<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/harga-solar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com Industri nasional tengah menghadapi tantangan global dan domestik. Tantangan global bersumber dari dampak perang Rusia dan Ukraina.  Akibatnya, terdapat dua persoalan utama. Yakni, krisis pangan dan energi. Salah satu tantangan domestik adalah masih rendahnya belanja hasil produksi dalam negeri.  "Terkait dengan krisis pangan, perang Rusia-Ukraina telah mengakibatkan munculnya tiga isu. Pertama, berkurangnya pasokan komoditas pangan seperti gandum dan minyak nabati," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rabu (31/8).  Kedua adalah munculnya fenomena proteksionisme negara-negara di dunia untuk mengamankan stok pangan domestik. Contohnya, India menghentikan ekspor gandum.  Ketiga, peningkatan konversi komoditas pangan menjadi bahan baku energi. Isu-isu itu telah mengakibatkan kenaikan indeks harga komoditas pangan global sebesar 32,5 persen (YoY) berdasar laporan World Bank pada Juni 2022.  Sementara itu, krisis energi terjadi dengan harganya yang terus mengalami kenaikan. "Pemerintah saat ini menggodok rencana penyesuaian harga BBM. Berdasar data yang kami miliki, pengeluaran IBS (industri besar dan sedang) untuk bahan bakar dan pelumas pada 2019 mencapai Rp 58,7 triliun dan berperan 1,3 persen terhadap total biaya produksi," jelas Agus.  Jika menggunakan angka 2019 dengan asumsi pertumbuhan 2021 sebesar 5 persen, tahun lalu pengeluaran bahan bakar dan pelumas mencapai Rp 60 triliun atau berperan 1,4 persen. "Dengan angka tersebut, saya berpendapat bahwa secara umum kenaikan harga pertalite tidak berdampak signifikan terhadap sektor industri manufaktur, tetapi tentu akan berdampak pada karyawan pengguna pertalite," ungkapnya.  Namun, sektor industri bakal mendapat dampak langsung yang signifikan jika harga solar dinaikkan. "Akan meningkatkan variabel biaya logistik dan kenaikan harga produk sekitar 10–15 persen," kata Agus.

Industri Lebih Khawatir Solar Naik, Harga Produk Bisa Naik 15 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Antrean-sepeda-motor-saat-isi-Pertalite-di-SPBU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memberikan BLT BBM pertama di Kabupaten Jayapura, Papua, hari ini, Rabu (31/8). BLT pertama yang diberikan kepada masyarakat itu senilai Rp 300.000.  Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan, masyarakat penerima BLT BBM nantinya akan mendapat uang sebesar Rp 600.000. Adapun teknisnya akan diberikan dua kali, yakni pada awal September dan awal Desember.  "Untuk BLT BBM jumlahnya 4 bulan kali Rp 150.000. Tapi kita bagi dua kali, jadi per awal September ini kita serahkan dua kali Rp 150.000. Jadi yang diterima Rp 300.000. Nanti awal Desember kita akan serahkan dua bulan lagi sisanya, yakni sebesar Rp 300.000. Jadi total yang diterima Rp 600.000 untuk BLT BBM," kata Risma dalam keterangannya, Rabu (31/8).  Untuk diketahui, jelang kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar, pemerintah telah menyiapkan tiga bantalan sosial (bansos) tambahan. Yakni, BLT BBM, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan subsidi sektor transportasi dengan total Rp 24,17 triliun.  Disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 12,4 triliun rupiah.  Ia menyebut bantalan sosial tambahan dialokasikan guna menjaga kemampuan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dan energi akibat krisis ekonomi global.  Untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun. Bantuan subsidi gaji akan diberikan kepada pekerja dengan penghasilan maksimum Rp 3,5 juta per bulan.  Adapun targetnya, bantuan subsidi gaji ini akan diberikan sebesar Rp 600 ribu. Terkait petunjuk teknis bantuan ini, Sri Mulyani mengatakan akan diatur dalam peraturan menteri yang akan diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan.  Tak hanya BLT dan subsidi gaji, pemerintah juga menginstruksikan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk ikut memberikan subsidi. Nantinya, subsidi ini akan diberikan kepada pengemudi transportasi umum, ojek, dan nelayan yang masuk dalam kategori miskin.  Lebih lanjut, terkait instruksi ini akan tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). "Kemendagri akan menerbitkan aturan, dan Kemenkeu juga terbitkan aturan di mana 2 persen DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi," kata Sri Mulyani.

Jelang Kenaikan Pertalite-Solar, Pemerintah Siap Cairkan BLT BBM Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-3-1.jpg" alt="Warga mengisi bensin di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan (JBKP) seperti P" width="100%">
<figcaption>Warga mengisi bensin di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan (JBKP) seperti P</figcaption>
</figure>Skema Bansos Kenaikan Harga BBM Subsidi Terus Dimatangkan  JawaPos.com – Penetapan harga baru bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum mencapai kata final. Tarik-ulur terjadi terkait dengan bansos yang akan diberikan sebagai dampak kenaikan harga BBM.  ”Kita tunggu saja. Bansosnya diminta untuk diperdalam. Anggarannya dari mana, programnya seperti apa. Ini sedang diperdalam,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta, kemarin (25/8).  Terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan, berbagai indikator pembentuk subsidi terus melonjak. Indikator itu meliputi volume konsumsi BBM yang melonjak, harga minyak mentah dunia yang melambung, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terus melemah.  Suharso mengingatkan, volume konsumsi BBM terus melonjak sejalan dengan tingginya aktivitas masyarakat dan konsumsi yang meningkat seiring dengan membaiknya ekonomi nasional. Puncak kenaikan konsumsi itu pun belum bisa diperkirakan.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa volume konsumsi BBM memang terus meningkat. Pemerintah dan DPR sebelumnya sepakat menganggarkan subsidi untuk energi, termasuk untuk pertalite, solar, LPG, dan listrik, mencapai Rp 502 triliun. Jumlah itu didapat setelah disepakati tambahan anggaran subsidi Rp 349,9 triliun.  Namun, subsidi Rp 502 triliun tersebut berdasar perhitungan untuk perkiraan volume konsumsi pertalite mencapai 23 juta kiloliter (kl) sepanjang tahun ini. Kenyataan di lapangan, konsumsi masyarakat yang melonjak terhadap BBM bersubsidi, baik pertalite maupun solar, membuat kuota itu terancam habis pada Oktober 2022.  Merujuk data konsumsi BBM bersubsidi per Juli 2022, kuota pertalite sebesar 23 juta kl sudah dikonsumsi 16,8 juta kl. Artinya, konsumsi setiap bulan sekitar 2,4 juta kl. ”Kalau diikuti, ini akhir September subsidinya habis untuk pertalite,” jelas Sri Mulyani pada rapat kerja dengan Komite IV DPD kemarin.  Demikian pula solar subsidi. Dari kuota 14,91 juta kl sudah dikonsumsi 9,9 juta kl. Dengan begitu, sisa kuota hanya 5,01 juta kl. ”Lha kalau ngikuti tren (konsumsi BBM) ini, Oktober habis kuotanya itu. Jadi, subsidinya bukan dicabut, tetapi subsidi yang Rp 502 triliun itu habis,” paparnya.  Dengan kondisi itu, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak mencabut subsidi. Justru anggaran subsidi itu terancam habis dalam waktu dekat jika konsumsi BBM bersubsidi tidak mampu dikendalikan.  Ani, sapaan karib Sri Mulyani, juga menyinggung aspek keadilan sosial dalam pemberian subsidi. Ironisnya, BBM bersubsidi yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin justru dikonsumsi mayoritas golongan orang kaya.  Dia memerinci, dari subsidi Rp 502 triliun, yang menikmati solar paling banyak adalah empat rumah tangga tertinggi. ”Jadi, nomor satu terkaya, nomor dua terkaya, nomor tiga terkaya, nomor empat terkaya juga. Jadi, 40 persen top tertinggi,” tegasnya. Sama halnya dengan pertalite. Sebanyak 86 persen dari total pertalite subsidi juga dikonsumsi 30 persen golongan terkaya.  Kondisi itulah yang menurut Ani perlu dipikirkan dengan baik. Pemberian subsidi dengan mekanisme terbuka seperti itu memang akan terus mengalami persoalan. ”Nambah ratusan triliun berarti nambah lebih banyak untuk yang (golongan) mampu,” ujar dia.

Konsumsi Melonjak, Pertalite-Solar Terancam Habis Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/SPBU-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pengendara motor mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU Pertamina di Jakarta, Jumat (10/1/2021). Pemerintah berencana menghapus BBM RON 88 Premium dan RON 90 Pertalite. Penghapusan jenis tersebut merupakan upaya mendorong penggunaan BBM yang lebih ram" width="100%">
<figcaption>Pengendara motor mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU Pertamina di Jakarta, Jumat (10/1/2021). Pemerintah berencana menghapus BBM RON 88 Premium dan RON 90 Pertalite. Penghapusan jenis tersebut merupakan upaya mendorong penggunaan BBM yang lebih ram</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan penambahan alokasi subsidi dalam APBN 2022 memastikan sampai hari ini harga Pertalite, Solar bersubsidi, dan elpiji 3 kilogram tidak naik.  "Di tengah tantangan berat lonjakan harga minyak mentah dunia yang sangat tinggi, pemerintah memilih kebijakan pro rakyat dengan menambah alokasi subsidi BBM dan elpiji agar harga lebih stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (3/6).  "Ini wujud negara hadir untuk melindungi masyarakatnya," imbuh Nicke Widyawati.  Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengajukan penambahan subsidi untuk mendukung upaya Pertamina dalam penyediaan dan penyaluran BBM dan elpiji bersubsidi yang sangat diperlukan oleh masyarakat miskin, menengah, rentan, dan UMKM.  Sebelumnya belanja subsidi BBM dan elpiji hanya dianggarkan Rp 77,5 triliun dan kompensasi BBM Rp 18,5 triliun pada 2022.  Pemerintah kemudian menambah subsidi sebesar Rp 71,8 triliun dan kompensasi BBM Rp 234 triliun atau menjadi Rp 401,8 triliun pada tahun 2022 (asumsi harga minyak mentah Indonesia USD 100 per barel).  Nicke Widyawati mengapresiasi dukungan pemerintah dalam penyediaan dan distribusi BBM serta elpiji dengan menambah alokasi subsidi di dalam APBN 2022.  Ia menegaskan bahwa Pertamina akan berupaya maksimal agar subsidi yang dialokasikan pemerintah untuk BBM dan elpiji dalam APBN 2022 dapat lebih optimal pemanfaatannya bagi masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.  "Kami akan memastikan pasokan mencukupi dan pengawasan terus ditingkatkan agar alokasi subsidi BBM dan elpiji tepat sasaran," pungkas Nicke Widyawati.

Pertamina Pastikan Harga Pertalite, Solar, dan Elpiji 3 Kg Tidak Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/BHS-COVID4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo bisa mencegah ekonomi lumpuh akibat pandemi Covid-19 apabila segera menurunkan harga bahan bakar solar guna mendongkrak kinerja sektor industri, transportasi dan UMKM.  Bambang Haryo Soekartono, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, mengatakan harga solar, termasuk solar subsidi, seharusnya disesuaikan dengan harga minyak mentah dunia yang anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah.  Saat ini, harga minyak mentah Brent untuk kontrak Juni berada sekitar USD20 per barel, sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) USD12 per barel. Harga minyak WTI bahkan sempat di bawah 0 dollar AS per barel pada perdagangan pekan lalu.  “Solar merupakan kebutuhan dasar bagi industri, transportasi dan UMKM. Kalau harganya sesuai dengan harga minyak dunia yang sangat murah saat ini pasti akan sangat membantu dunia usaha bertahan hidup, sehingga bisa mencegah PHK massal dan menggerakkan kembali ekonomi yang lumpuh,” katanya dalam keterangan ke JawaPos.com, Senin (4/5).  Bambang Haryo berharap Presiden Jokowi menekan Pertamina agar transparan dan segera menurunkan harga solar. Langkah ini dinilai mendesak untuk menyelamatkan rakyat yang sedang kelaparan dan kehilangan pekerjaan akibat wabah corona.  “Ini kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk membuktikan benar-benar pro-rakyat. Jika harga solar turun sesuai harga sebenarnya, berarti Presiden telah berani menyikat kartel energi yang membuat harga BBM mahal,” kata anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.  Menurut Bambang Haryo, harga solar di Indonesia sejak Februari 2020 masih dipatok sebesar Rp 9.400 per liter untuk Bio Solar dan Rp 9.500 untuk Dexlite. Sebagai perbandingan, Malaysia yang merupakan negara produsen minyak seperti Indonesia menjual diesel atau solar hanya RM 1,43 (Rp 5.028 per liter). Bahkan di sejumlah negara produsen minyak lainnya, solar dijual di bawah Rp 2.000 per liter.  Apabila harga solar turun paling tidak separuhnya, Bambang Haryo yakin dunia usaha di dalam negeri tidak akan kesulitan seperti sekarang. Sektor transportasi akan mampu bertahan karena biaya turun drastis, beban industri termasuk tarif hotel dan restoran juga akan berkurang signifikan. “Daya beli masyarakat otomatis akan meningkat dan pada akhirnya ekonomi tumbuh,” paparnya.  Tarif Listrik Tidak hanya itu, penurunan harga solar akan memangkas biaya pembangkit listrik yang kini masih menggunakan bahan bakar ini sekitar 20%. Apabila ditambah dengan penurunan harga batu bara dan gas yang mencapai 50%, biaya pembangkit listrik akan turun drastis sehingga tarif listrik menjadi murah.  Selain tarif listrik, lanjut Bambang Haryo, harga gas yang merosot hingga di bawah USD 2 per MMBtu seharusnya membuat harga pupuk juga turun lebih dari 50%, mengingat pabrik pupuk di dalam negeri masih membeli gas pada harga USD 7 per MMBtu.  “Penurunan harga solar, tarif listrik dan gas ini akan menjadi insentif yang sangat efektif bagi pelaku usaha dan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat corona. Dampaknya sangat besar bagi perekonomian dan stabilitas keamanan nasional,” ujarnya.  Bambang Haryo mengingatkan, Presiden SBY menjelang akhir masa pemerintahannya pernah menahan kenaikan harga BBM meskipun harga minyak dunia sempat mencapai level tertinggi, yakni di atas USD 100 per barel (Februari 2014).  Saat itu, pemerintah menggelontorkan subsidi BBM sekitar Rp 190 triliun agar harga BBM subsidi stabil, yakni premium Rp 6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter. Hasilnya, ekonomi bisa tetap tumbuh sekitar 5% pada 2014 karena dunia usaha, terutama UMKM, bisa bertahan dari ancaman krisis.  Dia menilai strategi SBY ini berhasil menyelamatkan UMKM yang kontribusinya sangat besar bagi perekonomian yakni 60% produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 90% tenaga kerja.  Ancam Konektivitas Bambang Haryo mengingatkan pemerintah, apabila harga solar tidak segera diturunkan bisa menghancurkan sektor transportasi beserta sistem konektivitas nasional yang sangat kompleks dan dibangun dengan susah payah.  Sebagai negara kepulauan dengan luas 5 juta km2, Indonesia dinilai memiliki sistem antarmoda atau konektivitas yang sudah terbangun sedemikian rupa. Kondisi ini berbeda dengan negara kontinen, seperti Australia atau Tiongkok.  “Kalau transportasi sampai kolaps, untuk menghidupkannya lagi akan susah. Sebagai negara kepulauan, apabila konektivitas hancur maka NKRI terancam bubar sebab distribusi barang menjadi mandeg,” ungkap Bambang Haryo.  Oleh sebab itu, dia berharap pemerintahan Presiden Jokowi bertindak cepat dan cerdas dalam menyelamatkan ekonomi nasional, salah satunya dengan memanfaatkan kesempatan menurunkan harga solar ketika harga minyak dunia sedang sangat murah. “Saya yakin Presiden Jokowi bisa melakukannya jika ada kemauan kuat,” tegasnya.

Bambang Haryo: Penurunan Harga Solar Bisa Selamatkan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/harga-solar-lebih-mahal-nelayan-kepulauan-seribu-curhat-ke-anies_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendengarkan keluhan nelayan saat di Kepulauan Seribu" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendengarkan keluhan nelayan saat di Kepulauan Seribu</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Kepulauan Seribu dimanfaatkannya&nbsp;untuk mendengarkan keluh kesah&nbsp;nelayan di Pulau Pramuka. Anies pun nampak sengaja menghampiri para nelayan di sela-sela kunjungannya. Para nelayan pun satu suara mengeluhkan harga bahan bakar solar untuk kapal dinilai lebih mahal ketimbang di daratan. Mereka meminta agar Anies menyampaikan hal tersebut ke pemerintah pusat. Terlebih, ada beberapa nelayan yang menyatakan bahwa harga solar untuk bahan bakar kapal di Pulau Pramuka mencapai Rp 8.000 hingga Rp 9.000 per liternya. Hal ini cukup berbeda dibanding di Jakarta. "Di darat sana Rp 5.500, tapi pas sampai sini jadi Rp 9.000 pak," ungkap salah satu nelayan kepada Anies, Jumat (22/3). Mereka pun berharap tidak agar harga solar bisa sama dengan di daratan. Sebab, hal itu jelas membebani para nelayan untuk beraktivitas. "Kami minta diturunkan harga solarnya, kalau nggak bisa sama, ya sekitar enam atau tujuh ribu juga nggak apalah," harap nelayan tersebut. Dari keluhan tersebut, Anies terlihat sangat prihatin dan telah menyuruh Bupati Kepulauan Seribu Husein Murad untuk bersurat ke Pemprov DKI agar diteruskan ke Pemerintah Pusat. Diketahui, Pemerintah Pusat menetapkan harga premium (RON 88) dan solar subsidi untuk nelayan Rp 5.150 per liter di daerah Jawa, Madura dan Bali (Jamali).

Harga Solar Lebih Mahal, Nelayan Kepulauan Seribu Curhat ke Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/menteri-susi-minta-subsidi-solar-untuk-nelayan-dicabut-ini-alasannya_m_147792.jpeg" alt="Menteri Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali mengusulkan kebijakan yang bisa dianggap kontroversial. Ketika orang-orang berharap adanya subsidi, Susi malah meminta PT Pertamina (Persero) untuk mencabut subsidi solar bagi nelayan. Tapi, jangan emosi dulu. Susi mengaku punya alasan logisnya. &nbsp; Menurut bos Susi Air itu, yang dibutuhkan oleh nelayan saat ini adalah stok solar yang melimpah. Sebab, selama ini nelayan cukup kesulitan mencari bahan bakar untuk kapal mereka. Percuma ada subsidi yang membuat harga solar menjadi lebih murah, tapi sulit dicari. &nbsp; "Padahal, keluhan nelayan kami itu tidak perlu subsidi. Kami perlu solar ada di mana-mana.&nbsp;Jadi tolong dicabut (subsidinya), tapi kembalikan solar ada dimana-mana karena nelayan membutuhkan. Itu permintaan kita," ujarnya di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Senin (31/7). &nbsp; Dia lantas menceritakan, saat awal-awal menjadi Menteri, dirinya sudah membuat gebrakan dengan menghilangkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kapal di atas 30 GT. Sayangnya, keinginan Susi untuk menghilangkan subsidi bagi kapal di bawah 30 GT tidak terealisasi. &nbsp; Untuk itu, Susi akan bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menindaklanjuti kebijakan tersebut. Selain langka, harga solar yang mereka bayarkan lebih mahal. "Yang mereka bayarkan justru yang termahal dibanding harga seharusnya," ucapnya. &nbsp; Tidak hanya itu, subsidi solar yang diberikan pemerintah nyatanya tidak tepat sasaran. Industri perikanan besar justru menikmatinya. Bukan para nelayan yang sehari-harinya ke laut untuk menangkap ikan. &nbsp; "Subsidi ini yang nikmati ternyata industri yang tidak sepantasnya mendapatkan solar subsidi. Jadi kita selalu dukung Pertamina pak, karena Pertamina yang kuat, sehat, itu jadi partner untuk kembangkan wilayah SKPT kita," pungkasnya.

Menteri Susi Minta Subsidi Solar Untuk Nelayan Dicabut, Ini Alasannya

harga solar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#harga solar

Berita Terkini