<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/JKT_Profil-Pimpinan-KPK_SALMAN-TOYIBI-5JPG-1671503462-2346590571.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai skor Indeks Integritas Nasional tahun 2025 yang mencapai 72,32 masih belum memuaskan. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) tersebut masih berada di kategori rentan. &ldquo;Bapak ibu semua tadi sudah ditayangkan skor dari pada SPI, ya. SPI ini adalah survei penilaian integritas. Dia merupakan pelengkap dari indeks persepsi korupsi. Secara rata-rata skor ini masih rentan,&rdquo; kata Setyo dalam peluncuran SPI 2025 dalam rangkaian puncak peringatan Hakordia di Jogjakarta, Selasa (9/12). Setyo menjelaskan, angka SPI bukan semata-mata data statistik, melainkan gambaran nyata bahwa praktik koruptif masih terjadi di berbagai sektor. Karena itu, ia mendorong kepala daerah serta pimpinan lembaga untuk menugaskan inspektorat mendalami hasil SPI bersama KPK. &ldquo;Ini menunjukkan perilaku korupsi masih ada. Jika ingin detail, inspektorat bisa hadir bersama kedeputian pencegahan untuk dibedah di bagian mana integritasnya rendah," tegas Setyo. Ia menambahkan, melalui SPI, setiap kementerian atau lembaga dapat mengidentifikasi potensi kerawanan praktik suap, gratifikasi, hingga bentuk korupsi lainnya. &ldquo;Semua bisa dilihat, semua bisa diukur, dan ini kami lakukan angka ini secara jujur. Tidak ada kemudian bisa di-upgrade,&rdquo; imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, memaparkan bahwa SPI 2025 dilaksanakan pada 1 Agustus hingga 31 Oktober 2025. Sebanyak 657 instansi meliputi kementerian, lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah.ikut serta dalam survei tersebut. &ldquo;Partisipasinya melibatkan berbagai perspektif, mulai dari internal instansi, pengguna layanan, hingga para ahli dan pemangku kepentingan dengan total responden mencapai 837.693 orang,&rdquo; pungkas Aminuddin. </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai skor Indeks Integritas Nasional tahun 2025 yang mencapai 72,32 masih belum memuaskan.

 Skor Integritas Indonesia 72,32, KPK: Masih Masuk Kategori Rentan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/di-hadapan-jokowi-ketua-kpk-blak-blakan-soal-capaian-cpi-indonesia_m_.jpg" alt="Ketua KPK, Agus Rahardjo. Agus mengatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami peningkatan yang positif." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK, Agus Rahardjo. Agus mengatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami peningkatan yang positif.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemajuan. Salah satu indikasinya adalah perbandingan angka&nbsp;Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dengan negara lain. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPK, Agus Rahardjo di acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018. Agus mengatakan jika sejak 1998, CPI Indonesia mengalami perubahan sebagaimana negara-negara lain. "Jadi hanya 4 negara ASEAN yang jumlah penduduknya kompatibel. Sebagai contoh Brunei CPI-nya lebih bagus dari kita. Jadi dari tahun 1998 CPI Indonesia itu sempat terendah di Asia. Malaysia, Vietnam, Singapura di atas kita," ungkap dia di hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12). Agus mengatakan bahwa CPI Indonesia ketika itu ada di angka 20. Sementara Filipina 33, Thailand 50, dan Malaysia 53. "Kita juga sempat ada di angka 37 di Tahun 2016-2017. Tapi kalau dibandingkan dengan tadi (negara lain), Malaysia dulu tahun 1998 dapat 53 Kemudian Filipina 33 hanya turun satu jadi 32," tambahnya. Lebih lanjut, diakui Agus sesungguhnya Indonesia masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain yang jumlah penduduknya sama. Dia menghargai hal tersebut sebagai kerja keras dari setiap periode pemerintahan. "Kalau kita bandingkan jumlah negara yang mirip Indonesia jumlah penduduknya. Indonesia perlu kita hargai, ini kerja keras dari pemerintahan sebelumnya zamannya Pak Habibie, SBY, Gusdur, Bu Mega, CPI Indonesia mencapai tertinggi di Indonesia. Indonesia 17, Vietnam 0, Argentina 9. Cina saja yang koruptornya hukuman mati pun ada 6. Jadi ini patut kita apresiasi," jelasnya. Selain melaporkan hal tersebut, Ketua KPK ini juga melaporkan mengenai kegiatan Harkodia pada hari ini kepada Jokowi. Agus menuturkan akan ada penandatanganan komitmen antara KPK dengan sejumlah partai politik yang hadir. Penandatanganan bertujuan agar sistem parpol di Indonesia lebih baik. "Hari ini kami akan dapatkan komitmen dari partai peserta Pemilu 2019. Mereka akan menegakkan sistem integritas politik di masing-masing parpolnya," beber dia. "Ini adalah kajian para akademisi, juga masukan dari teman-teman. Oleh karena itu saya harap partai menegakkan sistem politik masing-masing di partainya," pungkasnya. Sekadar informasi, Acara Hakordia ini dibuka langsung oleh Presiden Jokowi secara simbolis. Rencananya, akan berlangsung selama dua hari yakni 4-5 Desember 2018. Dalam acara hari ini, akan diisi oleh penandatanganan integritas partai politik dengan KPK. Adapun, yang hadir dalam Harkodia ini yaitu Sejumlah Menteri Kabinet Kerja turut hadir di antaranya, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkopolhukam Wiranto. Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta tokoh partai politik juga hadir dalam acara ini.

Di Hadapan Jokowi, Ketua KPK Blak-blakan soal Capaian CPI Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/jokowi-42-ribu-aturan-menjengkelkan-sudah-kita-pangkas_m_173927.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo mengimbau semua pihak untuk ikut terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. "Indonesia harus aktif dalam penegakkan hukum terkait korupsi, karena banyak pejabat publik yang terlibat," kata Presiden Jokowi dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2017, di Jakarta, Senin (11/12). Menurut Jokowi, kasus yang sering membelit pejabat publik yaitu penyuapan. Untuk mencegahnya, dia meminta semua pihak untuk memperbaiki sistem yang bisa membuka peluang untuk korupsi. &ldquo;Jangan beri kesempatan. Semua menteri, Wali Kota, gubernur, bupati pangkas regulasi,&rdquo; tegas Jokowi. Saat ini menurut presiden, sudah ada 42 peraturan yang dipangkas. Hal ini karena banyak aturan yang tidak jelas. Bahkan surat klarifikasi saja dijadikan alat transaksi. &ldquo;42 ribu peraturan yang sudah kita pangkas.(Ini) menjengkelkan. Inilah fakta yang kita hadapi. Layanan administrasi harus disederhanakan, dipangkas. Jangan lagi pungli. Tidak lagi ada yang ribet-ribet,&rdquo; tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Untuk diketahui, dalam rangka memperingati &lsquo;Hari Antikorupsi Sedunia' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Senin (11/12) menggelar acara Hakordia dengan tajuk &lsquo;Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera&rsquo;. Acara ini selain dihadiri oleh sejumlah pimpinan KPK sebagai tuan rumah, Presiden Joko Widodo, sejumlah menteri,sejumlah pimpinan lembaga daerah, BUMN, sejumlah perwakilan dari partai politik, perusahaan swasta, masyarakat sipil, mitra KPK, ademisi, dan perwakilan pimpinan media massa.

Jokowi: 42 Ribu Aturan Menjengkelkan Sudah Kita Pangkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/slank-koruptor-itu-hina-banget-seperti-nggak-percaya-tuhan_m_173519.jpeg" alt="Band Slank" width="100%">
<figcaption>Band Slank</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai duta anti korupsi, Band Slank memang dikenal sebagai anti korupsi garis keras. Sejak tahun 1998, di album pertamanya, mereka telah mengampanyekan perang terhadap korupsi. Misalnya, dalam lirik lagu berjudul Memang. Di lirik itu ditemui ketidaksetujuan Slank pada tindakan yang mengambil hak orang lain. Begini penggalan liriknya: Memang ...kantongku memang kering. Jangan menghina yang penting Bukannya maling. Memang...jaketku memang kotor. Jangan menghina yang penting Bukan koruptor... "Korupsi itu hal paling hina di Potlot (markas Slank). Kalau temen kita kena narkoba kita bawa ke rehab, kalau ada yang berantem kita akurin, tapi kalau ada yang nyolong, langsung kita ceburin di kali, kita buang sekalian, di depan kan ada kali tuh," kata Bimbim saat ditemui JawaPos.com, di Gang Potlot, Rabu sore (6/12). Band yang digawangi Kaka, BimBim, Ivan, Abdee, dan Ridho, itu hingga saat ini memang konsistensi melawan korupsi. Mereka punya pandangan bahwa seniman itu cuma tahu hitam dan putih. Tidak ada abu-abu. "Kalau kita setengah-setengah berarti kita berkompromi. Karya seni yang bagus adalah karya yang jujur, jadi kalau kita ragu, kita nggak jujur, ya gimana," kata Bimbim, Ivan, dan Ridho secara kompak. Nah, di Hari Anti Korupsi Internasional yang diperingati setiap 9 Desember, mereka akan memperingati dengan mengampanyekan suara perlawanan melalui media sosial. Menurut Bimbim, pada hari yang bertepatan dengan ultah Ivan tersebut biasanya mereka akan serentak menyemangati dan mensosialisasikan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/09/173557/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dimulai-dari-masa-orde-baru" target="_blank">anti korupsi</a> kepada semua orang. "Seneng sih kebetulan hari anti korupsi bertepatan dengan ultah gue. Jadi selalu diingatkan, dirayakan," ungkap Ivan. "Dari lagu-lagu yang kita nyanyiin terinspirasi kasus cicak vs buaya kita sempet di banned, wah sampai Ridho jadi tukang mebel, ya gimana pun caranya lah kita cari nafkah yang halal. Dari zaman orde baru kita udah digalakin tapi kita nggak takut sih," tambah Ivan. Ivan percaya, segala sikap buruk itu terangkum dalam korupsi. Bagi dia, memerangi korupsi bisa dimulai dari keluarga sendiri. Menurutnya, jangan takut untuk melawan para pelaku korupsi. Apa yang disampaikan Ridho beda lagi. Menurut Ridho, prilaku korupsi itu hina. "Orang korupsi itu hina banget, nggak percaya Tuhan ibaratnya," katanya. "KPK itu simbol, penyemangat dan perlawanan terhadap korupsi. Kalau sampai simbol tersebut dihapuskan berarti kita yang melawan kehilangan mimpinya. Dan kalau sebuah kelompok, sebuah bangsa kehilangan itu, udah pasti hancur," tegas Bimbim. Saat ditanyai pesan untuk <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/09/173634/taufik-kurniawan-momentum-eksistensi-kpk" target="_blank">KPK</a>, kompak mereka menjawab: JURUS TANDUR! Maju Terus Pantang Mundur!    Baca juga berita mengenai&nbsp;Hari Antikorupsi Internasional di: <a href="https://www.jawapos.com/topic/506/tekad-bebaskan-negara-dari-korupsi" target="_blank">Tekad Bebaskan Negara dari Korupsi</a>

Slank: Koruptor Itu Hina Banget, Seperti Nggak Percaya Tuhan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/sepanjang-2017-kejagung-klaim-selamatkan-uang-negara-rp-977-miliar_m_173570.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung mengklaim sudah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 977 miliar dari kasus korupsi yang sudah ditanganinya. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari Januari hingga November 2017. "Kalau ditanya berapa seluruh kerugian negara itu kan proses sedang berjalan, tidak bisa dikatakan itu jumlahnya sekian," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (8/12). Pada tahun ini, setidaknya Kejaksaan Agung telah menangani 1.243 perkara di tingkat penyelidikan. Pada tingkat penyidikan, Jampidsus menangani 1.300 perkara. Sementara itu, yang naik ke tingkat penuntutan dalam 11 bulan terakhir yakni 1.754 perkara yang berasal dari penyidikan Polri dan Kejaksaan. "Dari kami sendiri dengan rekapitulasi hasil penyidikan, dari Kejaksaan sebanyak 966 perkara yang masuk ke penuntutan. Sedangkan hasil penyidikan kepolisian data yang ada pada kami sebanyak 788 perkara," ungkap Adi. Perkara yang telah diproses di meja persidangan hingga berkekuatan hukum tetap sebanyak 1.552 perkara. Begitu perkara tersebut inkracht, maka kejaksaan juga mengeksekusi aset terdakwa dan disetor ke kas negara. Untuk tahun ini, uang yang disetor sejumlah Rp 203 miliar. "Berkaitan dengan itu, kegiatan pendukung ini kami ada pendapatan negara bukan pajak (PNPB) dari penanganan Pidana Khusus itu sebesar Rp 293.186.282.293," ujar Adi. Meski berbagai upaya telah dilakukan, Adi mengakui perkara tindak pidana korupsi masih tetap terjadi. Sehingga, kejaksaan Agung terus mengembangkan metode bagaimana langkah penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien. "Sehingga lebih cepat membuahkan hasil, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia," ucap Adi. Dalam momentum Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada Sabtu (9/12) esok, Kejaksaan Agung telah melakukan serangkaian kegiatan yang melibatkan anak-anak baik dari SD, SMP hingga SMA. "Dan program ini kan jalan juga misalnya program Jaksa masuk sekolah, salah satu sisinya adalah bagaimana mencegah atau terhindar dari Tindak Pidana Korupsi," tandasnya.

Sepanjang 2017, Kejagung Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 977 miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/mcw-kasus-rsud-kota-malang-nyaris-tak-tersentuh_m_173403.jpeg" alt="MCW dan BEM Malang Raya menggelar aksi pada momentum Hari Anti-korupsi Internasional di depan Balai Kota Malang, Jumat (8/12)." width="100%">
<figcaption>MCW dan BEM Malang Raya menggelar aksi pada momentum Hari Anti-korupsi Internasional di depan Balai Kota Malang, Jumat (8/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi di Kota Malang masih banyak yang belum tersentuh aparat penegak hukum. Seperti kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Kota Malang dan dugaan korupsi 1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu dikemukakan oleh Divisi Pendidikan Publik Malang Corruption Watch (MCW) Fausi Wibowo. "Kasus RSUD nyaris tidak tersentuh," kata Fausi di sela aksi dalam peringatan Hari Anti-korupsi Internasional di depan Balai Kota Malang, Jumat (8/12). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang telah mengubek-ubek Kota Malang terkait beberapa dugaan kasus korupsi pada awal 2017. Namun kasus tersebut masih belum clear. Masih banyak kasus dugaan korupsi di Kota Malang yang belum tersentuh lembaga anti-rasuah. "Baru satu saja, jembatan Kedungkandang. Yang dugaan suap 1 persen (dari APBD) belum ditangani," jelas Fausi. Sebagai informasi, pembangunan jembatan Kedungkandang merupakan salah satu program Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Malang yang dianggarkan multiyears periode 2012-2015. Proyek ini diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 9,7 miliar. Dalam penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Malang 2015, terdapat adanya dugaan tindakan yang mengarah pada pemerasan, pungli, dan suap. Adapun tindakan tersebut diduga dilakukan oleh Wali Kota Malang dengan memberikan perintah kepada asisten II dan Sekretaris Daerah Kota Malang. Sementara pada Hari Anti-korupsi Internasional, MCW menggelar aksi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya. Pada momentum ini, MCW mengajukan beberapa tuntutan. Antara lain meminta kejaksaan dan kepolisian Kota Malang mengusut tuntas aktor-aktor yang terlibat dalam beberapa kasus dugaan korupsi. Memperjelas status kasus yang ditangani oleh kejaksaan dan Polres Kota Malang. Serta meminta KPK untuk bisa menjadikan pemberitahuan ini menjadi pintu masuk prioritas kasus korupsi di Malang Raya.

MCW: Kasus RSUD Kota Malang Nyaris Tak Tersentuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69717_88936_Ahok-Batik.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari ini (9/12) merupakan peringatan anti korupsi dunia. Bicara anti korupsi, maka sosok yang paling nyentrik dan paling identik adalah Basuki Tjahaja Purnama. Ahok-sapaannya- menilai bahwa kunci melakukan upaya tindak rasywah adalah keterbukaan.&nbsp; &quot;Untuk menyelesaikan korupsi yang sangat utama adalah transparansi. Tanpa itu mustahil (diberantas),&quot; kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/12). Eks Bupati Belitung Timur itu kemudian mencontohkan bagaimana semangat transparansi diterapkannya dalam penggalangan dana kampanye. Pasalnya, setiap orang yang ingin mendonasikan sumbangannya harus ditransfer langsung ke akun bank milik tim pemenangan.&nbsp; &quot;Dan itu bisa dimonitoring secara online,&quot; sebut calon gubernur nomor urut dua tersebut. Tak hanya itu, peraih tiga penghargaan anti korupsi itu juga mengaku sistem transparansi sebenarnya harus didukung dengan asas keadilan. Itu pula yang dilakukannya ketika memimpin DKI Jakarta. &quot;Jadi ini harus sangat adil. Pejabat-pejabat kita harus gaji dengan baik. Guru-guru saja Rp 14 juta gajinya,&quot; imbuhnya. Begitu pula dengan semua transaksi di Pemerintahan DKI, kata Ahok, tak ada lagi sistem tunai. Semuanya serba transfer agar bisa dilacak ke mana saja uangnya mengalir.&nbsp;(uya/JPG)

Pesan Ahok di Hari Anti Korupsi Dunia