<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/SPBU-PERTAMINA-MIFTAHULHAYAT-8-1.jpg" alt="Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax per Jumat, 1 April" width="100%">
<figcaption>Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax per Jumat, 1 April</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/harga-bbm-nonsubsidi/">Harga BBM nonsubsidi</a> kembali mengalami penyesuaian. PT Pertamina (Persero) memberlakukan perubahan harga tersebut mulai kemarin (3/1) siang.  Untuk produk jenis gasolin (bensin), <a href="https://www.jawapos.com/tag/pertamax/">pertamax</a> (RON 92) disesuaikan menjadi Rp 12.800 per liter dari sebelumnya Rp 13.900. Pertamax turbo (RON 98) kembali disesuaikan menjadi Rp 14.050 per liter.  Turun dari harga sebelumnya Rp 15.200 sejak penyesuaian harga terakhir pada 1 Desember 2022.  Selanjutnya, untuk produk jenis gasoil (diesel), yakni dexlite (CN 51), disesuaikan menjadi Rp 16.150 per liter. Turun dari sebelumnya Rp 18.300. Sedangkan pertamina dex (CN 53) mengalami penyesuaian menjadi Rp 16.750 per liter dari sebelumnya Rp 18.800. Harga baru tersebut berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen seperti di wilayah DKI Jakarta.  Sementara itu, harga pertalite dan solar tetap. Masing-masing di harga Rp 10.000 per liter dan Rp 6.800 per liter. ”Berbeda dengan BBM nonsubsidi yang mengikuti tren harga pasar dan harga minyak mentah dunia. Untuk pertalite dan solar subsidi, pemerintah tetap berkomitmen memberikan subsidi sehingga harganya tidak berubah,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.  Meski demikian, Erick menyebutkan, harga pertalite dan solar subsidi sejatinya masih berada di bawah harga keekonomian. Pemberian subsidi itu, menurut dia, menjadi bukti keberpihakan pemerintah dalam membantu masyarakat menatap tahun baru yang sarat akan tantangan ekonomi.  Erick mengatakan, pengumuman harga jual terbaru BBM Pertamina memang sedikit lebih lambat dibandingkan badan usaha lain. Bagi Erick, itu hal yang wajar. Mengingat Pertamina sebagai BUMN mempertimbangkan berbagai aspek agar tetap dapat menjamin keberlangsungan penyediaan dan penyaluran BBM. ”Pertamina ini jangkauannya begitu luas karena harus menyalurkan BBM ke seluruh penjuru tanah air, termasuk BBM yang disubsidi seperti pertalite dan solar subsidi. Kita ingin memastikan agar pasokan dan distribusi tetap berjalan dengan lancar,” beber Erick.  Menurut dia, saat ini yang terpenting adalah memastikan BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Pihaknya juga terus mengawal kerja sama Pertamina dengan PT Telkom Indonesia dalam memperbaiki dan mengembangkan digitalisasi SPBU. Dengan transaksi pembelian BBM yang dapat dipantau melalui command center, bisa memastikan penyaluran kuota dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/subsidi-bbm/">subsidi BBM</a> lebih tepat sasaran.  Tak hanya itu, Erick juga bakal meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM melalui program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan. ”Pertamina tentu tidak bisa sendirian. Seperti saya sering katakan, BUMN tidak boleh jadi menara gading. Kami dan Kementerian Koperasi dan UKM akan terus memastikan kemudahan para nelayan dalam mendapatkan BBM bersubsidi,” urai Erick.  Pertamina juga menegaskan akan tetap menjaga <a href="https://www.jawapos.com/tag/harga-pertalite/">harga pertalite</a> dan solar agar tidak melonjak signifikan. Tujuannya, menjaga daya beli masyarakat. Terlebih, saat harga minyak dunia naik, para kompetitor menjual dengan harga pasar. ”Banyak kompetitor yang menjual dua kali lipat dari harga kami,” ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.  Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai bahwa belum turunnya harga BBM subsidi ditengarai lantaran harga keekonomiannya yang juga dipengaruhi indikator-indikator lain. Tidak hanya oleh pergerakan harga minyak dunia. ”Di atas kertas, skenario penurunan harga BBM subsidi dapat terjadi apabila pemerintah memiliki ketersediaan anggaran subsidi energi yang besar. Kondisi sebaliknya, ketika anggaran subsidi yang dimiliki pemerintah terbatas, akan sangat sulit bagi masyarakat merasakan penurunan harga BBM subsidi,” ulasnya.  Tauhid berharap pemerintah tidak menaikkan lagi harga BBM subsidi pada 2023. Sebab, hal itu akan memengaruhi daya beli masyarakat yang tengah berupaya bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Harga BBM Nonsubsidi Turun, Pertalite-Solar Tak Berubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1640670512797-1-560x373-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat terutama kalangan bawah yang menggantungkan hidupnya sehari-hari menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor atau mobil untuk mobilitas sudah dibuat pusing dengan harga BBM yang mahal. Tak hanya non-subsidi seperti Pertamax yang harganya tinggi, Pertalite yang sebelumnya lebih murah kini juga mahal.  Sebelumnya di angka Rp 7.650, kini Pertalite dijual di harga Rp 10.000 per liter. Sudah lebih mahal, Pertalite juga diisukan lebih boros, lebih cepat habis setelah kenaikan harga ini.  Pertamina dalam hal ini dituding curang dengan diam-diam mengurangi nilai RON yang secara tidak langsung bisa bikin konsumsi BBM jadi lebih boros. Menanggapi hal ini, sebelumnya Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting meyakini bahwa mutu dan spesifikasi BBM Pertalite yang dijual sudah sesuai.  Adapun standar dan mutu Pertalite yang dipasarkan melalui lembaga penyalur resmi di Indonesia sesuai dengan Keputusan Dirjen Migas Nomor 0486.K/10/DJM.S/2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBM RON 90 yang Dipasarkan Di Dalam Negeri. Ia menyebut batasan dalam spesifikasi Dirjen Migas yang menunjukkan tingkat penguapan pada suhu kamar diantaranya adalah parameter Reid Vapour Pressure (RVP).  "Saat ini hasil uji RVP dari Pertalite yang disalurkan dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina masih dalam batasan yang diizinkan, yaitu dalam rentang 45-69 kPa (Kilopascal)," ungkap Irto.  Dia menjelaskan lebih lanjut, penguapan dapat berubah lebih cepat jika temperatur penyimpanan meningkat. Secara spesifikasi, batasan maksimum untuk penguapan Pertalite adalah 10 persen, dibatasi maksimal 74 derajat celsius.  Adapun produk Pertalite ada di suhu 50 derajat celcius. Artinya, pada saat temperatur 50 derajat celsius, BBM subsidi itu sudah bisa menguap hingga 10 persen.  Mitos yang berkembang lainnya adalah kebiasaan mengisi BBM yang turut memengaruhi konsumsi BBM itu sendiri. Konon katanya, kebiasaan mengisi BBM tak sampai penuh, atau dalam keadaan habis total turut membuat konsumsi BBM terasa makin bikin pusing.  Benarkah?  Dilansir dari MotorBiscuit, mitos tersebut tak sepenuhnya benar, tak sepenuhnya salah. Salah satu cara menjaga irama pengisian BBM (motor atau mobil) adalah jangan pernah membiarkan tangki kosong atau berada jauh di bawah 1/2 penuh.  Kenapa? Kondisi ini akan membuat bensin menguap lebih cepat saat tangki terisi udara yang memicu penguapan atau evaporasi BBM. Namun demikian, faktor penguapan sendiri tak serta merta.  Jumlah uap bensin sendiri tergantung pada jumlah udara di tangki dan suhu sekitar. Bisa saja dalam satu kondisi, bahkan dalam tangki yang hampir kosong sekalipun, rasio bensin cair dengan bensin uap stabil dan tidak ada bensin yang 'hilang'.  Selain itu, pada kendaraan khususnya mobil masa kini juga telah dilengkapi dengan sistem pemulihan uap. Ini karena di beberapa negara yang memproduksi mobil, ada aturan juga terkait banyak uap bensin yang dapat dikeluarkan oleh pembuat mobil.  Sistem ini mengeluarkan udara dari tangki Anda, menangkap uap bensin, dan menyalurkannya ke mesin untuk dibakar. Jadi, tidak berubah begitu saja jadi udara yang menyebabkan bensin hilang sia-sia. Bahkan jika bensin menguap lebih cepat dalam tangki yang hampir kosong, uap bahan bakar itu tidak akan 'hilang' tetapi akan dibakar bersama bensin cair.

Kebiasaan Mengisi Tak Sampai Penuh Bikin Boros BBM, Mitos atau Fakta?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Antrean-SPBU-Fedrik-Tarigan-1.jpg" alt="Petugas mengubah papan harga BBM di SPBU Senen, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik d" width="100%">
<figcaption>Petugas mengubah papan harga BBM di SPBU Senen, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik d</figcaption>
</figure>Ekonom: Waspadai Stagflasi dan Orang Miskin Baru  JawaPos.com – Pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kemarin (3/9). Presiden Joko Widodo menyebut itu adalah opsi terakhir yang diambil sebagai solusi subsidi BBM dari APBN yang terus membengkak, tapi tidak tepat sasaran.  Kenaikan harga BBM bersubsidi bervariasi. Pertalite yang semula Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. Kemudian, pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.  Kenaikan harga tersebut diumumkan pukul 13.30 dan berlaku satu jam setelahnya. Itu merupakan kali pertama mekanisme penetapan harga berlaku sejak satu jam setelah diumumkan. Biasanya harga baru BBM berlaku per pukul 00.00 WIB.  Menurut Jokowi, pemerintah telah berupaya untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. ”Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN,” tuturnya.  Dia menjelaskan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM 2022 telah meningkat tiga kali lipat. Semula dianggarkan Rp 152,5 triliun, melonjak menjadi Rp 502,4 triliun. Jumlah itu diprediksi tetap merangkak naik. Penyebabnya, subsidi tidak tepat sasaran. Justru lebih banyak masyarakat mampu yang menggunakan pertalite. ”Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi,” ujarnya.  Presiden melanjutkan, subsidi untuk BBM akan dialokasikan sebagai bantuan sosial lain. Cara itu diharapkan akan lebih tepat sasaran. ”Bantuan langsung tunai (BLT) BBM Rp 12,4 triliun diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150.000 per bulan dan mulai dicairkan pada September selama empat bulan,” ungkapnya. Bantuan lain yang disiapkan adalah untuk pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Jumlahnya 16 juta pekerja.  Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga meminta pemerintah daerah menggunakan 2 persen dana transfer umum untuk bantuan angkutan umum, ojek online, serta nelayan. Total dana yang ada sebesar Rp 2,17 triliun. ”Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” tegasnya.  Kenaikan harga BBM tersebut memicu banyak pertanyaan dari masyarakat karena dilakukan saat harga minyak dunia turun. ”Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati.  Dia memastikan, pihaknya akan terus menghitung sesuai dinamika yang terjadi. Dengan hitungan Indonesian crude price (ICP) yang turun ke USD 90 sekalipun, subsidi masih tetap tinggi. Sebelumnya, rerata harga minyak dunia sejak awal tahun masih ada di level USD 97 per barel. ”Dengan perhitungan ini, angka kenaikan subsidi yang waktu itu disampaikan di media dari Rp 502 triliun tetap akan naik. Tidak menjadi Rp 698 triliun, tapi Rp 653 triliun,’’ jelasnya.  Apabila rata-rata harga minyak USD 85 per barel, tambahan subsidi akan menjadi Rp 640 triliun. ”Perkembangan ICP harus dan akan kita monitor karena suasana geopolitik dan proyeksi ekonomi dunia masih dinamis. Kami akan terus mengalokasikan subsidi bagi masyarakat,” jelasnya.  Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan, di antara 20,65 juta keluarga penerima manfaat, sejauh ini data yang sudah fix dan diserahkan ke PT Pos Indonesia sebanyak 18.486.756 penerima manfaat BLT BBM. Sisanya perlu didata lagi. ”Dalam perjalanan, warga bisa mengusulkan dirinya sendiri,” katanya.  Risma menuturkan, Kemensos memiliki situs Usulsanggah yang merupakan wadah bagi warga yang merasa memerlukan bantuan sosial, tapi tidak terdaftar. Setelah masyarakat usul, tim Kemensos akan memverifikasi.  Terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, langkah pemerintah menaikkan harga BBM dilakukan di waktu yang tidak tepat, terutama untuk pertalite. ”Masyarakat jelas belum siap menghadapi kenaikan harga pertalite menjadi Rp 10.000 per liter. Dampaknya, Indonesia bisa terancam stagflasi, yakni naiknya inflasi yang signifikan tidak dibarengi dengan kesempatan kerja,” ujarnya.  Dampak kenaikan harga BBM, kata dia, tidak hanya berkorelasi pada biaya transportasi pribadi yang naik. Tapi juga berdampak pada hampir seluruh sektor. Misalnya, harga pengiriman bahan pangan akan naik, pada saat bersamaan pelaku sektor pertanian mengeluhkan biaya input produksi yang mahal, terutama pupuk.  Di sisi lain, bansos yang hanya melindungi orang miskin dalam waktu empat bulan tidak akan cukup untuk mengompensasi efek kenaikan harga BBM. Misalnya, ada kelas menengah rentan yang sebelumnya sanggup membeli pertalite. Dengan kenaikan harga pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, mereka berpotensi turun kelas ke kategori orang miskin. ”Data orang rentan miskin ini sangat mungkin tidak ter-cover dalam BLT BBM karena ada penambahan orang miskin pasca kebijakan BBM subsidi naik. Pemerintah perlu mempersiapkan efek berantai naiknya jumlah orang miskin baru dalam waktu dekat,’’ tuturnya.

Harga BBM Naik, Subsidi Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/RENCANA-KENAIKAN-BBM-PERTAMINA-BERSUBSIDI-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Suasana Pengisian BBM di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Pemerintah berencana akan menaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat untuk mengurangi beban subsidi pemerintah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suasana Pengisian BBM di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Pemerintah berencana akan menaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat untuk mengurangi beban subsidi pemerintah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi dan non-subsidi meliputi pertalite, solar, dan pertamax yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB. Kenaikan harga BBM tersebut diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam konferensi pers disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu (3/9).  Arifin menyebut harga Pertalite berubah menjadi Rp 10.000 dari sebelumnya Rp 7.650. Sementara untuk Solar menjadi Rp 6.800 dari sebelumnya Rp 5.150. Sedangkan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.  "Hari ini tanggal 3 september 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan ubtuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter," kata Arifin.  Selain BBM subsidi, harga BBM non-subsidi, pertamax juga ikut mengalami kenaikan. "Pertamax non-subsidi Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 perliter," kata Arifin.  Arifin menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian atau kenaikan harga ini berlaku setelah satu jam diumumkan. "Ini berlaku satu jam sejak diumumkan penyesuaian saat ini. Jadi berlaku pukul 14.30 WIB," tukas Arifin.  Sebelum resmi naik, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 24,17 triliun untuk dijadikan bantalan sosial di tengah lonjakan harga pangan dan energi.  Bantuan tersebut terdiri dari tiga jenis, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja gaji di bawah Rp 3,5 juta, dan subsidi sektor transportasi untuk ojek, sopir angkutan umum serta nelayan.

Harga Pertalite dan Solar Resmi Naik Mulai 3 September Pukul 14.30 WIB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/presiden-jokowi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan terkait rencana kenaikan harga BBM subsidi. Menurut Jokowi, rencana tersebut tinggal diputuskan.  "(Kenaikan) BBM, kemarin kan sudah saya sampaikan, kalkulasinya sudah disampaikan kepada saya, hitung-hitungannya sudah sampai ke saya. Tinggal ini kita putuskan," ujar Jokowi di Lampung, dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9).  Namun, saat ditanya kapan akan diumumkan, Jokowi hanya tersenyum sambil mengangguk berjalan.  Dalam kunjungannya di Lampung, Jokowi menyaksikan pembagian BLT BBM kepada masyarakat. Menurut pantauannya, penyaluran sudah dilakukan dengan baik dan lancar.  Jokowi juga menyebut mulai pekan depan BLT BBM akan disalurkan di seluruh kabupaten/kota. "Mulai minggu depan akan bergerak ke semua kota/kabupaten," ujarnya.  Untuk diketahui, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan di tengah lonjakan harga pangan dan energi senilai Rp 24,17 triliun. Tiga bantuan tersebut terdiri dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja gaji di bawah Rp 3,5 juta, dan subsidi sektor transportasi.  BLT BBM secara simbolis sebelumnya telah diserahkan Jokowi di Kabupaten Jayapura, Papua dan Kepulauan Tanimbar, Maluku. Total BLT BBM yang akan diterima masyarakat sebesar Rp 600.000. Namun, jumlah itu akan dibagi menjadi dua tahap sebesar Rp 300.000, pada September dan Desember.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan hitung-hitungan terkait kenaikan harga BBM subsidi akan diserahkan pada Jumat (2/9).  "Untuk (harga) BBM-nya semuanya masih dikalkulasi dan Jumat (2/9) disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya," kata Jokowi di sela kunjungannya di Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Terima Hitung-hitungan Kenaikan Harga BBM, Jokowi: Tinggal Diputuskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Demo-Kenaikan-Harga-BBM-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Puluhan Mahasiswa melakukan aksi demo BEM Nusantara tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta, Kamis (1/9/2022). Massa membawa spanduk bertulisan" width="100%">
<figcaption>Puluhan Mahasiswa melakukan aksi demo BEM Nusantara tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta, Kamis (1/9/2022). Massa membawa spanduk bertulisan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hitung-hitungan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan diserahkan kepadanya hari ini, Jumat (2/9). "Untuk (harga) BBM-nya semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya," kata Jokowi di sela kunjungannya di Kepulauan Tanimbar, Maluku.  Dalam kunjungannya, Jokowi juga telah menyerahkan BLT BBM kepada masyarakat Tanimbar sebesar Rp 300.000 untuk dua bulan pertama.  Nantinya, masyarakat akan kembali menerima BLT BBM untuk dua bulan berikutnya dengan total yang sama. Sehingga total BLT BBM yang akan diterima sebesar Rp 600.000.  "Dan kita harapkan dengan suntikan BLT BBM ini daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik," pungkasnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah saat ini masih melakukan proses perhitungan. “BBM semuanya masih pada proses dihitung dikalkulasi dengan hati-hati,” kata Jokowi di Mimika, Papua, Kamis (1/9).  Ia pun menegaskan, pihaknya belum memutuskan apakah akan ada kenaikan harga BBM subsidi atau tidak. Karena masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian.  “Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian,” tegasnya.  Meski demikian, untuk mengurangi tekanan di masyarakat jelang kenaikan BBM subsidi, pemerintah juga telah mengucurkan tiga jenis bantalan sosial, berupa bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan subsidi sektor transportasi senilai Rp 24,17 triliun.

Hitung-hitungan Harga Baru BBM akan Disetor ke Presiden Hari ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ilustrasi-pertalite-di-SPBU-Pertamina.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sejauh ini dianggap masih banyak tidak tepat sasaran. Bahan bakar tersebut digunakan oleh kendaraan roda empat sebanyak 70 persen dan roda dua 30 persen.  Di antara roda empat, pengguna jenis BBM bersubsidi tertinggi ini, 98,7 persennya merupakan mobil pribadi, taksi online 0,6 persen, taksi plat kuning 0,3 persen, dan angkot 0,4 persen.  Sementara di antara roda dua, Pertalite digunakan oleh motor pribadi sebanyak 97,8 persen dan ojek atau ojek online 2,2 persen. Hal itu diketahui berdasarkan data BPS tahun 2020.  Pengamat ekonomi Faisal Basri, jenis BBM yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang tak mampu ini sebagian besarnya dinikmati oleh masyarakat kategori kaya.  "Sebanyak 10 persen termiskin menikmati subsidinya 3,1 persen saja. Lalu 20 persen termiskin 4,4 persen, dan terus begitu. Yang terkaya paling banyak. Mereka menikmati 29,1 persen," ujar Faisal saat menjadi narasumber secara virtual dalam diskusi dengan tema 'Telaah Kebijakaan Penyesuaian harga BBM untuk Subsidi Tepat Sasaran' di Jakarta, Kamis (1/9).  Faisal mengatakan, upaya mengurangi subsidi BBM harus dilakukan dengan konsisten, karena ongkos sosial, fiskal, dan lingkungannya terlalu mahal untuk terus menerus ditumpuk.  Ekonom Universitas Indonesia ini kemudian menceritakan pentingnya menghemat penggunaan Migas di Indonesia. Sebab, cadangan minyak kian menipis, sementara konsumsi bahan bakar minyak semakin naik. Harga BBM yang murah karena subsidi membuat pola konsumsi masyarakat, terutama yang mampu, semakin tak terkendali.  Hal itu pula yang menjadikan Indonesia harus melakukan impor minyak dari luar negeri. Sedangkan saat ini harganya melonjak naik, salah satunya akibat dari perang di Rusia-Ukraina.  "Cadangan makin tipis, tapi kita membakar energi, membakar BBM, makin lama makin banyak. Akibatnya apa, kita harus menutup selisih ini dengan cara mengimpor. Sekarang kira-kira impornya mendekati 800 ribu barel per hari," ungkap Faisal.  Dampak dari itu, BBM yang dibeli mahal dan dijual murah karena disubsidi kini menimbulkan masalah fiskal di APBN.  "Kita sudah tekor untuk minyak mentah USD 5 miliar. Kemudian untuk BBM, impornya makin lama makin tinggi juga, defisitnya kira-kira USD 12 miliar. Jadi kita habiskan USD 17 miliar hingga bulan Juli ini. Sampai Desember barangkali bisa USD 20 miliar hingga USD 25 miliar," jelasnya.  Faisal menyebutkan, dana subsidi di APBN 2022 membengkak mencapai Rp 502,4 triliun. Diperkirakan akan mencapai Rp 700 triliun hingga akhir tahun. Ini jelas membebani keuangan negara dan tidak sehat untuk dilanjutkan.

Faisal Basri: Orang Kaya Paling Banyak Menikmati BBM Bersubsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ANTREAN-SPBU-MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jakarta, Rabu (31/8/2022). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jakarta, Rabu (31/8/2022). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga eceran BBM non subsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex resmi turun hari ini, Kamis (1/9). Padahal, awal Agustus kemarin Pertamina baru saja menaikkan harga dari ketiga jenis BBM tersebut.  Sementara itu, melansir MyPertamina.id, harga Pertalite per 1 September terpantau masih bertahan Rp 7.650 di seluruh Indonesia.  Sedangkan BBM Pertamax Turbo (RON 98) turun dari semula Rp 17.900 menjadi Rp 15.900, sedangkan Dexlite dari semula Rp 17.800 per liter turun menjadi Rp 17.100 per liter. Sementara Pertamina Dex dari semula Rp 18.900 per liter menjadi Rp 17.400 per liter.  Untuk diketahui, penurunan harga BBM Non Subsidi ini terjadi satu bulan setelah Pertamina menaikkan harga ketiganya, pada Rabu, 3 Agustus 2022.  Bahkan, penurunan BBM non subsidi ini dilakukan Pertamina di tengah isu kenaikan harga Pertalite dan Solar yang mencuat di masyarakat.  Lebih lengkap, berikut ini harga terbaru Pertalite, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex yang turun harga per 1 September 2022.  1. Provinsi Aceh Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.400 Pertalite Rp 7.650  2. Provinsi Sumatera Utara Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 Pertalite Rp 7.650  3. Provinsi Sumatera Barat Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 Pertalite Rp 7.650  4. Provinsi Riau &amp; Kepulauan Riau Pertamax Turbo Rp 16.600 Dexlite Rp 17.800 Pertamina Dex Rp 18.100 Pertalite Rp 7.650  5. Kodya Batam (FTZ) Pertamax Turbo Rp 16.600 Dexlite Rp 17.800 Pertamina Dex Rp 18.100 Pertalite Rp 7.650  6. Provinsi Jambi Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 Pertalite Rp 7.650  7. Provinsi Bengkulu Pertamax Turbo Rp 16.600 Dexlite Rp 17.800 Pertamina Dex Rp 18.100 Pertalite Rp 7.650  8. Provinsi Sumatera Selatan Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 Pertalite Rp 7.650  9. Provinsi Bangka Belitung Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 Pertalite Rp 7.650  10. Provinsi Lampung Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 Pertalite Rp 7.650  11. Provinsi DKI Jakarta Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.400 Pertalite Rp 7.650  12. Provinsi Banten Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.400 Pertalite Rp 7.650  13. Provinsi Jawa Barat Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.400 Pertalite Rp 7.650  14. Provinsi Jawa Tengah Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.00 Pertalite Rp 7.650  15. Provinsi DI Jogjakarta Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.400 Pertalite Rp 7.650  16. Provinsi Jawa Timur Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.400 Pertalite Rp 7.650  17. Provinsi Bali Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.400 Pertalite Rp 7.650  18. Provinsi Nusa Tenggara Barat Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.400 Pertalite Rp 7.650  19. Provinsi Nusa Tenggara Timur Pertamax Turbo Rp 15.900 Dexlite Rp 17.100 Pertamina Dex Rp 17.400 Pertalite Rp 7.650  20. Provinsi Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, Utara Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 Pertalite Rp 7.650  21. Provinsi Gorontalo Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 Pertalite Rp 7.650  22. Provinsi Sulawesi Tengah dan Tenggara Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 Pertalite Rp 7.650  23 Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat Dexlite 17.450 Pertalite Rp 7.650  24. Provinsi Maluku &amp; Maluku Utara Dexlite Rp 17.450 Pertalite Rp 7.650  25. Provinsi Papua Pertamax Turbo Rp 16.250 Dexlite Rp 17.450 Pertalite Rp 7.650  26. Provinsi Papua Barat Dexlite Rp 17.450 Pertamina Dex Rp 17.750 Pertalite Rp 7.650

Harga Pertalite Masih Rp 7.650, Pertamax Turbo Turun Jadi Rp 15.900

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ANTREAN-SPBU-MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jakarta, Rabu (31/8/2022). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jakarta, Rabu (31/8/2022). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga eceran BBM non subsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex resmi turun harga di seluruh Indonesia, hari ini, Kamis (1/9).  Mengutip laman resmi PT Pertamina (Persero), penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dilakukan sebagai implementasi dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020.  Aturan itu mengatur soal Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.  Berikut ini harga terbaru Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex yang turun harga per 1 September 2022.  Prov. Nanggroe Aceh Darussalam:  Pertamax Turbo 15.900 Dexlite 17.100 Dex 17.400  Prov. Sumatera Utara dan Prov. Sumatera Barat:  Pertamax Turbo 16.250 Dexlite 17.450 Dex 17.750  Prov. Riau, Prov. Kepulauan Riau, Kodya Batam (FTZ), Prov. Bengkulu:  Pertamax Turbo 16.600 Dexlite 17.800 Dex 18.100  Prov. Sumatera Selatan, Prov. Jambi, Prov. Bangka-Belitung, Prov. Lampung:  Pertamax Turbo 16.250 Dexlite 17.450 Dex 17.750  Prov. DKI Jakarta, Prov. Banten, Prov. Jawa Barat, Prov. Jawa Tengah, Prov. DI Yogyakarta, Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. Nusa Tenggara Barat:  Pertamax Turbo 15.900 Dexlite 17.100 Dex 17.400  Prov. Nusa Tenggara Timur:  Pertamax Turbo 15.900 Dexlite 17.100 Dex 17.400 NPSO Surya 17.000  Prov. Kalimantan Barat, Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Kalimantan Selatan, Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Utara, Prov. Sulawesi Utara , Prov. Gorontalo, Prov. Sulawesi Tengah dan Prov. Sulawesi Tenggara:  Pertamax Turbo 16.250 Dexlite 17.450 Dex 17.750  Prov. Sulawesi Selatan, Prov. Sulawesi Barat, Prov. Maluku, Prov. Maluku Utara:  Dexlite 17.450  Prov. Papua:  Pertamax Turbo 16.250 Dexlite 17.450  Prov. Papua Barat:  Dexlite 17.450 Pertamina Dex 17.750

Harga BBM 1 September, Ini Rinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Antrean-sepeda-motor-saat-isi-Pertalite-di-SPBU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memberikan BLT BBM pertama di Kabupaten Jayapura, Papua, hari ini, Rabu (31/8). BLT pertama yang diberikan kepada masyarakat itu senilai Rp 300.000.  Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan, masyarakat penerima BLT BBM nantinya akan mendapat uang sebesar Rp 600.000. Adapun teknisnya akan diberikan dua kali, yakni pada awal September dan awal Desember.  "Untuk BLT BBM jumlahnya 4 bulan kali Rp 150.000. Tapi kita bagi dua kali, jadi per awal September ini kita serahkan dua kali Rp 150.000. Jadi yang diterima Rp 300.000. Nanti awal Desember kita akan serahkan dua bulan lagi sisanya, yakni sebesar Rp 300.000. Jadi total yang diterima Rp 600.000 untuk BLT BBM," kata Risma dalam keterangannya, Rabu (31/8).  Untuk diketahui, jelang kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar, pemerintah telah menyiapkan tiga bantalan sosial (bansos) tambahan. Yakni, BLT BBM, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan subsidi sektor transportasi dengan total Rp 24,17 triliun.  Disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 12,4 triliun rupiah.  Ia menyebut bantalan sosial tambahan dialokasikan guna menjaga kemampuan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dan energi akibat krisis ekonomi global.  Untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun. Bantuan subsidi gaji akan diberikan kepada pekerja dengan penghasilan maksimum Rp 3,5 juta per bulan.  Adapun targetnya, bantuan subsidi gaji ini akan diberikan sebesar Rp 600 ribu. Terkait petunjuk teknis bantuan ini, Sri Mulyani mengatakan akan diatur dalam peraturan menteri yang akan diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan.  Tak hanya BLT dan subsidi gaji, pemerintah juga menginstruksikan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk ikut memberikan subsidi. Nantinya, subsidi ini akan diberikan kepada pengemudi transportasi umum, ojek, dan nelayan yang masuk dalam kategori miskin.  Lebih lanjut, terkait instruksi ini akan tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). "Kemendagri akan menerbitkan aturan, dan Kemenkeu juga terbitkan aturan di mana 2 persen DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi," kata Sri Mulyani.

Jelang Kenaikan Pertalite-Solar, Pemerintah Siap Cairkan BLT BBM Besok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#harga pertalite

Berita Terkini