<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/Rapat-Paripurna-ke-9-DPR-Dery-Ridwansah-3JPG-2227115531.jpg" alt="Pidato Ketua DPR Puan Maharani. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Pidato Ketua DPR Puan Maharani. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penegakan hukum korupsi berjalan secara adil dan transparan. Menurut Puan, korupsi merupakan masalah genting yang harus diberantas dengan benar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu disampaikan Puan yang bertepatan pada momentum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, pada Senin (9/12). Pemerintah Indonesia melalui KPK mengambil tema &lsquo;Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju&rsquo; pada Hakordia 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Pemerintah, melalui KPK, harus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Politisasi hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mencederai rasa keadilan masyarakat,&rdquo; kata Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan menekankan, independensi adalah hal yang penting untuk lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi. Khususnya bagi KPK, sebagai lembaga khusus yang menangani kasus korupsi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya harap tidak ada politisasi dalam proses pemberantasan korupsi, sehingga kepercayaan publik terhadap KPK dapat terus terjaga," ucap Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan berharap, Hari Antikorupsi Sedunia tidak hanya dijadikan sebagai perayaan atau seremoni semata, tanpa tindakan nyata.&nbsp;&ldquo;Semua elemen bangsa harus bekerja sama dan bersinergi untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari praktik korupsi,&rdquo; tegas Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari Anti Korupsi Sedunia ini harus menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan korupsi adalah tugas kita bersama," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bertepatan dengan momentum Hakordia 2024, Puan pun berpesan kepada calon pimpinan KPK terpilih untuk mampu memitigasi dan mencegah praktik korupsi secara efektif.&nbsp;&ldquo;Pimpinan KPK ke depan harus memiliki visi yang jelas untuk mencegah korupsi sejak dini. Bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan memperkuat pencegahan di semua lini," ujar Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Puan mengajak seluruh masyarakat untuk turut aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan setiap indikasi korupsi yang ditemukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Korupsi adalah kejahatan yang dampaknya dirasakan oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, masyarakat harus menjadi mitra aktif dalam menjaga integritas bangsa," ujar Puan.</div> </div>

"Hari Anti Korupsi Sedunia ini harus menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan korupsi adalah tugas kita bersama," pesan Puan Maharani.

Hakordia 2024, Puan Ingatkan Penegakan Hukum Korupsi Harus Bersih dari Intervensi Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-151005-2093709294.jpeg" alt="KPK RI me-launching 51 desa percontohan antikorupsi, Selasa (28/11/2023), jelang Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2023." width="100%">
<figcaption>KPK RI me-launching 51 desa percontohan antikorupsi, Selasa (28/11/2023), jelang Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jelang Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2023, KPK RI me-launching 51 desa percontohan antikorupsi, Selasa (28/11/2023). Sebanyak 22 adalah desa antikorupsi dibentuk KPK, Kemendesa dan Kemendagri, sementara 29 lainnya adalah replikasi yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.&nbsp; Deputi Bidang Pendidikan &amp; Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana mengatakan, secara nasional total desa percontohan antikorupsi berjumlah 33 desa, di 33 provinsi. Pembentukannya, dilakukan secara bertahap.&nbsp; Mulai 2021 dengan pembentukan satu desa percontohan antikorupsi. Kemudian di 2022 ada 10 desa dan di 2023 di launching 22 desa. Harapannya pemerintah provinsi bisa mereplikasi, sehingga pada 2027 akan tercipta 540 desa percontohan antikorupsi. "Ternyata pemerintah Pemprov Jateng memiliki 29 desa di 29 kabupaten. Ini jadi pembelajaran untuk kita bagi provinsi lainnya ini apa yang harus dibuat oleh daerah lain," ujar Wawan Wardiana seusai acara di Lapangan Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, desa antikorupsi bukan hanya kepala desanya yang bersih. Namun, terangkum dalam lima indikator yang saling menyokong.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-151006-653904828.jpeg" alt="KPK RI me-launching 51 desa percontohan antikorupsi, Selasa (28/11/2023), jelang Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2023." width="100%">
<figcaption>KPK RI me-launching 51 desa percontohan antikorupsi, Selasa (28/11/2023), jelang Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2023.</figcaption>
</figure> Di antaranya, penguatan tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, lalu peran serta masyarakat yang dilibatkan dalam perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya.&nbsp; Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto menjelaskan, replikasi desa antikorupsi masuk dalam arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.&nbsp; Selama hampir dua tahun, inspektorat bersama Dinparmedes dan Dinas kominfo bersinergi dengan KPK melakukan semua tahapan menuju desa antikorupsi.&nbsp; "Harapannya dengan status sebagai desa antikorupsi maka Kepala desa bisa mengajak seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama bersama melakukan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik sekaligu sebagai triger bagi desa-desa lain," papar Dhoni Widianto mewakili Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana.&nbsp; Dalam kesempatan itu, diberikan penghargaan kepada empat desa antikorupsi terbaik asal Jateng. Keempatnya adalah,&nbsp; Desa Sraten di Kabupaten Semarang, Desa Sijenggung Kabupaten Banjarnegara, Desa Bojongnangka Kabupaten Pemalang, dan Desa Maoslor Kabupaten Cilacap.

Jelang Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2023, KPK RI me-launching 51 desa percontohan antikorupsi, Selasa (28/11/2023).

Jateng Miliki Desa Antikorupsi Terbanyak Se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 layak disikapi dengan rasa berkabung atas runtuhnya komitmen negara dan robohnya harapan masyarakat. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, setelah menggempur habis-habisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK, kali ini hukuman kepada pelaku korupsi pun berhasil dipangkas melalui pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).  Pasal 603 KUHP baru, mengatur terkait tindak pidana korupsi, dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. "Keseluruhan problematika tersebut dihasilkan dengan jalur politik, khususnya pembentukan undang-undang yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo bersama segenap anggota legislatif di DPR," kata Kurnia dalam keterangannya, Minggu (11/12).  Aktivis antikorupsi ini juga menilai, pada bagian lain struktur hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, maupun lembaga kekuasaan kehakiman praktis memburuk setiap tahunnya. Performa KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi juga semakin terpuruk di bawah komando Firli Bahuri.  "Masalah ini praktis semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap KPK," cetus Kurnia.  Tak kalah buruk, Kepolisian turut menunjukkan tren serupa. Berdasarkan catatan ICW, Korps Bhayangkara hanya mampu menyelesaikan tujuh persen dari total target 813 kasus sepanjang semester pertama tahun 2022.  Problematika lain juga, lanjut Kurnia, berada di Kejaksaan. Sekalipun banyak mengungkap perkara besar, namun kabar pemulihan kerugian keuangan negara jarang terdengar. Ditambah wacana pengampunan pelaku korupsi melalui restorative justice yang belakangan waktu terakhir kerap disampaikan Kejaksaan tanpa ada basis argumentasi.  "Apalagi kekuasaan kehakiman, ragam vonis ringan disertai pertimbangan ganjil hingga penetapan dua hakim agung sebagai tersangka menunjukkan bobroknya wajah pengadilan di Indonesia," ujar Kurnia.  Dia mengungkapkan, dari aspek politik urgensi menghentikan laju korupsi belum menunjukkan upaya strategi dan hasil yang maksimal. Berdasarkan data penindakan KPK, sepertiga pelaku korupsi yang diungkap selama 18 tahun terakhir berasal dari lingkup politik, baik legislatif (DPRD maupun DPR RI) dan kepala daerah dengan jumlah 496 orang.  "Data ini semestinya menjadi alarm yang harus disambut dengan pembenahan menyeluruh pada sektor politik, terutama dalam lingkup partai politik dan pemilu," tegas Kurnia.  Dia menegaskan, partai politik melalui fraksi-fraksi di DPR yang seharusnya menjalankan fungsi check and balances justru kompak menunjukkan kesewenang-wenangan dalam penyusunan regulasi bermasalah. Tak cukup itu, konflik kepentingan dengan balutan penunjukkan Penjabat Kepala Dearah tampak terang benderang dipertontonkan oleh pemerintah.  "Atas dasar itu, tak salah jika kemudian masyarakat melontarkan kritik tajam atas praktik kesewenang-wenangan tersebut," papar Kurnia.  Di tengah kondisi korupsi terus merajalela dan tidak ada keseriusan pemerintah dalam memberantasnya, masyarakat semakin berada pada posisi yang sulit. Satu sisi, masyarakat semakin merasakan dampak dari korupsi dan kebijakan bermasalah. Di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada ancaman kriminalisasi saat melapor dugaan korupsi atau menyuarakan kritik atas kebijakan yang semakin tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.  Hakordia tahun 2022 yang mengambil tema 'Indonesia Pulih Bersatu Melawan Korupsi' diharapkan bukan sekadar jargon, kegiatan seremonial, atau upaya bersolek pemerintah untuk meraup simpati masyarakat. "Momen ini harus digunakan sebagai momentum serius pembenahan aspek politik dan hukum dari seluruh cabang kekuasaan untuk mengembalikan ruh pemberantasan korupsi seperti sedia kala," pungkasnya.

ICW Sebut Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Semakin Terpuruk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PRASWAD-NUGRAHA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DI Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 ini, pemerintahan Presiden Jokowi telah memberikan hadiah terindah bagi para koruptor dan calon koruptor di masa depan. Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Selasa (6/12/2022). Ancaman hukuman tindak pidana korupsi pada pasal-pasal di KUHP baru ini berpotensi mengurangi efek jera. Itu jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana pada Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).  KUHP baru memuat empat pasal (pasal 603–606 KUHP) terkait tindak pidana korupsi. Namun sangat berdampak pada potensi mengurangi masa hukuman bagi para koruptor. Mencermati draf KUHP baru, terdapat beberapa catatan kritis terkait pasal-pasal tindak pidana korupsi. Pada Pasal 603 yang merupakan pembaruan dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, terdapat pengurangan pidana badan yang awalnya pada UU Tipikor 4 tahun menjadi 2 tahun di KUHP. Pidana denda di UU Tipikor minimal Rp 200 juta, dalam KUHP hanya Rp 10 juta.  Selanjutnya, Pasal 604 KUHP yang menggantikan Pasal 3 UU Tipikor. Memang ada kenaikan ancaman pidana badan dari 1 tahun menjadi 2 tahun. Namun, mengingat subjek hukumnya merupakan pejabat publik, pasal ini diduga upaya untuk menyamakan hukuman antara masyarakat dan pejabat publik yang korupsi. Padahal, hukuman pejabat publik sudah sepatutnya diperberat.  Pada Pasal 605 KUHP yang mengatur suap pidana badan masih sama dengan Pasal 5 UU Tipikor, yakni paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Namun, ada perbedaan dalam hal pidana denda. Pada Pasal 5 UU Tipikor pidana denda maksimal Rp 250 juta. Sedangkan pada Pasal 605 KUHP pidana maksimalnya adalah kategori V, yakni sebesar Rp 500 juta.  Pada Pasal 606 KUHP terkait gratifikasi, ancaman pidana untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara hanya maksimal 4 tahun penjara. Lebih rendah dibandingkan Pasal 11 UU Tipikor dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.  Dari empat pasal UU Tipikor, Pasal 606 KUHP dapat dikatakan sebagai pasal yang paling bermasalah dalam masa depan pemberantasan korupsi. Pasal itu justru memotong hukuman untuk penerima suap dalam hal ini pegawai negeri dan penyelenggara negara. Bahkan lebih rendah dari pemberi suap. Logikanya, seharusnya penerima suap, dalam hal ini pihak yang memiliki wewenang dan jabatan, mendapat hukuman yang lebih berat. Sebab, mereka yang memiliki kuasa untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atas suap yang diterimanya. Bahkan, jika melihat Pasal 58 KUHP, pejabat yang menyalahgunakan kewenangan sepatutnya menjadi faktor yang memperberat pidana.  Dari substansi pengurangan ancaman hukuman kepada koruptor yang terdapat dalam KUHP, lembaga antirasuah yang berkaitan erat dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih enggan memberikan tanggapan. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak beralasan lima pimpinan KPK belum merapatkan barisan terkait pasal-pasal itu. Berbeda jauh dengan Komnas HAM yang bahkan sudah memberikan beberapa catatan menjelang pengesahan RKUHP di DPR.  Para pimpinan KPK mungkin tidak terlalu peduli dengan pasal-pasal tipikor dalam KUHP baru. Sebab, salah satu pimpinannya pun, yakni Nurul Ghufron, sedang sibuk mengajukan gugatan UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 20/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) guna membuka peluang dirinya untuk mencalonkan diri sebagai ketua KPK di tahun depan.  KUHP yang baru disahkan ini dapat dikatakan sebagai ”durian runtuh” bagi para koruptor. Sebab, pemangkasan hukuman dipadukan dengan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang tidak profesional dan terkesan tebang pilih semenjak revisi UU KPK 2019 silam. Ini menjadi ironi karena Ketua KPK Firli Bahuri telah menulis banyak puisi mengenai pemberantasan korupsi seperti ”Cara Kerja KPK”, ”Korupsi Mengkhianati Bangsa”, dan ”Membangun Martabat Bangsa”. Dan tanpa sadar dirinya merupakan faktor penghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk Hakordia 2022 ini, sepertinya publik akan kembali mendengar puisi baru dari Firli Bahuri.  Pada Hakordia 2022, tema yang dipilih oleh KPK adalah ”Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi”. Melihat bungkamnya KPK terkait pasal-pasal tindak pidana korupsi dalam RKUHP yang baru disahkan dan pimpinan yang lebih mementingkan keperluan pribadinya, rasanya KPK tidak menunjukkan upaya-upaya serius untuk memulihkan Indonesia dengan pemberantasan korupsi yang efektif.  Di momen Hakordia tahun ini publik perlu mengingat kembali rangkaian-rangkaian upaya pelemahan KPK dan pemberantasan korupsi. Tentu, rangkaian itu bisa dilihat dari 2019 yang menjadi puncak pelemahan KPK. Pada 2019 konsolidasi elite yang ingin melemahkan KPK betul-betul terasa. Mulai seleksi pimpinan KPK yang menuai banyak kritik masyarakat di mana presiden dan DPR meloloskan pimpinan yang memiliki rekam jejak bermasalah sampai pada proses legislasi revisi UU 20/2002. Kondisi itu diperburuk dengan melemahkan kedudukan dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi melalui revisi UU KPK.  Pada 2020 merupakan implikasi revisi UU KPK. Salah satu isu krusial yang mengakibatkan stagnasi pemberantasan korupsi di KPK. Menurut hasil pemantauan kinerja KPK oleh ICW, substansi UU KPK tersebut pada faktanya telah menjauh dari cita-cita pembentukan KPK itu sendiri. Bukan hanya itu, revisi UU KPK juga melemahkan dua sektor pekerjaan utama yang meliputi penindakan dan pencegahan. Revisi UU KPK juga meruntuhkan modal utama dari lembaga antirasuah tersebut, yakni independensi.  Pada 2021 dampak revisi UU KPK dapat terlihat dari memburuknya kinerja KPK selama dua tahun terakhir. Di antaranya jumlah OTT yang menurun drastis, potensi bertambahnya perkara mangkrak pasca pemberhentian 58 pegawai KPK, dan minimnya fungsi supervisi.  Pelemahan KPK dan upaya pemberantasan korupsi kemudian ditutup pada 2022 ini. Yakni saat DPR resmi mengesahkan RKUHP pada Selasa lalu. Ancaman pidana yang terdapat pada pasal-pasal pada RKUHP ini justru mengurangi ancaman pidana yang telah ada pada UU Tipikor.  Dari serangkaian pelemahan itu, tidak berlebihan jika Hakordia 2022 merupakan kado terindah Presiden Joko Widodo kepada para koruptor dan calon koruptor. Para koruptor sudah pasti akan merayakan kemenangan ini bersamaan dengan peringatan Hakordia 2022. Dan mengeruk uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tanpa takut mendapat hukuman berat di kemudian hari. (*)  <hr />  *) M. PRASWAD NUGRAHA, Ketua IM57+ Institute

Refleksi Hakordia: KUHP dan Durian Runtuh untuk Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/wandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TEPAT Jumat (9/11) hari ini, semua bangsa di dunia memeringati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Momentum hari antikorupsi, seyogyanya dilakukan sebagai bahan intropeksi diri semua warga bangsa, agar mencegah dan menjauhi perilaku korup. Sebab, korupsi sudah seperti virus yang menjangkiti sendi-sendi kehidupan. Lantaran sudah sebegitu dahsyatnya, maka perlu antivirus seperti penguatan nilai-nilai integritas atau karakter. Supaya kebal dari virus korupsi yang kerap datang menghantam bertubi-tubi.  Di Indonesia, momentum Hakordia diperingati dengan berbagai macam acara. Mulai dari seminar, talkshow, festival film, dan berbagai acara lainnya. Dari sisi kuantitas, berbagai perayaan yang banyak dilakukan ini memang sah-sah saja karena bagian dari program pendidikan atau pencegahan antikorupsi. Namun, akan menjadi aneh jika pihak yang diundang merupakan salah satu tersangka kasus korupsi.  Hal ini yang terjadi pada acara pembukaan Hakordia di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Kamis (1/12) lalu. Dalam acara tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron dalam acara peringatan Hakordia yang dibuka Ketua KPK Firli Bahuri. Padahal, pria yang karib disapa Ra Latif tersebut, statusnya hukumnya adalah tersangka korupsi yang tengah ditangani lembaga pimpinan Firli cs.  Dalih Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Bupati Bangkalan Ra Latif diundang dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah. Agak aneh memang. Hari Antikorupsi, tetapi mengundang juga kepala daerah yang tidak antikorupsi karena sudah dinyatakan sebagai tersangka korupsi. Itulah kenapa, bagi saya ini sulit diterima akal sehat yang memimpikan negeri ini bebas dari korupsi. Sepertinya Ghufron lupa, bahwa dirinya adalah pimpinan lembaga antirasuah yang harus menjunjung tinggi moralitas dan kode etik demi menjaga marwah KPK.  Dalam Peraturan Dewas KPK No.02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK menyebutkan, dalam hal mengimplementasikan nilai dasar integritas, setiap insan komisi memang dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh komisi, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung.  Hal inilah yang kini dijadikan celah dan sandaran hukum para pimpinan KPK ketika bersinggungan dengan pihak berperkara yang tengah diusutnya. Sebagai contoh; ketika Ketua Ketua KPK berangjangsana ke kediaman tersangka Lukas Enembe, dengan dalih mendampingi penyidik melakukan pemeriksaan, dan terkini ketika KPK mengundang Ra Latif dalam acara pembukaan Hakordia 2022.  Akibat kekurang hati-hatian dalam menjaga moral dan etika ini, publik pun banyak bersuara negatif terhadap lembaga antirasuah. Tak terkecuali dengan para mantan pegawai KPK yang disingkirkan lewat jalur Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Mereka sangat prihatin dengan nasib lembaga tempat mereka bekerja dulu.  Para pimpinan lembaga KPK yang dulu jadi suri tauladan dalam penegakan integritas, kini malah nir-integritas, dan memaklumi segala tindakan-tindakan yang dahulu dihindari para pimpinan dan pegawainya, meski hanya menerima makan atau minum dari pihak lain.  Tak ada gading yang tak retak. Di sisa masa baktinya dalam waktu satu tahun ke depan, sebaiknya pimpinan KPK fokus memperbaiki diri. Menalaah kembali apa yang telah diucapkan dan dijanjikan saat dulu menjalani sumpah jabatan atas nama Tuhan-Nya. Sehingga ke depan akan meninggalkan legasi yang baik bagi para penerusnya.  Di lain pihak, di sisa dua tahun masa jabatannya, Presiden Jokowi juga harus membuktikan kebeperpihakannya pada isu pemberantasan korupsi. Jangan sampai hanya sekedar menyatakan dukungan dalam teks pidato saja dalam memeringati Hakordia ini, tanpa ada tindakan nyata mendukung upaya pemberantasan korupsi.  Jangan sampai Jokowi mengulangi kesalahan serupa pada saat ikut menyetujui revisi undang-undang KPK dan bungkam ketika 57 pegawai KPK disingkirkan melalui jalur tes wawasan kebangsaan (TWK). Apalagi, tiga hari sebelum peringatan puncak Hakordia pada hari ini, pemerintah dan DPR sepakat memberikan kado manis buat koruptor, yakni mengurangi hukuman minimal bagi para maling uang negara.  Seperti yang tercantum dalam Pasal 603 KUHP. Menyebutkan bahwa setiap orang yang melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi hingga merugikan negara atau perekonomian negara, diganjar penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun atau penjara seumur hidup. Padahal, di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pelaku kejahatan yang sama dihukum minimal 4 tahun penjara.  Jokowi harus melakukan perubahan secara menyeluruh dan membuat grand design pemberantasan korupsi yang efisien dan efektif. Jika tidak ada perubahan, maka tak salah jika publik menilai, bahwa pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan lembaga penegak hukum, hanya sekedar basa basi atau retorika belaka, agar dinilai melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi.  Selamat Hari Antikorupsi Sedunia!...  <hr />  *) Kuswandi, Jurnalis JawaPos.com

Hakordia 2022: Basa-Basi Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/GANJAR-SEKOLAH-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri acara pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Surabaya, Kamis (1/12)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri acara pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Surabaya, Kamis (1/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan, pendidikan antikorupsi mesti ditanamkan sejak dini. Untuk itu, Ganjar menggandeng bupati/wali kota menginisiasi kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah di Jateng. Saat ini, sedikitnya sudah 23 SMAN dan SMKN di Jateng yang menerapkan pendidikan antikorupsi tersebut.  "Edukasi itu mulai dari pelajar, sekolah. Kita tanda tangan bersama bupati dan wali kota, agar mencoba menginternalisasikan pendidikan antikorupsi di level sekolah," tutur Ganjar saat menghadiri acara pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Surabaya, Kamis (1/12).  Meski demikian, diungkapkan Ganjar, pendidikan antikorupsi tak perlu dimasukkan dalam kurikulum khusus. Pendidikan antikorupsi yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kejujuran bisa disisipkan dalam mata pelajaran di sekolah. Seperti mata pelajaran agama, mata pelajaran Pancasila atau PKN yang juga mengajarkan nilai-nilai kejujuran. Serta mata pelajaran lainnya.  “Mungkin matematika kalau gurunya kreatif bisa kok melakukan pendidikan antikorupsi lebih kreatif, inovatif lagi agar banyak media atau cara dipakai untuk kampanye antikorupsi," papar dia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/GANJAR-SEKOLAH-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang juga hadir di acara tersebut mengatakan, KPK selalu mendorong pendidikan sosialisasi kampanye antikorupsi lewat sekolah. Bahkan dari tingkat sekolah dasar (SD).  Sekolah-sekolah itu sendiri, kata dia, menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk itu, dia meminta kepala daerah untuk mengambil peran dalam penerapan pendidikan antikorupsi  "Karena itu ada di bawah kewenangan gubernur, wali kota, Bupati, maka tentu kita harapkan andil besar. Dari mereka itulah akan memberi sumbangsih besar dalam menanamkan nilai-nilai integritas untuk menghindari korupsi. Sekaligus upaya pemberantasan nyata korupsi yang dilakukan kepala daerah," tegas Firli.  Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pendidikan Jateng, saat ini ada 23 SMAN dan SMKN yang menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Yaitu SMAN 2 Salatiga, SMAN 15 Semarang, SMKN 1 Purwodadi, SMKN 2 Kendal, SMKN Jateng Kota Semarang.  Kemudian, SMAN 1 Pati, SMKN 2 Jepara, dan SMKN Jateng Kabupaten Pati, SMAN 6 Solo, SMAN 1 Karanganyar, SMKN 1 Wonosegoro, dan SMKN 2 Sukoharjo. Selain itu, SMAN 1 Magelang, SMAN 1 Purworejo, SMKN 1 Gombong, SMKN 1 Temanggung, SMAN 1 Sigaluh, SMKN 1 Purwokerto, SMKN Jateng Kabupaten Purbalingga, SMAN 1 Pekalongan, SMAN 1 Brebes, SMKN 2 Pekalongan, dan SMAN 1 Slawi. (bay/ria)

Gagas Pendidikan Antikorupsi, Ganjar: Bisa di Semua Pelajaran Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/alun-alun-surabaya.jpg" alt="DIBUKA KEMBALI: Warga menikmati suasana Alun-Alun Surabaya di kompleks Balai Pemuda Surabaya. (Dite Surabaya/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DIBUKA KEMBALI: Warga menikmati suasana Alun-Alun Surabaya di kompleks Balai Pemuda Surabaya. (Dite Surabaya/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kota Surabaya menjadi salah satu tuan rumah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Gedung Negara Grahadi dan Gedung Merah Putih, Alun-Alun Suroboyo pada 1-2 Desember.  ”Surabaya dipilih karena menjadi salah satu kota yang strategis untuk menjadi mercusuar antikorupsi di Jawa Timur,” kata Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Direktorat Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Kamis (1/12).  Menurut dia, dalam peringatan Hakordia pada 1-2 Desember, akan ada beberapa tema acara yang digelar. Antara lain seminar antikorupsi bertajuk Perbaikan Tata Kelola Terhadap Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), pameran produk sistem antikorupsi dari masing-masing daerah di Jatim, hingga sosialisasi penguatan antikorupsi.  Pada kegiatan tersebut, lanjut Bahtiar Ujang Purnama, Direktorat Wilayah III KPK juga mengundang enam perwakilan gubernur. Yakni Gubernur Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jogjakarta, Jawa Tengah, dan Jatim. Serta ada jajaran TNI/Polri hingga kejaksaan.  Bahtiar berharap, Kota Surabaya bisa menjadi mercusuar yang mampu menyebarkan gerakan antikorupsi hingga ke daerah-daerah di wilayah Jatim. Selain itu diharapkan Surabaya juga bisa menjadi pioner gerakan desa anti korupsi pada peringatan Hakordia 2022.  ”Saya harap Surabaya bisa menjadi pijar mercusuar yang menyinari wilayah atau desa-desa di Jatim, menyerukan gerakan antikorupsi,” tutur Bahtiar Ujang Purnama.  Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak jajarannya di lingkup Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat untuk menjadi insan antikorupsi. Langkah pemkot dalam menciptakan insan antikorupsi harus dimulai dari sejak dini.  ”Oleh karena itu, kami bukan hanya memberikan bekal antikorupsi kepada jajaran di pemkot, akan tetapi juga memberikan materi pelajaran yang berkaitan dengan bahaya korupsi di kalangan pelajar,” ujar Eri.

Kota Surabaya Jadi Tuan Rumah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-30-at-10.40.25.jpeg" alt="PENGHARGAAN YANG DITERIMA BANK BANTEN DARI KPK. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>PENGHARGAAN YANG DITERIMA BANK BANTEN DARI KPK. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya pemberantasan korupsi dijalani pihak perbankan. Bank Banten pun membuat Aplikasi Pertukaran Data Elektronik (PEDAL) sebagai media pemberantasan korupsi.  Upaya BPD tersebut diganjar penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan itu diserahkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan (23/11).  Penghargaan itu diterima oleh Direktur Kepatuhan Bank Banten Kemal Idris dan Kepala Bagian Pengelolaan APU PPT Bank Banten, Lukman Hakim.  Kemal Idris mengatakan, penghargaan tersebut semakin menegaskan upaya perseroan dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (GCG).  “Setelah berhasil meraih sertifikat SNI ISO 37001:2016 terkait sistem manajemen anti penyuapan di pertengahan tahun ini, Alhamdulillah kami kembali meraih penghargaan melalui implementasi aplikasi PEDAL, khususnya dalam hal pertukaran data digital," tutur Kemal dalam keterangannya diterima JawaPos.com, Senin (28/11).  Kemal menambahkan, Bank Banten terus berkomitmen mendukung proses bisnis yang efisien, transparan dan akuntabel. “Tentunya hal ini akan berimbas pada kepercayaan masyarakat dan seluruh stakeholders terhadap Bank Banten," imbuhnya.  Hingga kini Bank Banten terus berupaya meningkatkan daya saing perseroan. Upaya itu diharapkan pemerintah daerah (provinsi, kota, kabupaten) Banten dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semua pemda di Banten telah memercayakan pengelolaan kas daerahnya di Bank Banten.

Peringati Hari Antikorupsi, Bank Banten Raih Penghargaan dari KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/NOVEL-BASWEDAN-BERSAMA-MANTAN-PEGAWAI-KPK-MENGIKUTI-ASESMEN-ASN-POLRI_MIFTAHULHAYAT-6-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengungkapkan, pelantikan 44 eks pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri pada Hari Antikorupsi Sedunia merupakan komitmen dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.  Menurut Dedi, Kapolri ingin secepatnya mengakomodasi dan melantik eks pegawai KPK agar dapat bergabung dengan institusi Polri.  "Sebenarnya karena komitmen dari Bapak Kapolri untuk secepatnya dapat mengakomodasi dan melantik eks pegawai KPK untuk dapat bergabung ke institusi Polri, ternyata bertepatan pada Hari Antikorupsi, 9 Desember," kata Dedi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (9/12) dikutip dari Antara.  Hari ini bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia, Polri melantik 44 eks pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri.  Pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji PNS Polri pada tahun 2021 akan dilakukan oleh Asisten SDM Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri Jakarta Selatan.  Setelah dilantik, kata Dedi, sebanyak 44 eks pegawai KPK tersebut selanjutnya akan mengikuti pendidikan di Pusdikmin Bandung.  "Lengkap 44 orang (dilantik), selanjutnya akan mengikuti pendidikan di Pusdikmin Bandung," kata Dedi.  Pengangkatan 44 orang (dari 58 orang tidak lolos TWK) menjadi ASN Polri dengan kepangkatan tersebut berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara RI (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Khusus dari 57 Eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 29 November 2021.  Dalam pertimbangannya, aturan tersebut mengatakan tindakan pengangkatan eks pegawai KPK menjadi ASN Polri sudah dikonsultasikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Mahkamah Agung serta persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).  Aturan tersebut juga mengatur tata cara hingga persyaratan pengangkatan mantan pegawai KPK untuk menjadi pengawai di Polri.  Sejumlah syarat yang tercantum di Pasal 6 adalah para mantan pegawai KPK harus menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi PNS, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan.  Polri juga diminta untuk mengajukan secara tertulis daftar usulan identifikasi jabatan, serta seleksi kompetensi dari mantan pegawai tersebut.  Disebutkan pula bahwa pengangkatan sebagai ASN Polri pun harus berdasarkan penyesuaian jabatan, pangkat, dan masa kerja.  Ke-44 orang yang memutuskan untuk bergabung dengan ASN Polri adalah Adi Prasetyo, Afief Yulian Miftach, Airien Marttanti Koesniar, Ambarita Damanik, Andi Abdul Rachman Rachim, Andre Dedy Nainggolan, Anissa Rahmadhany, Arba'a Achmadin Yudho Sulistyo, Arfin Puspomelisyto, dan Aulia Postiera.  Selanjutnya Budi Agung Nugroho, Candra Septina, Chandra Sulistio Reksoprodjo, Darko, Dina Marliana Erfina Sari, Faisal, Farid Andhika, Giri Suprapdiono, Harun Al Rasyid, Herbert Nababan, Herry Muryanto, Heryanto, dan Hotman Tambunan.  Berikutnya Iguh Sipurba, Juliandi Tigor Simanjuntak, March Falentino, Marina Febriana, Muamar Chairil Khadafi, M Praswad Nugraha, Nita Adi Pangestuti, Novariza, Novel Baswedan, Nurul Huda Suparman, Panji Prianggoro, dan Qurotul Aini Mahmudah.  Lainnya, Rizka Anungnata, Ronald Paul Sinyal, Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan, Sugeng Basuki, Wahyu Ahmat Dwi Haryanto, Waldy Gagantika, Yudi Purnomo, dan Yulia Anastasia Fu'ada.  Mereka berasal dari berbagai kedeputian di KPK, baik Kedeputian Penindakan, Kedeputian Pencegahan, Kedeputian Bidang Informasi dan Data, Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Sekretariat Jenderal, dan lainnya.  Sebanyak 12 orang yang memilih untuk tidak bergabung dengan Polri, yaitu Agtaria Adriana, Arien Winiasih, Benydictus Siumlala M.S., Christie Afriani, Damas Widyatmoko, Ita Khoiriyah, Lakso Anindito, Rahmat Reza Masri, Rasamala Aritonang, Rieswin Rachwell, Tri Artining Putri, dan Wisnu Raditya Ferdian.

Alasan Polri Lantik Novel Baswedan Cs pada Hari Antikorupsi Sedunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/NOVEL-BASWEDAN-BERSAMA-MANTAN-PEGAWAI-KPK-MENGIKUTI-ASESMEN-ASN-POLRI_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mabes Polri menjadwalkan pelantikan 44 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (9/12). Pelantikan bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).  ”Benar kami sudah disampaikan Mabes Polri bahwa pelantikan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi,” kata mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo kepada wartawan, Kamis (9/12).  Pelantikan dilakukan usai Novel Baswedan cs memutuskan menerima tawaran menjadi ASN Polri. Mereka pun telah mengikuti uji kompetensi.  ”Ini jadi momentum kami kembali memenuhi panggilan Indonesia untuk mengabdi dalam memberantas korupsi,” imbuh Yudi.  Sebelumnya, Mabes Polri mengangkat 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hal itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021.  ”Betul, sudah keluar Perpol (pengangkatan),” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat konfirmasi, Jumat (3/12).  Dalam perpol itu tertuang keputusan pengangkatan khusus 57 eks pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Dedi mengatakan, pengangkatan khusus terhadap Novel Baswedan cs sudah tercatat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).  ”Sudah tercatat dalam lembar negara oleh Kemenkumham. Proses selanjutnya akan dilaksanakan sosialisasi dan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses kepegawaiannya,” jelas Dedi.

Hari Ini Novel Baswedan Cs Dilantik Jadi ASN Polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hari antikorupsi sedunia

Berita Terkini