<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/qwYtLxeIp6YlzOCjEow5YUkk1ZX1PKGAFCQggkjn-105912439.jpg" alt="Ilustrasi penyortiran daun tembakau.&nbsp;(Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyortiran daun tembakau.&nbsp;(Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza menyatakan akan membatalkan kebijakan penyeregaman bungkus rokok. Langkah ini disambut positif oleh&nbsp;Bupati Temanggung Agus Setyawan. Dia menilai, ini adalah keputusan tepat. &ldquo;Regulasi dari luar negeri tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia. Kita memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda,&rdquo; ungkap Agus, Selasa (3/6). Agus mengatakan,&nbsp;sejumlah regulasi pemerintah pusat&nbsp;berpotensi&nbsp;menekan industri hasil tembakau dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani serta buruh di daerah penghasil tembakau, khususnya Temanggung. Kebijakan yang terlalu ketat beresiko mengganggu keberlangsungan ekonomi. Selain itu,&nbsp;kenaikan tarif cukai secara berturut-turut, juga dianggap menurunkan penjualan rokok legal, terutama pada pabrikan golongan satu dan dua. Padahal, kelompok pabrikan inilah yang selama ini menyerap sebagian besar tembakau rakyat. &ldquo;Kami sepakat bahwa kesehatan penting, tapi kebijakan harus adil. Jika terlalu menekan, maka petani dan buruh yang paling terdampak,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Agus menuturkan, kebijakan ini&nbsp;menyebabkan menurunnya perputaran ekonomi di Temanggung dan wilayah sekitarnya secara drastis dalam tiga tahun terakhir, terutama sejak masa pandemi Covid-19. Penurunan daya beli pabrikan membuat hasil panen petani tak terserap maksimal. Di musim panen tembakau, biasanya uang beredar di masyarakat bisa mencapai hingga Rp 1,8 triliun. Sebagai bentuk dukungan terhadap petani, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menyalurkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk peningkatan kualitas tembakau. Namun, Agus menilai hal ini belum cukup. Ia mendesak pemerintah pusat agar mempertimbangkan subsidi terhadap tanaman unggulan daerah seperti tembakau, kopi, dan cabai. &ldquo;Kami berharap ada keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. Indonesia bukan Singapura atau Australia. Industri rokok kita melibatkan banyak pihak, dari hulu ke hilir,&rdquo;&nbsp;pungkasnya.

Langkah ini disambut positif oleh Bupati Temanggung Agus Setyawan. Dia menilai, ini adalah keputusan tepat.

Dukung Wamenperin Batalkan Penyeragaman Bungkus Rokok, Bupati Temanggung Sebut Harus Adil Kepada Petani dan Buruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/31/rokok-eceran-1607712388.jpg" alt="Ilustrasi rokok eceran (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok eceran (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Harga rokok yang dianggap masih terlalu murah menjadikan Indonesia menempati posisi kedua di dunia untuk minat perokok laki-laki dewasa (58,4 persen) dan urutan ke-23 tertinggi secara keseluruhan (31,0 persen), dikutip dari ANTARA. Direktur Center of Human and Economic Development (CHED) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD), Roosita Meilani Dewi mengatakan adalah penting menaikkan cukai yang merata guna mengurangi dampak negatif konsumsi rokok. &ldquo;Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang merata dapat menghindari downtrading serta mengurangi dampak negatif multiplier effect dan eksternalitas negatif, sehingga diusulkan untuk menaikkan cukai rokok minimal 25 persen per tahun secara sama dan merata untuk semua jenis rokok, mengingat UU Cukai menetapkan rata-rata cukai rokok hingga 57 persen namun belum pernah diimplementasikan sepenuhnya," katanya melalui keterangan resminya, Sabtu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015112299/reksa-dana-milik-bri-mi-raih-penghargaan-product-enhancement-of-the-year-2024">Reksa Dana Milik BRI MI Raih Penghargaan Product Enhancement of the Year 2024</a>&nbsp; <div>Sementara itu, pakar cukai rokok dari Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan menyarankan agar para pemangku kebijakan senantiasa bersama mendukung kenaikan harga cukai rokok, baik pemerintah pusat maupun daerah guna menciptakan ekosistem masyarakat sehat.</div> Dalam penelitiannya yang dilakukan di berbagai daerah seperti Lampung, Bali, dan Yogyakarta menunjukkan bahwa cukai efektif mengurangi konsumsi rokok. Sedangkan&nbsp;untuk diversifikasi perkebunan tembakau dan penanganan rokok ilegal dapat menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015112320/jadwal-lengkap-pemain-abroad-timnas-indonesia-akhir-pekan-ini-menanti-duel-thom-haye-vs-mees-hilgers">Jadwal Lengkap Pemain Abroad Timnas Indonesia Akhir Pekan Ini: Menanti Duel Thom Haye vs Mees Hilgers</a>&nbsp; <div>"Kenaikan harga rokok perlu mendapat dukungan penuh dari pemangku kepentingan di daerah. Beban kesehatan terkait konsumsi rokok sangat besar, dan cukai bisa menjadi solusi efektif untuk mengurangi konsumsi,&rdquo; kata dia.</div> Sependapat dengan Rosita dan Abdillah Ahsan, Ketua Udayana Central, Putu Ayu Swandewi Astuti mengungkapkan bahwa pengendalian konsumsi rokok melalui optimalisasi cukai penting untuk mengendalikan angka perokok pada semua spektrum masyarakat, baik yang belum merokok atau sudah merokok, dewasa maupun anak muda. "Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan beban negara, angka perokok harus secara serius ditekan dari berbagai aspek pengendalian," ujar dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015112317/seni-tidak-peduli-apa-yang-dipikirkan-orang-lain-8-cara-sederhana-untuk-menjalani-kehidupan-yang-bahagia">Seni Tidak Peduli Apa yang Dipikirkan Orang Lain: 8 Cara Sederhana untuk Menjalani Kehidupan yang Bahagia</a>&nbsp; <div>Sementara itu, kenaikan cukai rokok juga diperlukan guna mencegah kemudahan masyarakat dalam mengakses penjualan rokok, termasuk rokok batangan dan mencegah adanya penjualan rokok murah untuk menutup potensi penjualan ke anak-anak.</div> Seperti diketahui, harga rokok di Indonesia masih tergolong sangat murah, yaitu rata-rata 2,87 dolar AS atau setara dengan Rp44.485 per bungkus, jauh di bawah rata-rata harga dunia yang sudah mencapai 5,8 dolar AS atau Rp89.900 yang dianggap sebagai salah satu faktor penyebab tingginya angka perokok.

Harga rokok yang dianggap masih terlalu murah menjadikan Indonesia menempati posisi kedua di dunia untuk minat perokok.

Minat Rokok di Indonesia Tinggi Akibat Harga Rokok yang Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/CHT-3920415694.jpg" alt="ILUSTRASI. Rokok yang dijual di pasaran ritel." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Rokok yang dijual di pasaran ritel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rata-rata 10 persen yang berlaku mulai awal Januari 2024. Aturan kenaikan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS). "Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut. Dalam aturan tersebut, disebutkan pula bahwa instrumen cukai dengan mempertimbangkan sejumlah aspek mulai dari tenaga kerja pertanian hingga industri rokok. Di samping itu, pemerintah juga memperhatikan target penurunan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7 persen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pertimbangan selanjutnya, konsumi rokok yang menjadi konsumsi rumah tangga terbesar kedua setelah beras. Bahkan, konsumsi tersebut melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai guna mengendalikan baik konsumsi maupun produksi rokok. Sehingga kenaikan cukai rokok ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya keterjangkauan rokok di masyarakat. Dengan kebijakan itu, berikut daftar harga rokok terbaru per 1 Januari 2024: Sigaret Kretek Mesin (SKM) - Golongan I harga jual eceran terendah Rp 2.260 per batang, sebelumnya Rp 2.055 per batang. - Golongan II harga jual eceran terendah Rp 1.380 per batang, sebelumnya Rp 1.255 per batang. Sigaret Putih Mesin (SPM) - Golongan I harga jual eceran terendah Rp 2.380 per batang, sebelumnya Rp 2.165 per batang. - Golongan II harga jual eceran terendah Rp 1.465 per batang, sebelumnya Rp 1.295 per batang. Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau SPT - Golongan I harga jual eceran terendah Rp 1.375 - Rp 1.980 per batang, sebelumnya Rp 1.250 - Rp 1.800 per batang. - Golongan II harga jual eceran terendah Rp 865 per batang, sebelumnya Rp 720 per batang. - Golongan III harga jual eceran terendah Rp 725 per batang, sebelumnya Rp 605 per batang. Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) atau Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) - Harga jual eceran terendah Rp 2.260 per batang, sebelumnya Rp 2.055 per batang. Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM) - Golongan I harga jual eceran terendah Rp 950 per batang, sebelumnya Rp 860 per batang. - Golongan II harga jual eceran terendah Rp 200 per batang, tidak berubah dari tahun ini. Jenis Tembakau Iris (TIS) - Harga jual terendah Rp 55 - Rp 180, tidak berubah dari tahun ini. Jenis Rokok Daun atau Klobot (KLB) - Harga jual terendah Rp 290 per batang, tidak berubah dari tahun ini. Jenis Cerutu (CRT) - Harga jual terendah Rp 495 - Rp 5.500 per batang, tidak berubah dari tahun ini.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rata-rata 10 persen.

Cukai Hasil Tembakau Resmi Naik 10 Persen, Berikut Rincian Harga Rokok Terbaru Per Januari 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/ROKOK-TINGWE.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tradisi ’’tingwe’’ sudah tidak asing di kalangan penikmat rokok. Terutama di Jawa Timur. Ya, linting dewe alias melinting atau menggulung tembakau sendiri. Namun, belakangan tradisi tingwe itu agaknya makin mewabah. Maklum, harga rokok kian mencekik. Seiring cukai rokok terus melejit.  Di Kabupaten Tuban, misalnya. Naraya Istya Erviana, penjual tembaku mengatakan, sebenarnya tren tingwe sudah berlangsung sajak awal 2022. Tepatnya, saat cukai rokok konvensional naik lebih dari 20 persen. ‘’Dan kini semakin banyak lagi peminatnya seiring cukai rokok yang kembali naik,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban, Minggu (1/1).  Naraya menyebut, makin melambungnya harga rokok konvensional seiring kenaikan cukai sungguh sangat dirasakan masyarakat penikmat rokok. Di sisi lain, tidak mudah meninggalkan rokok. Alhasil, tingwe menjadi alternatif. ‘’Sangat terasa tiga bulan terakhir ini, masyarakat banyaj yang membeli tembakau,’’ terangnya.  Dalam sehari, omzet penjualan tembakau tingwe bisa mencapai Rp 1 juta. Dari sebelumnya rata-rata hanya Rp 500 ribu. ‘’Satu ons tembakau bisa dibuat sampai 60 batang. Sangat hemat sekali. Apalagi rasanya juga bisa disesuaikan sesuai selera. Banyak pilihan tembakau,’’ ungkapnya.  Perempuan asal Sidorejo, Kecamatan Tuban, itu meyakini, tren tingwe bakal semakin semarak. ‘’Termasuk anak-anak muda, juga banyak sekali yang sekarang memilih ngelinting dewe. Menariknya lagi, hal ini sepertinya menjadi tren. Ada seninya juga,’’ tuturnya tersenyum.  Diki Aditya, salah seorang penikmat rokok tingwe, mengatakan, satu-satunya alasan dirinya pindah tingwe adalah mahalnya harga rokok. ‘’Sekarang ini harga rokok seakan tidak masuk akal. Mahal sekali. Daripada mahal, mending ngelinting dewe,’’ ujarnya.  Diki pun bisa berhemat dan tetap bisa menikmati rokok. ‘’Bagi penikmat rokok, sekarang ini harus pintar-pintar mencari alternatif. Apalagi ekonomi juga sulit. Penting tetap bisa menikmati rokok, tapi kebutuhan ekonomi juga tidak terganggu,’’ ujarnya.  Tren serupa tidak hanya di Tuban. Di beberapa kabupaten/kota lain di Jatim, penjualan tembakau tingwe juga dikabarkan meningkat. Jatim memang termasuk surga bagi para perokok. Penghasil tembakau sekaligus penghasil pendapatan terbesar dari cukai rokok. Dana bagi hasil dari cukai hasil tembakau (DBH CHT) pun paling jumbo se-Indonesia.  Dikutip dari website resmi bea cukai, Jatim menerima porsi alokasi DBH CHT pada 2022 mencapai Rp 2,14 triliun. Angka tersebut 55,34 persen dari keseluruhan alokasi DBH CHT nasional. Alokasi tersebut kemudian dibagi untuk pemerintah provinsi dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jatim.  Tuban termasuk penerima cukup besar. Namun, Kabupaten Pasuruan menjadi daerah tertinggi. Yakni, mencapai Rp 195,2 miliar. Adapun pemanfaatan DBH CHT alokasinya adalah 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk kesehatan, dan 10 persen untuk penegakan hukum.  ---  Rincian DBH CHT Kabupaten/Kota di Jatim  1 Provinsi Jawa Timur Rp 642.592.733.000 2 Kab. Bangkalan Rp 20.719.854.000 3 Kab. Banvuwangi Rp 22.444.423.000 4 Kab. Blitar Rp 22.753.421.000 5 Kab. Boionegoro Rp 55.229.945.000 6 Kab. Bondowoso Rp 46.752.007.000 7 Kab. Gresik Rp 21.058.646.000 8 Kab. Jember Rp 74.953.766.000 9 Kab. Jombang Rp 40.650.384.000 10 Kab. Kediri Rp 52.997.037.000 11 Kab. Lamongan Rp 46.684.914.000 12 Kab. Lumaiang Rp 24.171.951.000 13 Kab. Madiun Rp 21.773.555.000 14 Kab. Magetan Rp 21.273.482.000 15 Kab. Malang Rp 81.613.593.000 16 Kab. Mojokerto Rp 21.728.253.000 17 Kab. Nganiuk Rp 24.261.369.000 18 Kab. Ngawi Rp 26.361.648.000 19 Kab. Pacitan Rp 22.389.922.000 20 Kab. Pamekasan Rp 74.720.959.000 21 Kab. Pasuruan Rp 195.190.903.000 22 Kab. Ponorogo Rp 23.970.841.000 23 Kab. Probolinggo Rp 66.849.556.000 24 Kab. Sampang Rp 28.291.190.000 25 Kab. Sidoario Rp 24.414.573.000 26 Kab. Situbondo Rp 45.456.367.000 27 Kab. Sumenep Rp 36.213.115.000 28 Kab. Trenggalek Rp 21.380.849.000 29 Kab.Tuban Rp 28.495.337.000 30 Kab. Tulungagung Rp 27.101.941.000 31 Kota Blitar Rp 21.497.675.000 32 Kota Kediri Rp 87.684.031.000 33 Kota Madiun Rp 21.084.263.000 34 Kota Malang Rp 36.142.163.000 35 Kota Moiokerto Rp 21.572.497.000 36 Kota Pasuruan Rp 21.241.077.000 37 Kota Probolinggo Rp 20.752.333.000 38 Kota Surabaya Rp 29.377.668.000 39 Kota Batu Rp 20.127.537.000  Total Provinsi Jatim Rp 2.141.975.778.000 Sumber: Permenkeu RI Nomor: 2/PMK.07 /2022

Tren Tingwe, Pahit-Manis di Tengah Harga Rokok Terus Melambung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Cukai-Rokok-Dery-Ridwansah-4.jpeg" alt="CUKAI ROKOK NAIK TAHUN INI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>CUKAI ROKOK NAIK TAHUN INI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Target Pemerintah untuk menurunkan prevalensi perokok anak pada RPJMN 2020-2024 dari 9,1 persen menjadi 8,7 persen di 2024 perlu diikuti dengan keseriusan pengawasan harga rokok di pasaran. Tanpa kebijakan pengawasan, harga rokok yang terjangkau menjadi salah satu potensi kegagalan Pemerintah dalam penurunan prevalensi merokok. Khususnya pada generasi muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Analis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Wawan Juswanto mengatakan, pemerintah secara serius berupaya mencapai target penurunan prevalensi merokok anak yang tercantum di RPJMN 2020-2024. Menurutnya, untuk kebijakan harga transaksi pasar (HTP) memang telah diubah sejak 2017 dengan pengaturan batasan penjualan rokok 85 persen dari harga jual eceran (HJE). “Tujuan dari pembatasan 85 persen ini adalah untuk mengendalikan konsumsi agar harganya tidak terlalu murah di pasaran. Selain itu ada persaingan sehat pada perusahaan, untuk menghindari predatory pricing oleh perusahaan besar terhadap pabrik golongan menengah dan bawah,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (30/3). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/02/2021/harga-rokok-naik-bea-cukai-jatim-berharap-jumlah-perokok-turun/">Harga Rokok Naik, Bea Cukai Jatim Berharap Jumlah Perokok Turun</a> Sementara itu, Peneliti dari Center of Human and Economic Development Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Adi Musharianto mengatakan, ada kontradiksi pada kebijakan minimum 85 persen yang ditetapkan Kementerian Keuangan tersebut. Bedasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai (Perdirjen BC) Nomor 37 tahun 2017 yang direvisi menjadi Perdirjen BC Nomor 25 tahun 2018 justru dalam lampiran metode pengawasannya memberikan ruang bagi perusahaan rokok untuk menjual rokok lebih rendah dari aturan di PMK 198/2020 (kurang dari 85 persen) asalkan didistribusikan di kurang dari 50 persen atau sekitar 40 area kantor bea cukai (KPPBC) di seluruh Indonesia yang melakukan pengawasan. Menurutnya, diterapkannya kelonggaran batas pelanggaran di 40 KPPBC ini seharusnya masih bisa diubah dengan pertimbangan untuk mengendalikan konsumsi tembakau. “Dari awal kita sudah lihat ada kontradiksi antara PMK dan Perdirjen terkait memperbolehkan HTP di bawah 85 persen. Saya sepakat bisalah ya penjualan di 40 kota dilakukan perubahan. Intinya perlu ada peninjauan atau evaluasi,” ujar Adi. Senada dengan Adi, Analis kebijakan madya Kedeputian Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Rama Prima Syahti Fauzi juga mendukung adanya tinjauan dan evaluasi atas pengecualian 40 area KPPBC ini. Ia menjelaskan dampak dari tidak sesuainya HTP dengan HJE menyebabkan harga rokok tetap terjangkau sehingga pengendalian konsumsi tidak optimal untuk menurunkan prevalensi merokok. “Harusnya memang dibarengi dengan sanksi kalau ada perusahaan menerapkan penjualan kurang dari 85 persen. Sanksinya harus diperjelas dan dipertegas, memang harus diperketat untuk menghindari predatory pricing juga,” ucapnya. Dia juga merekomendasikan bahwa pengecualian wilayah untuk penjualan rokok di bawah 85 persen HJE sebaiknya diperkecil saja. “Selain itu, tidak akan efektif kalau tidak ada sanksinya bagi perusahaan yang melanggar, maka pengawasan harus dipertegas,” imbuhnya. Sedangkan Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) Risky Kusuma Hartono mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi pemerintah mengimplementasikan batasan 85 persen HJE sejak 2017. “Ini harus diterapkan kepada seluruh produk rokok sehingga bisa menekan konsumsi rokok dan menyukseskan RPJMN 2020-2024,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa Indonesia merupakan negara padat penduduk seperti India dan China yang menjadi potensi pangsa pasar rokok besar, yang terbukti dari prevalensi perokok aktif terus meningkat. “Maka upaya yang perlu dilakukan adalah menurunkan prevalensi, caranya meningkatkan HJE minimum, meningkatkan CHT, dan simplifikasi struktur CHT,” pungkasnya. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=KKlgjESsMSs

Turunkan Angka Perokok Anak, Harga Rokok di Pasaran Perlu Diawasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Cukai-Rokok-Dery-Ridwansah-3.jpeg" alt="Karyawan menata bungkus rokok di Salah satu Mini Market, Jakarta, Senin (7/10/2019). Pemerintah secara resmi akan menaikan cukai rokok sebesar 23 persen pada 2020 mendatang. Kenaikan ini turut mendorong harga jual eceran rokok sebesar 35 persen. Foto: Der" width="100%">
<figcaption>Karyawan menata bungkus rokok di Salah satu Mini Market, Jakarta, Senin (7/10/2019). Pemerintah secara resmi akan menaikan cukai rokok sebesar 23 persen pada 2020 mendatang. Kenaikan ini turut mendorong harga jual eceran rokok sebesar 35 persen. Foto: Der</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memutuskan untuk menaikkan cukai hasil tembakau atau cukai rokok untuk tahun 2021 sebesar 12,5 persen. Keputusan tersebut dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan.  "Kita akan menaikkan cukai rokok dalam hal ini sebesar 12,5 persen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani secara virtual lewat akun YouTube Kementerian Keuangan, Kamis (10/12).  Sri Mulyani mengaku, pembahasan kebijakan cukai rokok tersebut sempat naik turun. Meski sebelumnya pihaknya menyatakan belum ada kepastian soal kebijakan cukai rokok tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/08/12/2020/sri-mulyani-sedikit-yang-utang-di-bank-dunia-usaha-sedang-pingsan/">Sri Mulyani: Sedikit yang Utang di Bank, Dunia Usaha Sedang Pingsan</a>  Sri Mulyani saat itu memaparkan beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pembahasan kajian adalah mengenai dampak yang ditimbulkan. Adapun lima aspek yang menjadi pertimbangan adalah, prevalensi merokok pada anak-anak dan wanita, kesehatan, tenaga kerja, petani, rokok ilegal, dan terakhir mengenai penerimaan negara.  Pendapatan dunia usaha yang menurun di tengah pandemi Covid-19 membuat para pengusaha dan pelaku industri tembakau berusaha untuk meminta pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok dengan tarif yang tinggi.  Ketua Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mengatakan, industri saat ini sedang dalam masa sulit karena resesi akibat dari pandemi Covid-19. Jika pemerintah tetap menaikkan cukai tembakau, maka kesulitan bisnisnya makin bertambah.  "Kami berharap pemerintah memberikan relaksasi cukai agar dampak terhadap cashflow perusahaan tidak terlalu parah," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QplkA6GSHmo

Akhirnya Pemerintah Naikkan Cukai Rokok 12,5 Persen Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Cukai-Rokok-Dery-Ridwansah-4.jpeg" alt="CUKAI ROKOK NAIK TAHUN INI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>CUKAI ROKOK NAIK TAHUN INI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pegiat perlindungan anak menyesalkan adanya peraturan pemerintah yang membuat rokok dapat dijual murah dan mudah diakses anak-anak. Salah satu beleid yang menciptakan peluang penjualan rokok murah adalah Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.  Dalam peraturan tersebut, pemerintah membolehkan produsen rokok menjual produknya di bawah 85 persen dari harga jual eceran (HJE) atau harga banderol. Sepanjang, dilakukan di kurang dari separuh kantor wilayah pengawasan kantor Bea Cukai seluruh Indonesia.  "Kami melihat peraturan bea cukai tentang rokok murah merupakan salah satu penyebab mengapa perokok anak di Indonesia terus meningkat,” ujar Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari dalam keterangan tertulisnya.  Ia menilai di Indonesia masih minim perlindungan dan pengawasan terhadap anak-anak soal paparan rokok murah. Hal itu berakibat jumlah anak-anak yang mengkonsumsi rokok terus meningkat, terutama di kalangan pelajar. "Saat ini pelajar yang merokok meningkat sampai 40 persen. Anak-anak usia 10 - 18 tahun 9,1  persen yang merokok," ungkapnya.  Menurut Lisda, terdapat keterkaitan yang sangat erat ketika rokok mudah dijangkau maka perokok muda meningkat. Apalagi, kalau rokok dijual dengan harga yang murah. Itulah kenapa, dia menyebut kebijakan pemerintah itu sangat mengkhawatirkan.  "Rokok yang sudah murah malah ada potongan harga, padahal rokok itu bukan kebutuhan pokok yang harus setiap hari dikonsumsi. Harusnya kalau mau menjual rokok di bawah banderol ya sembako, karena semua orang butuh," tukasnya.  Pegiat Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Tubagus Haryo Karbyanto menilai pengawasan yang dilakukan belum mampu menekan peredaran rokok murah. Menurut dia, aturan menjual rokok di bawah banderol akan bertentangan dengan tujuan negara, visi misi Presiden dan filosofi pengendalian tembakau.  Dia menambahkan, aturan tersebut akan menjadi ancaman bonus demografi. Disisi lain, pemerintah dianggap gagal dalam menekan prevalensi rokok terutama pada anak-anak. "Perlu ada langkah hukum untuk mencabut kebijakan rokok murah atau menjual rokok di bawah harga banderol,” tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5cKJCLaUN-g  https://www.youtube.com/watch?v=9FQY9NOUUM0  https://www.youtube.com/watch?v=WtV0hYrRWAc

Yayasan Lentera Anak Nilai Harga Rokok Terlalu Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/siap-siap-tahun-depan-cukai-rokok-bakal-naik-lagi_m_228890.jpg" alt="Menaikkan tarif cukai rokok dianggap kontra produktif. Apalagi, kontribusi cukai rokok cukup besar dalam menggenjot penerimaan negara." width="100%">
<figcaption>Menaikkan tarif cukai rokok dianggap kontra produktif. Apalagi, kontribusi cukai rokok cukup besar dalam menggenjot penerimaan negara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya menekan jumlah perokok di Indonesia dalam rangka menjaga kualitas kesehatan masyarakat tanpa produk tembakau tersebut. Salah satunya dengan pengenaan pajak atau cukai tinggi pada produk rokok. Dengan semakin mahalnya harga rokok, diharapkan konsumsi masyarakat bisa berkurang. Sepanjang masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tarif cukai rokok terus meningkat. Pada 2015, rata-rata tarif cukai HT naik 8,72 persen. Pada tahun berikutnya, tarif naik rata-rata 11,19 persen dan pada 2017 naik 10,54 persen. Untuk 2018, naik rata-rata 10,04 persen. Tahun depan, potensi kenaikan itu akan kembali terjadi. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengungkapkan, pihaknya tidak bisa memastikan berapa kenaikan tarif cukai yang akan diberlakukan. Namun, Heru tidak memungkiri jika kenaikan itu tidak akan berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. "Kita mengeluarkan policy (kebijakan) cukai rokok apakah naik atau tidak itu di kuartal 3 akhir atau paling lambat kuartal 4 awal. Jadi kita sekarang masih penjajakan.&nbsp; Historisnya ini kan bisa kita lihat 5 tahun trakhir kisarannya nggak akan beda jauh dari itu," ujarnya di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Rabu (18/7).&nbsp; Kenaikan tarif cukai itu sendiri telah diatur dalam PMK No. 146/2017 tentang Kenaikan Tarif Cukai Tembakau. Hanya saja, upaya pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok dianggap kontra produktif. Apalagi, kontribusi cukai rokok cukup besar dalam menggenjot penerimaan negara.&nbsp; Pada 28 Desember 2017 saja, penerimaan negara dari cukai rokok menembus Rp 145,48 triliun, naik 6 persen dari realisasi sepanjang 2016 sebesar Rp 137,93 triliun. Capaian penerimaan cukai HT (hasil tembakau) itu menyumbang sekitar 97 persen dari total penerimaan cukai sebesar Rp 150,81 triliun. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendiskusikan jalan terbaik kepada semua pihak. Sebab, keputusan yang akan diambil nanti pada akhirnya telah mempertimbangkan berbagai masukan dan risiko. "Ini masih dalam pembahasan dengan semua pihak. Intinya semua kebijkan itu tidak bsa kita tentukan sepihak, jadi kita harus berbicara dengan semua pihak. Apakah itu produsen, perwakilan industri, asosiasi, tentunya Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan masyarakat umum," tandasnya.

Siap-siap! Tahun Depan Cukai Rokok Bakal Naik Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/cukai-rokok-naik-lebih-dari-6-juta-orang-terancam-kehidupannya_m_152153.jpeg" alt="Cukai rokok sebelum dipotog." width="100%">
<figcaption>Cukai rokok sebelum dipotog.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah kembali menargetkan kenaikan penerimaan cukai rokok tahun ini. Namun keinginan pemerintah ditentang Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI).&nbsp; "Tahun 2016, produksi sudah turun 6 miliar batang, menyebabkan target cukai tidak tercapai. Di tahun 2017 volume masih terus turun, sampai tengah tahun 2017 sudah turun 5,4 persen.&nbsp;Kalau cukai dinaikkan lagi tahun depan makin berat untuk industri," kata Ketua Media Center AMTI Hananto Wibisono dalam keterangan tertulis, Minggu (20/8). Menurut Hananto, untuk membantu industri sehat lagi, diharapkan tidak ada kenaikan cukai tahun depan. Sebab, pemerintah 2 tahun ini sudah menaikkan cukai tinggi, 15 persen di tahun 2016 dan 10,5 persen di tahun 2017. AMTI berpandangan kenaikan harga dan cukai rokok merupakan kebijakan yang harus dirumuskan secara hati-hati dan komprehensif dengan mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap seluruh mata rantai industri tembakau nasional.&nbsp; Sebab, di industri ini lebih dari 6 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan penghidupannya, seperti petani, pekerja, pabrikan, pedagang dan konsumen. &ldquo;Ada 2 juta petani tembakau dan pekerjanya. Untuk cengkih ada 1,5 juta petani dan pekerjanya, 600.000 tenaga kerja pabrikan rokok, dan 2 juta pedagang,&rdquo; paparnya.&nbsp; Hananto menambahkan, kenaikan harga dan cukai rokok juga harus memperhatikan kondisi industri dan daya beli masyarakat saat ini, karena jika dipaksakan kenaikan yang sangat tinggi akan menimbulkan masalah-masalah baru dan menjadi kontraproduktif.&nbsp; Dia menjelaskan industri hasil tembakau nasional tengah mengalami situasi yang sulit di tahun ini dimulai dengan kenaikan target penerimaan cukai sebesar 15&nbsp;persen di awal tahun 2016 telah menyebabkan volume IHT menurun rerata sebesar 4,8 persen pada tahun 2016. "Perlu menjadi catatan bahwa kenaikan harga maupun tarif cukai yang terlalu tinggi akan berdampak negatif pada keberlangsungan industri ini, baik dari sisi penerimaan negara, serapan tenaga kerja maupun keberlangsungan petani tembakau dan cengkeh Indonesia," katanya. Sebagai referensi, di tahun 2013-2015, menurut data Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (RTMM), sudah ada 30 ribu pekerja di Industri IHT yang terkena PHK. Padahal, kenaikan cukai pada saat itu hanya berkisar diantara 7-9 persen per tahun. Kenaikan harga atau tarif cukai eksesif akan dibarengi dengan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat.&nbsp; "Jika daya beli turun maka konsumen akan mensiasati dengan mencari rokok yang lebih murah, dengan ini sudah tentu target pendapatan cukai tidak mencapai target, diperburuk lagi kenaikan cukai yang berlebihan akan menyuburkan pertumbuhan rokok ilegal," katanya.&nbsp; Kondisi itu, kata dia, akan merugikan semua pihak, baik pemerintah dalam hal pembayaran pajak dan cukai cukai, industri legal dan ratusan ribu tenaga kerjanya, serta konsumen.&nbsp; Sebagai informasi lebih dari 70 persen penjualan rokok masuk ke kas negara dalam bentuk cukai, PPN, serta pajak rokok daerah. Sisanya merupakan biaya produksi, distribusi, dan upah tenaga kerja. "Perlu menjadi catatan penting bahwa dengan tingkat cukai saat ini, perdagangan rokok ilegal telah mencapai 11,7 persen dari produksi nasional (berdasarkan studi dari beberapa Universitas nasional)," tegasnya.&nbsp; Menurutnya hal itu sangat kontraproduktif dengan upaya pengendalian konsumsi rokok, peningkatan penerimaan negara, dan perlindungan tenaga kerja yang dicanangkan pemerintah selama ini. Untuk itu, kata dia, AMTI menilai menaikkan harga dan cukai rokok secara berlebihan bukanlah solusi yang efektif dalam menekan prevalensi merokok.&nbsp; "Edukasi publik dan kampanye mengenai bahaya merokok lebih diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat," tutupnya. Sampai dengan Juli 2017, volume produksi turun 4,6 persen. Akan tetapi pemerintah memprediksi di nota keuangan turun 3 persen buat keseluruhan di tahun 2017. Industri dinilai sudah stagnan 3 tahun terakhir.&nbsp;

Cukai Rokok Naik, Lebih dari 6 Juta Orang Terancam Kehidupannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/aturan-denda-perokok-belum-efektif-katanya-nunggu-dpr_m_146251.jpeg" alt="ilustrasi rokok" width="100%">
<figcaption>ilustrasi rokok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aturan larangan merokok di depan umum sampai sekarang masih terus dirampungkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satu poinnya adalah soal denda bagi perokok di depan umum.  Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas LH Provinsi DKI Jakarta&nbsp;E.P Fitratunnisa mengatakan, aturan&nbsp;ini sudah ada sejak tahun 2010, yaitu dalam Pergub nomor 88 tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Namun, untuk penegakannya masih belum terlaksana sepenuhnya.  "Untuk aturan larangan merokok saat ini sedang proses pengajuan pembahasan raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Balegda DPRD DKI Jakarta," kata dia kepada JawaPos.com, Senin (23/7).  Sementara penerapan hukum untuk para pelanggar ketentuan larangan merokok sudah diterapkan dengan pengenaan sanksi administrasi.&nbsp;  "Tapi baru berupa surat peringatan, contohnya di Pusat Perbelanjaan Thamrin City, Cempaka Mas, dan lainnya," tambah dia.  Sementara untuk denda uang kata dia hal itu masih belum dilakukan. "Kalau denda belum, Insya Allah dengan keluarnya Perda KTR nanti bisa diterapkan sanksi berupa denda," kata dia.  Dia juga tak bisa memberikan target kapan perda ini bisa diberlukan karena masih menunggu pembahasan raperda di DPRD DKI Jakarta.&nbsp;  "Kami masih menunggu jadwal pembahasannya, hanya sampai saat ini baru surat peringatan yang kami berlakukan," lanjut dia.  Diketahui bila aturan itu sudah diberlakukan sepenuhnya, para pelanggar bisa dikenakan sanksi pidana kurungan sekurangnya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50 juta.&nbsp;  Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 41 ayat (2) jo Pasal 13 ayat (1) Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.  "Setiap orang yang merokok di kawasan dilarang merokok diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000," tulis aturan ini.

Aturan Denda Perokok Belum Efektif, Katanya Nunggu DPR?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#harga rokok

Berita Terkini