<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/WhatsApp-Image-2023-11-27-at-141047-3468314286.jpeg" alt="Fasilitas produksi migas onshore PGN Saka di Gresik, Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Fasilitas produksi migas onshore PGN Saka di Gresik, Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Sepanjang 2023, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp 2.774,3 triliun. Nilai itu setara dengan 112,6 persen dari target awal atau 105,2 persen dari target yang direvisi melalui Perpres 75/2023. Pendapatan negara tersebut utamanya ditopang penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan tercatat Rp 2.155,4 triliun. Penerimaan itu terdiri atas pajak sebesar Rp 1.869,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 286,2 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 605,9 triliun. Kondisi penerimaan negara pada 2024 diproyeksikan tidak akan secerah 2023. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebutkan, proyeksi itu didasarkan pada boom harga komoditas yang berakhir pada 2023. "Pendapatan negara terutama dari PNBP dan penerimaan pajak harus dicermati. Sebab, tahun 2024 ini tidak ada lagi bonanza komoditas," ujarnya kepada Jawa Pos, Rabu (3/1). Bhima menjelaskan, kondisi berakhirnya boom harga komoditas akan membuat harga minyak mentah cenderung rendah. Hal itu juga akan berkorelasi pada pundi-pundi pendapatan negara yang berasal dari batu bara, nikel, migas, dan sektor tambang lainnya. "Sehingga windfall profit yang dinikmati APBN 2024 akan lebih kecil dibandingkan tahun 2023. Bahkan, PNBP-nya bisa anjlok cukup dalam," imbuhnya. Kondisi itu, lanjut Bhima, tecermin dari kinerja ekspor yang terus menurun. Salah satu pemicunya adalah penurunan harga komoditas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga batu bara turun 5,25 persen dan crude palm oil (CPO) turun 6,29 persen year-on-year (YoY). Penurunan ekspor batu bara sepanjang kuartal III 2023 mencapai 47,32 persen (Yoy) dan ekspor CPO 27,15 persen (YoY). Ditambah lagi, negara-negara mitra dagang RI, termasuk Tiongkok, belum mengalami pemulihan ekonomi pada 2024. Ekonomi Tiongkok juga belum membaik hingga pada level prapandemi. "Itu akan membawa pengaruh pada kinerja ekspor nonmigas dan migas kita," imbuh Bhima. Pada saat yang sama, pelaku usaha juga belum bisa banyak berekspansi. Hal itu terlihat dari geliat industri manufaktur yang masih terganjal naiknya biaya impor bahan baku. Permintaan konsumen, khususnya kelompok menengah, juga belum pulih. Permintaan konsumen sedikit terganggu karena tingginya harga kebutuhan pokok seperti beras hingga cabai rawit. "Jadi, 2024 ini akan memengaruhi penerimaan pajak dari industri, apalagi industri manufaktur menyumbang 30 persen dari total penerimaan pajak. Ini sangat penting," jelasnya. Pada bagian lain, pemerintah tengah menyiapkan portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan. Antara lain, digital identity (ID), data interoperability, dan digital payment tahun ini. Dengan integrasi itu, pemerintah bisa menghemat hampir 30 persen SDM. Artinya, bisa menghemat APBN ke depan dan tentunya memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah tengah berupaya mencapai keterpaduan layanan digital nasional dengan melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas. (dee/mia/c7/oni)

Sepanjang 2023, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp 2.774,3 triliun. Nilai itu setara dengan 112,6 persen dari target awal atau 105,2%.

APBN 2024, Pendapatan Negara dari Migas dan Sektor Tambang Berpotensi Turun

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/SRI-MULYANI-SETPRES-678612766.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut harga komoditas sangat sulit untuk diprediksi. Hal ini berlaku baik untuk komoditas pangan maupun komoditas energi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sri Mulyani menyebut bahwa harga komoditas sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi global dan geopolitik. Bahkan saat ini, banyak dipengaruhi oleh embargo suatu kawasan terhadap salah satu produk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Satu hal yang paling sulit adalah membuat prediksi mengenai harga komoditas, pangan maupun energi. Untuk pangan dan energi ini sangat bergantung pada aktivitas ekonomi global, geopolitik dan sekarang banyak sekali bisa menjadi embargo terhadap produk-produk terutama energi dari suatu daerah atau kawasan," kata Sri Mulyani saat Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Persidangan I 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu mencatat harga batubara pada Juli 2023 mengalami penurunan 63 persen year to date (ytd), natural gas turun 38 persen, dan dan crude plam oil (CPO) turun 10,2 persen. Sementara harga minyak jenis brent turun 1,8 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini akan cukup sulit membuat prediksi meskipun trennya relatif mild karena tadi outlook dari ekonomi dunia diperkirakan masih lemah atau stagnan,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Menkeu memaparkan bahwa asumsi dasar ekonomi makro tahun depan yang telah dibacakan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pidato RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012423300/rumput-laut-sidoarjo-masuk-komoditas-ekspor-potensial">Rumput Laut Sidoarjo Masuk Komoditas Ekspor Potensial</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk tahun 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,2 persen, sedangkan inflasi akan tetap dijaga di angka 2,8 persen. Nilai tukar rupiah diproyeksi berada di angka Rp15.000 per USD, harga minyak 80 USD/barel, suku bunga 10 tahun 6,7 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedangkan lifting minyak diperkirakan sebesar 625 ribu barel per hari dan lifting gas 1.033 ribu barel setara minyak per hari," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/011810393/jubir-gerindra-jangan-jadikan-ham-sebagai-komoditas-politik-jelang-pilpres">Jubir Gerindra: Jangan Jadikan HAM Sebagai Komoditas Politik Jelang Pilpres</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, pada Juli 2023, sektor manufaktur Indonesia secara konsisten ekspansif selama 22 bulan berturut-turut di bulan Juni 2023 dan menguat ke level 52,5 dibandingkan Mei 2023 yang berada di level 50,3.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan penguatan Purchasing Managers' Index (PMI manufaktur) didorong oleh tingkat permintaan yang masih resilien serta meningkatnya kapasitas produksi dan kebutuhan tenaga kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Peningkatan PMI manufaktur nasional di bulan Juni ini menunjukkan sentimen pelaku usaha masih cukup optimis, meskipun harus dihadapkan dengan dinamika perlambatan ekonomi dunia saat ini,&rdquo; ujar Kepala BKF dalam rilisnya, Selasa (4/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di Kawasan ASEAN, kinerja sektor manufaktur menunjukkan perkembangan yang beragam. Thailand dan Myanmar tercatat ekspansif di bulan Juni yaitu masing-masing di level 53,2 dan 50,4. Sementara, Malaysia dan Vietnam masih terkontraksi di level 47,7 dan 46,2.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, Kepala BKF mengatakan bahwa capaian PMI tersebut harus terus dijaga karena akan memengaruhi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi ke depannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kondisi ini perlu terus dijaga untuk menopang keberlanjutan tren positif pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja dalam jangka pendek,&rdquo; kata Kepala BKF.</div>

“Ini akan cukup sulit membuat prediksi meskipun trennya relatif mild karena tadi outlook dari ekonomi dunia diperkirakan masih lemah."

Menkeu Sri Mulyani Ungkap Harga Komoditas Sulit Diprediksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/SRI-MULYANI-14.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Indonesia beruntung karena harga komoditas ekspor andalan meningkat di global, yang mengerek penerimaan negara meningkat drastis.  "Tapi anggaran kami menanggung beban subsidi yang sangat besar untuk bahan bakar," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Kegiatan Sampingan G20 Indonesia 2022 yang bertajuk "Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable" di Nusa Dua, Badung, Bali.  Bagi negara lain yang tidak memiliki kemampuan untuk subsidi, lanjut dia, maka risikonya adalah dibebankan ke masyarakat. Dengan begitu tak heran apabila inflasi banyak negara melesat dan mengantarkan mereka ke jurang resesi.  Oleh karenanya, Sri Mulyani melihat tantangan dalam menangani inflasi adalah salah satu agenda yang paling penting untuk dibahas dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada 15-16 Juli 2022 di Jakarta.  Pertemuan para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ini merupakan yang ketiga kali sebelum pertemuan puncak G20 pada November 2022 mendatang di Bali, Indonesia.  Di tengah upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dunia saat ini dihadapkan dengan masalah geopolitik konflik Rusia-Ukraina serta inflasi yang melonjak di beberapa negara.  Menurut Sri Mulyani, Rusia adalah negara pemasok minyak mentah terbesar kedua di dunia sehingga ketika terjadi perang, harga minyak dunia langsung melonjak berkali-kali lipat dan menyebabkan krisis energi di mana-mana.  Begitupun peran Ukraina yang tidak kalah penting dalam perdagangan dunia karena merupakan salah satu pemasok gandum terbesar di dunia.  "Jadi paling terlihat dampaknya pada krisis energi dan makanan," kata Sri Mulyani.  Perang tersebut, kata dia, juga mengakibatkan kenaikan harga komoditas internasional, seperti batu bara, bauksit, nikel, hingga minyak kelapa sawit.  &nbsp;

Sri Mulyani: RI Beruntung Harga Komoditas Ekspor Andalan Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga komoditas saat ini melonjak tinggi akibat konflik geopolitik antara Rusia-Ukraina. Untuk Indonesia sendiri, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kondisi ini menguntungkan perdagangan RI.  "Tentu untuk Indonesia, ini menguntungkan karena kita mengekspor komoditas, namun di sisi lain kenaikan harga yang sangat ekstrem mendorong inflasi di level global, terutama negara-negara maju secara ekstrem," ungkap dia dalam Talkshow Neraca Komoditas, Senin (30/5).  Inflasi itu kemudian diikuti oleh pengetatan kebijakan moneter, terutama di Amerika Serikat, Eropa dan Inggris. Salah satu bentuk pengetatan kebijakan moneter adalah interest rate atau suku bunga mengakami kenaikan dan likuiditas juga akan menjadi lebih ketat.  "Hal ini perlu untuk kita waspadai dalam implikasinya terhadap momentum pemulihan ekonomi global," imbuhnya.  Di sisi lain, saat ini Tiongkok masih dalam krisis pandemi terpaksa melaksanakan kebijakan zero case policy atau lockdown yang sangat berdampak pada ekonomi negara lain yang merupakan pengimpor dari Negara Tirai Bambu itu.  "Tentu akan berdampak pada perekonomian dunia, karena jumlah dan juga size dari perekonomian RRT yang sangat besar," jelas Ani, panggilan akrab Menkeu.  Menghadapi perubahan ekonomi dunia dan dinamika risiko yang bergeser secara sangat cepat, Indonesia harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan respons kebijakan secara tepat. Kata dia, pemerintah terus melakukan berbagai langkah reformasi untuk membangun ekonomi yang lebih resiliens atau kuat dan berdaya tahan serta fleksibel.  Salah satu reformasi yang penting adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang mencoba untuk menjawab tantangan dengan memperbaiki simplifikasi dari regulasi dan birokrasi di Indonesia, baik di pusat maupun daerah.  "Tujuannya adalah untuk bisa memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan pasti serta efisien bagi dunia usaha, sehingga mereka mampu bergerak secara kompetitif," pungkas dia.

Kenaikan Harga Komoditas Karena Rusia-Ukraina Untungkan RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Kelapa-Sawit-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/9/2021). Instruksi Presiden No.8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelap" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/9/2021). Instruksi Presiden No.8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan bahwa dengan kondisi harga komoditas yang tengah melonjak akibat konflik geopolitik, ini dapat menjadi keuntungan bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia.  “Tingginya harga komoditas dunia saat ini adalah peluang bagi para petani di negara-negara berkembang besar seperti Indonesia, India, Brasil dan Tiongkok untuk menikmati keuntungan lebih," jelas dia dalam acara The Biggest Trade Deal in the World dikutip, Minggu (29/5).  Menurutnya, ini akan menjadi ekuilibrium baru dalam perdagangan komoditas pangan dunia. "Jangan dirusak dengan menyalahkan salah satu negara, misalnya Tiongkok karena posisi dagang yang kurang menguntungkan. Bahaya kalau beberapa negara maju berkelompok untuk membenarkan standar ganda," terang dia.  Hal yang dimaksud standar ganda oleh dia adalah negara-negara yang sudah maju menyalahkan dan mengganggu perdagangan bebas dunia, contohnya ketika mereka kurang diuntungkan posisi dagangnya terhadap suatu negara tertentu, seperti Tiongkok.  Padahal, dahulu ketika posisi dagang mereka diuntungkan sehingga petani di Amerika Serikat (AS), Eropa dan Jepang makmur, semua negara berkembang dipaksa membuka pasar mereka. “Harus ada kebersamaan dan kesetaraan kesempatan dalam perdagangan bebas dunia,” kata dia.  Mendag pun sempat berdebat cukup tegang dengan panelis lainnya yaitu CEO Suntory Holdings, salah satu produsen makanan dan minuman terbesar di dunia asal Jepang, Tak Miinami. Ia pesimis dengan situasi saat ini, khususnya karena Tiongkok menutup pasar karena kebijakan Zero-Covid yang diterapkan.  Sehingga Tiongkok, menurutnya, perlu dibatasi perannya dalam perdagangan dunia. Mendag menyayangkan pandangan tesebut, apalagi mengingat Jepang sudah merasakan menjadi negara maju.  Menurut dia, dunia harus mengakui fakta bahwa ketika Tiongkok mulai mendominasi perdagangan dunia, dampak positifnya dapat dirasakan seluruh masyarakat dunia dengan harga barang-barang yang semakin terjangkau.  “Kami di Indonesia sangat merasakan betul manfaatnya. Apalagi Tiongkok juga menjadi sumber utama transfer teknologi bagi negara-negara berkembang saat ini,” tegas dia.  Adapun, Tiongkok baru bergabung dengan WTO di tahun 2001, namun manfaatnya jauh lebih terasa dibandingkan perdagangan dunia didominasi oleh kapitalisme Barat. Untuk itu, biarkan saja harga pangan tinggi agar petani dapat meningkatkan produksinya.  "Menjadi sinyal agar petani dan peternak di negara-negara berkembang termasuk Indonesia meningkatkan produksi, sehingga nantinya harga akan turun dengan sendirinya karena pasokan melimpah,” pungkas dia.

Harga Pangan Dunia Tinggi Jadi Peluang Petani Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/sri-mul-sua.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Rabu (29/7). (dok. Humas Kemenkeu)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Rabu (29/7). (dok. Humas Kemenkeu)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Meskipun begitu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa pemerintah terus mewaspadai adanya risiko global yang terus mengalami eskalasi.  “Beberapa waktu kita mendengar mengenai possibility dari percepatan normalisasi moneter di Amerika Serikat. Lalu belakangan kita melihat tensi geopolitik di Rusia dan Ukraina menjadi terekskalasi dan sekarang ini menjadi sumber risiko global yang cukup besar. Ini tentu sangat sangat harus kita waspadai,” ujar dia dikutip, Jumat (25/3).  Pemerintah melihat risiko dan tantangan tersebut dengan sangat serius. Ia menjelaskan dampak langsung dari eskalasi tensi politik Rusia dan Ukraina adalah peningkatan tajam dari harga komoditas, khususnya harga energi dan harga komoditas pangan.  Harga batubara dan crude palm oil (CPO) juga turut mengalami kenaikan. Demikian juga dengan nikel yang harganya meningkat dengan sangat cepat. “Kita lihat di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, inflasinya mencapai tingkat yang cukup tinggi, bahkan tertinggi, boleh kita katakan dalam 40 tahun terakhir. Hal ini menyebabkan volatilitas di global,” imbuhnya.  Adapun volatilitas pasar keuangan global juga mengalami kenaikan akibat sentimen geopolitik tersebut, meskipun beberapa hari terakhir sedikit mengalami penurunan. Namun, Suahasil menekankan bahwa tekanan pasar keuangan global ini harus terus diwaspadai. “Ini semua bisa menjadi downside risk bagi prospek pertumbuhan global yang nantinya harus kita antisipasi ke dalam Indonesia,” ujar dia.  Kata dia, pemerintah bersama dengan kebijakan sektor keuangan dan fiskal akan terus mewaspadai dampak rambatan tersebut terhadap kondisi ekonomi Indonesia. “Kalau kondisi globalnya menjadi lebih volatile, kita mesti waspadai. Lewat channel keuangan seperti apa nanti dampaknya, lewat channel perdagangan juga bisa jadi ada dampak, dan kemudian di domestik dampaknya pada inflasi, dampaknya pada pertumbuhan harus kita monitor dan antisipasi bersama,” ucapnya.  Dirinya berharap pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2022 akan tumbuh lebih baik, sejalan dengan tren pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia. “Tahun ini moga-moga kita masih mendapatkan kombinasi antara dorongan pemulihan, pertumbuhan ekonomi akibat dorongan pemulihan maupun dorongan angka pertumbuhan ekonomi yang karena tahun lalunya masih slightly negatif. Ini semacam technical rebound kita masih dapatkan,” pungkas Wamenkeu.

Pemerintah Waspadai Risiko Global yang Terus Alami Eskalasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Daging-Sapi-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pedagang menata daging sapi lokal dagangannya di Pasar Kebayoran Lama, Jakart, Rabu (23/02/2022). Harga daging sapi lokal mengalami kenaikan dalam satu bulan terakhir dari Rp120 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram. Hal ini diperparah lagi oleh menurunya" width="100%">
<figcaption>Pedagang menata daging sapi lokal dagangannya di Pasar Kebayoran Lama, Jakart, Rabu (23/02/2022). Harga daging sapi lokal mengalami kenaikan dalam satu bulan terakhir dari Rp120 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram. Hal ini diperparah lagi oleh menurunya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada masa pandemi Covid-19 ini, Indonesia tidak hanya dilanda krisis kesehatan, namun juga ekonomi. Pasalnya, dalam beberapa waktu belakangan ini, banyak komoditas kebutuhan pokok yang harganya meningkat.  Mulai dari minyak goreng, kedelai dan kali ini LPG non subsidi. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai bahwa ini merupakan keteledoran pemerintah dalam pengawasan dan penindakan terhadap oknum.  "Ini kan jadi banyaknya penunggang bebas kayak penimbun itu harusnya diproses secara hukum, secara keras, apalagi di situasi pandemi ini," jelas dia kepada JawaPos.com, Kamis (3/3).  Apalagi kenaikan ini terjadi secara berbarengan, ini tentunya memunculkan kecurigaan publik terhadap pengendalian harga kebutuhan pokok di pasaran. Pemerintah diminta agar memiliki kemauan lebih dalam menurunkan harga pangan ini.  "Yang punya kapasitas memperbaiki itu adalah pemerintah," tutur dia.  Trubus menilai pemerintah perlu konsisten dalam menjalankan kebijakan, seperti segera melakukan intervensi apabila ada lonjakan harga yang tidak wajar. Kata dia, jika seperti ini terus masyarakat dapat 'mati' perlahan.  "Yang punya kekuasaan itu kan pemerintah, jadi harus mereka yang mengatur, kalau diserahkan sama pasar ya terjadi seperti ini, yang lemah makin tidak bertahan, sementara yang kaya itu tidak masalah," imbuhnya.  Indonesia memiliki landasan UUD 1945, di mana tertulis didalamnya adalah mencapai masyarakat adil dan makmur. Melihat kondisi saat ini, hal tersebut jauh dari filosofi bangsa.  "Sekarang negara sudah mau diarahkan ke kapitalistik, mengarah kesana, jadi yang punya untung itu yang punya modal. Itu harusnya negara melarang, UU monopoli kan ada, itu perlu ditegakkan semua," pungkas dia.

Harga Komoditas Mulai Melambung, Pemerintah Diminta Tindak Tegas Oknum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Kelapa-Sawit-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/9/2021)." width="100%">
<figcaption>Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/9/2021).</figcaption>
</figure><h3>Semester I 2022, Tren Naik Harga Komoditas Berlanjut</h3> JawaPos.com – Pemulihan ekonomi nasional sepanjang 2021 berada di jalur positif. Di pasar modal, kenaikan harga komoditas berimbas pada lonjakan profitabilitas saham-saham produsen batu bara, sawit, dan gas. Kondisi itu akan berlanjut pada awal 2022.  Direktur Ekuator Swarna Investama Hans Kwee mengatakan, harga komoditas masih tinggi dalam enam bulan sampai setahun ke depan. Artinya, saham-saham industri perkebunan sawit, batu bara, baja, dan properti boleh dicermati sebagai daftar pantau untuk tahun ini. Seiring pemulihan ekonomi, pembangunan mulai kembali dilanjutkan.  Sentimen tersebut juga berimbas pada permintaan produk dari sektor industri dasar seperti semen, beton, dan baja.  "Kemungkinan (harga) komoditas masih akan positif di semeter I 2022. Kalaupun turun, mungkin tidak banyak,” ungkap Hans kepada Jawa Pos kemarin (4/1).  Menurut dia, pasar saham masih akan bergerak ke saham yang lebih rigid, memiliki fundamental bagus, dan valuasi menarik. Apalagi, besarnya aliran dana asing yang masuk Indonesia dipicu kenaikan harga komoditas.  Meski demikian, Hans melihat investor ritel, khususnya generasi milenial, lebih aktif bertransaksi di saham-saham berkapitalisasi kecil. Alasannya, faktor satuan harga yang dianggap murah dan volatilitas yang tinggi. Saham yang mengalami kenaikan tinggi menarik minat investor ritel untuk ikut bertransaksi.  Ditambah, kehadiran teknologi membuat informasi begitu cepat tersebar. Ketika ada yang bicara keuntungan investasi saham, banyak orang ingin ikut. "Tapi, tentu ini membawa potensi risiko di masa yang akan datang. Sebab, harga saham yang naik banyak tanpa didukung fundamental yang solid tentu berisiko turun besar,” ulasnya.  Pada perdagangan Selasa (4/1), indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.695,37. Menguat 30,06 poin atau 0,45 persen. Seharian, indeks saham Indonesia itu bergerak di zona hijau.  Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, kebijakan suku bunga acuan bank sentral tahun depan akan mengacu pada tanda-tanda kenaikan inflasi. Setidaknya sampai kuartal III 2022. Meski demikian, BI akan terus memantau perkembangan inflasi setiap pekan dan bulan. Pada akhir tahun ini, inflasi di level 0,57 persen month-to-month (MtM).  Lulusan Iowa State University itu memastikan bahwa kebijakan makroprudensial BI tetap berlanjut. Misalnya, pembebasan PPn sektor otomotif dan pelonggaran aturan loan-to-value (LTV) ratio atau penurunan uang muka kredit perumahan. Sejalan dengan pembukaan sektor ekonomi, pemulihan korporasi, dan pemberian insentif pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Pembukaan sektor prioritas itu menjadi fokus utama BI. "Kalau ada yang bisa saya longgarkan, saya longgarkan lagi. Yang sudah longgar akan tetap dipertahankan longgar pada 2022. Bahkan, kemungkinan 2023 tetap akan longgar kebijakan makroprudensial, sampai kemudian kami melihat pertumbuhan kredit cukup tinggi,” bebernya.  Perry meyakini, tren penguatan ekonomi domestik maupun global bakal berlanjut tahun ini. Proyeksinya, ekonomi global akan tumbuh 5,7 persen sepanjang tahun dan mencapai 4,4 persen. Sedangkan ekonomi nasional berada di kisaran 3,2 hingga 4 persen sepanjang 2021 dan akan meningkat sekitar 4,7 sampai 5,5 persen pada 2022.

Ekonomi Nasional Diproyeksikan Tumbuh 4,7‒5,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Cabai-Rawit-Dery-Ridwansah-8-2.jpg" alt="Pedagang memilah cabai rawit merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Harga cabai rawit di sejumlah daerah mengalami kenaikan dari Rp80.000-an per kilogram menjadi sekitar Rp100.000 per kilogram karena dipicu pasokan yang menurun akib" width="100%">
<figcaption>Pedagang memilah cabai rawit merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Harga cabai rawit di sejumlah daerah mengalami kenaikan dari Rp80.000-an per kilogram menjadi sekitar Rp100.000 per kilogram karena dipicu pasokan yang menurun akib</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Satgas Pangan Polri turut mendalami harga sejumlah bahan pangan seperti minyak goreng, telur ayam, dan cabai menjelang Natal dan tahun baru. Meski terjadi kenaikan harga, satgas memastikan ketersediaannya aman.  Kasatgas Pangan Brigjen Whisnu Hermawan menyatakan bahwa stok bahan pangan masih sangat mencukupi untuk beberapa waktu ke depan. ”Satgas pangan di pusat dan daerah berkoordinasi dengan pemangku kebijakan terkait stok pangan,’’ katanya kemarin (28/12).  Untuk memastikan setiap penyebab kenaikan harga bahan pangan, satgas pangan menugaskan tim monitoring ke daerah.  ”Setiap daerah yang bahan pangannya naik pasti dicek,’’ ujarnya.  Berdasar pendalaman, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan itu dipengaruhi beberapa faktor. Mulai kenaikan harga bahan baku hingga dampak bencana alam. Kenaikan harga minyak goreng, misalnya, disebabkan crude palm oil (CPO) dunia yang juga melonjak. ”Bahan baku naik, minyak goreng naik juga,’’ terangnya.  Untuk kenaikan harga cabai rawit, kata dia, ada kombinasi gagal panen akibat curah hujan yang tinggi dan dampak bencana seperti erupsi Gunung Semeru. Faktor alam tersebut membuat produksi cabai di berbagai daerah sentra mengalami penurunan. ”Saat pasokannya turun, harganya naik,’’ katanya.  Harga telur dipengaruhi naiknya permintaan pasar. Saat ini pemerintah belum melakukan intervensi harga telur. Hal itu disebabkan beberapa waktu lalu harga telur jatuh jauh di bawah harga yang ditentukan. ”Kenaikan harga ini bisa menutupi kerugian yang telah dialami beberapa bulan sebelumnya,’’ jelasnya.  Kendati terjadi kenaikan harga untuk tiga komoditas tersebut, Whisnu mengatakan bahwa sepanjang 2021 harga bahan pokok atau komoditas cenderung stabil. Itu dapat dilihat dari rendahnya inflasi nasional dengan hanya 1,79 persen year-on-year. ”Harga yang stabil membuat inflasinya rendah,’’ ungkapnya.  Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mengatasi persoalan lonjakan harga bahan pangan pokok yang akan menyulitkan masyarakat di kala pandemi Covid-19 belum pulih. Masyarakat berpenghasilan rendah akan sangat terdampak dengan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. ”Beberapa bahan pangan pokok seperti minyak goreng, cabai, bawang, dan telur ayam harganya sangat tinggi melebihi akhir tahun sebelumnya,” ungkap Puan.  Dia menyebutkan, ibu-ibu rumah tangga mengeluhkan tingginya harga cabai rawit merah. Bahkan, di sejumlah daerah ada yang mencapai Rp 140 ribu per kilogram. ”Ini sudah melebihi harga daging,” cetusnya.  Permasalahan naiknya harga bahan pangan pada akhir tahun, lanjut Puan, harus diselesaikan dalam waktu-waktu mendatang. Sebab, fenomena tersebut selalu berulang. Karena itu, perlu upaya penyelesaian yang komprehensif. Juga, diperlukan sinergi kebijakan antarsektor, baik dari sisi hulu maupun hilir, mulai sektor produksi hingga perdagangan.  Dia menambahkan, pemulihan ekonomi nasional di tengah situasi pandemi Covid-19 membutuhkan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. ”Pada saat yang bersamaan mendorong dunia usaha, sektor ritel, dan UMKM dapat bergerak kembali dalam inflasi yang terkendali,’’ paparnya.

Harga Naik, Satgas Pangan Pastikan Stok Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Mata-Uang-Rupiah-_-MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Karyawan menghitung uang rupiah di tempat Penukaran uang Ayu Masagung, Jakarta, Kamis (14/10/2021). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan pasar spot hari ini, setelah stagnan kemarin. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Karyawan menghitung uang rupiah di tempat Penukaran uang Ayu Masagung, Jakarta, Kamis (14/10/2021). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan pasar spot hari ini, setelah stagnan kemarin. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) telah mengumumkan akan mengurangi quantitative easing (QE) secara bertahap alias Tapering Off mulai akhir November, dini hari kemarin (4/11).  Hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) menyatakan, pengurangan stimulus akan dimulai dengan memotong laju pembelian aset bulanan sebesar USD 15 miliar. Rinciannya, USD 10 miliar untuk surat berharga dan USD 5 miliar untuk jaminan berbasis mortgage atau agency mortgage-backed security (agency MBS).  Chairman The Fed Jerome Powell mengatakan akan terus melakukan pengurangan aset setiap bulannya. Bisa jadi akan mengakhiri pembelian obligasi pada pertengahan 2022. Meski demikian, pihaknya masih akan mempertahankan Federal Fund Rate (FFR) tetap rendah mendekati 0 persen.  Direktur Ekuator Swarna Investama Hans Kwee menyebut, tapering The Fed tidak akan berdampak besar terhadap Indonesia seperti taper tantrum 2013 silam. Meski, memang membuat nilai tukar rupiah terhadap USD sedikit tertekan. Ada sejumlah sejumlah alasan yang membuat Indonesia tidak terlalu terpengaruh pengetatan The Fed.  Hans menilai, penanganan persebaran Covid-19 oleh pemerintah cukup bagus. Kemudian, kenaikan harga komoditas batu bara, minyak kelapa sawit, dan gas, serta kondisi fundamental makro ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Selain itu, pelaku pasar sudah mengantisipasi taperinh The Fed seiring keterbukaan informasi bank sentral Paman Sam itu.  “17 pekan berturut-turut neraca perdagangan Indonesia surplus akibat harga komoditas naik. Sebenarnya Indonesia sangat diuntungkan atas krisis energi yang terjadi di negara-negara maju. Jadi, dana asing itu masuk,” kata Hans kepada Jawa Pos, tadi malam.  Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Trisakti itu mengatakan, kondisi ekonomi makro Indonesia lebih baik ketimbang 2013. Tercermin dari meningkatnya cadangan devisa serta defisit transaksi berjalan di level yang rendah. Fundamental ekonomi yang lebih kuat membuat guncangan tapering akan lebih kecil. Apalagi, mata uang negara berkembang termasuk Indonesia saat ini undervalued. Rupiah masih berpotensi menguat terhadap mata uang kuat dunia lainnya.  Apalagi, Indonesia juga sedang mengalami kebangkitan investor ritel yang mendominasi transaksi di bursa saham. Kepemilikan asing di saham dan obligasi Indonesia juga berada di level yang realtif rendah bila dibandingkan beberapa tahun terakhir.  Hans memperkirakan, kemungkinan Bank Indonesia (BI) akan menaikkan suku bunga acuan BI 7 days reverse repo rate (BI7DRR) paling cepat pada kuartal II 2021. Setidaknya, naik 25 basis poin (bps). Sejalan dengan kemungkinan kenaikan Fed fund rate yang naik di semester II 2022.  “Kalau itu terjadi kenaikan BI bisa mengimbangi dengan menaikkan suku bunga jika ada tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Periode BI7DRR rendah paling tidak sampai kuartal I 2022,” tandasnya.  Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, setelah The Fed mengumumkan tapering, pasar saham masih mencatatkan nett buy Rp 315 miliar kemarin. Tapi, perlu diwaspadai dari sisi kurs rupiah terhadap US dolar (USD) yang cenderung tertekan ke level Rp 14.342. “US Dolar diburu investor sebagai safe haven dibanding mata uang negara berkembang. US Dolar index tercatat 94,2 atau meningkat 0,38 persen,” ungkapnya melalui pesan singkat.  Lulusan University Of Bradford tersebut menyatakan, investor mulai bersiap mengatur ulang portfolionya dengan menghindari aset berisiko jangka pendek. Selain itu, banyak pula yang wait and see, menanti dampak tapering off The Fed yang akan berakhir Juli 2022. Sebab, mereka khawatir pengetatan tersebut akan disertai kenaikan suku bunga acuan atau Fed rate.  Indikator lain yang perlu diwaspadai adalah Credit Default Swap (CDS) yang mengalami titik terendah pada September 2021 yang perlahan fluktuatif mengarah pada kenaikan. Tercatat CDS berada di level 83.6 per 2 november 2021. Meningkat dibanding posisi september lalu di posisi 66. “Naiknya CDS bisa jadi risiko surat utang Indonesia mulai meningkat lagi,” jelas Bhima.  Dia mendorong, pemerintah dan BI segera melakukan koordinasi untuk menjaga devisa. Terutama optimalisasi ekspor non komoditas dan memberi insentif tambahan. Agar devisa hasil ekspor (DHE) lebih besar dikonversi ke rupiah. Dengan harapan, uang hasil penjualan sawit dan batubara akan ditanamkan di dalam negeri. Bukan malah disimpan di bank luar negeri.  Upaya yang tidak kalah penting lainnya, lanjut Bhima, yakni merealisasikan komitmen- komitmen investasi asing langsung alias foreign direct investment (FDI). Baik, swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) harus kerja ekstra untuk menarik dana investasi jangka panjang ke indonesia. Sebagai pengganti risiko larinya modal jangka pendek. “Jangan sampai BI hanya bermain di suku bunga. Karena sekali bunga naik 25 basis poin (bps) dikhawatirkan pinjaman bank langsung melemah kembali,” tegasnya.  Menurut dia, kenaikan suku bunga acuan sebaiknya dilakukan hati-hati. Sebisa mungkin gradual 25 bps setiap rapat dewan gubernur (RDG) BI. “Itu pun tidak hanya pertimbangan kondisi sektor keuangan, tapi juga sektor riil misalnya memperhitungkan dampak terhadap pemulihan kredit sektor usaha,” pungkasnya.  Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, pihaknya telah memperkirakan tapering terjadi pada akhir tahun ini. BI juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan penyesuaian nilai tukar rupiah dan yield atau imbal hasil surat berharga negara (SBN).  “Konsistensi dalam melakukan respons tersebut bersama dengan otoritas fiskal, serta komunikasi yang baik dari The Fed, bisa membuat Indonesia mampu menahan atau meminimalisasi dampak potensial yang timbul akibat tapering,” tegasnya.

Fundamental Lebih Kuat seiring Naiknya Harga Komoditas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#harga komoditas

Berita Terkini