 2025 maupun dalam ratusan Perda Tentang APBD 2025.</p> <p>Ketika Inpres 1/2025 terbit, disertai dengan segala turunannya. Anggaran belanja komunikasi publik itu semakin kempang kempis. Membuat para pengelola media menjadi ketar-ketir. Apalagi media cetak yang tengah menghadapi senjakala.</p> <p>Jangankan pengelola media yang cuma bermodalkan akta notaris, domain website, kartu pers, dan "urat malu" yang sudah putus,&nbsp;industri pers yang sudah lama menggurita sekalipun turut goyah karena pengurangan pos belanja komunikasi publik dalam APBN dan APBD.</p> <p>Begitu pula dengan para pengelola media "indie" di berbagai penjuru Tanah Air. Mereka yang merintis media alternatif dengan idealisme kemerdekaan pers, integritas baik, dan semangat melahirkan karya jurnalistik bermutu, harus menghadapi masa paceklik: berkurangnya anggaran kerja sama media di pemerintah daerah.</p> <p>Padahal, seperti disebut pendiri Kompas-Gramedia Jakob Oetama, pada diri media itu terkandung dua status klasik: sebagai bisnis dan idealisme (Oetama, 2010). Media tak bisa bertahan, bila mengandalkan idealisme semata. Ada operasional yang mesti dibiayai. Ada karyawan yang mesti dihidupi.</p> <p>Untuk itu, butuh iklan. Butuh pelanggan. Butuh kerja sama. Butuh adsensi dan <em>clikbait</em>. Memang ada peran swasta nasional dan daerah. Ada peran BUMN dan BUMD. Ada <em>support</em> NGO, yayasan, perguruan tinggi, dan lembaga donor. Namun, ketergantungan pada anggaran pemerintah, masih belum bisa dilepaskan.</p> <p>Maka, ketika ada kebijakan pembatasan belanja publikasi pemerintah. Yang dibuat secara resmi lewat Instruksi Presiden. Dan diperintahkan pula kepada lembaga pengawas pembangunan untuk mengawalnya. Tentu ini menjadi mimpi buruk bagi para pengelola media di Indonesia.</p> <p>Tragisnya, mimpi buruk itu terjadi hanya 18 hari sebelum Hari Pers Nasional diperingati pada 9 Februari 2025. Setuju atau tidak setuju, secara hidup bernegara dan berpemerintahan, Hari Pers Nasional atau HPN sudah 40 tahun diperingati, sejak lahirnya Keppres Nomor 5 Tahun 1985.</p> <p>Sayangnya, peringatan HPN yang juga hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 2025, belum membahas kebijakan pembatasan belanja publikasi pemerintah. Entah karena peringatan HPN terpecah dua; di Pekanbaru, Riau, dan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, atau ada sebab lainnya, wallahualam bi shawab</p> <p>Yang jelas, hampir semua pengelola media di Tanah Air, kini menjerit dan mengeluhkan kebijakan pengurangan belanja publikasi pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Ada yang terang-terangan menjerit lewat pemberitaan. Ada yang melakukan "perlawanan" dengan meningkatkan fungsi pers sebagai kontrol sosial.</p> <p>Untuk yang terakhir ini, perlu ditimbang baik-buruknya. Memang benar pers adalah "watchdog" alias pengawal demokrasi. Tapi dalam praktiknya, tidak elok bila dibarengi iktikad buruk. Apalagi mengontol karena putus kontrak kerja sama. Nanti, bisa jatuh pada "trial by press". Ingat, media punya "firewall" antara redaksi dan usaha.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015623969/hari-pers-nasional-kebebasan-bersuara-dari-pekerja-media-dan-sipil-tidak-boleh-dibungkam">Hari Pers Nasional, Kebebasan Bersuara dari Pekerja Media dan Sipil Tidak Boleh Dibungkam</a></strong></p> <p><strong>Kearifan Presiden untuk Darah Demokrasi</strong></p> <p>Dalam kondisi ini, besar sekali harapan kita kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga kepada para gubernur, bupati dan wali kota, untuk lebih arif dan bijaksana, terkait belanja kegiatan publikasi. Kita semua sepakat, perlu efisiensi anggaran untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Untuk menjaga kas negara dari turbulensi.</p> <p>Akan tetapi, janganlah sampai belanja kegiatan publikasi pemerintah dipangkas sampai ke akar-akarnya. Bisa anfal dunia pers dan dunia media massa kita nanti. Padahal, kita sepakat dengan teori ahli filsafat awal abad-18 asal Irlandia, Edmun Burke, bahwa media adalah pilar keempat demokrasi. Media berfungsi mengawasi kinerja pemerintahan dalam konsep Trias Politica-nya Montesquie: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.</p> <p>Tak hanya media yang pilar keempat demokrasi. Berita yang disajikan media, seperti disampaikan pakar komunikasi dunia, Profesor Natalie Fenton, adalah darah bagi demokrasi. Alasan Natalie, seperti dikutip dari kertas kerja Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, indikator demokrasi yang sehat adalah adanya pertukaran informasi yang simetris. Dalam hal ini, media berperan menyebarkan informasi kepada publik.</p> <p>Peran media sebagai penyebar informasi kepada publik tentu sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Program prioritas nasional, termasuk Asta Cita dan program hasil terbaik cepat Prabowo-Gibran, akan lebih tepat diketahui publik, dengan bantuan informasi dari media. Pengawasan program tersebut juga lebih mudah karena adanya peran dari media.</p> <p>Atas dasar itu, kita berharap, kebijakan efisiensi belanja publikasi pemerintah, dapat dikaji lebih matang. Dengan mempertimbangkan masa depan media massa dan nasib pekerjanya. Kita yakin, Prabowo-Gibran punya komitmen yang baik. Apalagi, dalam visi-misi Prabowo-Gibran, pernah terselip janji manis kebebasan pers.</p> <p>Ya, dalam program kerja Asta Cita 1. Terutama dalam program kerja penguatan demokrasi.<br />Prabowo-Gibran berkomitmen mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggungjawab dan berintegritas, dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat, demi kehidupan demokrasi yang sehat. Komitmen ini tentu perlu dibarengi dengan keberpihakan anggaran. Bukan dengan efisiensi anggaran.</p> <p><strong>Evaluasilah Politik dan Ekonomi Media</strong></p> <p>Adapun buat pengelola media dan praktisi pers di Tanah Air, perlu menjadikan Instruksi Presiden kepada kepala daerah tentang pembatasan belanja kegiatan publikasi sebagai bahan evaluasi. Harus disadari, sejak reformasi bergulir, praktisi media sudah menghirup udara bebas.</p> <p>Lahirnya UU Pers No. 40/1999, disusul UU Penyiaran No.32/2002, membuat media tumbuh bak cendawan musim hujan. Kedua undang-undang ini menjadi momentum kebebasan berekspresi. Media bisa lahir tanpa harus mengantongi Surat Ijin Usaha Penerbitan (SIUP). Bahkan, modal asing bisa bermain dalam bisnis media di Indonesia</p> <p>Namun, seperti ditulis R. Kristiawan dalam buku "Penumpang Gelap Demokrasi, Kajian Liberalisasi Media di Indonesia" yang diterbitkan AJI Indonesia, masih ada satu masalah terselip. Banyak orang tidak waspada bahwa liberalisasi politik juga sering berarti liberalisasi ekonomi.</p> <p>Banyak kalangan lupa bahwa media massa merupakan entitas ekonomi yang bisa saja mendurhakai publik. Penguasaan terhadap banyak media potensial menggiring media menjadi alat politik atau ekonomi bagi pemiliknya. Inilah tantangan industri media di tengah proses demokratisasi.</p> <p>Untuk ini, mengutip Jakob Oetama, media tidak bisa memandang dirinya sebagai entitas bisnis semata. Sebab ada tanggungjawab sosial kepada publik dan tanggungjawab terhadap profesi jurnalisme. Memandang media dari sisi bisnis semata, tanpa memperhatikan menurunnya kualitas jurnalisme dan rendahnya kesejahteraan wartawan, adalah sesuatu yang tak mungkin.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015621837/9-februari-hari-apa-simak-fakta-menarik-yang-harus-anda-ketahui-seputar-peringatan-hari-pers-nasional-hpn">9 Februari Hari Apa? Simak Fakta Menarik yang Harus Anda Ketahui Seputar Peringatan Hari Pers Nasional (HPN)</a></strong></p> <p>Pada tataran ini, persoalan etis menjadi sangat penting diperhatikan. Kode etik jurnalistik saja tidak cukup, tanpa aplikasi dalam keseharian praktisi media. Penerapan kode perilaku pada setiap media juga dibutuhkan, agar ada garis api yang dipahami pemilik dan pekerja media dalam mewujudkan cita-cita bersama. Sehingga media tidak ditinggalkan publik yang berhak atas informasi utuh dan beragam.</p> <p>Kajian ini barangkali layak terus didiskusikan dan dicari formula tepatnya. Apalagi, seiring perkembangan teknologi informasi dan sosial media, bandul informasi semakin bergeser. <br />Siapa saja kini bisa menjalankan kerja jurnalistik. Tinggal mengetik atau memotret di handphone, lalu meng-upload ke sosial media, informasi bisa betebaran ke mana-mana.</p> <p>Membuat batas produk jurnalistik dan non-jurnalistik semakin sulit dibedakan. Publik kerap kebingungan, tidak tahu memastikan informasi yang benar dan tidak benar. Terjadi kekaburan informasi atau apa yang disebut "Blur "oleh empu jurnalistik Amerika Serikat, Bill Kovach dan Tom Rosentiel.</p> <p>Perkembangan atau kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat, telah membuat dunia berlari kencang. Jurnalisme, tak bisa lagi menyajikan informasi dangkal. Kecenderungan pasar yang membutuhkan informasi mendalam, dilengkapi dengan analisis data, perlu dipenuhi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip jurnalisme.</p> <p>Akhirnya, kita ucapkan Selamat Hari Pers Nasional. Semoga, Hari Pers Nasional, menjadi hari yang sakti untuk menghapus mimpi buruk pelaku industri pers Tanah Air. Itu saja. <strong>(*)</strong></p> <p><strong>*) M. Fajar Rillah Vesky,&nbsp;</strong><em>Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat; wartawan Nonaktif Padang Ekspres (Jawa Pos Group).&nbsp;&nbsp;</em></p>

Anggaran belanja komunikasi publik itu semakin kempang kempis. Membuat para pengelola media menjadi ketar-ketir.

Saktikah Hari Pers Nasional Menghapus Mimpi Buruk Pers?

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/Haedar-Terbaru-1459859965.jpeg" alt="Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan Selamat atas Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2025. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, kemerdekaan&nbsp; pers&nbsp; merupakan&nbsp; salah&nbsp; satu&nbsp; wujud&nbsp; kedaulatan&nbsp; rakyat&nbsp; yang&nbsp; berasaskan&nbsp; prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haedar menekankan, dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini seluruh insan dan institusi pengelola pers atau media massa merefleksikan kaidah-kaidah normatif dan imperatif tersebut untuk dijadikan acuan dan implementasi di dunia pers.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bersamaan dengan itu, Haedar menyampaikan beberapa point yang perlu direfleksikan. Pertama, pers nasional saat ini diharapkan betul-betul menjalankan fungsinya secara untuh dan komprehensif bukan semata-mata fungsi kontrol sosial tetapi juga edukasi dan menyajikan informasi yang objektif, adil, mencerahkan, dan mencerdaskan bangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan makin bebasnya ekosistem pers maka diharapkan tetap menjunjungtinggi kebenaran, kebaikan, dan nilai-nilai luhur kehidupan. Seraya menjauhi hoaks, provokasi, menebar kebencian dan permusuhan, serta hal-hal yang meluruhkan martabat, kebaikan, dan persatuan bangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Azas cover both side mesti dipegang teguh seraya dikembangkan penyajian informasi yang memberi banyak pandangan agar tidak bersifat tendensius dan monolitik,&rdquo; kata Haedar dalam keterangannya, Minggu (9/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, pers nasional dalam usaha mencerdaskan bangsa diharapkan memberikan edukasi yang objektif, berbasis pengetahuan, dan memberi kesempatan kepada seluruh warga untuk menyerap informasi secara demokratis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berilah rakyat informasi yang lengkap dan sudut pandang dari berbagai aspek, sehingga tidak menimbulkan bias dan opini yang monolitik di hadapan rakyat. Rakyat berhak untuk memilah dan memilih informasi yang disajikan secara objektif, berimbang, dan demokratis," ucap Haedar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hindari pencampuradukan fakta dan opini lebih-lebih yang bersifat tendensius dan hanya bersandarkan pada satu sudut pandang. Hargai pilihan-pilihan baik kelompok-kelompok masyarakat secara bermartabat tanpa dihakimi sepihak sebagai wujud menghargai prinsip demokrasi,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, pers nasional sebagai pilar demokrasi diharapkan tetap menjadi penjaga demokrasi dan berperan aktif dalam proses konsolidasi demokrasi Indonesia. Selain tetap konstruktif dan kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan negara, diharapkan pers nasional ikut menciptakan budaya demokrasi yang moderat serta berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila, Agama, dan Kebudayaan Bangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, khusus media sosial dan digital sebagai media baru dalam kehidupan pers dan ekosistem nasional diharapkan tetap menjunjungtinggi nilai dan etika luhur yang hidup di tubuh bangsa yaitu Pancasila, Agama, dan Kebudayaan Bangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Media digital dan teknologi Artificial Intelligence (AI) tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan kepentingan umum termasuk untuk menebar keresahan, penipuan, pemerasan, dan merusak martabat orang lain," urai Haedar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelima, dengan semakin masifnya perkembangan media digital dan media sosial maka meda cetak dan media konvensional lainnya semakin terancam keberadaannya. Seluruh pihak diharapkan tetap menjaga keberadaan dan keberlangsungan media cetak dan media konvensional sebagai bagian dari menjaga kebudayaan universal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Relasi sosial yang bersifat verbal dan langsung juga masih diperlukan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan antar bangsa untuk menjaga keberadaan manusia sebagai Homo Sapiens.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Manusia dengan segala relasinya tidak dapat sepenuhnya dibentuk secara instrumental serta digantikan oleh teknologi digital, AI, dan alat mesin lainnya karena kedudukannya sebagai insan ciptaan Tuhan yang terbaik (fi ahsan at-taqwim) dan khalifah di muka bumi (khalifat fi al-ardl) yang melekat dengan sunatullah kehidupan,&rdquo; tutur Haedar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, Haedar berpesan bahwa pers sebagai media massa sejatinya merupakan media kebudayaan yang berbasis dan berorientasi pada pengembangan sistem pengetahuan kolektif manusia dalam kehidupan bersama, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan antarbangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karenanya pers nasional mesti menjaga nilai dan pengetahuan adiluhung tentang kebenaran, kebaikan, dan etika kehidupan yang utama. Pers bukan media yang menjadi alat pragmatis semata, apalagi menjadi alat kepentingan politik dan ekonomi yang tidak sejalan dengan kepentingan luhur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berkehidupan di ranah global.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Apalagi bila kebenaran yang disajikan bersifat parsial dan memuat kepentingan-kepentingan pragmatis tertentu. Manusia memerlukan nilai-nilai luhur kehidupan yang bersifat Ilahiah yang niscaya dihormati dalam sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan ranah kemanusiaan universal,&rdquo; pungkas Haedar.</div>

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan Selamat atas Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2025.

Hari Pers 2025, Muhammadiyah Ingatkan Peran Media jadi Kontrol Sosial Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/09/2B-1888012085.jpg" alt="Atmakusumah Asraatmadja. (Bung Hatta Anti Corruption Award)" width="100%">
<figcaption>Atmakusumah Asraatmadja. (Bung Hatta Anti Corruption Award)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Minggu (9/2) menjadi Hari Pers Nasional. Awal 2025, ranah wartawan Indonesia kedatangan berita duka dari salah satu tokohnya, Atmakusumah Asraatmadja.</p> <p>Mengacu dari laporan <em>Antara</em> (3/1) sebagai media tempat kerjanya dahulu, beliau meninggal dunia di usia 86 tahun pada Kamis (2/1) pukul 13.05 WIB setelah menjalani perawatan intensif untuk penyakit gagal ginjal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Jasadnya dikebumikan di TPU Kebon Nanas, Jakarta Timur pada Jumat (3/1) siang. Dia meninggalkan seorang istri dan tiga anak laki-laki.</p> <p>Atmakusumah Asraatmadja boleh disebut sebagai pahlawan pers Indonesia. Merangkum tulisan Andreas Harsono di <em>Project Multatuli</em>, baru saja meniti karir dia harus mengalami penutupan tempat kerja pertamanya, harian Indonesia Raya, dikepalai Mochtar Lubis yang ditangkap pada 1958.</p> <p>Merasa dipantau, dia pindah ke Australia untuk bekerja di Radio Australia bagian Indonesia, kemudian ke Eropa sebagai koresponden Press Indonesia Agency yang bergabung dengan <em>Antara</em>.</p> <p>Sepulang dari Eropa, dia menjadi ketua Serikat Sekerja Antara pada periode 1966-1968, sebelum diajak kembali oleh Mochtar Lubis untuk membuka kantor harian Indonesia Raya pasca 10 tahun penutupan. Dia menjabat sebagai redaktur pelaksana sebelum sekali lagi dibredel pemerintahan Orde Baru pada 1974.</p> <p>Setelah Presiden Soeharto turun jabatan pada 1998, Atmakusumah Asraatmadja menjadi salah satu wartawan yang ikut menyusun serta memperjuangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain undang-undang, juga merancang Kode Etik Wartawan Indonesia.</p> <p>Kegigihannya membuat dia dipercaya sebagai ketua Dewan Pers Indonesia yang pertama pada 2000 sampai 2003. Dewan Pers Indonesia independen dari Dewan Pers yang diketuai Menteri Penerangan.</p> <p>Dia juga sempat menjadi direktur eksekutif Lembaga Pers Doktor Soetomo (LPDS), pusat edukasi wartawan milik Dewan Pers dengan masa jabatan 8 tahun dari 1994 sampai 2002.</p> <p>Beberapa tahun pasca Orde Baru lengser, seantero Indonesia penuh dengan konflik regional serta intercultural. Dia dan kawan-kawan pers lainnya semakin mawas seputar cara media meliputnya dengan apik.</p> <p>Atmakusumah Asraatmadja mendapatkan penghargaan jurnalisme Ramon Magsaysay pada 2000 atas 30 tahun lebih perjuangannya untuk pers Indonesia setelah Mochtar Lubis di 1958 dan Pramoedya Ananta Toer di 1995. Pada 2023, Dewan Pers juga memberikan <em>Lifetime Achievement Award</em> atas kesetiaan dalam etika dan tanggung jawab seorang wartawan, serta secara keseluruhan telah berjasa besar untuk demokrasi negara.</p>

tokoh wartawan Atmakusumah Asraatmadja aktif dalam perancangan Undang-undang Pers 1999 serta rajin membahas kode etik jurnalistik

Mengenang Atmakusumah Asraatmadja, Wartawan Pejuang Kebebasan Jurnalistik serta Undang-Undang Pers Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/09/42-1482708740.jpg" alt="Ilustrasi pekerja media. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja media. (Pexels)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Hari Pers Nasional jatuh pada Minggu (9/2). Reportase, baik yang bersifat jurnalisme sumber utama untuk mendapat informasi.</p> <p>Beberapa tahun terakhir kegiatan reportase dan keselamatan para jurnalis sering terancam ketika sedang meliput. Contohnya yang bertugas di Ukraina serta Palestina. Sementara di Indonesia, masih terngiang berita wartawan Sempurna Pasaribu yang rumahnya dibakar hingga menewaskan dirinya sekeluarga pada 27 Juni 2024.</p> <p>Kebebasan berpendapat diperbolehkan bagi siapa saja asal mematuhi ketentuan dan batasan sesuai undang-undang. Dikutip dari <em>Liberties</em>, pentingnya hak suara serta adanya publikasi dari pers dan rakyat mempunyai beberapa alasan.</p> <ol> <li><strong> Memperjuangkan kebenaran</strong></li> </ol> <p>Masyarakat dan atau kelompok membutuhkan akses terhadap informasi yang benar dan akurat dalam berbagai topik agar dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagai sebuah komunitas sosial. Akses terhadap kebenaran tersebut hanya ada apabila para anggota merasa aman untuk menyatakan isu dan permasalahan yang sedang terjadi. Hal ini mempermudah menyelesaikan masalah sistemik dari dalam dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.</p> <ol start="2"> <li><strong> Membuat semua orang lebih bertanggung jawab</strong></li> </ol> <p>Dalam memilih pemimpin, seseorang akan menilai berdasar perilaku mereka ketika berkuasa dan apakah mereka menepati janjinya atau tidak. Laporan sosial ini merupakan tugas mulia dari sipil dan media pers. Tetapi, hal ini tergantung apakah pendapatnya mengandung fitnah atau tidak.</p> <ol start="3"> <li><strong> Partisipasi masyarakat yang aktif</strong></li> </ol> <p>Kebebasan bersuara mendorong masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana dalam pasal 28E ayat 3 UUD Tahun 1945, serta melatih mereka untuk mempengaruhi keputusan publik lewat menghadiri protes atau demo dan partisipasi kampanye.</p> <p>Hal ini mempersilakan mereka untuk memprotes aturan yang merugikan atau mendorong penguasa untuk memperhatikan sebuah isu dengan lebih baik.</p> <ol start="4"> <li><strong> Menyetarakan yang terpinggirkan</strong></li> </ol> <p>Dalam masyarakat demokratis, semua orang harus dihargai dan diperlakukan setara. Meskipun begitu, kaum minoritas seringkali termarjinalisasi atau dipinggirkan demi keputusan yang menguntungkan mayoritas.</p> <p>Adanya kebebasan bersuara memberikan peluang bagi anggota kelompok minoritas tersebut untuk berkampanye meraih dukungan publik dan mengakhiri ketidaksetaraan hak asasi.</p> <ol start="5"> <li><strong> Diperlukan demi perubahan dan inovasi</strong></li> </ol> <p>Semua orang menginginkan kehidupan bermasyarakat dan bersosial yang lebih baik. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, maka kebebasan berpendapat dan berekspresi harus didukung. Otoritas yang menekan kritik menghalangi publik untuk membuat keputusan yang sadar.</p> <p class="class-paragraph">Penghalangan atau ketidakjelasan informasi tersebut akan membuat keadaan semakin menumpuk dan memburuk, menghambat progres penyelesaian dan pencarian solusi.</p>

Hari Pers Nasional 9 Februari, Beberapa tahun terakhir kegiatan reportase dan keselamatan para jurnalis sering terancam ketika meliput

Hari Pers Nasional, Kebebasan Bersuara dari Pekerja Media dan Sipil Tidak Boleh Dibungkam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/WhatsApp-Image-2024-04-29-at-090329-1530951214.jpg" alt="Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menerima penghargaan Prapanca Award dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Lutfil Hakim pada Malam Puncak Resepsi Hari Pers Nasional (HPN) Jawa Timur 2024 di New Sari Utama Convention Hall Kaliwates, Jember, Minggu (28/4) malam.</p> <p>Penghargaan itu diberikan atas keberhasilan membawa Jawa Timur kondusif selama perhelatan Pemilu 2024. Selain Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, penghargaan Prapanca juga diberikan kepada Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, dan Kajati Jatim.</p> <p>Pj Gubernur Adhy menyampaikan, kolaborasi semua <em>stakeholder</em>, mempunyai peran penting dalam mengawal proses pesta demokrasi selama Pemilu 2024. Sehingga, menjadikan pelaksanaan pemilu di Jawa Timur aman, lancar, dan kondusif.</p> <p>&rdquo;Jawa Timur sudah teruji, bagaimana peta demokrasi betul-betul berjalan dengan baik dan lancar, salah satunya dukungan dan peran dari pers yang mengawal, memberikan pengertian kepada masyarakat dan memberitakan secara objektif bagaimana proses-proses pemilu dan semuanya bisa menjaga kondusivitas,&rdquo; ungkap Adhy Karyono.</p> <p>Adhy juga mengajak seluruh insan pers untuk turut serta mewujudkan proses pelaksanaan pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 November. Caranya dengan berpartisipasi menjaga kondusivitas di Jawa Timur seperti yang telah dibuktikan pada pelaksanaan pemilu.</p> <p>&rdquo;Tantangan berikutnya, kita akan pesta demokrasi di daerah yaitu pilkada. Jadi Hari Pers Nasional ini betul-betul dimaknai bukan sekadar seremoni, tapi sudah memang dilalui teruji bahwa pers di Jawa Timur ikut membangun dan berkontribusi dalam pembangunan dan proses-proses demokrasi,&rdquo; ujar Adhy Karyono.</p> <p>Pemprov Jatim, kata Adhy, akan terus mendukung kebebasan pers dan memastikan iklim yang kondusif bagi perkembangan jurnalisme. Selain itu, berkomitmen untuk bekerja sama dengan pers guna menyampaikan informasi yang akurat dan tepercaya kepada masyarakat.</p> <p>Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim mengatakan, pers sebagai pihak yang mengaspirasikan kebutuhan masyarakat dan menyampaikan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Selain itu, mengkritisi apa yang belum dilakukan pemerintah.</p> <p>&rdquo;Pers menegakkan nilai-nilai demokrasi, pers berkewajiban mendorong supremasi hukum dan yang terpenting pers membela kebenaran,&nbsp; peran pers itu tidak main-main, rangkaian peringatan Hari Pers Nasional harus diambil ruh, jadikan momentum kembali refresh bahwa profesi ini adalah profesi yang terhormat,&rdquo; kata Lutfil Hakim.</p>

Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menerima penghargaan Prapanca Award dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur

Berhasil Wujudkan Pemilu di Jatim Aman dan Kondusif, Pj Gubernur Adhy Karyono Terima Prapanca Award 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/92_jokowi-232334102.jpg" alt="TABUH REBANA: Presiden Jokowi bersama Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun (tengah). Ada juga (dari kiri) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu." width="100%">
<figcaption>TABUH REBANA: Presiden Jokowi bersama Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun (tengah). Ada juga (dari kiri) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Dalam sambutan di puncak Hari Pers Nasional kemarin (20/2), Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada insan pers. Selain menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Rights), Jokowi menyebutkan bahwa belanja iklan pemerintah dialokasikan untuk perusahaan media massa.</p> <p>&rdquo;Pemerintah akan terus mendukung ekosistem pers,&rdquo; kata Jokowi dalam sambutannya. Dia menjelaskan, Perpres 32/2024 mengatur soal tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas.</p> <p>Aturan baru itu disebutnya sebagai jembatan untuk kerja sama yang adil antara pers dan platform digital.</p> <p>Dia telah meminta Menkominfo Budi Arie untuk memberikan perhatian kepada media massa. Salah satunya dengan memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers.</p> <p>Pihak Google pun merespons terbitnya Perpres Publisher Rights. Google menyatakan selama ini telah bekerja sama dengan media dan pemerintah untuk mendukung serta membangun masa depan yang berkelanjutan bagi ekosistem berita di Indonesia. &rdquo;Kami percaya bahwa sangat penting bagi produk kami untuk menampilkan beragam berita dan perspektif tanpa prasangka atau bias,&rdquo; ujar Google dalam keterangan tertulis.</p> <p>Google juga menyoroti perlunya memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap beragam sumber berita. Termasuk memberikan dukungan pada ekosistem berita yang seimbang di Indonesia. &rdquo;Ekosistem yang memberikan berita berkualitas untuk semua orang dan memungkinkan penerbit berita, baik besar maupun kecil, untuk berkembang.&rdquo; <strong>(lyn/c7/c9/oni)</strong></p>

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada insan pers. Yaitu, Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights.

Puncak HPN 2024, Jokowi Teken Perpres Publisher Rights

<div id=":r6" class="ii gt"> <div id=":r7" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/20/budi-arie-2060115814.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi." width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.</figcaption>
</figure> <br /> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah mulai menggodok kebijakan afirmatif yang diklaim bisa melindungi industri pers nasional dengan pengaturan Publisher Rights. Regulasi tersebut digodok dalam bentuk Peraturan Presiden yang ditujukan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi pelaku industri pers nasional dengan perusahaan platform digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan, langkah afirmasi ini merupakan upaya memastikan pelaku industri tidak tergerus oleh disrupsi digital. "Langkah ini diperlukan untuk memastikan disrupsi digital tidak menggerus keberlangsungan pelaku industri, namun justru menguatkan dan beberapa kebijakan tersebut sebagaimana yang kita ketahui berupa Rancangan Perpres mengenai Publisher Rights serta pengaturan dalam Undang-Undang ITE," jelasnya dalam Konvensi Nasional Media Massa: Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital di Jakarta, Senin (19/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Budi menyatakan kalau pengaturan Publisher Rights akan segera disahkan dalam waktu dekat. "<em>Insya Allah</em> sebentar lagi kita akan menyambut disahkannya regulasi ini oleh Bapak Presiden Republik Indonesia," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berkaitan dengan masa transisi selama enam bulan setelah pengesahan regulasi publisher rights, Menkominfo meminta agar komite dan proses bisnis yang akan dijalankan dapat terbentuk dalam waktu tersebut. "Saya merasa enam bulan bukan waktu yang lama, sehingga harus betul-betul bekerja cepat dan tepat," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi juga mendorong penerapan regulasi publisher rights diikuti dengan langkah maju berupa inovasi yang dilahirkan oleh industri pers nasional. Bahkan Menkominfo berharap upaya ini dapat membuat masa depan industri pers makin optimis, lincah, dan adaptif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya yakin bahwa spirit ini akan menghadirkan masa depan industri pers yang penuh dengan optimisme, industri pers yang agile dan adaptif, industri pers yang berkualitas dan berkelanjutan," pungkasnya.</div> </div> </div> </div>

Budi Arie Setiadi menyatakan, langkah afirmasi ini merupakan upaya memastikan pelaku industri tidak tergerus oleh disrupsi digital.

Kominfo Sebut Regulasi Publisher Rights Hadir untuk Lindungi Industri Pers Nasional

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/20/ADDB6279-AF31-4388-A8AC-90F26224BF94-2209674376.jpeg" alt="Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun saat memberikan pena emas ke Olly Dondokambey." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun saat memberikan pena emas ke Olly Dondokambey.</figcaption>
</figure> <br /><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menerima penghargaan Pena Emas dalam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta, Selasa (20/2). Penghargaan disematkan oleh Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch. Bangun. <br /><br />"Kami berikan penghargaan Pena Emas untuk Bapak Olly Dondokambey," ujar Hendry. Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung penyampaian penghargaan tersebut.<br /><br />"Terima kasih Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey atas jasa-jasa Gubernur ikut membangun dunia pers di daerah bahkan nasional," tambah Hendry.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/014200675/12-ribu-asn-boyongan-ke-ikn-juli-2024">12 Ribu ASN Boyongan ke IKN Juli 2024</a></strong><br /><br />Olly Dondokambey juga menginisiasi pembangunan kembali kantor PWI Sulawesi Utara yang terbakar. Kantor tersebut juga sudah diresmikan. "Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur," ujar Hendry.</p> <p>Raihan Pena Emas dari dewan panelis PWI merupakan pengakuan atas perjuangan dan dedikasi Olly. PWI juga melihat kedekatan emosional Olly dengan pers tidak hanya sebatas hubungan formal, tapi juga menciptakan ikatan yang mendalam. </p> <p>Bendahara Umum PDIP tersebut merupakan Gubernur Sulut ke-4 yang meraih penghargaan tertinggi dari PWI. Olly adalah penerima Pena Emas PWI ke-45. Penganugerahan tersebut dimulai sejak 1946.</p>

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menerima penghargaan Pena Emas dalam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta, Selasa

Olly Dondokambey Raih Pena Emas di Puncak Hari Pers Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/IMG-20240215-WA0024-667851290.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa Bantuan Sosial atau Bansos menjadi sebab meroketnya harga beras di pasaran dan langka di minimarket." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa Bantuan Sosial atau Bansos menjadi sebab meroketnya harga beras di pasaran dan langka di minimarket.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal dirinya yang kerap menjadi sasaran kritikan oleh sejumlah media massa. Salah satu kritik itu terkait wajahnya yang digambarkan menjadi karikatur pada sampul media massa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Jokowi, dalam sampul tersebut wajahnya kerap digambar dalam rupa yang aneh-aneh. "Saya juga sering dikritik tajam, ada gambar wajah saya yang unik-unik, yang aneh-aneh di sampul media, di sampul majalah, di media sosial ramai sekali," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Jokowi tak mempersoalkan bentuk kritikan itu. Hanya, Jokowi mengaku cucunya kerap menyampaikan komplain atas gambar-gambar tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak apa-apa. Tidak masalah buat saya. Tapi cucu saya komplain," tegas Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"'Mbah wajahnya Mbah kok digambar jadi jelek banget'," ungkap Jokowi menirukan perkataan cucunya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala negara memastikan, dirinya tetap menghormati kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Jokowi pun menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2024 kepada seluruh insan pers di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan pers yang secara konsisten menemani masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi," pungkas Jokowi.</div>

"'Mbah wajahnya Mbah kok digambar jadi jelek banget'," ungkap Presiden Jokowi menirukan perkataan cucunya.

Jokowi Akui Dikomplain Cucunya Karena Digambar Aneh di Sampul Media Massa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/23/kominfo-menteri-budi-arie-demi-indonesia-palembang-DRA-1-3985385997.jpeg" alt="Menkominfo Budi Arie Setiadi. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menkominfo Budi Arie Setiadi. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Setelah sekian lama ditunggu, penerbitan peraturan presiden (perpres) tentang publisher rights mulai menemui titik terang. Rencananya, perpres tersebut menjadi kado insan pers dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Jakarta pada 20 Februari nanti.</p> <p>Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan, informasi penerbitan perpres publisher rights itu disinggung Menkominfo Budi Arie Setiadi. &rdquo;Dalam sambutannya di syukuran HPN 2024 di kantor PWI pusat, Pak Menkominfo menyatakan bahwa semoga presiden mengumumkannya 20 Februari,&rdquo; kata Usman saat dihubungi kemarin (9/2).</p> <p>Dia mengungkapkan, tahun ini puncak peringatan HPN diadakan di Jakarta pada 20 Februari mendatang. Rencananya, Presiden Joko Widodo hadir dalam peringatan tersebut.</p> <p>Sebelumnya, di kantor PWI pusat, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa aturan tentang publisher rights atau kerja sama perusahaan pers dengan platform digital sudah selesai dibahas. Aturan itu dikeluarkan sebagai upaya bersama mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas.</p> <p>Dia menegaskan, dalam waktu dekat, aturan tersebut disahkan presiden. &rdquo;Dengan seizin Tuhan Yang Mahakuasa dan tentu dengan kebijakan Bapak Presiden, kita akan menyambut hari baik itu segera datang,&rdquo; tuturnya di kantor PWI pusat kemarin.</p> <p>Budi mengapresiasi konsistensi komunitas pers nasional dalam mengawal pengesahan perpres tersebut. Menurut dia, proses diskusi dan pembahasan berlangsung dengan baik. Serta bertujuan mencari titik temu terhadap perbedaan yang muncul.</p> <p>Dia sepakat bahwa aturan itu perlu segera disahkan. Budi menuturkan, untuk mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas, diperlukan dukungan semua pihak. <strong>(wan/c14/bay)</strong></p>

Perpres tentang publisher rights mulai menemui titik terang. Rencananya, perpres tersebut menjadi kado insan pers dalam puncak HPN 2024.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hari pers nasional

Berita Terkini