<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/Screenshot_2024-07-24-19-37-44-526_comgoogleandroidgm-edit-1273216611.jpg" alt="Ilustrasi sejumlah pesawat terparkir di bandara (Angkasa Pura I)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sejumlah pesawat terparkir di bandara (Angkasa Pura I)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Elba Damhuri menyatakan, Satuan Tugas (Satgas) terus mengkaji rencana penurunan harga tiket pesawat secara komprehensif untuk memastikan kebijakan yang seimbang dan menguntungkan masyarakat serta pelaku industri penerbangan. Elba di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat terdiri atas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pariwisata; Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan Kementerian Keuangan. "Serta kementerian/lembaga terkait terus mengkaji rencana penurunan harga tiket pesawat secara komprehensif," kata Elba, dikutip Minggu (17/11). Dia menyampaikan kajian tersebut diharapkan dapat menyelaraskan semua kebijakan untuk menghasilkan rekomendasi dan usulan langkah yang perlu diambil. Saat ini Kemenhub masih menunggu hasil rekomendasi kebijakan tarif tiket pesawat udara terjangkau, yang masih dibahas oleh Tim Satgas lintas kementerian/lembaga. Kemenhub juga telah memberikan sejumlah masukan sebagai pertimbangan, untuk mengupayakan tarif terjangkau bagi masyarakat. Namun di sisi lain juga tetap memperhatikan keberlangsungan industri penerbangan nasional. "Jika rekomendasinya sudah keluar, Kemenhub akan menyampaikan informasi itu kepada publik secara transparan. Begitupun perihal kapan penurunan harga tiket itu bisa dilakukan,&rdquo; ujar Elba. Selain melakukan kajian bersama Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat, Kemenhub secara intensif dan konsisten melakukan upaya lainnya untuk menstabilkan harga tiket pesawat. Salah satunya berdiskusi intensif dengan pihak maskapai. Maskapai penerbangan diharapkan dapat melakukan upaya efisiensi dan inovasi untuk mengelola harga tiket pesawat lebih terjangkau. Tiket pesawat yang dibayarkan masyarakat terdiri atas komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, serta biaya tuslah/tambahan (surcharge). Untuk itu, dalam menurunkan harga tiket pesawat perlu keterlibatan berbagai pihak lintas sektor. &ldquo;Kemenhub selalu berupaya mendengarkan aspirasi masyarakat. Saat ini pemerintah terus bekerja untuk menurunkan harga tiket pesawat menjadi lebih murah, mengingat harga tiket tidak semata-mata melibatkan Kemenhub,&rdquo; kata Elba.

Saat ini Kemenhub masih menunggu hasil rekomendasi kebijakan tarif tiket pesawat udara terjangkau, yang masih dibahas oleh Tim Satgas.

Presiden Sudah Berganti, Wacana Penurunan Harga Tiket Pesawat Masih Terus Dikaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/WhatsApp-Image-2024-07-23-at-111137-2456793111.jpeg" alt="Seorang pekerja mengisi avtur ke pesawat yang terparkir di bandara. (ANTARA/HO-Pertamina Patra Niaga)" width="100%">
<figcaption>Seorang pekerja mengisi avtur ke pesawat yang terparkir di bandara. (ANTARA/HO-Pertamina Patra Niaga)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertamina Patra Niaga yang merupakan Subholding Commercial and Trading PT Pertamina (Persero) memastikan harga avtur di Indonesia khususnya yang dijual oleh Pertamina sudah paling kompetitif dan mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Heppy Wulansari menyatakan bahkan harga avtur milik Pertamina lebih rendah jika dibandingkan dengan harga publikasi per liter di negara lain. "Harga publikasi Avtur di Indonesia cukup kompetitif. Nilai kompetitif harga publikasi avtur milik Pertamina juga setara dan lebih rendah dibanding harga publikasi per liter di negara yang memiliki kemiripan lanskap geografis," katanya di Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Harga avtur yang dijual Pertamina Patra Niaga selama periode 1-30 September adalah sebesar Rp 13.211 per liter. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan harga avtur di Singapura yang mencapai Rp 23.212 per liter pada periode sama. Harga avtur Pertamina ini pun sudah mengacu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU). Heppy menuturkan penetapan harga avtur juga berdasarkan Mean of Plats Singapore (MOPS) yang menjadi patokan harga pasar terdekat. Selain itu, harga avtur ini turut mempertimbangkan&nbsp;demand&nbsp;volume dari masing-masing bandara sesuai frekuensi pergerakan pesawat. Heppy menjelaskan rantai pasok avtur di Indonesia lebih kompleks dibandingkan negara lain yakni Pertamina bertanggung jawab menyediakan avtur di 72 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) di seluruh Indonesia. Pertamina Patra Niaga pun tidak hanya berfokus melayani Avtur pada Bandara besar tetapi juga termasuk Bandara kecil yang secara komersial belum tentu menguntungkan. "Rantai pasok Indonesia lebih kompleks dibanding negara lain termasuk untuk menjaga ketahanan pasokan di 72 DPPU. Kami terus memastikan kebutuhan avtur terpenuhi di seluruh Indonesia, bahkan bandara perintis sekalipun," kata Heppy.

Harga avtur yang dijual Pertamina Patra Niaga selama periode 1-30 September adalah sebesar Rp 13.211 per liter, lebih murah dari Singapura.

Dituding jadi Biang Kerok Harga Tiket Pesawat Mahal, Pertamina Patra Niaga Tegaskan Avturnya Cukup Kompetitif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/30/JKT-1-Road-to-Jakarta-Muslim-Fashion-Week-2025-FED-2-2542307717.jpg" alt="Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjadi pembicara dalam Penta Talk Inkubasi Modest Fesyen Tahap II, yang merupakan rangkaian acara road to Jakarta Muslim Fashion Week 2025, bertempat di Jakarta Fashion Hub, Rabu (28/08/2024). (Fedrik" width="100%">
<figcaption>Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjadi pembicara dalam Penta Talk Inkubasi Modest Fesyen Tahap II, yang merupakan rangkaian acara road to Jakarta Muslim Fashion Week 2025, bertempat di Jakarta Fashion Hub, Rabu (28/08/2024). (Fedrik</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan telah menerima masukan dari CEO Capital A Berhad, induk perusahaan maskapai penerbangan AirAsia Tony Fernandes berkaitan dengan harga tiket penerbangan domestik. "Masukan Bapak Tony Fernandes telah kami terima melalui media dan itu memang sudah menjadi temuan kami," ujar Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta, Selasa (10/9). Tiga faktor yang sangat membebani industri aviasi itu, lanjut dia, adalah pajak, bea dan juga avtur. Kemenparekraf yang juga dilibatkan dalam Satuan Tugas (Satgas) penurunan harga tiket pesawat ini mengungkapkan bahwa saat ini lintas kementerian tengah mengusahakan agar akhir Oktober harga tiket pesawat di Indonesia dapat lebih terjangkau. "Sehingga akhir Oktober kita harapkan harga tiket bisa lebih terjangkau. Paling tidak turun 10 persen target awal kita," pungkas Sandiaga. Diketahui, sebelumnya CEO Capital A Berhad, induk perusahaan maskapai penerbangan AirAsia Tony Fernandes mengungkapkan, terdapat beberapa kendala yang dialami maskapai sehingga kesulitan menghadirkan tiket penerbangan domestik yang terjangkau di Indonesia. Salah satunya mahalnya harga avtur yang 28 persen lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. "Harga bahan bakar di Indonesia adalah tertinggi di ASEAN, sekitar 28 persen," ujar Tony. Ia juga mengungkapkan adanya pajak ganda yang dikenakan pada penerbangan domestik, yakni pajak dikenakan pada bahan bakar pesawat maupun pada harga tiket penumpang. Pihaknya juga mengusulkan adanya penghapusan bea masuk untuk suku cadang pesawat sehingga diharapkan dapat secara signifikan menurunkan struktur biaya operasional maskapai. Tony juga mengusulkan kepada pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tarif batas atas tiket penerbangan domestik. Menurutnya, peninjauan batas ini dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi maskapai dalam menetapkan harga berdasarkan permintaan dan biaya operasional yang dinamis, sekaligus mendorong persaingan yang sehat di industri penerbangan.

Sebelumnya CEO Capital A Berhad, Tony Fernandes mengungkapkan bahwa harga avtur di Indonesia paling tinggi di ASEAN.

Temukan Tiga Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal, Sandiaga Uno Janji Oktober Minimal Turun 10 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/juanda-2.jpg" alt="BEREBUT MUDIK AWAL: Calon penumpang maskapai penerbangan domestik mengantre untuk menjalani pemeriksaan tiket sebelum masuk ke ruang tunggu di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Rabu (5/5). Pemerintah mewanti-wanti agar tidak mudik untuk menghindari" width="100%">
<figcaption>BEREBUT MUDIK AWAL: Calon penumpang maskapai penerbangan domestik mengantre untuk menjalani pemeriksaan tiket sebelum masuk ke ruang tunggu di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Rabu (5/5). Pemerintah mewanti-wanti agar tidak mudik untuk menghindari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberikan sanksi tegas bagi maskapai yang melanggar aturan terus penerbangan. Pernyataan tersebut terkait beredarnya berita mengenai harga tiket pesawat yang melonjak tinggi.  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menegaskan, pada periode angkutan lebaran tahun 2022, belum ada maskapai yang melanggar aturan tarif penerbangan yang ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) untuk penerbangan reguler kelas ekonomi.  "Hingga saat ini, kami belum menemukan maskapai yang melanggar aturan tarif batas atas penerbangan seperti yang viral diberitakan. Masih sesuai aturan yang berlaku," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto, dalam keterangannya, Sabtu (30/4).  Namun demikian, Novie mengatakan, pemerintah akan melakukan pengawasan dan memonitoring harga tiket yang dijual oleh maskapai. Jika ada yang melanggar, sanksi administratif sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2021 secara tegas akan diberlakukan.  Terkait tarif tiket, Novie menjelaskan bahwa pemerintah sudah menetapkan aturan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019. Untuk Tarif Batas Atas (TBA) ditentukan oleh tarif jarak penerbangan dan Tarif Batas Bawah (TBB) ditentukan oleh 35 persen dari batas atas, dari masing-masing kelompok pelayanannya.  "Jadi, adanya berita harga tiket mahal, kemungkinan tiket tersebut adalah penerbangan tidak langsung (transit) atau tiket kelas bisnis. Karena, apabila tiket penerbangan reguler kelas ekonomi sudah habis, atau rute langsung (direct) tidak tersedia lagi, maka sistem OTA (Online Travel Agent) yang merupakan sistem otomatis dalam mencari tiket, akan terus mencari ketersediaan penerbangan sesuai yang dicari konsumen," jelasnya.  Dalam hal perbedaan harga tiket jika transit, maka akan jauh lebih mahal daripada penerbangan direct, karena merupakan akumulasi tarif dari satu rute ke rute berikutnya. Begitu juga dengan kelas bisnis. “Pemerintah hanya mengatur tarif rute direct atau langsung pesawat kelas ekonomi,” imbuhnya.  Untuk menghindari harga tiket yang tinggi, sebaiknya calon penumpang dapat membeli atau memesan tiket jauh dari hari keberangkatan, agar mendapatkan harga tiket yang hemat. Calon penumpang juga bisa mencari informasi penawaran promosi dari maskapai penerbangan, agen perjalanan, layanan kartu kredit dan lain-lain, yang seringkali memberikan penawaran harga khusus untuk periode tertentu.  “Pilih waktu penerbangan yang tepat, mengingat harga pada saat peak season lebih mahal dibanding low season. Peak season adalah musim dimana banyak orang membeli tiket, biasanya terjadi menjelang liburan dan berlangsung hingga beberapa hari setelahnya,” pungkasnya.

Maskapai Jual Tiket Tak Sesuai Aturan Bakal Kena Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Batik-Air-Jawa-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah kembali mengevaluasi Tarif Batas Atas (TBA) harga tiket pesawat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 dan berlaku efektif sejak (18/5) lalu. Kali ini, pemerintah bersama dengan seluruh pihak terkait menetapkan tiga kebijakan strategis lanjutan terkait harga tiket pesawat yang dinilai masih sangat mahal.  Keputusan diambil pemerintah melalui Rapat Koordinasi Tentang Evaluasi Kebijakan Penurunan Tarif Angkutan Udara di Kemenko Perekonomian, Jakarta. Acara itu dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Staf Khusus Menteri BUMN Sahala Lumban Gaol.  Selain itu hadir pula Direktur Utama PT Lion Air Group Rudy Limengkewas, Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi dan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin. Acara itu dipimpin langsung oleh Menko Darmin Nasution.  "Masyarakat banyak yang menganggap tidak cukup penurunan tarif batas atas. Kami merespons harapan masyarakat, tetapi juga tetap menjaga keberlangsungan industri penerbangan. Karena itu, tadi diambil kesimpulan untuk merumuskan kebijakan penurunan harga tiket penerbangan dari LCC," kata Darmin usai rapat koordinasi terkait harga tiket pesawat di Jakarta, Kamis (20/6).  Darmin mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat sejak November 2018 berdampak langsung pada jumlah penumpang. Dia mencatat, adanya trend penurunan dalam empat bulan terakhir dari Januari sampai April 2019 sebesar 28 persen. Akan tetapi memang setiap tahunnya, saat memasuki Kuartal I, tren jumlah penumpang udara cenderung menurun (off-peak season).  Namun menurut Darmin, secara Year on year (YoY), inflasi angkutan udara tahun ini terus mengalami peningkatan. Meskipun sejak Mei 2019, laju inflasinya agak sedikit melambat menyusul kebijakan penurunan TBA sebesar 12 sampai 16 persen dari pemerintah.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pertamina-turunkan-harga-avtur-pesawat-segini-nilainya_m_.jpg" alt="Ilustrasi maskapai penerbangan Garuda Indonesia, tingginya harga avtur dituding jadi salah satu tingginya harga tiket pesawat saat ini" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai penerbangan Garuda Indonesia, tingginya harga avtur dituding jadi salah satu tingginya harga tiket pesawat saat ini</figcaption>
</figure> Ilustrasi maskapai penerbangan Garuda Indonesia (Dok.JawaPos.com)  “Sejak diberlakukan kebijakan TBA yang baru, inflasi tarif angkutan udara pada Mei 2019 tercatat hanya sebesar 1,13 persen (MtM), lebih kecil jika dibandingkan dengan Bulan sebelumnya yang nilai inflasinya mencapai 2,27 persen (MtM). Meskipun secara tahunan inflasinya masih cukup tinggi, sebesar 27,85 persem (YoY),” pungkasnya.  Sebagaimana diketahui, rakor evaluasi TBA ini telah memutuskan 3 keputusan penting. Keputusan tersebut telah dirumuskan dan disetujui bersama dengan seluruh pihak terkait. Adapun tiga keputusan itu sebagai berikut:  1. Untuk memenuhi harapan masyarakat akan penurunan harga tiket pesawat, pemerintah bersama seluruh pihak terkait tengah memfinalisasi kebijakan untuk memberlakukan penurunan harga tiket penerbangan Low Cost Carrier (LCC) domestik untuk jadwal penerbangan tertentu. Kebijakan ini akan berlaku efektif dalam satu minggu kedepan.  2. Untuk menjaga keberlangsungan industri angkutan udara, seluruh pihak yang terkait seperti maskapai udara, pengelola bandara, dan penyedia bahan bakar penerbangan, telah sama-sama berkomitmen untuk menurunkan biaya yang terkait dengan operasi penerbangan.  3. Untuk membantu efisiensi biaya di maskapai, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pemberian insentif fiskal atas:  a. Jasa persewaan, perawatan, dan perbaikan pesawat udara, b. Jasa persewaan pesawat udara dari luar daerah pabean, dan c. Impor dan penyerahan atas pesawat udara dan suku cadangnya.

Pemerintah Terbitkan 3 Kebijakan Dorong Tarif Tiket Pesawat Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Batik-Air-Jawa-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merilis aturan baru terkait tarif batas atas (TBA) penumpang angkutan udara kelas ekonomi domestik pada Kamis (16/5). Dengan terbitnya aturan tersebut, Kemenhub meminta seluruh maskapai penerbangan menyesuaikan tarif penerbangan domestiknya paling lambat dua hari sejak aturan tersebut diterbitkan.  Beleid tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang telah ditandatangani sejak Rabu (15/5) malam. Regulasi itu sekaligus mengubah aturan lama, Keputusan Menteri Perhubungan 72 Tahun 2019 yang mengatur tentang TBA lama.  "Revisi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap aspirasi dari masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlangsungan industri penerbangan, terutama menjelang pelaksanaan Angkutan Lebaran tahun 2019," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara, Polana Banguningsih Pramesti di Gedung Kemenhub, Kamis (16/5).  Berdasarkan aturan yang tertera pada KMP 106/2019, penurunan TBA yang harus disesuaikan oleh perusahaan maskapai penerbangan sekitar 12 sampai 16 persen. Aturan ini berlaku untuk seluruh kategori penerbangan yang masuk dalam kriteria kelas ekonomi.  Adapun penerbangan kelas ekonomi yaitu meliputi penerbangan dengan pelayanan penuh atau biasa disebut dengan full service. Contohnya, Garuda Indonesia dan Batik Air. Selanjutnya, pelayanan menengah atau medium service, seperti Nam Air dan Sriwijaya Air.  Terakhir, penerbangan berbiaya murah (LCC), seperti Lion Air, Citilink Indonesia dan AirAsia. "Badan Usaha Angkutan Niaga Berjadwal harus segera melakukan penyesuaian paling lambat 2 (dua) hari sejak tetapkan keputusan menteri ini," katanya.  Dia mengatakan, pertimbangan Kemenhub untuk memangkas tarif batas atas karena meningkatnya ketepatan waktu pesawat atau on time performance (OTP). Dari data internalnya, peningkatan OTP pada Januari-Maret tahunan (year to year) yang semula hanya 78,88 persen. Namun, kini rata-rata mencapai 86,29 persen.  "Makin baik OTP, efisiensi pengoperasian akan lebih baik. Dengan peningkatan OTP kebutuhan avtur pengoperasian pesawat baik di ground maupun udara berkurang," tuturnya.  Akantetapi, Polana mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi secara berkala setiap tiga bulan terkait aturan TBA baru tersebut. Namun, jika ada perubahan signifikan yang mempengaruhi perusahaan maskapai, maka dilakukan penyesuaian kembali terhadap TBA tersebut.  "Kami mengharapkan agar masyarakat dapat memahami, karena harga tiket bersifat fluktuatif. Terkait penentuan dasar tarif tidak hanya dipengaruhi oleh single factor tapi multi factor," tuturnya.  Sebagaimana diketahui, perusahaan maskapai penerbangan yang melanggar dan tidak mematuhi ketentuan TBA akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Perturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2016 tentang sanksi administrasi.  Di antaranya, peringatan, pembekuan dan pencabutan izin usaha sampai dengan denda administrasi. Namun, selama ini, perusahaan maskapai penerbangan selalu mentaati aturan yang berlaku.

Kemenhub Minta Maskapai Turunkan Harga Tiket Dalam Dua Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/boeing-harus-terbuka-soal-sistem-antianjlok_m_.jpg" alt="Ilustrasi pesawat Boeing 737 Max" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pesawat Boeing 737 Max</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akhirnya merealisasi janji untuk menurunkan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat. Mulai besok (15/5) TBA diturunkan 12-16 persen. Namun, penurunan itu hanya berlaku untuk pesawat dengan layanan penuh (full service) dan menggunakan mesin jet. Misalnya, Garuda Indonesia dan Batik Air.  Tiap rute akan mengalami penurunan TBA yang berbeda. Perbedaan itu diukur dari beberapa hal. Antara lain, okupansi dan frekuensi penerbangan.  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, meski range penurunan 12-16 persen, jika dirata-rata, TBA akan turun 15 persen. "Penurunan itu berlaku untuk maskapai full service, tapi nanti LCC (low cost carrier, Red) pasti akan mengikuti," terang dia dalam konferensi pers kemarin (13/5).  Selama ini maskapai full service boleh memakai TBA hingga 100 persen. Sedangkan TBA untuk LCC biasanya 80-85 persen dari TBA yang dipakai maskapai full service. "Saya mengimbau LCC kalau bisa menerapkan 50 persen dari TBA," lanjut Budi. LCC di Indonesia, misalnya, Lion Air dan AirAsia.  Menurut dia, penurunan itu dimungkinkan untuk diterapkan oleh maskapai lantaran harga avtur sudah turun. Selain itu, manajemen bandara di Indonesia sudah cukup bagus dan on time performance (OTP) maskapai membaik. Dampaknya, cost structure yang dikeluarkan oleh maskapai, baik dari sisi bahan bakar maupun biaya di bandara, bisa ditekan. Di samping itu, Budi diminta oleh Kementerian Pariwisata untuk mengontrol harga tiket pesawat.  Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, industri pariwisata memang cukup terdampak kenaikan harga tiket pesawat. Ditambah lagi, Lebaran jatuh pada Juni mendatang. Penurunan TBA harus dipercepat agar inflasi saat Ramadan dan Lebaran tak naik terlalu tinggi.  "Ya, pemerintah dalam hal ini harus seimbang antara mementingkan kepentingan industri maskapai dengan kemampuan dan daya beli konsumen," ujarnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/turun-20-persen-harga-tiket-garuda-indonesia-masih-terasa-mahal_m_-768x512.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Penurunan tarif tiket pesawat baru untuk Garuda Indonesia dan Batik Air. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  KPPU Belum Temukan Bukti Kartel  Sementara itu, terkait dengan isu harga tiket pesawat yang belakangan melambung tinggi, pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan masih melakukan penyelidikan atas dugaan kartel. KPPU belum mengantongi cukup bukti untuk memvonis masalah tersebut sebagai ulah kartel dan melakukan penindakan. "Masih diselidiki," ujar Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih saat dihubungi Jawa Pos kemarin.  Guntur menjelaskan, tim investigator KPPU sedang berupaya mengumpulkan bukti. Untuk naik ke tahap penyidikan, menurut Guntur, harus ada setidaknya dua bukti kuat dari lima bukti yang biasa menjadi dasar putusan KPPU. Lima bukti tersebut adalah temuan investigator, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan terlapor, dan surat-surat atau berkas terkait.  "Sejauh ini, belum ada bukti kuat," katanya. Tim investigasi sedang fokus pada analisis bukti ekonomi dengan cara menggali informasi dari maskapai, Kemenhub, dan stakeholder aviasi lainnya. "Tapi, itu butuh effort dan waktu," ucapnya.  Diwawancara di tempat terpisah, Kodrat Wibowo, komisioner KPPU lainnya, mengatakan bahwa tim investigator baru merampungkan penggalian informasi dari Garuda Indonesia. "Sebelumnya, Lion sudah, Inaca juga sudah. Garuda baru bisa memenuhi panggilan baru-baru ini," beber Wibowo.  Menurut dia, Garuda saat dimintai keterangan soal kenaikan harga tiket mengklaim bahwa harga yang ditetapkan saat ini adalah harga asli dari layanan premiumnya.  "Kalau dimurahin, mereka bilang ada risiko rugi," papar dia. Data yang didapatkan dari tiap-tiap maskapai, lanjut Wibowo, akan dikroscek dengan formulasi dan batasan harga yang dirumuskan oleh Kemenhub.  Guntur menambahkan, dalam meneliti suatu kasus, KPPU tak memiliki target waktu atau memprediksi berapa lama sebuah perkara bisa diusut. Berkaca pada vonis KPPU yang dijatuhkan kepada Honda dan Yamaha atas kasus kartel motor matik 110-115 cc, Guntur mengatakan bahwa KPPU membutuhkan waktu dua tahun untuk bisa menjatuhkan vonis tersebut.  Pergerakan yang terkesan "tumpul" tampaknya juga tak terlepas dari tidak adanya kewenangan KPPU untuk melakukan penyadapan maupun penyitaan.  Menurut Guntur, jika KPPU diberi dua kewenangan tersebut, kerja "wasit" persaingan usaha itu bisa lebih powerful. "Banyak perilaku persaingan tak sehat yang bisa terlihat dalam dokumen. Kami sudah mengajukan kewenangan tersebut, tapi selalu ditolak. Jika di luar negeri seperti Jepang dan Amerika Serikat atau yang dekat seperti Filipina dan Singapura saja, KPPU-nya bisa melakukan hal tersebut," ucapnya.  Pengamat penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri) Gerry Soejatman mengatakan, penurunan TBA menjelang Lebaran di satu sisi bisa berdampak negatif ke masyarakat jika volume atau kapasitas yang disediakan tidak berubah. "Tiket semakin cepat habis. Mayoritas masyarakat tidak akan bisa menikmati karena keburu habis, pendapatan maskapai tidak optimum karena kejual habis di harga rendah," ujarnya.  Selain itu, menurut dia, momen penurunan TBA saat ini dinilai belum tepat lantaran mendekati peak season. "Bagi maskapai, ya pasti protes. Demand meningkat di musim Lebaran, kok harga malah diturunkan," katanya. Sedangkan maskapai yang menjual tiket mendekati TBA, mau tidak mau, memang harus menurunkan harga agar tidak melewati TBA.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/turun-20-persen-harga-tiket-garuda-indonesia-masih-terasa-mahal_m_-768x512.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Penurunan Tarif Pesawat Hanya untuk Garuda-Batik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/airasia-cabut-penjualan-tiket-traveloka-ajak-bicara_m_.jpg" alt="Ilustrasi maskapai penerbangan AirAsia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai penerbangan AirAsia</figcaption>
</figure><a href="https://JawaPos.com">JawaPos.com</a> - Sejak 1 April 2019, aturan baru tentang tarif pesawat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi berlaku. Maskapai diminta untuk mematuhi ketentuan yang telah dibuat regulator. Adapun aturan yang diterbitkan oleh Kemenhub yakni Peraturan Menteri Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Kedua aturan tersebut merupakan pembaruan dari PM 14 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga berjadwal Dalam Negeri. Namun sayang, hingga beberapa hari berlakunya beleid tersebut, masyarakat masih mengeluhkan mahalnya tarif pesawat. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti, tarif pesawat yang ditetapkan oleh maskapai saat ini belum ada yang melanggar aturan. Artinya, maskapai dengan kelas low cost carrier (LCC) menetapkan tarifnya sesuai tarif batas bawah (TBB) yakni 35 persen dari tarif batas atas (TBA) dan tarif maksimal 85 persen dari TBA. Sementara itu ,untuk maskapai medium juga menerapkan tarif maksimal 90 persen dari TBA. Untuk kelas full service tidak ada masalah. “Selama ini kita lihat saja, belum ada yang melanggar aturan ya. Kan diharapkan kemarin di dalam peraturannya memperhatikan juga kemampuan konsumen sehingga maskapai bisa menurunkan harga tiket,” ujarnya dikutip, Rabu (10/4). Meski begitu, Polana menyebut jika saat ini Air Asia justru jadi maskapai yang memiliki harga tiket yang murah dibanding kompetitornya. “Malah Air Asia lebih murah,” tuturnya. JawaPos.com coba membuktikannya. Dari hasil penelusuran di situs penjualan online tiket Air Asia, harga terendah tiket pesawat rute Jakarta-Bali untuk tanggal 30 April 2019 adalah sebesar Rp 787.730 per penumpang. Sementara itu, harga tarif pesawat termurah di agen penjualan online seperti Traveloka sebesar Rp 919 ribu per penumpang. Adapun pesawatnya yang menjual dengan besaran tarif tersebut yakni Lion Air. Keduanya merupakan maskapai yang masuk kategori LCC. Kendati demikian, lanjut Polana, Kemenhub masih terus melakukan pemantauan penurunan tarif di lapangan. Dia mengklaim sudah terjadi penurunan kendati belum mendekati ketentuan 35 persen TBB. “Ini beberapa hari sudah turun tapi berapa turunnya di lapangan sedang dicek. Memang kalau mendekati batas bawah belum ada ya, maskapai kan masih butuh revenue untuk kelangsungan hidupnya,” tandasnya.

Dua Aturan Terbit, Kemenhub: AirAsia Lebih Murah Daripada Garuda Cs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Garuda.jpg" alt="Hanggar Garuda Indonesia." width="100%">
<figcaption>Hanggar Garuda Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tarif penerbangan yang masih tinggi menjadi keluhan bagi sebagian besar masyarakat. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) sebagai perusahaan pelat merah diminta dapat menurunkan tarif terlebih dahulu.  “Garuda sebagai BUMN dan price leader di bisnis penerbangan di Indonesia memang mesti memulai dengan menurunkan tarif agar lebih affordable bagi konsumen,” ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (9/4).  Menurutnya, penurunan tarif pada Garuda akan diikuti oleh maskapai lainnya. Namun, tentunya dengan tetap memperhitungkan peningkatan biaya operasional dan kebutuhan untuk investasi dan ekspansi ke depan.  Faisal menuturkan, kenaikan harga tiket pesawat terbang akan menurunkan mobilitas secara signifikan baik orang maupun barang, sehingga roda perekonomian akan mengalami perlambatan baik dari sisi produksi maupun konsumsi.  Dari sisi produksi, kata Faisal, kenaikan harga tiket juga akan meningkatkan biaya produksi beberapa sektor yang berhubungan dengan penerbangan seperti bisnis travel, pengiriman, logistik, dan lain-lain.  “Bahkan bisa merambat sampai pada sektor ritel khususnya yg berlokasi di terminal bandara, karena penurunan jumlah penumpang pesawat terbang berarti juga menurunkan jumlah pengunjung terminal yg berdampak pada penurunan konsumsi/penjualan bisnis ritel yg beroperasi di sana (souvenir, makanan minuman, pakaian, dll),” tuturnya.  Faisal menilai tepat langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang akan membeberkan hasil penyelidikan dugaan persekongkolan atau kartel dalam penetapan tarif pesawat untuk penerbangan domestik.  “Ada dampak dari sebelumnya perang tarif antar maskapai yang menggerorogoti kesehatan finansial dan juga mengorbankan safety (kasus lion air), namun cukup beralasan juga kalau ada yang menduga praktik kartel,” tandasnya.

Harga Tiket Murah Harus Dimulai Dari Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/tol-sumsel-bengkulu-mulai-digarap-mei-tahun-ini_m_.jpg" alt="Menhub RI, Budi Karya Sumadi." width="100%">
<figcaption>Menhub RI, Budi Karya Sumadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku bakal melakukan intervensi jika harga tiket Garuda Cs masih mahal. Menurutnya, intervensi harga tersebut dibolehkan dalam Undang-undang (UU). "Ya lihat saja nanti, kita tetapkan, kan UU memberikan kewenangan kepada saya," ujar Budi Karya seperti dikutip Senin (8/4). Menhub Budi menegaskan masyarakat sebagai konsumen punya peran penting dalam keberlangsungan industri penerbangan. Pemerintah, selaku regulator juga telah membuat aturan dengan menetapkan tarif batas bawah (TBB) dan tarif batas atas (TBA). "Karena ada TBB dan TBA ditetapkan batas atas, karena pada dasarnya masyarakat ada yang mampu di atas ada yang harga yang relatif murah," tegasnya. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemrnhub) telah menerbitkan dua aturan baru terkait tarif pesawat. Kedua aturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Kedua aturan tersebut merupakan pembaruan dari PM 14 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga berjadwal Dalam Negeri. Usai diterbitkannya beleid tersebut, sejumlah maskapai mulai melakukan penyesuaian. Sebut saja Garuda Indonesia yang memberikan diskon tiket sebesar 50 persen. Sementara itu Lion Air juga menegaskan komitmennya untuk menurunkan tarif pesawat di semua rute. Sayangnya, kebijakan itu belum cukup terasa hingga saat ini. Pantauan JawaPos.com di sejumlah agen penjualan tiket online, tarif pesawat masih mahal. Di Traveloka misalnya, harga tiket termurah Jakarta-Bali pada 15 April 2019 adalah sebesar Rp 919 ribu dengan menggunakan maskapai Lion Air. Sementara itu,  Garuda menjualnya dengan harga Rp 1,95 juta. Bahkan, pembelian untuk awal Mei saja masih di sekitaran harga yang sama. Sementara itu, di situs penjualan tiket online lainnya yakni Tiket.com, harga termurah tiket untuk penerbangan 15 April 2019 adalah sebesar Rp 919 ribu dengan menggunakan maskapai Lion Air. Sementara itu, Garuda menjualnya dengan harga Rp 1,95 juta. Perubahan harga juga tidak terjadi signifikan untuk penerbangan di awal Mei.

Tiket Pesawat Masih Mahal, Menhub Akan Paksa Garuda Cs Turunkan Harga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#harga tiket pesawat mahal

Berita Terkini