<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/20241202_152614-1104833879.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko saat memimpin rapat dengar pendapat di DPRD Surabaya beberapa waktu lalu. (Galih Adi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko saat memimpin rapat dengar pendapat di DPRD Surabaya beberapa waktu lalu. (Galih Adi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Surabaya mendapat peringkat ketujuh tingkat nasional sebagai kota antikorupsi. Rangking itu disampaikan saat peringatan sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada Senin (9/12). Dengan rangking ketujuh itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya didorong melibatkan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengatakan, warga Surabaya harus berbangga karena kota ini menyandang peringkat 10 besar nasional antikorupsi. Nilai indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK mencapai angka 97 persen. Hal ini memosisikan Surabaya sebagai kota dengan skor tertinggi di Jawa Timur dan peringkat ketujuh secara nasional. Menurut politikus Gerindra itu, capaian tersebut merupakan sebuah lompatan besar. Sebab, Surabaya sebelumnya ada di peringkat ke-14. Menunjukkan komitmen bersama untuk mencapai penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih bisa dilakukan. "Pemkot Surabaya sudah sepantasnya diapresiasi atas capaian ini. Harapan kami di DPRD Surabaya, kota ini tidak hanya menjadi yang terbaik di Jawa Timur, tetapi juga dapat memimpin di peringkat nasional,&rdquo; ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya itu. Untuk menguatkan pesan melawan korupsi ke masyarakat, dia meminta agar semua kantor pelayanan publik menggaungkan slogan "Zona Integritas, Kantor Bebas Korupsi&rdquo;. Notifikasi ini penting dimunculkan sebagai bahan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Selain itu dia mendorong pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Kolaborasi eksekutif, legislatif dan masyarakat harus diperkuat untuk mencegah potensi korupsi di semua lini pelayanan publik. &ldquo;Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Surabaya mencapai 79,57 persen. Ini adalah langkah baik, namun tetap perlu upaya lebih serius dari semua pihak untuk memastikan pelayanan publik bebas korupsi,&rdquo; ujarnya. Hakordia ini bisa menjadi pelecut semangat untuk semuanya. Khususnya bagi dia yang duduk di kursi parlemen. Menjaga amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. "Hakordia adalah pengingat penting bagi kami untuk menjalankan tugas secara adil dan bertanggung jawab. Korupsi bukan merusak citra individu seseorang saja. Kelembagaan bahkan sistem kehidupan sosial dan ekonomi ikut terimbas. Maka komitmen untuk memberantas korupsi harus ditegakkan, demi Indonesia yang lebih maju," kata Yona.&nbsp;

Surabaya mendapat peringkat ketujuh tingkat nasional sebagai kota antikorupsi. Di tingkat Jawa Timur berada nomor satu.

Peringatan Harkodia, Kota Surabaya Jangan Hanya Terbaik di Jatim, tapi Memimpin di Peringkat Nasional

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/Bongkar-3529620957.jpeg" alt="Ketua Pelaksana Raiden Soedjono menjelaskan, acara gratis dan terbuka untuk umum ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Anti Korupsi dan Hari HAM (Hak Azasi Manusia) Sedunia." width="100%">
<figcaption>Ketua Pelaksana Raiden Soedjono menjelaskan, acara gratis dan terbuka untuk umum ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Anti Korupsi dan Hari HAM (Hak Azasi Manusia) Sedunia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) akan menggelar acara akbar kolaborasi antara orasi kebangsaan dan konser musik bertajuk: Panggung Rakyat:&rdquo;Bongkar&rdquo;, di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (9/12).&nbsp; Ketua Pelaksana Raiden Soedjono menjelaskan, acara gratis dan terbuka untuk umum ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Anti Korupsi dan Hari HAM (Hak Azasi Manusia) Sedunia.&nbsp; &ldquo;Konsep kreatif acara ini akan memberikan &lsquo;experiences&rsquo; kepada Masyarakat Indonesia yang hadir di Stadion Madya GBK Senayan. Mereka tak hanya menyaksikan orasi kebangsaan dan konser musik saja, tapi juga sebuah atmosfer Sejarah Kelam Indonesia, yang tak terlupakan. Dikemas dalam bentuk Seni Instalasi yang menyajikan Foto Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, serta Foto Berbagai Pelanggaran HAM,&rdquo; katanya dalam konferensi pers di Bakul Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis petang (7/12). Komunitas seniman, budayawan, akademisi, mahasiswa, profesional agamawan, aktivis anti KKN, korban pelanggaran HAM, LSM serta tokoh masyarakat yang tergabung dalam ASDI dijadwalkan hadir mengisi acara ini. &ldquo;Khusus untuk konser musik, Panggung Rakyat &lsquo;Bongkar&rsquo;, akan menampilkan musisi dengan reputasi karya lagu kritikal. Seperti lagu &lsquo;Bongkar&rsquo;, yang dipopulerkan oleh grup band Swami (Sawung Jabo, Iwan Fals, Jockie Suryoprayogo, Totok Tewel, Naniel, Inisisri, Nanoe). Diksi &lsquo;Bongkar&rsquo; pun dipilih sebagai tema sentral dari Panggung Rakyat tersebut,&rdquo; terang Raiden. Ekonom Faisal Basri yang akan berorasi di acara itu mengatakan momen panggung rakyat bongkar ini merupakan semacam kesadaran kolektif antara musisi dengan para aktifis, bersuara tentang kondisi bangsanya, tentang potensi permasalahan bangsa dimasa yang akan datang.&nbsp; &ldquo;Kami, peduli tentang korupsi, kolusi dan nepotisme. Kami peduli tentang pelaggaran atas hak azasi manusia. Saatnya kami bersatu membangun kesadaran kolektif tersebut,&rdquo; ungkap Faisal Basri. Sementara itu, Iwa K, Rapper yang menjadi salah satu penampil sekaligus menjadi pengundang dalam acara yang dikelola secara swadaya itu mengatakan, kegiatan ini merupakan sarana bagi rakyat mengekspresikan sikap terhadap kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja.&nbsp; &ldquo;Sebagai pelaku seni di musik hiphop, acara ini sebagai keperluan gue untuk mengekspresikan yang gue rasakan yang terjadi di kondisi saat ini dan kenapa masyarakat harus hadir itu perlu atas kejadian yang terjadi. Dan ini waktunya kita untuk bersikap di Panggung Rakyat Bongkar,&rdquo; kata Iwa. Sebagai informasi, musisi yang akan tampil mengisi Panggung Rakyat &lsquo;Bongkar&rsquo; tersebut, antara lain; Kotak, Anto Baret feat Andi Malewa, Endank Soekamti, Tony Q. Rastafara, Jamrud, Dead Squad, Pas Band, Iwa K., Young Lex &amp; Friends, serta musisi lainnya. Sementara sejumlah nama yang akan menyampaikan orasi kebangsaan adalah Usman Hamid, Faisal Basri, Ikrar Nusa Bhakti, Zoemrotin K. Soesilo, Danang Widoyoko, M. Roni Syamsuri, Abdullah Riansyah, Arya Dewi Prayetno, Ahmad Tomi Wijaya, Ririn Sefsani, Horja Bius, Fajar Merah, Muhammad Suhud, Bivitri, Lilik dan sejumlah nama lainnya yang berasal dari berbagai elemen masyarakat.

Acara gratis dan terbuka untuk umum ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Anti Korupsi dan Hari HAM (Hak Azasi Manusia) Sedunia.

Peringati Hari Anti Korupsi dan HAM, ASDI Bakal Gelar Panggung Rakyat Bongkar di GBK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Nanang-Farid-Syam-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>9 Desember menjadi rutinitas perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Tak terkecuali, di Indonesia. Tahun ini temanya beragam, hampir semua instansi turut merayakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu lembaga yang paling depan dalam perayaan ini, diikuti instansi pelat merah mengusung tema ‘Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi’.  Sementara, beberapa lembaga anti korupsi versi masyarakat sipil, seperti TII menggagas tema yang lebih garang #TangguhLawanKorupsi. ICW mengusung Uncorruptfest2022, dengan tema beragam mulai politik sampai persoalan Sumber Daya Alam (SDA).  Jika dilihat dari tema, jelas sekali perbedaannya. Persamaannya satu, sama-sama merayakan Hari Antikorupsi Sedunia.  Lalu, apakah perayaan tahunan ini berdampak? Apakah kondisi Indonesia semakin membaik? Atau justru iklim korupsinya yang semakin membaik?. Jawabannya adalah tidak.  Hal ini karena koruptor justru mendapatkan karpet merah usai RKUHP disahkan. Ini karena para maling uang rakyat malah dikurangi ancaman hukuman minimal pidananya. Akibatnya, para calon koruptor pun bisa jadi semakin senang dan tidak takut melakukan korupsi.  Korupsi musuh bersama. Oleh karena itu, kita semua sebagai warga bangsa, harus bersatu padu melawan dan melmeninggalkan praktik kotor itu.  Namun bagaimana kita bisa bersatu memberantas korupsi, jika hak-hak sipil diberangus?. Kita tak bisa lagi menyuarakan perlawanan, kritik, dan masukan kepada ‘rezim’ berkuasa untuk tidak korupsi karena ancaman pidana menanti. Lebih bahaya lagi tafsir pelaksanaan UU jika anti kritik dan jauh dari nilai-nilai demokratis, maka kita sedang menuju kepunahan adab sebagai bangsa beradab.  Di lain sisi, orang baik dihinakan, aktivis-aktivis terancam dikriminalisasi. Oligarki dan koruptor tepuk tangan. Bebas menghisap, mengeruk, dan menjarah bumi, hutan, tambang, serta darah masa depan anak cucu kita, mulai dari hulu sampai ke hilir.  In the way you lie...in the way you lie .... ♡Love the way you lie (Eminem-Rihanna).  Akhirnya, supaya seremoni seremoni Hakordia ini tidak mubazir dan hanya memberi panggung pejabat-pejabat yang pura-pura anti korupsi, maka sudah saatnya kita hidupkan lagi mimbar-mimbar bebas di kampus-kampus, beri toa dan open mic kepada mahasiswa untuk merayakan perlawanan terhadap korupsi. Sehingga suatu saat nanti, kita bisa mengembalikan khittah pemberantasan korupsi ke posisi yang benar.  Selamat Hari Antikorupsi Sedunia!....  Nanang Farid Syam, Aktivis Antikorupsi dan Mantan Pegawai KPK

Merangkai Asa di Tengah Kabut Gelap Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/DANI-ASMARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SETIAP 9 Desember warga dunia memperingati Hari Antikorupsi Internasional. Hari Antikorupsi Internasional itu ditetapkan berdasar Resolusi PBB Nomor 58/4 pada 31 Oktober 2003. Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada 18 Desember 2003 dan meratifikasinya pada 19 September 2006 sehingga negara kita harus mendukung gerakan antikorupsi internasional.  Namun ironis, di Hari Antikorupsi Internasional, negeri ini belum berbangga hati karena masih termasuk negara korup di dunia. Dalam Global Corruption Barometer Asia yang dirilis Transparency International akhir November 2020, Indonesia merupakan negara terkorup ketiga di Asia setelah India dan Kamboja. Kita pun menyaksikan, dalam dua pekan terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua menteri dan dua kepala daerah. Yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, serta Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo.  Gelombang korupsi dari pejabat tinggi itu sungguh memilukan sekaligus memalukan. Sebab, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menegaskan, ”Stop korupsi, untuk siapa pun.” Namun, manisnya harta sepertinya menjadi godaan yang tidak tertahankan di tengah kekuasaan yang nyaris tanpa batas. Sehingga kasus pejabat tinggi yang tersapu tsunami korupsi terus terjadi di negeri ini. Menurut data, sejak masa reformasi, tidak kurang dari 82 politikus serta 361 kepala daerah (343 bupati/wali kota dan 18 gubernur) telah terjerat lembaga antirasuah itu.  Sungguh menyedihkan, menyaksikan orang dengan harta miliaran dan gaji ratusan juta rupiah, tetapi masih korupsi di mana-mana. Sementara 19 juta penduduk tidur dengan perut yang lapar. Nyaris tidak ada instansi yang bersih dari korupsi di negeri ini. Sampai-sampai dana untuk ibadah haji dan bantuan sosial bencana pun dikorupsi juga. Aksi konyol korupsinya para pejabat yang sesungguhnya kaya raya tentu bisa disebabkan banyak hal. Mulai kebiasaan bagi-bagi, upeti, balas jasa, mahalnya ongkos politik, hingga penyalahgunaan wewenang.  Namun, bila dicermati, aksi rakus pejabat tinggi yang terus saja korupsi menunjukkan tiga hal. Pertama, keserakahan. Para pejabat sudah tidak merasa bersalah, malu, dan takut kepada Tuhan. Perilaku tamak mereka dalam mengambil untung dari setiap pengadaan, terlebih menyunat bantuan sosial ketika bencana, jelas sangat menyakitkan. Apalagi dilakukan pada saat kondisi sebagian besar masyarakat dilanda kesusahan ulah wabah korona, PHK, dan beragam bencana seperti erupsi gunung berapi, banjir, serta tanah longsor. Untung, sebagian besar masyarakat miskin yang hanya didekati ketika pemilu dan pilkada masih bisa bersikap sabar, tabah, dan cenderung pasrah.  Kedua, krisis keteladanan. Sejak Orde Reformasi, sesungguhnya keteladanan ini yang betul-betul dalam krisis. Telah lama bangsa ini tidak memiliki figur pemimpin yang memberikan teladan. Tidak ada panutan, tidak ada teladan, kita kehilangan exemplary center. Generasi muda kehilangan panutan yang perkataannya sesuai dengan sikap dan perbuatan. Mental para pejabat saat ini tampaknya masih seperti yang disampaikan Mochtar Lubis (1981), dipenuhi mental hipokrit (munafik). Lain perkataan dengan perbuatan.  Para pejabat tinggi sepertinya sangat biasa berpura-pura bersih mendukung KPK, padahal bisa jadi mereka sedang menunggu giliran ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka juga ikut memaki-maki korupsi, padahal mereka sendiri bagian dari lingkaran setan korupsi.  Bukankah para koruptor dulunya pernah mengusulkan hukuman mati atau hukuman potong jari bagi pencuri uang negara. Atau beberapa koruptor juga pernah membintangi iklan ”Katakan tidak pada korupsi”. Sungguh, sepertinya tujuan menjadi pejabat negara bukan lagi ingin mengabdi, tetapi ujung-ujungnya ingin cepat kaya raya dan berkuasa.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Korupsi, Tragedi Beruntun dan Tragis saat Pandemi" href="https://www.jawapos.com/opini/08/12/2020/korupsi-tragedi-beruntun-dan-tragis-saat-pandemi/">Korupsi, Tragedi Beruntun dan Tragis saat Pandemi</a>  Ketiga, sanksi atau hukuman yang dipandang ringan. Menurut data ICW, pada 2013 hukuman bagi koruptor rata-rata hanya 2 tahun 11 bulan. Kemudian pada 2014 turun menjadi rata-rata 2 tahun 8 bulan. Bahkan, selama setengah tahun pertama 2015, rata-rata hakim menjatuhkan vonis pidana korupsi hanya 2 tahun 1 bulan penjara.  Padahal, sesuai dengan pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, hukuman bagi pelaku korupsi adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Atau masih sesuai pasal 2 UU 31/1999 itu, bila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, hukumannya bisa pidana mati.  Pantas bila syahwat korupsi para pejabat tinggi kian menjadi-jadi, tidak terkendali, dan sulit dihentikan karena bisa jadi selama ini hukumannya sangat ringan. Hukum kita masih seperti pisau, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hanya tegas untuk orang kecil dan tidak berdaya menjerat para penguasa serta pengusaha.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Pintu Menuntut Mati Koruptor Bansos" href="https://www.jawapos.com/opini/09/12/2020/pintu-menuntut-mati-koruptor-bansos/">Pintu Menuntut Mati Koruptor Bansos</a>  Padahal, untuk menimbulkan efek jera, hukuman yang berat seharusnya dihadiahkan kepada pejabat tinggi yang masih nekat bermain mata dengan korupsi. Seperti yang pernah dilakukan hakim Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar, yang berani memberikan putusan hukum yang berlipat ganda, memiskinkan dan mencabut hak politik pejabat tinggi yang korupsi.  Melalui peringatan Hari Antikorupsi Internasional, sejatinya kita harus meredam aksi korupsi melalui kampanye hidup sederhana dan menghadirkan keteladanan dari para pemimpin. Juga sikap berani dari para penegak hukum untuk menuntut dan memvonis berat para koruptor. Sehingga kita benar-benar mendukung gerakan antikorupsi internasional. Semoga. (*)  <hr />  *) Dani Asmara, Staf pengajar di STAI Sabili Bandung  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QBi8SM7p1XQ

Ironi Hari Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/istana-benarkan-jokowi-kabulkan-grasi-antasari-alasannya_m_104820.jpeg" alt="Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Prabowo" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Prabowo</figcaption>
</figure>SETELAH turut andil membonsai beberapa kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden Jokowi punya tantangan berat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Umar Wirahadi dengan anggota Komisi II (membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah) DPR Johan Budi kemarin (13/12).  ---  Bagaimana Anda melihat pemerintahan lima tahun mendatang, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi?  Pada dasarnya, banyak kebijakan Presiden Jokowi yang mencerminkan upaya mewujudkan good and clean governance. Sebab, itu bagian dari visi-misi pemerintahannya agar bebas dari korupsi. Mulai reformasi birokrasi, birokrasi yang efisien dan ramping, hingga mendorong lahirnya RUU omnibus law. Semua itu semangatnya untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Nah, sekarang bergantung bagaimana presiden melakukan eksekusi dan pengawasan di jajaran kementeriannya.  Jokowi sudah punya pengalaman di periode pertama. Menurut Anda, apa yang harus diperbaiki dalam tata kelola pemerintahan periode kedua ini?  Sebetulnya, di periode pertama dulu, Presiden Jokowi juga punya road map pemerintahan yang bagus. Termasuk, pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah. Tetapi, upaya tersebut tercederai sejumlah pembantunya sendiri yang saat itu menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Sehingga saat ini tidak cukup sampai visi-misi. Namun juga harus diikuti dengan law enforcement yang tegas di internal pemerintah. Polri dan kejaksaan harus bahu-membahu melakukan penegakan hukum demi membangun pemerintahan yang bersih. Di sisi lain, KPK sebagai lembaga independen yang posisinya bukan di bawah presiden juga harus terus bekerja profesional.  Apa yang sebaiknya dilakukan Jokowi untuk bisa lebih baik dari periode sebelumnya?  Presiden Jokowi, saya yakin, akan melakukan kontrol ketat kepada para pembantunya. Termasuk, melakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh. Jika tahun pertama hasil kerja menteri tidak menggembirakan, ya harus di-reshuffle. Itu karakter kepemimpinan beliau yang cukup bagus dan tegas. Itu juga dilakukan pada periode pertama pemerintahannya. Saya kira itu juga akan dilakukan Jokowi di periode saat ini. Tujuannya, menghasilkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil.  Banyak yang menilai agenda pemberantasan korupsi menjadi suram setelah revisi UU KPK. Pandangan Anda?  Saya menilai revisi UU KPK di periode DPR 2014–2019 memang suatu kemunduran. Revisi tersebut berdampak pereduksian kewenangan pimpinan KPK. Termasuk saat penindakan. Tentu tidak sebebas dulu. Sekarang penyidik harus mendapat persetujuan pengawas untuk melakukan penindakan. Tapi juga tidak adil dan terlalu dini mengatakan agenda pemberantasan korupsi akan melemah lima tahun ke depan. Saya kira kita harus memberi waktu bagi komisioner KPK periode 2019–2023 untuk melaksanakan tugasnya.

Johan Budi: Bergantung Ketegasan Presiden Awasi Jajaran Kementerian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Juru-Bicara-Kpk-Febri-Diansyah-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Juru Bicara Kpk Febri Diansyah - Dery Ridwansah (3)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kpk Febri Diansyah - Dery Ridwansah (3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meluncurkan album kompilasi 'Suara Antikorupsi' (SAKSI) jelang Hari Antikorupsi 2019. Album ini mengemas sejumlah lagu karya musisi dari penjuru negeri.  "Seluruh lagu yang akan mengisi album ini akan dipilih oleh masyarakat melalui proses voting mulai 22-26 November 2019, yang terbuka bagi siapapun dan dapat diakses melalui situs dan kanal KPK," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Minggu (24/11).  Febri menuturkan, terdapat 15 lagu yang akan ditampilkan dan dapat didengar secara utuh pada laman voting tersebut. Nantinya, sembilan lagu terfavorit yang mengumpulkan suara terbanyak akan dikemas ke dalam cakram padat (CD).  Kemudian, album tersebut akan diproduksi dan rencananya dibagikan secara gratis ke masyarakat. "Peluncuran album ini akan dilakukan pada Jumat, 6 Desember 2019 di Gedung Merah Putih KPK sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2019," ucap Febri.  Di sisi lain, Febri menyatakan album 'Suara Antikorupsi 2019: B-side' ini adalah bentuk apresiasi KPK atas kreativitas, ide, dan semangat para musisi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Jelang Hari Antikorupsi, KPK Luncurkan Album 'Suara Antikorupsi'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/istri-novel-percaya-suatu-saat-indonesia-bebas-dari-koruptor_m_1512840559_173703.jpeg" alt="Rina Emilda Istri Penyidik KPK, Novel Baswedan" width="100%">
<figcaption>Rina Emilda Istri Penyidik KPK, Novel Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rina Emilda memiliki harapan besar terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia pada Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 9 Desember 2017. Istri penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan itu, mengaku masih optimistis suatu hari Indonesia akan bersih dari praktik rasuah. Bagi Emil (sapaan akrab Rina Emilda, Red) mendukung pekerjaan sang suami merupakan salah satu wujud keyakinannya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Baginya, dukungan dan doa keluarga begitu penting bagi perjuangan Novel dan kawan-kawan di KPK dalam memberantas para perampok uang negara. &ldquo;Sejak awal Bang Novel dan saya selalu optimis. Dan tentunya dengan berdoa dan berusaha memperjuangkannya," kata Emil kepada JawaPos.com baru-baru ini. Emil sadar, perjuangan sang suami dan tim di KPK tidak selalu mulus. Usaha lembaga tempat suaminya bekerja dalam menegakkan hukum kerap kali dihadapkan dengan teror-teror yang tidak hanya mengganggu pimpinan dan penyidiknya, tapi juga anggota keluarga. Novel adalah satu dari banyak korban teror yang dialami personel di KPK. Beberapa kali dia diganggu karena menyidik sejumlah kasus dugaan korupsi besar di negeri ini. Mantan Kasatreskrim Polresta Bengkulu itu pernah dijadikan tersangka dugaan penganiayaan pencuri sarang burung walet. Sejumlah pihak pun yakin kasus itu merupakan rekayasa dan upaya kriminalisasi terkait penanganan perkara korupsi. Tak hanya itu, Novel juga pernah mendapat teror ditabrak mobil oleh orang tak dikenal. Yang terbaru, pada 11 April 2017, Novel disiram air keras oleh dua orang tak dikenal hingga menyebabkan matanya nyaris buta. Bahkan, hingga kini kepolisian tak kunjung berhasil mengungkap siap pelaku penyiraman air keras Novel. Harapan membongkar aktor intelektual di belakang kasus itu pun makin jauh dari titik terang. "Bang Novel, saya, dan keluarga&nbsp;besar sudah tahu bahwa perjuangan pasti ada risikonya dan kami tetep berdoa, berikhtiar, dan tawakal kepada Allah. Bahwa segala sesuatu terjadi pasti atas seizin Allah dan Allah Maha Tahu apa yang terbaik," kata pemilik usaha baju muslimah itu. "Insya Allah semua yang terjadi ini akan menjadi hikmah untuk keluarga kami," sambungnya. (Put/putri)

Istri Novel Percaya Suatu Saat Indonesia Bebas dari Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/setiap-hari-berantas-korupsi_m_173635.jpeg" alt="Emerson Yuntho" width="100%">
<figcaption>Emerson Yuntho</figcaption>
</figure>SETIAP 9 Desember sejumlah negara, termasuk Indonesia, memperingati Hari Antikorupsi Internasional. Acara rutin tahunan itu dimaksudkan untuk mengingatkan semua pihak akan bahaya korupsi dan bagaimana cara mencegahnya. Namun, ketika semua pihak merayakan Hari Antikorupsi, saat yang bersamaan muncul suasana keprihatinan yang mendalam terhadap praktik korupsi di Indonesia yang diyakini masih terjadi setiap hari. Fenomena korupsi di negeri ini ibarat kanker yang secara perlahan-lahan mengerogoti dan menjalar ke seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Korupsi mulai terjadi di semua lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta lembaga bisnis. Korupsi mulai merambah dari kota hingga pelosok desa-desa. Maraknya praktik korupsi bisa dilihat dari sejumlah upaya penindakan yang dilakukan institusi penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, pada 2004&ndash;Maret 2017, telah menangani 594 kasus korupsi yang melibatkan 643 orang pelaku. Hingga awal 2017, Kejaksaan Agung telah menangani 1.452 kasus korupsi di tingkat penyidikan di seluruh Indonesia dan sedang menuntut 2.066 pelaku korupsi ke pengadilan tipikor. Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) pada 28 Oktober 2016&ndash;22 Agustus 2017 telah menerima 25.171 aduan praktik suap atau pungli. Ironisnya, para pemimpin di negeri ini, khususnya kepala daerah, yang diharapkan bisa menjadi pelopor pemberantasan korupsi justru bertindak sebaliknya. Data Kementerian Dalam Negeri pada awal 2017 menyebutkan, 361 kepala daerah terseret kasus korupsi. Masih banyak pejabat yang bertindak dan bertingkah laku jauh dari semangat antikorupsi. Selain itu, tidak sedikit pula aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi malah terlibat dan menjadi tersangka korupsi. Suasana prihatin di tengah perayaan Hari Antikorupsi juga karena Indonesia &ndash;selama 10 tahun terakhir&ndash; belum bisa keluar dari zona negara terkorup dunia berdasar penilaian Tranparency International. Dengan skor indeks persepsi korupsi (IPK) terendah 0 dan tertinggi 100, Indonesia selalu meraih rapor merah atau di bawah skor 50. Pada 2015, skor IPK Indonesia adalah 36 dan menempati posisi ke-88 di antara 168 negara. Terakhir, pada 2016, skor IPK Indonesia bertambah satu poin menjadi 37 dan berada di urutan ke-90 di antara 176 negara. Peringkat Indonesia tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negeri jiran, misalnya Singapura dan Malaysia. Harus diakui, tidak mudah diselesaikan persoalan korupsi di Indonesia yang sudah sedemikian terstruktur, sistematis, dan masif. Belum ada obat mujarab yang jitu untuk menyembuhkan penyakit korupsi di Indonesia. Meski demikian, upaya memerangi atau mengurangi praktik korupsi yang luar biasa (extra ordinary) harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula dan melalui pendekatan yang juga terstruktur, sistematis, dan masif. Salah satu cara luar biasa memerangi korupsi adalah dengan upaya penindakan atau penegakan hukum yang keras dan tanpa kompromi terhadap pelaku korupsi. Selama ini institusi penting yang bekerja memberantas korupsi adalah KPK, Kejagung, Mabes Polri, Satgas Saber Pungli, dan pengadilan. Sebagai upaya memberikan efek jera, pelaku yang terbukti melakukan korupsi sebaiknya tidak hanya dihukum penjara dengan seberat-beratnya dan mengembalikan uang korupsi ke kas negara. Namun, mereka juga perlu dimiskinkan dengan menggunakan regulasi anti pencucian uang. Tindakan yang keras untuk koruptor, baik secara hukum maupun administratif, setidaknya memberikan dampak mengurangi niat orang lain untuk melakukan korupsi. Meskipun pendekatan penindakan atau penegakan hukum tetap penting dan harus dilakukan, langkah itu dinilai belum mampu menyelesaikan semua masalah korupsi di negeri ini. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi sebaiknya tidak saja berfokus kepada upaya penindakan. Namun, itu juga harus berkesinambungan dengan upaya pencegahan korupsi. Upaya-upaya pencegahan korupsi harus tetap menjadi prioritas untuk mempersempit ruang gerak para koruptor guna mencuri uang rakyat maupun melakukan penyimpangan. Sesungguhnya di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah banyak program antikorupsi yang ditawarkan dalam rangka mencegah adanya penyimpangan atau praktik korupsi. Namun, yang sangat diperlukan saat ini ialah memastikan program pencegahan tersebut dilaksanakan secara sungguh-sunguh dan bukan seremoni belaka. Namun demikian, langkah penindakan dan pencegahan antikorupsi itu hanya akan berjalan dengan baik jika didukung dengan komitmen yang kuat dari pemimpin di setiap lembaga, baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sinergisitas antarlingkungan kekuasaan dan penegak hukum akan menjadi faktor pendorong yang efektif dalam memerangi korupsi di negeri ini. Lembaga pemberantasan korupsi yang sudah ada sebaiknya juga harus diperkuat bukan justru sebaliknya diperlemah atau dibubarkan. Selain langkah represif dan preventif, upaya pemberantasan korupsi akan sangat efektif jika dilakukan melalui pendidikan moral dalam rangka menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat sejak usia dini maupun dalam lingkup keluarga. Nilai-nilai antikorupsi yang dimaksud, antara, lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, keadilan, tanggung jawab, kerja sama, sederhana, keberanian, dan kedisiplinan. Intinya ialah membiasakan setiap individu atau keluarga untuk berperilaku antikorupsi setiap hari dan di mana pun ia berada. Pada akhirnya, untuk mengingatkan semua pihak agar tetap berkomitmen antikorupsi atau terus berjuang melawan korupsi sebaiknya tidak hanya dilakukan setahun sekali atau setiap 9 Desember semata. Perlu dibangun kesadaran bagi seluruh elemen masyarakat, aparatur negara, para pejabat, maupun pemimpin di negeri ini bahwa setiap hari adalah hari antikorupsi. Itu berarti setiap hari tidak boleh melakukan korupsi dan setiap hari harus memberantas korupsi. (*)

Setiap Hari Berantas Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kasus-korupsi-didominasi-pns_m_173498.jpeg" alt="Ilustrasi PNS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah daerah memiliki masalah dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini menjadi jalan masuk pada PNS untuk melakukan tindakan korupsi. Terbukti, dari data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan, korupsi di Indonesia terbanyak dilakukan kalangan aparatur sipil negara (ASN) 44 persen, swasta 26 persen, legislatif 19 persen, dan kepala daerah 3 persen. Plt Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih mengatakan fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, dan bebas dari korupsi. "Praktik korupsi di daerah mengakibatkan melambatnya roda pemerintahan dan pembangunan," katanya dikutip Lombok Pos (Jawa Pos Grup), Jumat (8/12). Menurutnya, korupsi membuat peringkat kemudahan usaha di Indonesia masih berada di peringkat 91 dari target presiden di peringat 40. Dari evaluasi, ada tiga aspek penyelenggaraan pemerintah daerah butuh penguatan. Yakni, perencanaan dan penganggaran daerah, pengelolaan APBD, dan perizinan. Pada aspek perencanaan penganggaran, secara nasional menunjukkan adanya inkonsistensi antara dokumen penganggaran dengan penganggaran. Sebanyak, 17,07 persen program RPJMD tidak dijabarkan dalam RKPD. Kemudian, 25,03 persen inkonsistensi dokumen RKPD dengan PPAS. Menyikapi hal itu, <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/06/172909/kemendagri-tolak-kebijakan-anies-hapuskan-lpj-operasional-rtrw" target="_blank">Kemendagri</a> mewajibkan pemerintah daerah menerapkan perencanaan penganggaran berbasis e-planning. Secara bertahap diintegrasikan dengan e-budgeting dan sistem informasi pengadaan barang dan jasa. Harapannya pengadaan barang dan jasa bersih dari intervensi kepentingan individu tertentu. "Sehingga pembangunan mengarah pada yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan," kata Sri. Kemendagri juga meminta seluruh kepala daerah dan DPRD memahami esensi fungsi DPRD sesuai pasal 96 dan 149 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan dewan tidak boleh menghasilkan praktik korupsi. Misalnya, meminta perangkat daerah memberikan setoran uang agar usulan disetujui. Untuk aspek pengelolaan APBD, permasalahan klasik yang terjadi adalah tingkat ketaatan APBD tepat waktu baru 78,2 persen. Struktur belanja tidak langsung 59,61 persen lebih besar dibandingkan belanja langsung hanya 40,39 persen. Tingkat kemandirian anggaran daerah masih rendah, yaitu di angka 33,85 persen. "Hal ini menunjukkan pemerintah daerah masih bergantung dari dana transfer pusat," tegasnya. Proporsi belanja modal masih kecil, hanya 18,13 persen dari total belanja. Sementara proporsi belanja perjalanan dinas cenderung bertambah meski sudah dilakukan pengurangan. Aspek ketiga yang perlu diperbaiki adalah perizinan. Kemendagri meminta kepala daerah segera melimpahkan kewenangan perizinan kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/10/161917/tingkatkan-pelayanan-dpmptsp-pindah-ke-mal-pelayanan-publik" target="_blank">PTSP</a>), penyederhanaan prosedur, keringanan biaya, dan kemudahan pelayanan. "Serta tidak melakukan korupsi timbal balik, apalagi korupsi ekstortif dengan melakukan penekanan," jelasnya. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan, pengawasan sangat diperlukan untuk mendukung pemerintah efektif dan transparan. Sehingga kebijakan pengawasan 2018 diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan. "Kita ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP," ujar Amin. Untuk mencegah korupsi, sinergitas semua pihak sangat dibutuhkan. Karena pencegahan lebih baik daripada penindakan. Dalam hal itu, peran Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sangat dibutuhkan. Dia meminta empat peran yang telah diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan baik. Pertama, fungsi pembinaan dan pengawasan APIP. Kedua, fungsi pemberantasan penguatan liar. Ketiga, APIP harus merancang pengawasan dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban. Keempat, pengawasan terhadap desa. Sementara itu, Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim mengatakan, dalam Rakorwasda itu, akan dijelaskan tentang PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu ada juga Permendagri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.   Baca juga berita mengenai&nbsp;Hari Antikorupsi Internasional di: <a href="https://www.jawapos.com/topic/506/tekad-bebaskan-negara-dari-korupsi" target="_blank">Tekad Bebaskan Negara dari Korupsi</a>

Kasus Korupsi Didominasi PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11574_29275_Ridwal-kamil.jpg" alt="Wali Kota Bandung Ridwal Kamil" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Ridwal Kamil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/11) siang. Meski hujan turut membasahi pelataran KPK, wajah Kang Emil-sapaan Ridwan Kamil- tidak lepas dari senyum saat menjawab pertanyaan wartawan begitu datang ke KPK sekitar pukul 13.50 siang. Kang Emil yang datang mengenakan kemeja putih dan celana bahan berwarna hitam itu mengaku datang untuk menggelar rapat dengan pimpinan KPK. &lrm; &quot;Intinya mau rapat peringatan hari antikorupsi tanggal 10-11 (Desember) di Bandung. Mau koordinasi dengan pimpinan KPK terkait teknis,&quot; kata Ridwan Kamil saat memasuki gedung KPK. Tak banyak pernyataan yang keluar dari Wali Kota yang juga dikenal sebagai arsitek itu. Menurut dia, Bandung tengah melakukan persiapan sebaik mungkin untuk perhelatan hari antikorupsi nanti. &quot;Bandung siap di berbagai area-nya,&quot; ujar Kang Emil sembari masuk ke dalam lobi KPK. Sebagaimana diketahui, hari antikorupsi sedunia diperingati setiap tahunnya pada 9 Desember. Kali ini, Kota Bandung didapuk sebagai tuan rumah peringatan nasional hari antikorupsi tersebut. Merujuk kpk.go.id, Bandung terpilih karena dianggap punya nilai lebih dalam keterlibatan publik, ketersediaan infrastruktur, dan perbaikan kinerja pencegahan korupsi. (put/jpg) &nbsp;

Sambil Tersenyum, Ridwal Kamil Datangi Kantor KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hari antikorupsi

Berita Terkini