<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/OJOL-FREDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri ride hailing atau ojek online (ojol) dipercaya masih cukup membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan pendapatan di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti akibat pandemi. Bahkan sampai saat ini, banyak yang menjadikan ojol sebagai pekerjaan utama.  Kondisi ini menurut Wakil Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) Paksi C.K. Walandouw sudah terjadi sejak awal pandemi Covid-19 pada 2020 lalu. Hal ini terlihat dari ekosistem ojol yang sudah terbangun.  "Salah satunya Gojek, dia menjadi buffer ketika terjadi kesulitan pada perekonomian formal. Tidak hanya sebagai mitra driver GoRide dan GoCar yang mungkin terbatas karena adanya pembatasan akibat pandemi. Tetapi peran dari ekosistemnya lainnya seperti GoFood dan GoSend di mana orang bisa membeli makanan dan mengirim barang dari pembelian online,” kata Paksi dalam keterangannya, Minggu (16/10).  Sampai saat ini, lanjutnya, ekosistem ojol tidak lagi menjadi sampingan, tetapi sudah menjadi sandaran utama bagi sebagian masyarakat untuk meraup pundi-pundi rupiah. Hal ini karena ojol menawarkan fleksibilitas bagi mitra driver roda dua, roda empat, dan kurir logistik maupun para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tergabung dalam bisnis makanan minuman.  "Orang-orang yang tergabung dalam ekosistem ini senang dengan fleksibilitas. Ini yang membuat pekerjaan di dalam ekosistem ojol sangat diminati. Awalnya mungkin memang coba-coba, tetapi kemudian akhirnya menjadi pekerjaan utama. Biasanya seperti itu yang terjadi," imbuh Paksi.  Tingginya minat masyarakat untuk tergabung dalam ekosistem ojol seperti menjadi mitra driver maupun mitra makanan minuman, tak lepas dari banyaknya konsumen pengguna ojol. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, urutan aplikasi ojol yang sering digunakan oleh masyarakat yakni 59,13 persen adalah Gojek, lalu ada Grab (32,24 persen), Maxim (6,94 persen), InDriver (1,47 persen), dan aplikasi lainnya (0,23 persen).  LD FEB UI sendiri, lanjut Paksi, telah melakukan penelitian, terhadap salah satu aplikator ojol, yaitu Gojek. Penelitian bertajuk Kontribusi Ekosistem Gojek dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Selama Pandemi 2020-2021 itu menunjukkan bahwa mitra driver GoRide mengalami pemulihan melalui peningkatan pendapatan 24 persen dibandingkan awal pandemi. Begitu juga dengan mitra driver GoCar yang pendapatannya meningkat 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya.  Lonjakan paling besar dirasakan oleh mitra UMKM GoFood, rata-rata pendapatan mereka naik hingga 66 persen pada 2021 dibandingkan 2020. Sementara mitra driver layanan logistik GoSend mengalami pemulihan melalui peningkatan pendapatan sebesar 37,7 persen dibandingkan awal pandemi.  "Tahun 2022 ini saya rasa masih dalam tahap pemulihan. Harapannya, pendapatan para mitra driver maupun mitra UMKM bisa lebih besar dari tahun lalu," ucap Paksi.  Dia mengungkapkan, kenaikan tarif yang ditetapkan Kemenhub pada 11 September lalu diharapkan dapat mengurangi dampak dari kenaikan harga BBM. "Sehingga kesejahteraan dari mitra driver maupun mitra UMKM ini bisa tetap terjaga dan kembali pulih seperti saat sebelum pandemi," pungkasnya.

Kebijakan Tarif Ojol Baru Diharap Redam Dampak Kenaikan Harga BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SPBU-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu kenaikan harga BBM mencuat usai pemerintah berencana mengendalikan subsidi yang melonjak menembus Rp 502 triliun. Bahkan, dana tersebut justru dinilai salah sasaran karena banyak dinikmati oleh orang mampu.  Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan, penting bagi pemerintah untuk mengembalikan subsidi sesuai pada esensinya. Termasuk, tetap memberikannya kepada yang berhak saat harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar ditetapkan naik.  Ia meminta kepada pemerintah, bagi pengguna motor, ojek online, dan angkutan umum agar tidak terdampak atas kenaikan Pertalite. "Maka kalau toh naik ini permintaan kami di Komisi VII adalah untuk kendaraan roda dua dalam hal ini motor dan angkutan umum itu tidak naik. Dan juga ojol berupa mobil online itu juga tidak naik," kata Sugeng dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Jumat (2/9).  Sementara solar, menurutnya, tetap dipatok harga sama tanpa kenaikan bagi kendaraan logistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Nah untuk Solar, khusus untuk kendaraan logistik UMKM itu juga tidak naik, khususnya truk roda empat. Kan ada truk di atas roda empat, itu khusus industri," tuturnya.  Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama ini tidak tepat sasaran. Untuk BBM jenis Solar saja 89 persen dinikmati dunia usaha, dan hanya 11 persennya dinikmati kalangan rumah tangga.  Namun, dari yang dinikmati rumah tangga itu ternyata 95 persennya dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5 persen yang dinikmati rumah tangga miskin seperti petani dan nelayan.  Adapun untuk BBM bersubsidi jenis Pertalite, 86 persennya digunakan kalangan rumah tangga, dan 14 persennya dinikmati kalangan dunia usaha. Tapi, dari porsi rumah tangga itu kata dia 80 persennya dinikmati oleh rumah tangga mampu dan hanya 20 persen dinikmati oleh rumah tangga miskin.  Sementara terkait rencana kenaikan harga BBM subsidi, Presiden Joko Widodo memastikan pihaknya masih melakukan hitung-hitungan. "BBM semuanya masih pada proses dihitung dikalkulasi dengan hati-hati,” kata Jokowi di Mimika, Papua, Kamis (1/9).  Ia pun menegaskan, pihaknya belum memutuskan apakah akan ada kenaikan harga BBM subsidi atau tidak. Karena masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian.  "Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian,” tegasnya.  Namun, pada Jumat (2/9) kemarin, Presiden Joko Widodo mengatakan hitung-hitungan terkait kenaikan harga BBM subsidi akan diserahkan kepadanya hari ini.  "Untuk (harga) BBM-nya semuanya masih dikalkulasi dan hari ini (Jumat) akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya," kata Jokowi di sela kunjungannya di Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Komisi VII Minta Pemerintah Tetap Berikan Subsidi ke Ojol dan Angkot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/MYPERTAMINA-BBM1.jpg" alt="Ilustrasi penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi yang mulai ujicoba pada 1 Juli 2002 di sejumlah wilayah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi yang mulai ujicoba pada 1 Juli 2002 di sejumlah wilayah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman berpandangan sistem penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite dan solar masih dilakukan secara terbuka. Alih-alih mengganti dengan sistem tertutup atau subsidi langsung ke konsumen, pemerintah memilih untuk mempersempit konsumen dengan pembatasan.  Caranya dengan melakukan pendataan yang saat ini tengah dilakukan melalui MyPertamina. Saleh Abdurrahman menilai, membatasi konsumen dengan cara tersebut bisa membuat penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.  "Subsidi masih terbuka belum menyasar orang-orang yang berhak atas subsidi tersebut. Ini memang yang jadi bahan pemikiran kita juga di Kementerian ESDM, di BPH, di Kemenkeu, bagaimana cara kita agar subsidi ini tepat sasaran, kita coba persempit konsumennya," kata Saleh dalam diskusi daring bertajuk 'Subsidi Energi BBM untuk Siapa?: Review Nota Keuangan 2023 &amp; Catatan Kritis' yang digelar oleh Transisi Energi Indonesia (TEI), Rabu (31/8).  Saleh meyakini pendataan ini menjadi satu poin penting untuk menjadikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Meski, implementasinya ke depan masih menunggu aturan yang jelas.  Merujuk beberapa upaya pembatasan ke belakang, Saleh mengklaim sistem MyPertamina sudah paling siap. Artinya, telah memiliki kemampuan sebagai platform penopang pembatasan penyaluran BBM Subsidi.  "Saya pikir MyPertamina lebih siap dan komprehensif dan bisa meminimalkan ketidaktepatan subsidi yang diberikan kepada masyarakat kita," terangnya.  Meski demikian, pihaknya mengakui sistem pendaftaran MyPertamina masih belum maksimal, baru sekitar 1 juta orang yang mendaftar. Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Hery Susanto berpendapat bahwa MyPertamina sebagai satu terobosan dalam digitalisasi.  Tetapi, pelaksanaan di lapangan masih belum optimal. Berdasarkan proses asesmen yang dilakukan oleh ORI, pelaksanaan MyPertamina ini masih terbatas di sebagian kecil SPBU di daerah-daerah besar.  "Dalam catatan kami sebarannya sudah di 10 provinsi, dan belum semua kabupaten kota, dan jauh dari basis perekonomian rakyat di level bawah. Paling banyak ditemukan pendaftaran MyPertamina itu sopir, ojek dan lain-lain. Nelayan kecil sekali. Petani gimana akses mereka supaya bisa masuk MyPertamina, ini belum terserap dalam aplikasi tersebut," bebernya.  Sementara itu, peneliti senior Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, sebetulnya ada 3 pijakan dasar untuk pengaturan masalah subsidi energi BBM secara keseluruhan. Pertama, UU APBN. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Ketiga, institusi pengawasnya.  Terkait MyPertamina, menurutnya itu hanyalah tools untuk mendata. Pertamina tidak bisa berbuat apa-apa bila terjadi pelanggaran. “Kalau bisa presiden membuat satgasus untuk mengawasi ini,” tukasnya.

MyPertamina Bisa jadi 'Tool' Penyaluran BBM Bersubsidi Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/RENCANA-KENAIKAN-BBM-PERTAMINA-BERSUBSIDI-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Suasana Pengisian BBM di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Pemerintah berencana akan menaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat untuk mengurangi beban subsidi pemerintah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suasana Pengisian BBM di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Pemerintah berencana akan menaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat untuk mengurangi beban subsidi pemerintah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sejauh ini dianggap masih banyak tidak tepat sasaran. Bahan bakar tersebut digunakan oleh kendaraan roda empat sebanyak 70 persen dan roda dua 30 persen.  Di antara roda empat, pengguna jenis BBM bersubsidi tertinggi ini, 98,7 persennya merupakan mobil pribadi, taksi online 0,6 persen, taksi plat kuning 0,3 persen, dan angkot 0,4 persen.  Sementara di antara roda dua, Pertalite digunakan oleh motor pribadi sebanyak 97,8 persen dan ojek atau ojek online 2,2 persen. Hal itu diketahui berdasarkan data BPS tahun 2020.  Pngamat ekonomi Faisal Basri, jenis BBM yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang tak mampu ini sebagian besarnya dinikmati oleh masyarakat kategori kaya.  "10 persen termiskin menikmati subsidinya 3,1 persen saja. 20 persen termiskin 4,4 persen, dan terus begitu. Yang terkaya paling banyak menikmati yakni 29,1 persen," ujar Faisal saat menjadi narasumber secara virtual dalam diskusi dengan tema 'Telaah Kebijakaan Penyesuaian harga BBM untuk Subsidi Tepat Sasaran' di Jakarta, Kamis (1/9).  Faisal mengatakan, upaya mengurangi subsidi BBM harus dilakukan dengan konsisten, karena ongkos sosial, fiskal, dan lingkungannya terlalu mahal untuk terus menerus ditumpuk.  Ekonom Universitas Indonesia ini kemudian menceritakan pentingnya menghemat penggunaan Migas di Indonesia. Sebab, cadangan minyak kian menipis, sementara konsumsi bahan bakar minyak semakin naik. Harga BBM yang murah karena subsidi membuat pola konsumsi masyarakat --terutama yang mampu-- semakin tak terkendali.  Hal itu pula yang menjadikan Indonesia harus melakukan impor minyak dari luar negeri. Sedangkan saat ini harganya melonjak naik, salah satunya akibat dari perang di Rusia-Ukraina.  "Cadangan makin tipis, tapi kita membakar energi, membakar BBM, makin lama makin banyak. Akibatnya apa, kita harus menutup selisih ini dengan cara mengimpor. Sekarang kira-kira impornya mendekati 800 ribu barel per hari," ungkap Faisal.  Dampak dari itu BBM yang dibeli mahal dan dijual murah karena disubsidi kini menimbulkan masalah fiskal di APBN. "Kita sudah tekor untuk minyak mentah USD 5 miliar. Kemudian untuk BBM, impornya makin lama makin tinggi juga, defisitnya kira-kira USD 12 miliar. Jadi kita habiskan USD 17 miliar hingga bulan Juli ini. Sampai Desember barangkali bisa USD 20 miliar hingga USD 25 miliar," jelasnya.  Faisal menyebutkan, dana subsidi di APBN 2022 membengkak mencapai Rp 502,4 triliun. Diperkirakan akan mencapai Rp 700 triliun hingga akhir tahun. Ini jelas membebani keuangan negara dan tidak sehat untuk dilanjutkan.

98,7 Persen Pengguna Pertalite Mobil Orang Mampu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ANTREAN-SPBU-MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jakarta, Rabu (31/8/2022). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jakarta, Rabu (31/8/2022). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana keaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sudah digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sangat berpotensi menyengsarakan rakyat. Bahkan, kenaikan ini juga bisa memukul para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).  Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyayangkan, jika memang benar pemerintah jadi menaikkan BBM bersubsidi September tahun ini. Padahal, rakyat kecil sedang merangkak memulihkan ekonominya yang selama dua tahun sebelumnya stagnan karena wabah virus korona.  "Harusnya meringankan beban rakyat, caranya mengendalikan harga BBM untuk rakyat. Dengan kata lain, memberikan tambahan subsidi BBM untuk rakyat miskin sebesar Rp 11,2 trilun," kata Hafisz dalam keterangannya, Kamis (1/9).  Dia menegaskan, pemerintah harus berani melakukan terobosan untuk menekan inflasi. Setidaknya harga pangan bisa terkontrol dan tidak melambung tinggi.  Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini pun menyerukan, pemerintah mestinya fokus pada pembenahan sektor pangan. Hal ini dipandang lebih konkret ketimbang menaikkan harga BBM.  "Fokus kepada ketahanan pangan karena dunia akan mengarah ke sana pasti. Jangan belok-belok bicara pensiunan menjadi beban negara, itu menyakitkan orang tua kita semua," keluhnya.  Politikus fraksi PAN itu menuturkan, agar pertumbuhan ekonomi nasional tak terganggu, pemerintah perlu menyusun langkah-langkah strategis. Salah satunya dengan mengurangi impor dan memperkuat ekspor.  "Langkah sederhana ini bisa mengurangi tekanan inflasi agar nilai rupiah tidak ambruk," pungkas Hafisz.

Politikus PAN Usul Pemerintah Tambah Subsidi daripada Kerek Harga BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-8.jpg" alt="Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak" width="100%">
<figcaption>Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pengamat meramalkan inflasi bakal terus meningkat. Terutama setelah pemerintah memberikan sinyal untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar. Inflasi ditaksir bisa berkisar 6 sampai 8 persen hingga akhir tahun ini.  Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan indeks harga konsumen (IHK) Agustus mencatatkan deflasi bulanan. Terkontraksi 0,12 persen month-to-month (MtM) dibanding 0,64 persen MtM pada Juli 2022.  Penurunan IHK didorong oleh penurunan harga bahan pangan, khususnya bawang merah, cabai merah, daging ayam, dan minyak goreng. "Berkat normalisasi hasil panen dan produksi pangan di tengah kondisi cuaca yang kondusif. Tarif jasa angkutan udara juga terlihat turun di tengah desakan pemerintah menambah jumlah armada pesawat niaga," terangnya kepada Jawa Pos, Selasa (30/8).  Dia memproyeksi inflasi inti tahunan akan terus menguat seiring dengan membaiknya permintaan dan mobilitas masyarakat. Secara tahunan, inflasi Agustus diperkirakan sekitar 4,79 persen.  Angka tersebut lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 4,9 persen year-on-year (YoY). Angka tersebut masih di atas kisaran sasaran inflasi Bank Indonesia di level 2 sampai 4 persen YoY.  Inflasi inti juga bakal terus menguat sejalan dengan akselerasi ekonomi domestik. Yakni, 2,99 persen YoY. Naik 0,13 persen poin dari inflasi inti Juli 2,86 persen YoY.  Mengantisipasi risiko tekanan inflasi di paruh kedua 2022 di tengah penyesuaian harga BBM, Faisal menilai inflasi akan terus meningkat. Sejalan dengan membaiknya permintaan (demand-pull inflation) ditambah dengan harga bahan makanan dan energi yang lebih tinggi (cost-push inflation).  Dampak kenaikan harga BBM diperkirakan cukup besar. Tak hanya berdampak pada putaran pertama inflasi administered price, tapi juga pada putaran kedua pada transportasi serta barang dan jasa lainnya.  "Ini berarti inflasi utama dan inti dapat memanas secara signifikan setelah kenaikan (harga BBM)," ungkapnya.  Perhitungannya menunjukkan bahwa jika harga Pertalite dinaikkan dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter, maka akan meningkatkan inflasi sebesar 0,83 persen poin. Juga berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi minus 0,17 persen poin.  Sedangkan, kenaikan harga solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 8.500 per liter akan berkontribusi mengerek inflasi sekitar 0,33 persen poin dan menurunkan pertumbuhan ekonomi minus 0,07 persen poin.  "Ini berarti tingkat inflasi pada 2022 bisa lebih tinggi dari perkiraan kami saat ini sebesar 4,6 persen, berpotensi menuju sekitar 6 persen," tandas Faisal.  Sementara itu, Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy menuturkan, inflasi pada akhir 2022 sangat ditentukan oleh besaran kenaikan BBM. Jika naik menjadi Rp 10 ribu per liter, maka inflasi bisa mencapai 8 persen YoY.  Itu karena ada efek langsung terhadap konsumsi masyarakat, terutama dari sisi transportasi dan logistik. Sedangkan dampak tidak langsungnya, ongkos produksi dunia usaha akan naik.  Sehingga masyarakat diminta siap-siap lantaran harga barang dan jasa akan ikut naik. "Karena salah satu komponen bahan bakunya adalah BBM. Namun, jika kenaikan BBM dilakukan secara gradual tidak langsung Rp 10 ribu per liter, mungkin bisa lebih rendah," jelasnya dalam workshop Journalist Class Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Artinya, kenaikan harga BBM, praktis mengerek inflasi dan suku bunga bank sentral. Begitu pula, biaya bunga di laporan keuangan dunia usaha meningkat sehingga laba yang diperoleh menurun. Akibatnya pertumbuhan ekonomi tertahan.  "Sebab, pertumbuhan ekonomi nasional 5,44 persen YoY (kuartal II) sebagian besar disumbang oleh korporasi," imbuhnya.  Selain itu, membengkaknya subsidi pemerintah lantaran tingginya harga minyak dunia dan penyesuaian harga BBM yang tidak mengikuti pasar membuat defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melebar. Hal itu harus ditutup dengan utang. Sehingga membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) naik.  "Jadi, pemerintah mengalami dilema antara subsidi BBM atau inflasi tinggi," bebernya.

Harga Pertalite-Solar Naik, Inflasi 2022 Diramal Bisa Tembus 8 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Said-Abdullah-Banggar-PPN.jpg" alt="said abdullah" width="100%">
<figcaption>said abdullah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk segera melakukan reformasi subsidi energi tahun ini. Sebab menurutnya, teramat sensitif jika hal itu dilakukan pada 2023 karena telah memasuki tahun politik. Pernyataan itu disampaikan Said Abdullah dalam Rapat Kerja Banggar bersama Pemerintah di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).  "Kita harapkan sisa tahun 2022 ini dilunasi oleh pemerintah dengan menjalankan reformasi subsidi energi secara menyeluruh. Sehingga beban tambahan subsidi energi tidak berbuntut panjang hingga tahun depan," kata Said.  Menurut Said, hal tersebut amat penting untuk dilakukan segera karena tahun 2023 Indonesia sudah memasuki tahun politik. Sementara perubahan dan kebijakan terkait subsidi energi akan sangat sensitif karena menyangkut hajat hidup orang banyak.  "Apalagi tahun 2023 memasuki tahun politik, sehingga berbagai perubahan atas kebijakan hajat hidup orang banyak teramat sensitif. Hal ini akan memengaruhi ruang gerak pemerintah sangat terbatas," ujarnya.  Sebagai informasi, alokasi program pengelolaan belanja lainnya pada RAPBN tahun anggaran 2023 mencapai Rp 341,84 triliun. Menurut Said, jumlah itu sudah termasuk anggaran subsidi energi yang melonjak.  "Anggaran ini sebagai dompet umum pemerintah yang salah satunya untuk menutup biaya kompensasi energi," pungkasnya.  Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, anggaran subsidi energi tahun ini diproyeksikan bertambah Rp 195,6 triliun. Hal itu terjadi jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga terhadap BBM subsidi.  "Rp 502 triliun ini belum cukup masih akan berpotensi menambah Rp 195,6 triliun lagi dengan tren harga minyak dan jumlah volume konsumsi yang dilakukan masyarakat," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.  Saat ini pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun. Namun, karena terjadi lonjakan harga minyak mentah, pelemahan kurs rupiah, dan konsumsi Pertalite dan Solar yang melebihi kuota, maka alokasi anggaran itu diperkirakan tidak akan cukup hingga akhir tahun.  Oleh sebab itu, pemerintah berpotensi menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi yang nantinya akan dibebankan ke alokasi anggaran belanja pada APBN 2023.

DPR Minta Pemerintah Reformasi Subsidi Energi Sebelum Tahun Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/kelangkaan_solar_1.jpg" alt="HARUS SABAR: Petugas SPBU di Jalan Perak Barat, Surabaya, mengisi solar untuk truk yang telah lama mengantre kemarin (5/4). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HARUS SABAR: Petugas SPBU di Jalan Perak Barat, Surabaya, mengisi solar untuk truk yang telah lama mengantre kemarin (5/4). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan pembatasan bukan kenaikan harga BBM subsidi, Pertalite dan solar. Menurut Fahmy, hal itu berdasar pada data yang menyebut sekitar 60 persen Pertalite bersubsidi salah sasaran.  "Kalau saya tetap jangan naik. Tapi yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu fokus pada pembatasan BBM bersubsidi baik itu Pertalite dan solar," kata Fahmy Radhy saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (24/8).  Ia juga menjelaskan bahwa pembatasan BBM ini dilakukan sebagai solusi jangka pendek terkait membengkaknya anggaran subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun. Adapun teknisnya, kata Fahmy, Pertalite hanya diperuntukkan bagi sepeda motor, sementara Solar untuk angkutan umum.  Nantinya di SPBU perlu membuat jalur subsidi khusus motor dan angkutan umum sehingga mobil pribadi harus ke Pertamax. "Jangka pendek ini buat shock therapy dulu bahwa pembatasan untuk Pertalite itu hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Itu sangat mudah diterapkan," jelasnya.  Lebih lanjut ia mengungkapkan, pembatasan ini juga dilakukan sebagai upaya untuk melokalisasi pengguna Pertalite yang bocor ke yang bukan haknya agar menggunakan Pertamax. Selain itu, kata Fahmy, pembatasan dilakukan sebagai upaya agar pemerintah bisa berupaya memberantas kebocoran solar-solar yang mengalir ke industri.  Menurutnya, upaya ini dapat membuat inflasi tidak menanjak naik dan subsidi bisa terselamatkan. "Kemudian untuk solar, itu juga bisa dibatasi sebagai upaya untuk memberantas solar-solar ke industri yang kebocorannya juga sangat besar," ungkap Fahmy.  Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan subsidi energi tahun 2022 yang senilai Rp 502 triliun mayoritas dinikmati oleh orang kaya ketimbang kelompok miskin. Sehingga jika subsidi ditambah lagi sama artinya dengan menyubsidi orang kaya.  "Jadi memang kalau subsidi diberikan melalui barang dan barangnya dikonsumsi orang mampu ya kita menyubsidi orang mampu, meski memang ada juga orang tidak mampu yang merasakan tetapi porsinya kecil. Ini yang perlu dipikirkan," tutur Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Kamis (25/8).  Ia memerinci, dari subsidi solar senilai Rp 143 triliun, sebanyak 89 persen atau Rp 127 triliun dinikmati oleh dunia usaha dan 40 persen orang terkaya di Indonesia. Dengan demikian masyarakat miskin hanya menikmati porsi yang sangat kecil dari subsidi ratusan triliun tersebut.  Itu terlihat dari total volume subsidi solar sebesar 15,1 juta kiloliter, kelompok miskin hanya menikmati kurang dari 1 juta kiloliter. Kondisi yang sama juga tecermin dari subsidi Pertalite senilai Rp 93 triliun.  Sri Mulyani mengungkapkan sebanyak 86 persen atau Rp 80 triliun dinikmati 30 persen rumah tangga terkaya di Tanah Air.

Solusi Jangka Pendek Tekan Subsidi, Batasi BBM, Bukan Naikkan Harga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1661304992002.jpg" alt="Ilustrasi demonstrasi Ojol. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi demonstrasi Ojol. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana terkait kenaikan harga BBM subsidi, Pertalite dan solar makin mencuat. Sinyal itu semakin jelas saat anggaran subsidi energi membengkak hingga Rp 502 triliun sementara kuota Pertalite tahun ini diprediksi habis pada September mendatang.  Terkait hal itu, salah satu pengendara ojek online (ojol), Eka, mengaku makin kesusahan apabila harga BBM dinaikkan. Terlebih, dirinya tidak pernah mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.  Bukan tidak mungkin, lanjutnya, keseimbangan rumah tangga akan semakin hancur. "Kalau dinaikin jangan sampailah, susah. Kalau BBM dinaikin untuk keseimbangan rumah tangga atau kebutuhan hidup ancur, makin kecekek kita," kata Eka ditemui JawaPos.com, Kamis (25/8).  Lebih lanjut ia juga bercerita, bahwa selain soal BBM ini pihaknya sudah merasa kesusahan. Hal itu dikarenakan argo pengiriman makanan yang masih kecil.  Ia menyebut, jika kemudian harga Pertalite naik jadi Rp 10.000 sementara argo pengiriman makanan Rp 8.000, Eka mengaku bingung harus mengisi bahan bakar dengan jenis apa. "Kita bener-bener kesusahan deh. Kalau misalkan BBM naik, harga argo (pengiriman makanan) aja Rp 8.000 seumpama Pertalite naik jadi Rp 10.000 kita mau isi pakai apa? Apa iya diisi pakai air putih, kan nggak bisa, kan nggak mungkin kan," keluhnya.  "Pertalite Rp 7.650 aja itu udah pas-pasan, kalau memang benar dinaikkan, jadi makin terpuruk," imbuhnya.  Tak hanya itu, ia juga mengeluhkan soal kelangkaan Pertalite di tengah wacana kenaikan harga BBM. Ia mengaku harus mengantri dan mengisi sejak subuh.  "Kalau mau ngisi itu harus subuh. Kita ngisi subuh kadang nyetokin Pertalite dari eceran. Buat jaga-jaga, antisipasi," tukasnya.  Sementara itu, Ibnu, pengendara ojol lain mengaku tidak setuju apabila harga BBM naik. Sebab menurutnya, hal itu akan otomatis dibarengi dengan kenaikan bahan pokok.  "Enggak setuju banget, kalau BBM naik, sembako udah pasti naik tuh, otomatis sudah. Jadi barang-barang kebutuhan pokok udah pasti mahal semua. Dan naiknya tinggi pasti kalau sembako," kata Ibnu.  Sementara itu, ditemui di lokasi terpisah, Hengki, mengaku mendukung apapun yang diputuskan oleh pemerintah. Jika kemudian harga BBM naik, ia tidak mempersoalkan.  Sebab baginya, pemerintah pasti memutuskan kebijakan demi kepentingan bangsa dengan pertimbangan yang baik dan matang. "Jika untuk kepentingan bangsa kenapa enggak. Saya dukung aja," ujar Hengki.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal harga BBM akan segera naik. Ia menyebut kenaikan harga BBM akan diumumkan Presiden Jokowi pekan ini.  Kenaikan harga Pertalite sudah bisa ditahan lagi sebab subsidi energi mencapai Rp 502 triliun. "Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana mengenai kenaikan harga (BBM) ini. Jadi presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian," ujar Luhut dalam acara kuliah umum dan talk show visi maritim 2045 di Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8).  Lebih lanjut, Luhut mengatakan, saat ini harga BBM di Indonesia sangat murah bila dibandingkan dengan berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Namun, Luhut mengatakan subsidi BBM yang selama ini dikeluarkan melalui APBN telah membebani keuangan negara.  Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Sugeng setuju dengan rencana pemerintah menaikkan BBM. Namun, maksimal hanya 30 persen. "Kenaikan harga BBM tak akan menghapus kebijakan subsidi. Karena kenaikan harga pertalite Rp 10 ribu per liter saja masih jauh dari harga keekonomian Rp 17 ribu per liter," ungkap dia.

Jika Harga Pertalite Dinaikkan, Abang-abang Ojol: Makin Kecekek Kita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Sri-Mulyani-soal-UMKM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa subsidi energi akan bengkak lebih dari Rp 502 triliun jika tidak dilakukan pengendalian terhadap kuota Pertalite dan solar yang tersisa. Selain itu, Ani sapaan akrabnya, dalam rapat kerja Komite IV DPD RI di Gedung DPR/MPR RI, Kamis (25/8) mengungkapkan soal perbedaan antara harga keekonomian Pertalite maupun solar dan harga yang sudah disubsidi oleh pemerintah.  Adapun yang menjadi patokannya ialah harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 100 per barel, padahal saat ini harga tersebut telah merangkak naik ke USD 105 per barel seiring dengan situasi geopolitik dan nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS.  Ia menyebut, saat ini harga jual eceran Pertalite sebesar Rp 7.650 per liter. Padahal, dengan asumsi ICP USD 100 per barel dan kurs 14.450 per dollar AS, maka seharusnya harga keekonomian Pertalite sebesar Rp 14.450 per liter.  "Selisih sebesar sekitar Rp 6.800 per liter itu yang kemudian dibayarkan oleh pemerintah kepada Pertamina sebagai kompensasi," kata Sri Mulyani.  Sementara itu, menurut Sri Mulyani, harga keekonomian solar sebenarnya Rp 13.950 per liter. Ini adalah harga dengan asumsi ICP USD 100 per barel dan nilai tukar 14.450 per dollar AS. Sedangkan harga solar subsidi saat ini Rp 5.150 per liter.  "Jadi bedanya antara harga sebenarnya dengan harga berlaku itu Rp 8.800 per liter," ujar Sri Mulyani.  Tak hanya Pertalite dan Solar, Sri Mulyani juga membeberkan bahwa subsidi lebih besar lagi yang harus ditanggung pemerintah adalah subsidi LPG tabung 3 kilogram (kg). Saat ini, harga LPG tabung 3 kg di pasaran hanya Rp 4.250 per kg.  Padahal berdasarkan harga keekonomiannya seharusnya Rp 18.500 per kg. Dengan demikian subsidinya lebih besar, sekitar Rp 18.500 per tabung. "Karena besaran inilah, waktu menyampaikan di DPR subsidi (awal) Rp 158 triliun jelas tidak cukup dan ini baru masalah harganya," pungkasnya.

Sri Mulyani: Harga Pertalite Seharusnya Rp 14.450 dan Solar Rp 13.950

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#harga pertalite naik

Berita Terkini