<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/WhatsApp-Image-2025-05-01-at-153701-608380309.jpeg" alt="Ribuan aliansi buruh, mahasiswa, petani dan masyarakat sipil dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak memadati depan gedung DPR RI memperingati May Day 2025. (Zahdomo/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Ribuan aliansi buruh, mahasiswa, petani dan masyarakat sipil dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak memadati depan gedung DPR RI memperingati May Day 2025. (Zahdomo/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo menilai, peringatan Hari Buruh Sedunia pada tahun ini berlangsung saat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Penciptaan jutaan lapangan kerja sebagaimana yang dijanjikan dalam kampanye pemilu 2024, penghapusan Omnibus Law cipta kerja, serta optimisme bonus demografi ternyata hanya mimpi dan ilusi. Dalam kenyataannya, kondisi ketenagakerjaan Indonesia makin muram dan nasib buruh Indonesia terus menerus kelam. Ini terlihat dari badai PHK yang terjadi di berbagai sektor industri. Bahkan, diperkirakan akan semakin parah seiring dengan dampak efek domino kebijakan proteksionis Donald Trump yang memicu perang dagang dan tarif. Wahyu khawatir, kondisi ini akan meningkatkan angka pengangguran. Apalagi, ekonomi Indonesia juga tengah lesu efek kebijakan efisiensi anggaran guna menopang pembiayaan program populis Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini mengakibatkan kemerosotan aktivitas ekonomi baik di sektor riil, sektor jasa, hingga sektor ketenagakerjaan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015952949/setiap-langkah-membawa-berkah-7-weton-istimewa-memperoleh-arahan-langsung-dari-alam-semesta-hingga-jarak-menuju-kekayaannya-memendek">Setiap Langkah Membawa Berkah! 7 Weton Istimewa Memperoleh Arahan Langsung dari Alam Semesta hingga Jarak Menuju Kekayaannya Memendek</a>&nbsp; &ldquo;Walau telah ada kebijakan efisiensi anggaran, APBN masih menanggung beban berat sehingga pada triwulan pertama tahun 2025, penarikan utang luar negeri sudah sangat besar sebesar Rp 250 triliun,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Kamis (2/5). &nbsp; Mirisnya, ekspresi untuk menyalurkan ketidakpuasan dan kritik kebijakan makin terbatasi. Perlawanan masyarakat sipil menolak revisi UU TNI dijawab dengan represi dan intimidasi. Proses legislasi di parlemen pun dinilainya tak lagi mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dengan mengedepankan aspirasi dan partisipasi bermakna, tetapi hanya untuk melayani kepentingan eksekutif yang bersekutu dengan kaum oligarki. Suasana ekonomi politik Indonesia gelap. &ldquo;Nasib pekerja migran Indonesia tak lepas dari carut marut kondisi ekonomi politik di masa Indonesia Gelap ini,&rdquo; katanya. Kebijakan efisiensi anggaran telah memangkas anggaran-anggaran pelayanan publik yang seharusnya diperuntukkan untuk advokasi pekerja migran yang mengalami masalah. Termasuk, inisiatif pemberdayaan komunitas di kampung halaman para pekerja migran. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/015952932/orang-yang-menikmati-kesendirian-di-cafe-untuk-keluar-dari-rumah-seringkali-menunjukkan-7-perilaku-ini">Orang yang Menikmati Kesendirian di Cafe untuk Keluar dari Rumah Seringkali Menunjukkan 7 Perilaku Ini</a>&nbsp; Sebaliknya, kebijakan tentang pekerja migran yang diinisiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kembali diorientasikan untuk mendongkrak perolehan remitansi ratusan triliun rupiah. Kementerian juga bersikeras untuk bisa segera mengirimkan sebanyak-banyaknya PMI ke Arab Saudi, dengan mengusulkan pencabutan moratorium meski hingga saat ini Saudi belum memenuhi kriteria sebagai negara yang menjamin hak asasi pekerja migran. &ldquo;Ini tentu merupakan kemunduran kebijakan tentang pekerja migran Indonesia,&rdquo; sambungnya. Wajah muram pekerja migran Indonesia (PMI) masih ditunjukkan dengan eskalasi kasus PMI di berbagai belahan dunia. Ratusan ribu orang muda Indonesia masih terjebak dalam kamp-kamp operator scamming online dan judi online di Kamboja, Myanmar, dan Laos. &ldquo;Jumlah yang meninggal dunia juga tidak sedikit di dalam tindak pidana perdagangan orang dengan penyalahgunaan teknologi digital (forced criminality),&rdquo; ungkapnya. Menurutnya, ini bisa dilihat dari data mengenai kematian beruntun PMI asal NTT dalam satu dekade terakhir yang sangat menyesakkan. Bukan hanya itu, masih ada 157 PMI yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri. &nbsp; &ldquo;Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah negara ini sudah baal, mati rasa dan sudah terbiasa atas kematian beruntun pekerja migran Indonesia? Apakah negara hanya menganggap pekerja migran Indonesia sebagai angka semata, sebagai statistik dan remitansi, tapi tak lagi dianggap sebagai manusia?,&rdquo; keluhnya. Realitas ini, lanjut dia, memperlihatkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak serius dalam memberikan perlindungan terhadap PMI meski telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, serta mengadopsi Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Migrant CARE menegaskan bahwa perlu adanya tata kelola migrasi yang baik akan meningkatkan pembangunan manusia (human development). Sebaliknya, jika migrasi gagal dikelola dengan baik akan mengakibatkan perdagangan manusia (human trafficking). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kuliner/015952920/resep-camilan-dingin-dari-pisang-matang-tanpa-oven-praktis-lezat-dan-cocok-untuk-cuaca-panas">Resep Camilan Dingin dari Pisang Matang Tanpa Oven: Praktis, Lezat, dan Cocok untuk Cuaca Panas</a>&nbsp; Oleh karenanya, dalam Peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2025, Migrant CARE yang menjadi bagian gerakan buruh Indonesia menyerukan sejumlah tuntutan. Migrant Care meminta agar pemerintah mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, menjunjung supremasi sipil dan menolak keterlibatan militer dalam bisnis, birokrasi, konflik agraria dan perburuhan &ldquo;Wujudkan tata kelola perekonomian yang berorientasi keadilan sosial, berpihak kepada kelas pekerja, menolak oligarki dan penugasan aset-aset ekonomi negara untuk kepentingan politik,&rdquo; tegasnya. Migrant Care juga mendesak agar pemerintah mewujudkan tata kelola migrasi yang aman dan menolak komodifikasi pekerja migran dengan merevisi UU No 18/2017 tentang Pelindungan PMI dengan berorientasi pada perspektif hak asasi pekerja migran. Bukan hanya untuk kepentingan sesaat memperkuat kelembagaan Kementerian yang berorientasi kekuasaan. (mia) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang memburuk pada Hari Buruh Sedunia 2025, Migrant Care menyerukan perlindungan bagi pekerja migran.

Migrant CARE: Hari Buruh Sedunia Tahun Ini Berlangsung Saat Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/754hJvotNygtBB6SdsMkr8rOxqmTQz4ibvIkvnQg-3142557769.jpg" alt="Ogoh-ogoh dengan wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut dihadirkan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan AS yang merugikan negara lainnya termasuk Indonesia. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ogoh-ogoh dengan wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut dihadirkan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan AS yang merugikan negara lainnya termasuk Indonesia. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 2025 di depan Gedung DPR/MPR RI menjadi pusat perhatian publik. Ribuan massa buruh, mahasiswa, dan aktivis sipil dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) memadati kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (1/5).&nbsp; Namun, yang paling mencuri perhatian adalah kemunculan sosok yang mirip Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tapi ternyata itu bukanlah Trump sungguhan. Sosok tersebut ternyata adalah ogoh-ogoh dengan wajah Donald Trump yang duduk di atas kursi, lengkap dengan topi motif bendera Amerika Serikat. Tulisan di belakangnya pun tak kalah mengejutkan, "U.S Imprealis Number One Teroris". "Itu menyimbolkan Trump sebagai kepala negara Imprealis atau kapitalis yang mereka dengan mudah mengatur ekonomi dunia. Sehingga negara ketiga termasuk Indonesia banyak dirugikan," ujar Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno di depan gedung DPR/MPR RI, Kamis (1/4). Tak hanya ogoh-ogoh Trump, massa aksi juga membawa ogoh-ogoh berbentuk kepala babi dan patung tikus sebagai simbol perlawanan. "Ogoh-ogoh babi, kita tidak ingin rezim pemerintahan ini seperti babi yang tidak melihat masyarakatnya tidak berpihak pada kaum buruh dan itu menurut kami harus terus kami suarakan. Apalagi kemarin dari media Tempo dapat teror kepala babi," terangnya. Sementara patung tikus juga turut dibawa sebagai bentuk kritik keras terhadap korupsi. "Patung tikus menandakan banyak pejabat yang di korupsi dan itu telah terbukti. Bahkan sampai triliunan uang itu ia gunakan untuk kepentingan sendiri," sambung Sunarno. Tak hanya penuh simbol, aksi massa ini juga dihiasi bendera raksasa bertuliskan #Kitakelaspekerja dan spanduk bergambar tokoh-tokoh revolusioner dari dalam dan luar negeri seperti Tan Malaka, Wiji Thukul, Munir, Kartini, Hugo Chavez, hingga Nelson Mandela. Aksi teatrikal yang menggambarkan peran pengusaha, pemerintah, hingga TNI pun ikut mewarnai aksi May Day 2025. Koordinator Aksi Nugraha mengatakan, semula aksi direncanakan berlangsung di Monas, namun dibatalkan karena adanya intervensi. "Melalui intervensi, gebrak membuktikan konsistensinya dan perlawanan dan perjuangan yang menggambarkan perjuangan buruh dunia. Dan menolak dikompromi," tegas Nugraha. Sebagai informasi, peringatan May Day 2025 di Jakarta berlangsung di dua titik yakni Monas dan Gedung DPR/MPR RI. Sementara di Monas, Presiden Prabowo Subianto turut hadir dalam perayaan resmi May Day.

Ribuan buruh dan mahasiswa meramaikan peringatan May Day 2025 di Jakarta dengan aksi kreatif dan simbol perlawanan.

Sosok 'Donald Trump' Tiba-Tiba Muncul di Tengah Aksi Massa Merayakan Hari Buruh Internasional di Depan Gedung DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/JKT_Hari-Buruh-Internasional_MIFTAHUL-HAYAT12-1936170390.jpeg" alt="Massa Buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (1/5/2024)" width="100%">
<figcaption>Massa Buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (1/5/2024)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hari ini, 1 Mei 2025, seperti tahun-tahun sebelumnya sejak 1889, kaum kelas pekerja atau buruh merayakan Hari Buruh Sedunia atau Internasional Labour Day. Karena diperingati setiap awal bulan Mei, Hari Buruh Sedunia dikenal juga dengan istilah May Day. Mau Day atau Hari Buruh Sedunia bukan sekadar hari peringatan biasa yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Lebih dari itu, May Day punya sejarah panjang, sakral, dan penting bagi kelas pekerja. Gerakan buruh yang kemudian melahirkan May Day berawal dari abad ke-19 di Amerika Serikat. Saat itu, para buruh menuntut hak-hak pekerja, salah satunya menuntut jam kerja menjadi maksimal delapan jam per hari. Hari Buruh Sedunia atau May Day, berakar dari peristiwa di Chicago di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1886. Pada tahun 1889, Konferensi Sosialis Internasional di Paris menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional untuk memperingati peristiwa Haymarket dan menunjukkan solidaritas.&nbsp; Haymarket sendiri merupakan peristiwa kelam yang merupakan wujud gerakan perlawanan buruh, kelas pekerja pada kekuasaan yang menindas yang berujung kerusuhan dan jatuhnya korban jiwa.&nbsp; Hari Buruh tidak hanya tentang mengenang sejarah. Lebih dari itu, Hari Buruh Sedunia juga berarti tentang gerakan memperjuangkan hak-hak pekerja dan menciptakan kondisi kerja yang lebih baik.&nbsp; Hari Buruh adalah momen untuk mengenang perjuangan buruh dalam memperoleh hak-hak seperti jam kerja yang lebih manusiawi, upah yang adil, dan kondisi kerja yang aman.&nbsp; Hari Buruh Sedunia juga diperingati setiap tahun di Indonesia. Penetapan 1 Mei sebagai hari libur juga bertujuan untuk mengakui peran pekerja dalam pembangunan serta memperkuat solidaritas antara pelaku hubungan industrial di Indonesia. Hari Buruh di Indonesia juga sama pentingnya dengan semangat gerakan tersebut di mancanegara. Momentum Hari Buruh menjadi wadah para pekerja untuk terus menyuarakan hak-hak mereka, seperti upah yang layak, kerja yang adil, serta jaminan sosial yang memadai. Indonesia sendiri mulai mengakui dan merayakan Hari Buruh pada tahun 1946, dan kemudian pada tahun 2013, 1 Mei resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013.&nbsp;

Hari Buruh Sedunia, perayaan yang bermakna bagi kelas pekerja, diakui sejak 1889, berakar dari perjuangan hak-hak pekerja.

Diperingati Setiap Tanggal 1 Mei, Ketahui Sejarah Hari Buruh Sedunia yang Dikenal dengan Sebutan May Day

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/buruh_migran-4142762845.jpg" alt="LONG MARCH: Buruh dari berbagai elemen di Jabodetabek melakukan aksi saat peringatan Hari Buruh Internasional di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, kemarin (1/5)." width="100%">
<figcaption>LONG MARCH: Buruh dari berbagai elemen di Jabodetabek melakukan aksi saat peringatan Hari Buruh Internasional di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, kemarin (1/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan atensi terhadap hak-hak para pekerja. Bertepatan dengan Hari Buruh Sedunia atau May Day kemarin (1/5), mereka mengeluarkan beberapa rekomendasi yang dinilai penting bagi para pekerja Indonesia. Baik yang mencari nafkah di dalam negeri maupun di luar negeri. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan, buruh migran masih menjadi kelompok yang hak asasinya rentan dilanggar. Sampai saat ini, masih banyak buruh migran yang di-PHK dengan sewenang-wenang. Bahkan, tidak sedikit yang gajinya tidak dibayarkan. Komnas HAM masih mendapati laporan terkait dengan pengekangan serikat pekerja dan pelanggaran lainnya. Bahkan, masih ada kerentanan khusus bagi pekerja perempuan seperti kekerasan seksual di tempat kerja, pemenuhan hak cuti haid dan melahirkan, serta larangan berserikat bagi pekerja perempuan. Bukan hanya di dalam negeri, buruh migran di luar negeri pun tidak sedikit yang bermasalah. Menurut Anis, buruh migran rentan menjadi korban transnational organized crime. &rdquo;Termasuk tindak pidana perdagangan orang,&rdquo; imbuhnya. Berdasar data yang dia miliki, sejak 2020 sampai 2023, sekitar 1.200 buruh migran menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus scamming di beberapa negara di Asia Tenggara. Khusus buruh migran yang bertugas sebagai pekerja rumah tangga, lanjut Anis, masih ada yang belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan. &rdquo;Mereka rentan menghadapi situasi kerja tidak layak,&rdquo; kata dia. Secara keseluruhan, Komnas HAM telah menerima laporan terkait ketenagakerjaan sebanyak 553 aduan. Baik dari buruh di dalam negeri maupun pekerja migran di luar negeri. Perinciannya, lanjut Anis, sebanyak 177 aduan pada 2020, 192 aduan pada 2021, 170 aduan pada 2022, serta 28 aduan pada 2023. &rdquo;Mayoritas yang diadukan upah dan tunjangan yang tidak dibayar. Jumlahnya ada 251 kasus,&rdquo; terangnya. Lalu, PHK sewenang-wenang (181 kasus), ketidakjelasan status pekerja (31), dan union busting (26). Selain itu, masih ada pekerja yang mengalami penurunan pangkat dan mutasi sewenang-wenang (17), larangan pembentukan serikat pekerja (9), dan kasus lain-lain (38). &rdquo;Pihak yang paling banyak diadukan adalah korporasi dan pemerintah pusat,&rdquo; beber perempuan yang sempat aktif bertugas di Migrant Care tersebut. Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal. Antara lain implementasi standar hak asasi manusia dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi pekerja atas pekerjaan yang layak untuk menjamin kehidupan yang lebih manusiawi. Kemudian, Komnas HAM meminta pemerintah memastikan iklim usaha dan lingkungan kerja lebih aman dan sehat bagi pekerja. Rekomendasi lainnya adalah pemerintah memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dan pembukaan lapangan kerja baru sebagai upaya pemulihan ekonomi pascapandemi. (syn/wan/c9/oni)

Komnas HAM memberikan atensi terhadap hak-hak para pekerja. Hal itu bertepatan dengan Hari Buruh Sedunia atau May Day.

Komnas HAM Terima 553 Aduan, Buruh Migran Rentan Jadi Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/masih-ada-buruh-digaji-di-bawah-ump_m_126665.jpeg" alt="Ilustrasi: Demo buruh.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Demo buruh.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengklaim kebijakannya telah berpihak kepada buruh. Kini sudah tidak ada lagi buruh yang digaji di bawah upah minimum provinsi (UMP). Direktur Pengupahan Kemenaker Andriani mengatakan, berdasarkan tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang upah minimum, saat ini tidak ada lagi buruh yang digaji di bawah upah minimum oleh perusahaan. "Jadi sudah sejalan dengan tuntutan buruh yang ingin upah sejahtera," ujar Adriani dalam sebuah diksusi di Universitas Pertamina, Jakarta, Sabtu (29/4). Dia menegaskan, bagi perusahaan tetap memberikan gaji di bawah upah minimum akan terkena sanksi berupa kurungan penjara. "Inilah yang diwajibkan di perusahaan," katanya. Saat ini Kemenaker terus melakukan sosialisasi terhadap PP tersebut. Sehingga ke depan tidak ada lagi buruh yang mengeluhkan tentang kesejahteraan. "Jadi tidak ada ketidakadilan pemberian upah," pungkasnya. Diketahui, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI&lrm;) Said Iqbal mengatakan, ada tiga tuntutan yang dibawa pada peringatan 1 Mei atau dikenal dengan hari buruh internasional. Tuntutan pertama adalah, menetapkan PP Nomor 78/2015 yang membatasi kenaikan upah. Kedua mengeluarkan kebijakan pemagangan berkedok pendidikan di mana orang yang bekerja hanya diberikan uang saku. Dan ketiga, menetapkan PP Nomor 45/2015 yakni nominal iuran dan besaran manfaat jaminan pensiun yang sangat kecil. (cr2/JPG)

Masih Ada Buruh Digaji di Bawah UMP?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/sambut-may-day-buruh-lakukan-khataman-alquran_m_126579.jpeg" alt="Buruh di Bekasi ikuti khataman alquran" width="100%">
<figcaption>Buruh di Bekasi ikuti khataman alquran</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada cara menarik yang dilakukan ribuan buruh di Bekasi menjelang peringatan hari buruh Internasional (Mayday). Mereka tidak lagi memilih untuk turun ke jalan, melainkan berkumpul di masjid untuk melakukan khataman alquran. Ada sebanyak 5 ribu buruh mengikuti khataman alquran bersama Gerakan Nusantara Mengaji di Masjid Baitul Mustofa Kawasan Industri MM2100 Cikarang Barat, Jumat (28/4). Di masjid itu, para buruh melantunkan ayat suci Alquran penuh dengan khusyuk. Mereka memanjatkan doa bagi perubahan nasib buruh dan kondisi bangsa serta negara. Khataman ini pun diikuti oleh sejumlah tokoh nasional seperti Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri, Inisiator Nusantara Mengaji A Muhaimin Iskandar, dan Koordinator Nasional Nusantara Mengaji Jazilul Fawaid. "Kerja itu penting tapi keberkahan lebih penting karena kehidupan kadang di atas kadang di bawah," kata Menaker Hanif Dhakiri. Menurut Hanif, mengaji sangat penting sebagai penopang spiritualitas kaum buruh. Sehingga dengan khataman bersama buruh Nusantara Mengaji ini, harapnya Allah SWT memberikan keberkahan hidup yang positif di masa depan baik di dunia maupun di akhirat. Koordinator Nasional Nusantara Mengaji, Jazilul Fawaid, mengatakan kegiatan khataman ini adalah bentuk kepedulian pihaknya dalam merangkul buruh bersama-sama menguatkan aspek religiusitas yang menjadi modal penting meningkatkan produktivitas dan profesionalitas. Bagaimanapun khasiat Alquran bisa memberikan daya dorong terbukanya pintu langit agar doa-doa yang dipanjatkan mendapat ijabah dari Allah. "Inisiatif kita ini insya Allah mencetak sejarah sebagai kegiatan perdana di dunia yang menyambut May Day dengan khataman Alquran," kata Jazilul Fawaid. Inisiator Nusantara Mengaji, A Muhaimin Iskandar menuturkan, mengkhatamkan Alquran bersama merupakan bentuk ikhtiar membangun bangsa, terutama menanamkan dan penguatan aspek mental. Menurut Cak Imin, begitu dia akrab disapa, khataman ini memiliki khasiat langasung dan tidak langsung dalam kehidupan. Semua jajaran pemerintah sudah bekerja keras untuk terus memperbaiki kehidupan bangsa supaya maju, adil, dan makmur dan mampu bersaing dgan negara lain. "Tapi kenyataannya kerja keras ini masih belum maksimal," tandasnya. (iil/JPG)

Sambut May Day, Buruh Lakukan Khataman Alquran