<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/15/Kolam-Reaktor-Serba-Guna-GA-Siwabessy-Dery-Ridwansah-3JPG-88311313.jpg" alt="Kolam reaktor nuklir di fasilitas Reaktor Serba Guna G.A Siwabessy, di kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (15/7/2024)" width="100%">
<figcaption>Kolam reaktor nuklir di fasilitas Reaktor Serba Guna G.A Siwabessy, di kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (15/7/2024)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN (Persero) mulai memantapkan langkah menuju era energi bersih dengan menyiapkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Proyek ini menjadi bagian penting dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025&ndash;2034, sejalan dengan target Net Zero Emissions (NZE) 2060. "Sesuai RUPTL 2025&ndash;2034 dan dalam rangka mendukung transisi energi bersih menuju Net Zero Emissions 2060, PLN terus mengembangkan alternatif energi bersih pengganti fosil, di antaranya nuklir," ujar Gregorius Adi Trianto, Executive Vice President Komunikasi Korporat &amp; TJSL PLN kepada JawaPos.com. Gregorius menjelaskan, pemerintah menargetkan pengembangan PLTN berkapasitas total 0,5 gigawatt (GW). Saat ini, proyek masih dalam tahap studi kelayakan dan penyiapan regulasi. "Saat ini proyek masih dalam tahap studi kelayakan dan penyiapan regulasi, dengan fokus pada aspek keselamatan, kesiapan teknologi, dan penerimaan publik," terangnya. <h3>Didukung RPJPN dan Kebijakan Energi Nasional</h3> Mengutip RUPTL, dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025&ndash;2045. Pemerintah telah menegaskan pentingnya teknologi nuklir sebagai bagian dari penyediaan listrik nasional. Pemanfaatan energi nuklir dimaksudkan untuk menyeimbangkan dan mencapai target dekarbonisasi. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menetapkan pengembangan energi nuklir melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Dalam implementasinya, pengembangan PLTN akan mengikuti pedoman International Atomic Energy Agency (IAEA) serta mengacu pada ketentuan peraturan perundangan terkait ketenaganukliran. IAEA telah menetapkan 19 elemen kesiapan infrastruktur yang wajib dipenuhi sebelum pembangunan PLTN dimulai. Unsur-unsur tersebut mencakup antara lain: 1. Nuclear Safety 2. Funding and Financing 3. Legal Framework 4. Safeguards 5. Radiation Protection 6. Regulatory Framework 7. Electrical Grid 8. Human Resources Development 9. Sites and Supporting Facilities 10. Environmental Protection 11. Emergency Planning 12. Nuclear Security 13. Nuclear Fuel Cycle 14. Radioactive Waste Management 15. Industrial Involvement 16. Procurement 17. National Position 18. Management 19. Stakeholder Involvement Berdasarkan hasil assessment IAEA Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) Mission tahun 2009, Indonesia telah memenuhi 16 dari 19 persyaratan tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/015377900/target-indonesia-punya-pltn-pada-2032-bahlil-sebut-tahun-depan-den-mulai-fokus-bahas-nuklir">Target Indonesia Punya PLTN pada 2032, Bahlil Sebut Tahun Depan DEN Mulai Fokus Bahas Nuklir</a> <h3> 28 Wilayah Potensial untuk Pembangunan PLTN</h3> Dalam rangka persiapan, BATAN/BRIN telah melakukan survei dan studi tapak PLTN di sejumlah lokasi di Indonesia. Studi ini mempertimbangkan faktor kegempaan, bahaya gunung api, sesar permukaan, dan peak ground acceleration (PGA). Hasilnya, terdapat 28 wilayah potensial yang telah dievaluasi, dan dari wilayah tersebut bisa dibangun PLTN dengan kapasitas hingga 70 GW. Dari hasil kajian awal, Sistem Sumatera dan Kalimantan diproyeksikan menjadi wilayah prioritas untuk pembangunan tahap awal PLTN. Lokasi tersebut dinilai strategis dari sisi keseimbangan supply-demand serta kesiapan sistem kelistrikan.

PLN mempersiapkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir untuk mendukung transisi energi bersih dan target Net Zero Emissions 2060.

Era Baru Energi Bersih: PLN Matangkan Studi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/31/PLN-gambir-3583625758.jpg" alt="Gedung A PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (UID Jaya) di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 1 , Gambir, Jakarta Pusat. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung A PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (UID Jaya) di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 1 , Gambir, Jakarta Pusat. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Diantara deretan gedung modern di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, ada satu bangunan klasik yang mencuri perhatian. Warnanya cokelat dengan menara runcing di puncak atap. Gedung A PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (UID Jaya), salah satu peninggalan bersejarah yang masih berdiri megah hingga kini. Bangunan bergaya Art Nouveau, Art Deco, dan Craft itu tak sekadar indah, tapi juga sarat makna sejarah. Gedung berdenah persegi panjang ini terdiri atas dua lantai. Sejatinya, terdapat lantai ketiga, namun hanya berisikan ruangan dengan ventilasi udara. Terdapat kupola, struktur tinggi yang relatif kecil dan seringkali menyerupai kubah yang terletak di puncak suatu bangunan, pada sudut barat laut dan kolom bangunan berukuran kecil.&nbsp; Terdapat pagar pembatasan di lantai dua dengan motif klasik. Pilar-pilar besar dengan ornamen flora meliuk menghiasi sisi luar gedung, sementara ukiran garis dan lingkaran kecil terpahat di pintu dan jendela lebar khas era kolonial. Suasana di dalam gedung terasa sejuk dan lapang. Langit-langitnya menjulang lebih dari tiga meter. Ciri khas bangunan Belanda yang dirancang untuk menyesuaikan iklim tropis Indonesia. "Gedung ini berstatus Cagar Budaya DKI Jakarta. Ditetapkan lewat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993," ujar Linda Enriany, Kepala Bidang Pelindungan Kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, kepada JawaPos.com. Bangunan tiga lantai ini kini dimanfaatkan sebagai Kantor Unit Pelayanan Pelanggan (UP3) Menteng milik PLN UID Jaya. Uniknya, dua ruangan di lantai dasar dialihfungsikan menjadi Stroom Coffee, kedai kopi hasil kolaborasi PLN dengan pelaku UMKM lokal. Langkah ini menjadikan gedung heritage tak sekadar simbol masa lalu, tetapi juga ruang hidup baru bagi masyarakat modern. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/31/PLN-Gambir-3-2225891441.jpg" alt="Dua ruangan di lantai dasar dialihfungsikan menjadi Stroom Coffee, kedai kopi hasil kolaborasi PLN dengan pelaku UMKM lokal. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dua ruangan di lantai dasar dialihfungsikan menjadi Stroom Coffee, kedai kopi hasil kolaborasi PLN dengan pelaku UMKM lokal. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <h3>Dari NIEM hingga Jawatan Listrik dan Gas</h3> Gedung PLN Gambir punya perjalanan panjang dalam sejarah kelistrikan Indonesia. Dulu, bangunan ini berdiri di kawasan Koningsplein Oost (kini Jalan Medan Merdeka Timur) dan berfungsi sebagai kantor Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (NIEM), perusahaan listrik Belanda yang membangun PLTU di Gambir dekat Sungai Ciliwung. "Kesuksesan tersebut membawa NIEM untuk mendirikan kantor di beberapa tempat di Pulau Jawa," ungkap Linda. Namun masa kejayaan NIEM berakhir ketika Jepang menduduki Indonesia. Aset dan pengelolaan listrik kemudian diambil-alih oleh pemerintah pendudukan Jepang melalui lembaga Djawa Denki Djigjo Kosja yang sempat berganti nama menjadi Djawa Denki Djigjo Sja. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, seluruh aset listrik diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Dari sinilah lahir Jawatan Listrik dan Gas, cikal bakal PLN yang kita kenal saat ini. <h3>Simbol Peradaban dan Jejak Listrik Pertama di Jakarta</h3> Bagi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Gedung PLN Gambir bukan sekadar bangunan tua. Ia menjadi saksi lahirnya peradaban modern di Batavia (Jakarta) dan bukti nyata bagaimana listrik pertama kali hadir di Tanah Air. Dengan perpaduan sejarah, arsitektur, dan fungsi baru yang relevan, gedung ini berhasil mempertahankan roh heritage di tengah arus modernisasi ibu kota.

Menjelajahi transformasi Gedung PLN Gambir, cagar budaya yang kini menjadi ruang kreatif bagi masyarakat modern.

Klasik nan Artistik! Gedung PLN Gambir: Warisan Kolonial, Simbol Listrik Pertama di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/prasejahtera-1069182237.jpg" alt="ILUSTRASI. PLN UID Jawa Timur memberikan bantuan sambung listrik gratis kepada 812 warga pra sejahtera. (Dokumentasi PLN UID Jatim)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. PLN UID Jawa Timur memberikan bantuan sambung listrik gratis kepada 812 warga pra sejahtera. (Dokumentasi PLN UID Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Provinsi Jawa Barat mencatat konsumsi listrik terbesar di Indonesia pada 2025. Data PLN menunjukkan, penggunaan listrik di provinsi ini mencapai 70.064 GWh atau sekitar 20 persen dari total nasional, melonjak tajam dibanding tahun 2023 yang sebesar 58.564,31 GWh. Executive Vice President Komunikasi Korporat &amp; TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengungkapkan, Jawa Barat menempati posisi teratas dalam daftar konsumsi listrik nasional. "PLN mencatat Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah dengan konsumsi listrik terbesar di Indonesia, sekitar 70.064 GWh atau 20 persen dari total nasional," ujarnya kepada JawaPos.com. Jika merujuk data BPS, posisi kedua ditempati oleh Jawa Timur, disusul DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten. Kelima daerah itu merupakan lima daerah dengan konsumsi daya listrik tertinggi&nbsp; <h3>PLN Perkuat Infrastruktur dan Layanan Digital</h3> Tingginya kebutuhan listrik di kawasan industri padat seperti Jawa Barat dan lainnya membuat PLN terus memperkuat infrastruktur kelistrikan. Langkah ini dilakukan melalui pembangunan jaringan transmisi, gardu induk, serta inovasi layanan digital. "Untuk memenuhi kebutuhan tinggi tersebut, PLN memperkuat infrastruktur kelistrikan melalui pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk, serta menghadirkan inovasi layanan seperti PLN Mobile dan Priority Account Executive (PAE) agar pelanggan industri dan rumah tangga mendapatkan layanan yang cepat dan andal," katanya. Inovasi seperti PLN Mobile dan PAE menjadi ujung tombak dalam meningkatkan pengalaman pelanggan, terutama bagi sektor industri yang membutuhkan respons cepat terhadap gangguan dan kebutuhan pasokan listrik berkelanjutan. <h3>Penjualan Listrik Industri Tumbuh 2,6 Persen</h3> Secara nasional, sektor industri masih menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan konsumsi listrik. Sejak Januari hingga September 2025, penjualan listrik sektor ini mencapai 69.118 GWh, tumbuh 2,6 persen dibanding tahun sebelumnya. "Pertumbuhan ini sebagian besar ditopang oleh sektor makanan dan minuman, tekstil, serta kimia," ungkapnya. <h3>Pemerataan Akses Listrik ke Daerah 3T</h3> Selain fokus menjaga keandalan pasokan di wilayah padat industri, PLN juga memperluas akses listrik ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) lewat Program Listrik Desa (Lisdes). Dengan langkah ini, PLN berupaya memastikan seluruh masyarakat Indonesia, baik di kota besar maupun pelosok, mendapatkan akses energi yang merata dan andal. "Program ini menjadi bagian dari komitmen PLN untuk pemerataan energi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia," ucapnya.

Tingginya kebutuhan listrik di kawasan industri padat seperti Jawa Barat dan lainnya membuat PLN terus memperkuat infrastruktur kelistrikan.

Top 5 Provinsi dengan Konsumsi Listrik Terbesar di Indonesia, Peringkat Pertama Bukan Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/31/sejarah-kelistrikan-920668013.jpg" alt="Museum Listrik dan Energi Baru (MLEB) di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. (Dok. MLEB)" width="100%">
<figcaption>Museum Listrik dan Energi Baru (MLEB) di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. (Dok. MLEB)</figcaption>
</figure> Listrik&nbsp;kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Namun, perjalanan panjang Indonesia menuju terang benderang ini ternyata menyimpan kisah menarik sejak masa penjajahan Belanda hingga era energi hijau yang tengah dikembangkan saat ini. Museum Listrik dan Energi Baru (MLEB) adalah satu dari sekian banyak saksi perjalanan kelistrikan di Indonesia.&nbsp;Supervisor Bidang Pengembangan MLEB, Jamaludin, menjelaskan secara rinci bagaimana kelistrikan Indonesia berkembang dari masa ke masa, hingga menjadi tulang punggung peradaban modern. <h3>Awal Mula: Listrik untuk Kolonial Belanda (tahun 1890-an)</h3> Perjalanan listrik di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, saat negeri ini masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Jamaludin menuturkan, saat itu listrik belum digunakan untuk kepentingan menyalakan lampu rumah milik rakyat, melainkan kepentingan pemerintah kolonial dan perusahaan swasta Belanda. "Pada masa itu, listrik bukan untuk rakyat, melainkan digunakan untuk kepentingan pemerintah kolonial dan perusahaan swasta Belanda, seperti perusahaan gula, pertambangan, dan perkeretaapian," ujarnya saat berbincang dengan JawaPos.com.&nbsp; Listrik pertama kali menyala di Batavia (kini Jakarta) pada tahun 1897. Pembangkit tersebut dikelola oleh NV NIGM (Nederland Indische Gas Maatschappij), perusahaan gas Belanda yang kemudian merambah bisnis listrik. Dari situ, penerangan mulai menjangkau kota besar lain seperti Surabaya, Semarang, dan Medan, meski hanya untuk kalangan elit kolonial. <h3>Masa Pendudukan Jepang: Awal Kemandirian Teknis (1942&ndash;1945)</h3> Saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942, seluruh aset listrik Belanda diambil alih oleh pemerintah militer Jepang. Sayangnya, karena Perang Dunia II, banyak pembangkit rusak dan pasokan listrik menurun drastis. Namun, masa ini justru menjadi momen penting bagi tenaga lokal. "Masa ini menjadi titik awal bagi tenaga teknis lokal Indonesia untuk mulai belajar mengoperasikan sistem kelistrikan dari pihak Jepang. Sebuah pengalaman yang kelak menjadi penting setelah kemerdekaan," jelas Jamaludin. <h3>Dua Bulan setelah Proklamasi: Listrik untuk Rakyat Indonesia (1945&ndash;1950-an)</h3> Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, para pemuda Indonesia bergerak cepat merebut aset kelistrikan dari tangan Jepang.&nbsp; Peristiwa penting terjadi pada 27 Oktober 1945, ketika para pekerja listrik dan gas di Jakarta berhasil mengambil alih perusahaan listrik Jepang dan membentuk lembaga baru bernama Jawatan Listrik dan Gas di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. "Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Listrik Nasional setiap 27 Oktober," terangnya. Tanggal tersebut kini diperingati sebagai Hari Listrik Nasional. Saat itu, kapasitas listrik nasional baru sekitar 157,5 megawatt. Namun semangat untuk menghadirkan listrik hingga seluruh pelosok negeri mulai berkobar. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/31/sejarah-kelistrikan-2-3898613454.jpg" alt="Listrik pertama kali menyala di Batavia (kini Jakarta) pada tahun 1897. Pembangkit tersebut dikelola oleh NV NIGM (Nederland Indische Gas Maatschappij). (dok. MLEB)" width="100%">
<figcaption>Listrik pertama kali menyala di Batavia (kini Jakarta) pada tahun 1897. Pembangkit tersebut dikelola oleh NV NIGM (Nederland Indische Gas Maatschappij). (dok. MLEB)</figcaption>
</figure> <h3>Era Pembangunan: Lahirnya PLN dan Proyek Raksasa (1950&ndash;1970-an)</h3> Memasuki tahun 1950-an, pemerintah gencar membangun pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di berbagai daerah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat. Pada tahun 1961, dibentuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bertanggung jawab atas penyediaan tenaga listrik di seluruh Indonesia. PLN kemudian memimpin proyek besar seperti PLTA Jatiluhur, PLTU Tanjung Priok, dan PLTA Sigura-gura. Listrik mulai menjangkau daerah-daerah di luar Jawa, meskipun masih terbatas di perkotaan. "PLN menjadi simbol semangat kemandirian energi bangsa," katanya. <h3> Modernisasi: Program Listrik Masuk Desa (1980&ndash;1990-an)</h3> Dekade 1980&ndash;1990-an menjadi tonggak modernisasi kelistrikan nasional. Pemerintah meluncurkan program Listrik Masuk Desa, membuka akses energi bagi jutaan masyarakat pedesaan. Selain itu, teknologi pembangkit mulai beragam. Diantaranya, hadirnya PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) berbahan bakar batu bara, PLTG (Tenaga Gas), dan PLTA skala besar. "Di akhir 1990-an, kapasitas listrik nasional meningkat tajam hingga mencapai lebih dari 20.000 MW, menandakan kemajuan besar bagi industri dan kesejahteraan masyarakat," jelas Jamaludin. <h3>Era Reformasi: Menuju Energi Terbarukan (2000&ndash;sekarang)</h3> Setelah reformasi, Indonesia menghadapi tantangan baru: meningkatnya kebutuhan listrik di tengah krisis energi fosil. "Pemerintah dan PLN mulai mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTS, PLTB, PLTP, dan PLTSa," terang Jamaludin. Beberapa proyek besar di antaranya PLTP Kamojang (Jawa Barat), PLTB Sidrap (Sulawesi Selatan), dan PLTS Likupang (Sulawesi Utara). Upaya ini menjadi langkah nyata menuju ketahanan energi nasional dan Indonesia bebas emisi karbon. <h3>Masa Depan: Elektrifikasi dan Energi Hijau</h3> Kini, Indonesia sedang memasuki era elektrifikasi penuh. Dari mobil listrik, smart grid, hingga energi hijau, semuanya mengarah pada masa depan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan pada tahun 2060, Indonesia dapat mencapai net zero emission, dimana seluruh sistem energi sudah berbasis sumber terbarukan. "Listrik bukan lagi sekadar penerangan, tetapi tenaga kehidupan, pendorong ekonomi, dan simbol kemajuan bangsa," tegasnya.

Listrik pertama kali menyala di Batavia pada tahun 1897. Pembangkit tersebut dikelola oleh NV NIGM (Nederland Indische Gas Maatschappij).

Menapaki Sejarah Kelistrikan Indonesia: Dari Privilege Kolonial hingga Energi Hijau Masa Depan Seluruh Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/LUTD-4178682333.jpg" alt="PLN IP memberikan sambungan listrik gratis kepada masyarakat tidak mampu di sekitar PLTU Suralaya, Kota Cilegon lewat Program LUTD. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PLN IP memberikan sambungan listrik gratis kepada masyarakat tidak mampu di sekitar PLTU Suralaya, Kota Cilegon lewat Program LUTD. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) memberikan sambungan listrik gratis kepada masyarakat tidak mampu di sekitar PLTU Suralaya, Kota Cilegon, Banten, lewat program sosial&nbsp;light up the dream&nbsp;(LUTD). Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta, mengatakan, program LUTD menjadi bukti bahwa akses terhadap listrik yang aman dan layak adalah hak setiap warga negara, termasuk mereka yang tinggal di sekitar pembangkit listrik. "LUTD bukan sekadar program sambungan listrik, melainkan gerakan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat," ujarnya,&nbsp;dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/10). Pada kegiatan kali ini, PLN IP memberikan sambungan listrik gratis kepada enam rumah tangga, terdiri atas empat rumah di Kelurahan Suralaya dan dua rumah di Lebak Gede, yang mewakili enam kepala keluarga dengan total 30 jiwa. Sebelumnya, warga hanya mengandalkan sambungan listrik dari tetangga karena keterbatasan biaya, meskipun jaringan listrik telah tersedia di sekitar rumah mereka. Bernadus menegaskan bahwa listrik bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang menjadi fondasi peradaban dan kesejahteraan. "Terang yang kita hadirkan hari ini bukan sekadar cahaya, melainkan martabat yang kembali pulang ke rumah-rumah Indonesia," ujarnya. Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan, program LUTD adalah bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan," ungkapnya. Sebagai bentuk kepedulian tambahan terhadap masyarakat sekitar pembangkit, PLN IP juga menyalurkan 100 paket sembako kepada warga sekitar PLTU Suralaya. Kegiatan ini terlaksana berkat sinergi antara PLN Indonesia Power UBP Suralaya, PLN UP3 Banten Utara, PLN ULP Cilegon, serta dukungan dari aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat. Program LUTD sejalan dengan inisiatif nasional Sambung Listrik Gratis yang mendukung agenda Electricity for All. PLN mengajak pemerintah desa dan kelurahan untuk aktif melakukan pendataan dan pengusulan calon penerima manfaat melalui kanal resmi, serta mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan sambungan listrik ilegal yang berisiko. Melalui program ini, PLN Indonesia Power berharap dapat terus menyalakan harapan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang berada di sekitar pembangkit. "Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional ke-80, yang menjadi momentum refleksi atas pentingnya akses energi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Bernadus.

Sebelumnya, warga hanya mengandalkan sambungan listrik dari tetangga karena keterbatasan biaya, meskipun jaringan listrik telah tersedia.