<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/SPBU-PERTAMINA-MIFTAHULHAYAT-4-1.jpg" alt="Sejumlah pengendara mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertama" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengendara mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertama</figcaption>
</figure><h3>Bila Subsidi Tertutup, Elpiji Melon Dekati Rp 12.300 Per Kilogram</h3> JawaPos.com – Wacana kenaikan harga pertalite dan elpiji 3 kg sempat dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.  Meski begitu, PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa rencana kenaikan tersebut belum ada.  "Belum ada (wacana kenaikan pertalite dan elpiji 3 kg, Red)," tegas Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada Jawa Pos kemarin (2/4). Belum jelasnya kapan kenaikan susulan itu tentu membuat masyarakat bertanya-tanya. Sebab, belum usai kenaikan harga pertamax, tarif PPN, kemudian menyusul kenaikan-kenaikan lainnya.  Pengamat energi Komaidi Notonegoro memandang, pemerintah harus ekstrahati-hati dalam mengambil keputusan kenaikan harga. Jangan dilakukan serta-merta dalam waktu yang berdekatan. ’’Momentumnya harus diatur. Kan pertamax sudah naik, alangkah baiknya dilihat lagi kondisi dan ekonomi masyarakat seperti apa,’’ jelasnya kepada Jawa Pos kemarin.  Komaidi memaparkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa harga minyak dunia maupun minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) meningkat tinggi. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai variabel lain. Bukan semata-mata harga minyak dunia saja. ’’Tentu pemerintah harus bijaksana melihat kondisi dan membuat keputusan,’’ imbuhnya.  Terkait mekanisme, Komaidi menjelaskan, ada perbedaan antara penetapan harga pertalite dan elpiji 3 kg. Untuk pertalite, penentuan harga merupakan kombinasi antara pemerintah dan Pertamina sebagai badan usaha. Sebab, pertalite sudah ditetapkan sebagai BBM penugasan. ’’Penugasan dan subsidi itu berbeda,’’ tambahnya.  Sebagai BBM penugasan, kewenangan pemerintah hanya ada pada kontrol volume BBM tersebut. Mekanisme penetapan harganya diawali oleh Pertamina sebagai badan usaha mengusulkan harga tertentu. Kemudian, pemerintah bisa menyetujuinya atau tidak. Faktor yang memengaruhi penentuan harga itu mencakup banyak hal. Antara lain, ekonomi masyarakat, kemampuan APBN, hingga kondisi keuangan Pertamina.  Sementara itu, untuk elpiji 3 kg, kewenangan penetapan harga murni ada pada pemerintah. Sebab, elpiji yang biasa disebut melon itu merupakan komponen subsidi. Faktanya, pemerintah memang berencana mengubah skema pemberian subsidi elpiji 3 kg, dari subsidi terbuka menjadi tertutup. Saat ini subsidi yang diberikan bersifat terbuka. Artinya, subsidi diberikan berbasis pada harga komoditas atau tabung elpiji menjadi subsidi langsung ke masyarakat miskin dan rentan miskin. Karena subsidi elpiji 3 kg bersifat terbuka, seluruh golongan masyarakat bisa mengakses komoditas bersubsidi itu. Termasuk masyarakat menengah ke atas yang semestinya tidak berhak mendapat subsidi.  Bila menggunakan skema subsidi tertutup, harga elpiji 3 kilogram akan sama atau mendekati harga elpiji nonsubsidi (tabung 12 kg dan 5 kg), yakni Rp 12.300 per kilogram. Bahkan, jika menggunakan patokan contract price Aramco (CPA) per April 2022 sebesar USD 950 per metric ton, harga keekonomian elpiji 3 kg mencapai Rp 16–17 ribu per kilogram atau sekitar Rp 48 ribu per tabung.  Dengan perubahan skema dari subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup, otomatis harga akan terkerek naik. Melalui skema subsidi tertutup, pemerintah memberikan subsidi sebagai kompensasi. Bentuknya bisa berupa uang tunai atau bantuan sosial (bansos) kepada penerima manfaat sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial.  Komaidi melanjutkan, jika perubahan skema subsidi dilakukan untuk meminimalkan penyalahgunaan dari masyarakat menengah ke atas yang kerap membeli elpiji melon, hal itu kurang tepat. ’’Kalau tujuannya itu, instrumennya bukan dengan menaikkan harga. Jadi, memang seharusnya membuat subsidi tertutup. Artinya, subsidinya bukan barang, melainkan bisa uang maupun kartu berupa bantuan langsung tunai (BLT). Memang subsidi tertutup lebih baik, tapi bisa dievaluasi lagi ke depan. Basis data para penerima subsidi juga harus kuat,’’ tuturnya.  Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai, perubahan skema subsidi elpiji 3 kg dinilai sulit diterapkan tahun ini. Berbagai proyek percontohan telah dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, implementasinya belum terlaksana.  Menurut Said, masyarakat sudah terbiasa dengan subsidi terbuka atau subsidi pada komoditas selama belasan tahun. ’’Sangat berat karena sudah hampir 14 tahun kita terbiasa dengan subsidi terbuka,’’ jelasnya. Namun, perubahan skema subsidi perlu dilakukan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Said menyebut penyempurnaan DTKS memiliki peran penting dalam implementasi subsidi tertutup.

Ahok: Belum Ada Rencana Naikkan Pertalite

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/SPBU-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pengendara motor mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU Pertamina di Jakarta, Jumat (10/1/2021). Pemerintah berencana menghapus BBM RON 88 Premium dan RON 90 Pertalite. Penghapusan jenis tersebut merupakan upaya mendorong penggunaan BBM yang lebih ram" width="100%">
<figcaption>Pengendara motor mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU Pertamina di Jakarta, Jumat (10/1/2021). Pemerintah berencana menghapus BBM RON 88 Premium dan RON 90 Pertalite. Penghapusan jenis tersebut merupakan upaya mendorong penggunaan BBM yang lebih ram</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Belum selesai tekanan yang dirasakan masyarakat setelah kenaikan harga pertamax, kini muncul sinyal kenaikan lainnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, rencananya harga pertalite dan LPG 3 kilogram menyusul naik.  ”Overall, yang akan terjadi itu pertamax, pertalite, premium belum, gas yang 3 kilo itu (ada kenaikan, Red) bertahap. Jadi, 1 April, nanti Juli, nanti September. Itu bertahap (naiknya) dilakukan pemerintah,’’ ujarnya kemarin (1/4).  Meski begitu, dia belum menyebut secara terperinci wacana kenaikan tersebut. Yang jelas, hal tersebut dipengaruhi situasi memanas akibat serangan Rusia ke Ukraina.  Selain itu, Luhut menilai bahwa penyesuaian harga pertamax terbilang terlambat. Sebab, harga minyak dunia mengalami tren kenaikan sejak lama. Karena itulah, kenaikan harga BBM jenis pertamax sudah harus dilakukan pada 1 April 2022. Keputusan itu diambil demi menyelamatkan keuangan Pertamina imbas mahalnya harga minyak mentah dunia.  Terpisah, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial &amp; Trading Pertamina Irto Ginting menuturkan, pihaknya menyerahkan rencana kenaikan harga tersebut pada keputusan pemerintah. "Penetapan harga BBM subsidi dan LPG subsidi merupakan kewenangan pemerintah, ya," ujarnya singkat kepada Jawa Pos kemarin.  Sementara itu, kenaikan harga migor mendorong pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Kemarin Presiden Jokowi mengumumkan pemberian BLT minyak goreng untuk 23 juta warga. BLT tersebut akan diberikan untuk tiga bulan sekaligus dengan jumlah Rp 300 ribu. Jokowi menjelaskan, akibat lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional, harga migor memang mengalami kenaikan cukup tinggi.  Karena itu, untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah bakal memberikan BLT kepada 20,5 juta keluarga yang masuk dalam daftar penerima bantuan nontunai dan program keluarga harapan (PKH). ”Serta 2,5 juta PKL yang berjualan gorengan,” jelasnya.  Besaran BLT itu mencapai Rp 100 ribu per bulan dengan pemberian di muka untuk tiga bulan. Dengan begitu, bantuan yang diterima Rp 300 ribu untuk April, Mei, dan Juni.

Harga Pertalite dan LPG 3 Kg Juga Direncanakan Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wali-kota-solo-larang-asn-gunakan-gas-melon_m_190317.jpeg" alt="Gas Melon 3 kg" width="100%">
<figcaption>Gas Melon 3 kg</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah beberapa hari lalu telah resmi menaikkan harga LPG non subsidi menjadi sekitar Rp 15.500 per kilogram (kg). Penyesuaian ini merupakan respons dari kenaikan industri minyak dan gas dunia.  Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, kenaikan ini membuat masyarakat semakin tertekan. Bukan hanya krisis kesehatan, namun juga terjadi krisis ekonomi karena harga komoditas makin meningkat.  "Semua harga naik, masyarakat yang klenger. Menurut saya, pemerintah harus menjamin ketersediaan," tutur dia kepada JawaPos.com, Kamis (3/3).  Ia mengatakan bahwa kenaikan salah satunya disebabkan karena akan ada momentum Bulan Suci Ramadhan. Namun, tidak dipungkiri juga fenomena ini adalah tata kelolanya yang tidak baik.  "Ini sebenarnya persoalannya ada di tata kelola yang lemah karena tidak transparan, lalu juga pengawasannya yang lemah, kemudian tidak ada kemauan politik untuk menstabilkan harga," tuturnya.  Kenaikan harga LPG non subsidi disinyalir akan merembet kepada kenaikan gas subsidi, yakni gas 3 kg atau biasa disebut gas melon. Pasalnya, masyarakat akan beralih ke gas melon, dengan itu maka permintaan meningkat dan kemungkinan ada kelangkaan yang membuat harga naik.  "Bisa saja, tidak ada jaminan mereka tidak naik, itu akan dinaikkan dengan alasan stok sudah tidak ada, atau alasan kelangkaan dia akan naikkan, karena masyarakat menyerbu ke 3 kg kan karena yang 12 kg itu udah naik, ujung-ujungnya mereka akal-akalan lagi untuk naikin yang 3 kg, itu cuma trik-trik saja," tandas dia.  Sebelumnya, Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwa LPG subsidi 3 kg tidak akan dinaikkan. Hal tersebut karena porsi konsumsinya besar, yakni sekitar 93 persen dari total konsumsi LPG nasional.  “Jadi meski tren CPA (contract price aramco) terus meningkat, LPG subsidi 3 kg tidak mengalami perubahan harga. Harga LPG subsidi 3 kg tetap mengacu kepada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat,” tegas dia.

Pengamat Ingatkan Gas 3 Kg Siap-siap Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gas-melon-di-aceh-singkil-melebihi-het_m_227748.jpg" alt="Polrestas Banda Aceh mengamakan ratusan tabung LPG 3 kg dari pangakalan yang menjualnya di atas Harga Enceran Tertinggi (HET), Selasa (20/3)." width="100%">
<figcaption>Polrestas Banda Aceh mengamakan ratusan tabung LPG 3 kg dari pangakalan yang menjualnya di atas Harga Enceran Tertinggi (HET), Selasa (20/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tabung LPG 3 kg atau gas melon di Kabupaten Aceh Singkil melebihi harga eceran tertinggi (HET). Kondisi yang sudah berlangsung beberapa bulan terakhir itu cukup membuat warga resah. Elfi Rayalim Solin, warga Desa Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil mengatakan, saat ini para pengencer menjual gas bersubsidi itu mulai dari Rp 30.000 hingga Rp42.000 per tabung. Harga tersebut dianggap terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat. "Selain sangat mahal, gas juga susah sekali untuk didapatkan," kata Elfi lewat sambungan telepon kepada JawaPos.com di Banda Aceh, Sabtu (14/7). Elfi menduga, melonjaknya harga gas bersubsudi karena pengelola pengakalan resmi menjual gas dengan jumlah besar ke pengencer. Sehingga stok dipangkalan langsung kosong. LPG yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu itu tidak sepenuhnya tercapai. "Sebetulnya kalau kuota gas kami cukup. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi permainan di tangkat pengencer yang jadi masalahanya," ujarnya. Selama ini, pasokan gas ke Aceh Singkil tidak terganggu dan masih dalam kondisi stabil. Bahkan dalam seminggu bisa masuk tiga kali pengiriman. Yakni, Minggu, Rabu, dan Jumat. "Sampai saat ini harganya masih seperti itu. Padahal satu mobil truk yang masuk jumlah gasnya banyak, yakni 1.000 tabung lebih," tambahnya. LPG sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu selain ketersediaan atau pasokan gas, harganya juga perlu diperhatikan. Supaya tidak memberatkan masyarakat kecil. Pemerintah dan intansi terkait diminta segera turun tangan untuk mengatasi persoalan yang ada. Penegak hukum juga diminta menindak tegas oknum atau pelaku culas mengenai harga gas. Harga gas yang dijual sudah melanggar dan tidak mengindahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor: 541/619/2017 tertanggal 16 Juni 2017, tentang penetapan HET LPG 3 Kg dalam Provinsi Aceh. Yakni, sebesar Rp 23.000 per tabung. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Aceh Singkil Malim Dewa belum memberikan keterangan dan penjelasan terkait hal ini. JawaPos.com sudah beberapa kali menghubungi normor teleponnya dan hingga kini belum mendapat respons.

Gas Melon di Aceh Singkil Melebihi HET

harga lpg

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#harga lpg

Berita Terkini

Ahok: Belum Ada Rencana Naikkan Pertalite

Harga Pertalite dan LPG 3 Kg Juga Direncanakan Naik

Pengamat Ingatkan Gas 3 Kg Siap-siap Naik

Gas Melon di Aceh Singkil Melebihi HET

Download Aplikasi JawaPos.com