<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/14/JKT-1-KENAIKAN-HARGA-MINYAKITA-FED-6JPG-163736375.jpg" alt="Pedagang menata Minyak Goreng Minyakita ke pembeli di Kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pedagang menata Minyak Goreng Minyakita ke pembeli di Kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selama Ramadhan dan beberapa bulan terakhir harga minyak goreng terus mengalami kenaikan. Hal itu berdampak pada daya beli. Di tingkat rumah tangga menimbulkan kenaikan pengeluaran. Di kalangan pelaku usaha kuliner merasakan beban yang bertambah karena harga pokok produksi meningkat. Fenomena itu kerap berulagn setiap tahun. Di pasar modern dan pasar tradisional saat ini harga minyak goreng cukup tinggi. Lonjakan harga minyak koreng ini terjadi karena mulai naiknya harga minyak sawit di dalam negeri di tengah ketidakpastian ekonomi. Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) Freesca Syafitri&nbsp;menyoroti lesunya daya beli masyarakat akibat himpitan ekonomi. Menurut dia, masyarakat berhak mendapat minyak goreng dengan harga yang terjangkau melalui program minyak goreng merek MinyaKita. Kehadiran minyakita dengan harga yang telah ditentukan sebagai wujud keadilan bagi rakyat. Dia mejelaskan, secara teori, Pemerintah memiliki kemampuan untuk menurunkan kembali Harga Eceran Tertinggi (HET) harga MinyaKita ke Rp 14.000 per liter. Langkah itu membutuhkan kebijakan intervensi yang lebih kuat, baik dalam bentuk subsidi tambahan, penguatan mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). "Maupun pengurangan biaya produksi melalui insentif fiskal,&rdquo; kata Freesca kepada awak media di Jakarta, Rabu (19/3). Jika langkah ini tidak diimbangi dengan reformasi distribusi dan pengawasan yang lebih ketat, maka risiko kelangkaan dan spekulasi akan tetap tinggi. Kebijakan harga minyak goreng harus dilakukan secara hati-hati. Yaikni, mempertimbangkan keseimbangan antara daya beli masyarakat, keberlanjutan industri, dan stabilitas fiskal negara. Menurut Freesca, jika pemerintah ingin menjadikan MinyaKita tetap terjangkau bagi masyarakat, maka pendekatan terbaik bukan hanya menurunkan HET, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok, menekan biaya produksi, serta memperbaiki mekanisme distribusi agar minyak goreng benar-benar tersedia bagi semua kalangan. Di sisi lain, industri minyak sawit dan minyak goreng di Indonesia dikuasai segelintir perusahaan besar yang mengendalikan seluruh rantai pasok, dari perkebunan hingga distribusi. &ldquo;Struktur pasar oligopoli ini memungkinkan mereka memanipulasi harga, sementara petani kecil terpinggirkan dengan harga jual rendah,&rdquo; kata Freesca. Dia menilai fokus ekspor yang lebih menguntungkan korporasi sering kali mengorbankan pasokan domestik. Sikap tu memicu kelangkaan dan lonjakan harga yang membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. &ldquo;Lemahnya regulasi memperkuat praktik kartel dan monopoli, memungkinkan perusahaan besar menghindari sanksi meskipun terbukti mengendalikan harga,&rdquo; tambah Freesca. Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan menyebut sejumlah alasan di balik praktik curang pengurangan volume&nbsp;Minyakita&nbsp;oleh distributor dan perusahaan pengemasan (repacker) yang berujung pada lonjakan harga di pasaran. Menurut dia, salah satu faktor utama adalah keterbatasan akses terhadap minyak goreng dari skema DMO. "Bisa jadi para repacker yang mengurangi volume itu tidak mendapatkan minyak DMO," kata Iqbal kepada wartawan di Kemendag, Jakarta, Selasa (18/3). Distribusi minyak goreng rakyat bergantung pada kesepakatan antara produsen dan repacker melalui mekanisme bisnis ke bisnis (B2B) yang sepenuhnya bersifat komersial. Artinya, tidak semua repacker bisa memperoleh pasokan minyak DMO, sehingga ada kemungkinan mereka mencari cara lain untuk tetap memproduksi dan mendistribusikan MinyaKita, termasuk dengan mengurangi volume atau menggunakan minyak komersial. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/WhatsApp-Image-2025-03-19-at-135734-671718919.jpeg" alt="Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Freesca Syafitri. (Dok. pribadi)" width="100%">
<figcaption>Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Freesca Syafitri. (Dok. pribadi)</figcaption>
</figure> "Mengapa mereka tidak mendapatkan minyak DMO? Karena ini kan tergantung produsennya, mau kerja sama dengan repacker yang mana. Ini kan mekanismenya B2B dan murni skema komersial," ujar Iqbal menerangkan. Dia menyebutkan akibat dari penggunaan minyak komersial dalam produk MinyaKita, harga di pasaran bisa melonjak hingga Rp 17 ribu-Rp 18 ribu per liter, jauh di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter. "Karena minyak komersial kan enggak diatur. Kalau MinyaKita, DMO itu kan diatur. Dari produsen ke distributor satu (D1) Rp 13.500, dari D1 ke distributor dua (D2) Rp 14 ribu, lalu ke pengecer Rp 14.500, dan ke konsumen Rp 15.700. Itu yang kami atur," jelasnya.

Masyarakat berhak mendapat minyak goreng dengan harga yang terjangkau melalui program minyak goreng merek MinyaKita.

Harga Minyak Goreng Terus Naik, Pengamat Dorong Pemerintah Lakukan Intervensi Pasar secara Ketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Zulhas-Hendra-Eka.jpg" alt="Mendag Zulkifli Hasan" width="100%">
<figcaption>Mendag Zulkifli Hasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut harga minyak goreng curah yang sempat melambung mengalami penurunan setelah dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi menteri perdagangan.  "Saat saya ditunjuk sebagai menteri perdagangan harga rata-rata nasional minyak goreng curah Rp16.400 per liter, saat ini harganya telah turun hingga 16,46 persen di bawah Rp14.000 per liter," kata Menteri Zulkifli saat memberikan sambutan secara virtual dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Triwulan III DIY di Jogjakarta, Kamis (27/10).  Berdasarkan pantauan Kemendag, kata Zulkifli, harga kebutuhan pokok relatif stabil bahkan menunjukkan tren penurunan, sementara minyak goreng tercatat telah mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut.  Ia menuturkan penurunan harga minyak goreng di Tanah Air turut didorong terlaksananya program Minyak Kita yang telah ia luncurkan bersinergi dengan pemerintah daerah, termasuk DIJ.  "Saat saya mengunjungi Pasar Wates di Kulon Progo, Agustus lalu, Minyak Kita sudah saya temui di pasaran, untuk itu saya ucapkan apresiasi tertinggi bagi teman-teman yang sigap melakukan program stabilisasi harga demi memberikan harga bahan pokok yang terjangkau bagi masyarakat," ujar dia.  Tidak berhenti pada Program Minyak Kita, Zulkifli kemudian memberikan penugasan pada Perum Bulog untuk memperkuat cadangan beras pemerintah dan mengoptimalkan pelaksanaan Program KPSH beras medium untuk menstabilkan harga beras.  "Selanjutnya menugaskan Bulog untuk meneruskan program pemberian bantuan kedelai hingga Desember 2022 mendatang, juga jagung guna meringankan beban pengrajin tahu, juga tempe di tengah kenaikan harga kedelai dunia yang lumayan tinggi," kata dia.  Zulkifli menuturkan, lonjakan harga minyak goreng serta komoditas pokok lainnya sebelumnya dipicu meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat setelah kasus Covid-19 melandai sehingga permintaan tinggi. Peningkatan permintaan dunia, kata dia, berdampak pada kenaikan harga komoditas dalam skala global dibandingkan sebelum pandemi.  "Terjadi kenaikan signifikan pada harga dunia untuk gandum, kedelai, sapi bakalan, gula bahkan paling besar terjadi kenaikan pada komoditas CPO," ujar dia.  Karena itu, ia meminta pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. "Menjaga stabilitas ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok dan barang-barang peting merupakan prioritas utama pemerintah karena hal ini sangat erat kaitannya dengan pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat kita," kata dia. (*)

Zulhas Klaim Harga Minyak Goreng Turun setelah Dia Jadi Mendag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/migor-kudus-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga jual minyak goreng kemasan di pasar tradisional di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, saat ini mengalami penurunan. Dari sebelumnya dijual berkisar Rp 19.000 per liter, kini turun menjadi Rp 17.000 per liter.  "Harga jual minyak goreng kemasan turun sejak pekan kemarin, namun masing-masing merek berbeda harga jualnya karena ada yang Rp 17.000 per liter dan ada yang masih mahal dijual dengan harga Rp 18.000-an per liternya," kata Masrifah, salah seorang pedagang di Pasar Bitingan Kudus, Jumat (29/7) kepada Antara.  Beredarnya kabar ada minyak goreng kemasan dari pemerintah seharga Rp 14.000/liter, kata dia, pihaknya juga ditawari dengan harga sama, namun belum berani kulakan karena masih memiliki stok.  Bagi konsumen yang ingin mendapatkan minyak goreng murah, menurutnya ada pula minyak gurang curah dengan harga Rp 12.000 per liternya. Namun, jumlah kulakannya ditentukan sehingga belum berani karena harganya masih fluktuasi.  Tutik Asiani, pedagang lainnya mengakui hal yang sama mulai ditawari minyak goreng kemasan dengan harga Rp 14.000/liter. Namun, belum berani kulakan karena masih tersedia stok lama.  "Harga jual minyak goreng kemasan memang turun untuk merek-merek tertentu dijual dengan harga Rp 17.000/liter. Tetapi merek lain ada yang masih tetap dijual Rp 20.000/liter," ujarnya.  Sub agen minyak goreng curah, Muhari mengakui turunnya harga minyak goreng kemasan juga diikuti minyak goreng curah saat ini dijual Rp 12.000 per kilogramnya dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 14.000/liter atau Rp 15.500/kg. Untuk pasokan disebutnya lancar dan tidak ada masalah, namun transaksinya memang lebih rendah dibandingkan ketika harga jualnya tinggi.  Saat ini, menurutnya transaksi penjualannya berkisar dua drum per hari. Sedangkan sebelumnya bisa lebih dengan kapasitas minyak per drum 200 liter.

Harga Minyak Goreng di Pasar Tradisional Kudus Alami Penurunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/kapolri-pasar-minggu.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau stok minyak goreng curah di Pasar Minggu. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau stok minyak goreng curah di Pasar Minggu. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan terus mengawasi peredaran minyak goreng supaya harganya tetap stabil. Polri bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi serta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dalam proses pengawasan.  "Kami tentunya mendapatkan tugas untuk membantu memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan baik. Utamanya terkait dengan verifikasi kewajiban dari produsen untuk pastikan produksi minyak goreng curah khususnya, betul-betul berada di pasar. Sehingga kemudian persetujuan ekspor dapat diberikan," kata Sigit, Sabtu (11/6).  Sigit menjelaskan, setiap hari pihaknya mengawasi kurang lebih 17 ribu pasar tradisional. Hasilnya, sebanyak 10 ribu pasar secara rutin mendapatkan distribusi minyak goreng curah.  "Ada yang setiap hari barang sudah dikirim, ada yang seminggu tiga kali, ada seminggu dua kali dan kurang lebih 7.000 seminggu satu kali. Tentunya ini yang kita minta untuk terus ditingkatkan sehingga ketersediaan minyak goreng curah betul-betul ada di pasar," imbuhnya.  Selain memantau pasar, mantan Kabareskrim Polri ini juga memerintahkan anggotanya mengikuti perkembangan harga buah tandan segar. Menurutnya, dalam hal ini, jika tangki terserap untuk bisa direalisasikan baik dalam bentuk minyak curah maupun ekspor, harapannya buah tandan segar yang dibeli oleh produsen dapat meningkat untuk diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO).  "Saat ini harga-harga (buah tandan) kita perhatikan rata-rata di angka 2.000 - 2.100 sampai 2.500. Di 51 wilayah sudah diangka 2.550. Harapan kita semua petani bisa mendapatkan harga antara 2.500 sampai dengan 3.000," jelas Sigit.  Dengan seluruh pengawasan tersebut, mantan Kapolda Banten ini berharap semua pihak mulai dari petani hingga produsen mendapat keuntungan yang sama. Serta tak ada lagi permainan atau spekulan yang bermain dengan ketersediaan minyak goreng khususnya jenis curah.  "Jadi harapan kita petani sejahtera, minyak goreng curah tersedia dipasar dan produsen melalui proses verifikasi pengawasan dari semua pihak terkait bisa melaksanakan ekspor, yang dalam posisi semua kewajibannya sudah dilaksanakan. Jadi tidak ada lagi permainan terkait dengan angka-angka fiktif yang tentunya saat ini kita sudah kita awasi. Dengan langkah-langkah ini, kita harapkan semua bisa berjalan dengan baik," pungkas Sigit.

Jaga Harga Migor Stabil, Polri Awasi 17 Ribu Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/SUBSIDI-MINYAK-GORENG-DI-CABUT-FEDRIK-TARIGAN-5.jpg" alt="Pedagang mengemas Minyak goreng Curah yang akan di perjualbelikan di Pasar Senen, Jakarta, Senin (31/5/2022). secara resmi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) cabut program subsidi minyak goreng curah. meski sudah tidak ada subsidi, bukan berarti subsi" width="100%">
<figcaption>Pedagang mengemas Minyak goreng Curah yang akan di perjualbelikan di Pasar Senen, Jakarta, Senin (31/5/2022). secara resmi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) cabut program subsidi minyak goreng curah. meski sudah tidak ada subsidi, bukan berarti subsi</figcaption>
</figure>Berdampak pada Kelangkaan dan Tingginya Harga  JawaPos.com – Pemerintah mengendus adanya upaya monopoli dalam industri minyak goreng dalam negeri. Monopoli itu, kata Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, merupakan satu di antara banyak persoalan terkait kelangkaan maupun tingginya harga minyak goreng di berbagai daerah.  Menurut Luhut, upaya praktik monopoli terjadi di tingkat distributor besar atau D1 hingga ke distributor menengah atau D2. ”Ada praktik monopoli barang distribusi pengecer D1 dan D2-nya dimiliki oleh satu orang saja. Dengan praktik ini, lebih mudah untuk memanipulasi pasokan maupun harga,” kata Luhut kemarin (5/6).  Secara bertahap, lanjut dia, praktik monopoli tersebut mulai ditindak. ”Indikasinya sudah mulai membaik,” jelas Luhut. Saat ini pemerintah bekerja untuk memastikan kelancaran pasokan minyak goreng dari tingkat D1 ke D2 hingga tingkat pengecer.  Dia mengungkapkan, salah satu kasus ditemukan di Sumatera Utara. Pihak D1 mengeluarkan stok dari gudang. Namun, minyak goreng curah tersebut malah dibawa kembali ke gudang produsen untuk kemudian dikemas dan dijual dengan harga premium.  Di Jawa Barat, lanjut Luhut, memang tidak terjadi masalah pada rantai pasok. Namun, tim menemukan harga minyak goreng jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Untuk kasus di DKI Jakarta, produsen D1 menimbun pasokan. ’’Sehingga rasio yang diterima di tingkat pengecer menurun drastis. Ini menyebabkan kelangkaan pasokan,” papar Luhut.  Dia mengimbau produsen tidak melakukan spekulasi dan permainan harga. Juga, memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO) maupun domestic price obligation (DPO). ”Jika ada pelaku usaha yang melakukan praktik meraup keuntungan dengan cara-cara tidak benar, pemerintah tidak akan segan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Luhut.  Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menambahkan, pemerintah menargetkan harga migor curah bisa sesuai HET yang ditetapkan, yakni Rp 14 ribu per liter.  Pemerintah telah menggulirkan program minyak goreng curah untuk rakyat (MGCR). Program itu diharapkan menciptakan keterjangkauan dan ketersediaan migor curah bagi rakyat. ”Program ini menyediakan migor curah sesuai HET yang ditetapkan, yakni Rp 14 ribu,’’ jelasnya.  Program tersebut melibatkan beberapa pihak. Yakni, produsen CPO sebagai pemasok bahan baku migor, produsen migor sebagai pemasok migor curah, pelaku usaha jasa logistik dan eceran (PUJLE) dan distributor dalam SIMIRAH, pengecer, serta eksportir.

Temukan Praktik Monopoli Distribusi Migor di Tingkat D1 dan D2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ksad-temukan-migor-di-atas-het.jpg" alt="SIDAK: KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengecek harga migor di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, kemarin (1/6). (DISPENAD)" width="100%">
<figcaption>SIDAK: KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengecek harga migor di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, kemarin (1/6). (DISPENAD)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran TNI turut dalam pengawasan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng. Kemarin (1/6) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mendatangi Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Temuannya, masih ada minyak goreng yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).  Dudung menyatakan, dirinya turun langsung ke pasar-pasar tradisional sesuai dengan arahan Menko Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Oleh Luhut, TNI dan Polri diperintahkan membantu pemerintah daerah untuk menangani persoalan distribusi minyak goreng. Khususnya di Jawa dan Bali.  Hasil pantauan lapangan, Dudung mendapatkan data dan informasi tentang harga minyak goreng curah di angka Rp 18 ribu per liter. Minyak goreng kemasan bahkan dijual Rp 28 ribu per liter. ”Padahal, HET-nya seharusnya Rp 15.500 per kilogram atau setara Rp 14 ribu per liter,” jelas mantan panglima Kodam Jaya tersebut.  Temuan itu langsung ditindaklanjuti dengan mencari solusi bersama dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. ”Ada jalan bypass yang tadinya distributor ke agen sekarang dari distributor bisa langsung ke pengecer,” ungkapnya.  Dalam kunjungan ke Pasar Kramat Jati, Dudung memang tidak sendiri. Ada perwakilan dari PD Pasar Jaya, Indomarco, hingga pemerintah daerah dan kepolisian.  Semua pihak sepakat harga minyak goreng di Pasar Kramat Jati rata sesuai dengan HET yang ditentukan pemerintah. ”Dari distributor harga Rp 13 ribu per liter, pengecer menjual Rp 14 ribu dan Rp 15.500,” jelas Dudung.  Orang nomor satu di TNI-AD itu tidak ingin lagi mendengar kabar harga minyak goreng dijual di atas HET. Apalagi, sampai ada masyarakat yang mengeluh sulit mendapatkan minyak goreng. Dudung ingin penerapan HET berjalan sesuai denga aturan pemerintah di semua daerah.  Menurut dia, distribusi minyak goreng juga harus diperhatikan para pihak terkait. Sebelumnya, KSAD juga melakukan video conference dengan para Pangdam di berbagai daerah. Mereka diminta turun tangan menangani masalah minyak goreng.

KSAD Masih Temukan Minyak Goreng Dijual di Atas HET

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG20220317201416.jpg" alt="Stok minyak goreng melimpah dengan harga mahal di salah satu supermarket di Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Stok minyak goreng melimpah dengan harga mahal di salah satu supermarket di Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Wilayah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) IV Surabaya menyebutkan, harga <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> di wilayah itu mulai turun, meski masih ada yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).  "Pantauan kami, menunjukkan meski masih banyak pedagang yang menjual di atas HET sekitar Rp16 ribu sampai Rp18 ribu, namun secara umum trennya menurun," kata Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kanwil IV KPPU, Ratmawan Ari Kusnandar di Surabaya, Jumat.  Ia menyebut, HET <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> saat ini terpantau antara Rp 14 ribu sampai dengan Rp 15.500, dan sudah mengalami penurunan dari harga yang pernah mencapai Rp 20 ribu. KPPU, kata dia, akan terus memantau kondisi terkini dan melaporkan ke sejumlah pemegang kebijakan, termasuk ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.  Di sisi lain, kata Ratmawan, KPPU juga masih intensif melakukan penyelidikan terhadap dua kasus minyak goreng, yaitu terkait dugaan tindakan mempengaruhi harga minyak goreng (kartel) dan dugaan penjualan minyak goreng bersyarat.  Sebelumnya, KPPU memanggil 11 pihak, masing-masing enam produsen, tiga pengemasan serta dua distributor terkait kenaikan harga <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> beberapa waktu lalu. Pemanggilan itu, karena dugaan ada kartel minyak goreng yang dilihat dari kejadian harganya mulai naik secara signifikan sejak Oktober 2021.  Pelaku usaha <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> itu, sesuai data KPPU, tergabung dalam delapan kelompok besar yang menguasai 70 persen pasar minyak goreng di Indonesia. Delapan kelompok usaha ini sangat terintegrasi mulai hulu hingga hilir, dan memproduksi merek-merek yang ada di pasaran dan dikenal masyarakat luas. (*)

Kabar Gembira, Harga Minyak Goreng di Surabaya mulai Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Minyak-Goreng-Salman-Toyibi-5.jpg" alt="ILUSTRASI. Pengunjung berbelanja kebutuhan sehari-hari di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (10/5/2022)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pengunjung berbelanja kebutuhan sehari-hari di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (10/5/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo kemarin (19/5) mengumumkan pencabutan larangan ekspor minyak goreng. Mulai Senin (23/5), keran ekspor minyak goreng dibuka kembali. Pemerintah melihat pasokan dan harga minyak goreng saat ini sudah cukup baik.  Namun, pemerintah tetap mengawasi dan memantau ketat untuk memastikan pasokan terpenuhi dengan harga terjangkau.  ”Berdasar kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali," ujar Jokowi.  Berdasar pengecekan langsung di lapangan dan laporan yang diterima, pasokan minyak goreng terus bertambah. ”Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194 ribu ton per bulan,’’ ujarnya. Pada Maret, sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan di tanah air hanya mencapai 64,5 ribu ton. Lalu, setelah diberlakukan larangan ekspor pada April, pasokan mencapai 211 ribu ton per bulan.  Jokowi juga menjelaskan, terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar Rp 19.800. Lalu, setelah adanya pelarangan ekspor, harganya turun menjadi Rp 17.200 sampai Rp 17.600.  ”Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita, baik pemerintah, BUMN, dan swasta,’’ ucapnya. Jokowi juga mendapatkan informasi bahwa harga di beberapa daerah masih relatif tinggi. Namun, dia yakin ke depan harga minyak goreng curah akan terjangkau.  Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian terhadap kebijakan pemerintah. Secara kelembagaan, pemerintah akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tujuannya, bisa lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri. Dengan begitu, masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.  ”Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya telah memerintahkan aparat hukum untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya,’’ tegasnya.  Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat, pencabutan larangan ekspor CPO menjadi bukti bahwa kebijakan pengendalian harga minyak goreng lewat stop ekspor total seluruh produk CPO adalah kesalahan fatal.  Menurut Bhima, harga migor di level masyarakat masih tinggi. Petani dirugikan dengan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang anjlok karena oversupply CPO di dalam negeri. ”Kehilangan penerimaan negara lebih dari Rp 6 triliun, belum ditambah dengan tekanan pada sektor logistik perkapalan yang berkaitan dengan aktivitas ekspor CPO,” ujar Bhima kemarin (19/5). Dia menambahkan, Indonesia telanjur kehilangan devisa yang cukup tinggi akibat pelarangan ekspor CPO. Hal tersebut dinilai berpengaruh pada stabilitas sektor keuangan. ”Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot sebesar 3 persen dalam sebulan terakhir. Salah satunya disumbang dari pelarangan ekspor. Collateral damage-nya sudah dirasakan ke berbagai sektor ekonomi,” tambah Bhima.  Bhima berharap kebijakan berbagai komoditas ke depannya tidak meniru pelarangan ekspor CPO yang tidak memiliki kajian matang. ”Cukup terakhir ada kebijakan proteksionisme yang eksesif seperti ini,” tegasnya.  Setelah ekspor CPO dibuka, lanjut Bhima, perlu dicari cara agar pemerintah bisa mengendalikan harga minyak goreng yang acuannya adalah mekanisme pasar. Pengusaha yang mengacu pada harga di pasar internasional dikhawatirkan menaikkan harga minyak goreng secara signifikan, khususnya minyak goreng kemasan. ”Selama aturan minyak goreng boleh mengacu pada mekanisme pasar, maka harga yang saat ini rata-rata Rp 24.500 per liter di pasar tradisional bisa meningkat lebih tinggi,” tambah Bhima.  Dia menerangkan, ada tiga solusi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah setelah mencabut larangan ekspor itu. Pertama, tugaskan Bulog dan beri kewenangan untuk ambil alih setidaknya 40 persen dari total distribusi minyak goreng. Selama ini mekanisme pasar gagal mengatur margin yang dinikmati para distributor migor. Bulog nanti membeli dari produsen minyak goreng dengan harga wajar dan melakukan operasi pasar atau menjual sampai ke pasar tradisional.  Kedua, lanjut dia, perlu dipertimbangkan untuk menghapus subsidi minyak goreng curah, diganti dengan minyak goreng kemasan sederhana. Pengawasan minyak goreng kemasan dinilai jauh lebih mudah dibandingkan curah.  Ketiga, jika masalahnya adalah sisi pasokan bahan baku di dalam negeri, program biodiesel harus mengalah. Target biodiesel harus segera direvisi. Fokuskan dulu pada pemenuhan kebutuhan minyak goreng. ”Tentu tiga kebijakan ini butuh penyegaran pejabat pelaksana. Salah satunya melalui reshuffle menteri yang selama ini gagal menyelesaikan masalah migor,” tegas Bhima.  Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan ekspor CPO dan turunannya. Yakni, Lin Che Wei (LCW) alias Weibinanto Halimdjati (WH), pendiri Independent Research Advisory Indonesia (IRAI). LCW merupakan pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan (Kemendag).  Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, LCW ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-26/F.2/Fd.2/05/2022 tertanggal 17 Mei 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-22/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022. ”Berdasarkan hasil ekspose, ditemukan barang bukti yang cukup untuk menetapkan LCW sebagai tersangka,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers daring Selasa (17/5) lalu.  LCW menjadi tersangka kelima dalam perkara korupsi pengurusan ekspor CPO dan turunannya tersebut. Sebelumnya, Kejagung lebih dulu menetapkan empat orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri (PLN) Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.  Burhanuddin mengungkapkan, LCW berperan sebagai pihak yang turut bersama-sama mengondisikan produsen CPO untuk mendapatkan izin persetujuan ekspor. Perbuatan itu dinilai melanggar hukum lantaran persetujuan ekspor tersebut tidak memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO) 20 persen.  Berdasar penelusuran Jawa Pos, LCW tercatat pernah menjabat sebagai penasihat kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Bukan hanya itu, dalam situs resmi AIRA juga disebutkan bahwa LCW pernah menjadi direktur utama (Dirut) PT Danareksa (Persero), perusahaan BUMN.  Secara umum, alumnus Universitas Trisakti itu memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang riset dan kebijakan publik. Dia mendirikan IRAI pada 2003 sebagai perusahaan riset dengan spesialis riset industri dan kebijakan. Pun, LCW pernah menerima Penghargaan Tasrif dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2003 silam.  Terkait penghargaan itu, Ketua Umum AJI Sasmito Madrim menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut penghargaan tahunan tersebut jika LCW terbukti bersalah secara hukum. AJI, kata Sasmito, mendukung penuh langkah Kejagung dalam mengungkap kasus korupsi terkait migor itu. ”AJI berkomitmen akan mencabut penghargaan yang diberikan kepada LCW,” kata Sasmito dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos.

Harga Migor Masih Tinggi, Ekonom Usul BUMN Kendalikan Distribusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/AIRLANGGA.jpg" alt="Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar" width="100%">
<figcaption>Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menetapkan pelarangan ekspor untuk refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein pada 28 April mendatang. Hal ini dilakukan untuk memberikan pasokan yang cukup di Tanah Air, dengan begitu harga minyak goreng curah bisa di harga Rp 14.000 per liter.  Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan untuk segera melakukan distribusi minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000 per liter melalui dua skema. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.  "Pertama pembayaran selisih harga oleh BPDPKS tanpa mengurangi good governance dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang diberikan kepada produsen," ujar dia dalam telekonferensi pers, Selasa (26/4) malam.  Kemudian, penugasan kepada Badan Usaha dan Logistik (Bulog) untuk melakukan distribusi minyak goreng curah ke masyarakat di pasar-pasar tradisional, terutama minyak goreng yang berasal dari pihak terkena pelarangan ekspor yang produsennya tidak memiliki jaringan distribusi.  "Jadi, kepada produsen yang biasanya mengekspor tidak punya jaringan distribusi maka diberikan penugasan kepada Bulog untuk melakukan distribusinya," tuturnya.  Pemerintah pun akan melakukan evaluasi secara berkala terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor tersebut. Kebijakan ini, kata dia adalah semacam regulatory sandbox yang akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada.  "Terima kasih atas perhatian dan dukungannya, karena ini kebijakan semata-mata karena kegiatan yang terkait minyak di masyarakat bisa diakses secara lebih baik," tutup Airlangga.

Tugas BPDPKS dan Bulog saat Larangan Ekspor RBD Palm Olein

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/20160209175411acurah.jpg" alt="Minyak goreng curah. Antara" width="100%">
<figcaption>Minyak goreng curah. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan keterangan terkait kebijakan pelarangan ekspor sementara refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein. Jangka waktu pelarangan adalah sampai dengan tersedianya minyak goreng curah di masyarakat dengan harga Rp 14.000 per liter di seluruh Indonesia.  Pelarangan ekspor tersebut hanya berlaku untuk produk RBD palm olein dengan tiga kode harmonized system (HS), yaitu 1511.90.36, 1511.90.37 dan 1511.90.39. Adapun untuk CPO (crude palm oil) dan RPO (red palm oil) masih tetap dapat diekspor sesuai kebutuhan.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, perusahaan pun tetap bisa membeli tandan buah segar (TBS) dari petani.  “Maka sementara ini diberlakukan pelarangan ekspor sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp 14.000 per liter di pasar tradisional dan mekanisme pelarangannya disusun secara sederhana,” ujar dia dalam telekonferensi pers, Selasa (26/4) malam.  Kebijakan larangan ekspor tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Article XI GATT yang mengatur bahwa negara anggota WTO dapat menerapkan larangan atau pembatasan ekspor sementara untuk mencegah atau mengurangi kekurangan bahan makanan atau produk penting lainnya.  "Larangan ekpsor RBD palm olein berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD palm olein," kata dia.  Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan terkait minyak goreng curah, namun kebijakan ini dianggap belum cukup efektif. Sebab, di beberapa tempat masih ditemui minyak goreng curah dengan harga di atas Rp 14.000 per liter.  Menko Airlangga mengatakan bahwa Direktorat Jendral Bea Cukai dan Polri melalui Satgas Pangan akan menerapkan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pengawasan akan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam masa libur Idulfitri.  “Evaluasi akan dilakukan secara terus-menerus atas kebijakan pelarangan ekspor ini. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal dianggap perlu, maka akan dilakukan penyesuaian kebijakan dengan situasi yang ada,” tegas dia.

Pelarangan Ekspor RBD Palm Olein Hingga Harga Migor Curah Rp 14.000

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#harga minyak goreng

Berita Terkini