<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/JKT_-APBN-2025-DEFISIT_Salman-Toyibi_-6JPG-1823548192.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) berharap dilibatkan dalam pembahasan perumusan kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebagaimana diwacanakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa guna mencari solusi terbaik bagi kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) legal. Ketua Umum Gappri&nbsp;Henry Najoan menyatakan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah layer baru dalam struktur tarif CHT. "Dengan melandaskan kondisi daya beli yang masih belum pulih dan struktur peredaran rokok ilegal yang semakin kuat, kami berharap dapat dilibatkan dalam pembahasan rencana penambahan layer baru itu," katanya, dikutip Jumat (16/1). Henry menyatakan, pihaknya mengapresiasi kebijakan Menkeu Purbaya yang telah memutuskan moratorium kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada&nbsp;2026. Keputusan tersebut, lanjutnya, membantu pelaku usaha untuk bertahan, mengingat kondisi daya beli masyarakat yang masih mengalami tekanan. "Gappri&nbsp;menyampaikan terima kasih atas kebijakan moratorium ini sebagai langkah positif yang memberikan ruang napas bagi IHT legal dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini," katanya. Sebagai bagian dari entitas sektor industri hasil tembakau nasional, Gappri memberikan dua usulan pada pemerintah yakni penurunan tarif CHT dan HJE agar mampu bersaing dengan rokok ilegal yang terindikasi strukturnya semakin kuat. Henry&nbsp;menegaskan, penurunan tarif tersebut diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan industri legal yang selama ini patuh dan taat peraturan pemerintah. Kemudian, tambahnya, izin produksi merek baru dengan tarif lebih rendah dari yang berlaku saat ini untuk memperkuat upaya pemberantasan rokok ilegal dan sebagai predator rokok ilegal pada beberapa tahun ke depan. "Dengan demikian diharapkan pasar dapat kembali didominasi oleh produk legal,&rdquo; ujar dia dalam keterangannya. Menurut dia, saat ini yang terjadi karena daya beli masyarakat yang lemah dan ada pilihan rokok ilegal yang terjangkau oleh mereka maka akan menjadi predator alami bagi rokok legal. "Kami yakni kesamaan pandangan antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi jalan untuk merumuskan kebijakan yang berkeadilan sekaligus menjaga keberlangsungan lapangan kerja di sepanjang rantai pasok industri hasil tembakau (IHT)," ujar Henry.

Gappri berharap dilibatkan dalam pembahasan perumusan kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebagaimana diwacanakan Menkeu Purbaya

Menkeu Purbaya Rencanakan Tambahan Layer Baru Struktur Tarif CHT, Gappri Minta Dilibatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/JKT_Prescon-APBN-KiTa_Salman-Toyibi_-11JPG-2692517087.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) pada tahun 2026 mendapat apresiasi luas dari kalangan akademisi, pelaku industri, dan asosiasi. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis yang mencerminkan fleksibilitas fiskal pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT). Langkah tersebut dianggap memberikan ruang bagi sektor padat karya, termasuk petani tembakau, pekerja, dan pelaku usaha, yang tengah menghadapi tekanan akibat kenaikan tarif berturut-turut dan penurunan daya beli masyarakat. Kepala Laboratorium Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Kun Haribowo, menilai keputusan ini sebagai bentuk kebijakan fiskal yang adaptif dan tidak semata-mata berorientasi pada penerimaan negara. "Kebijakan fiskal yang tidak kaku dalam mengejar penerimaan negara. Hal lain juga dipertimbangkan seperti stabilitas industri padat karya, potensi inflasi dari kenaikan harga rokok, serta memberikan space bagi industri hasil tembakau dan petani tembakau di tengah daya beli masyarakat yang menurun," ujar Kun dalam keterangannya, Sabtu (25/10). Ia menambahkan bahwa penundaan kenaikan tarif cukai tetap memungkinkan penerimaan negara terjaga secara year-on-year, sekaligus memberi waktu bagi industri untuk memulihkan daya saing. Menurutnya, moratorium ini membuka peluang untuk merancang struktur tarif yang lebih efektif dan berimbang. "Kebijakan moratorium tarif cukai bukan hanya memberi ruang bagi industri, tetapi juga membuka kesempatan untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih seimbang antara kepentingan penerimaan negara dan keberlanjutan sektor usaha," tambah Kun. Terpisah, Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan, menyebut kebijakan Menteri Keuangan Purbaya sebagai langkah penyelamatan penting bagi industri tembakau yang tengah menghadapi tekanan berat. Dalam dua tahun terakhir, industri mengalami penurunan utilitas mesin, berkurangnya serapan bahan baku, dan peningkatan tren pengurangan tenaga kerja. "Situasi IHT saat ini sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan stimulus fiskal sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Itu bisa menjadi jalan keluar dari pemerintah. Apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya sudah tepat," ungkap Henry. Ia menekankan bahwa moratorium tarif cukai akan membantu menjaga kelangsungan usaha dan mencegah penurunan lapangan kerja lebih lanjut. Dukungan juga datang dari mantan Menteri Perindustrian dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, yang menyoroti pentingnya menjaga industri padat karya serta memperhatikan kesejahteraan petani tembakau. "Industri padat karya dari cukai ini harus tetap diselamatkan. Apalagi dalam situasi ekonomi seperti sekarang, kita masih membutuhkan penerimaan dari cukai. Tidak bisa tidak. Kita juga harus melihat saudara-saudara kita, para petani tembakau, termasuk keluarganya yang jumlahnya begitu besar. Jadi memang harus ada keseimbangan," pungkas Saleh.

Keputusan Purbaya untuk tidak menaikkan tarif CHT dan HJE pada tahun ini dapat apresiasi luas dari kalangan akademisi hingga asosiasi.

Soal CHT dan HJE, Akademisi UGM Angkat Jempol buat Purbaya: Nggak Kaku hanya Kejar Penerimaan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/pkb-desak-susi-buka-dialog-dengan-nelayannbsp_m_126422.jpeg" alt="Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menyoroti implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ia menyebut, PP 28/2024 tersebut akan berdampak luas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia meminta pemerintah mempertimbangkan dampak besar yang diterima rakyat kecil dari penerapan PP 28/2024. Sebab, ruang lingkup pengamanan zat adiktif yang termuat pada Pasal 429-463 dalam PP 28/2024 dinilai akan berdampak ganda (multiplier effect) bagi kelangsungan industri kretek nasional legal di tanah air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Industri tembakau memegang peranan penting terhadap ekonomi nasional terutama cukai rokok setiap tahun sangat besar. Berdasarkan data menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir cukai dari rokok mencapai Rp 1.516,16 triliun sepanjang 10 tahun terakhir," kata Daniel dalam diskusi dengan tema 'PP Permenkes: Implikasi Pada Pendapatan Negara dan Target Ekonomi Jangka Panjang', Senayan, Jakarta, Kamis (19/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Daniel menjelaskan, PP 28/2024 yang dianggap berdampak terhadap industri rokok ada pada Pasal 435 berbunyi 'Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan'. Menurut Daniel, kebijakan tersebut dapat mengakibatkan penurunan permintaan bahan baku rokok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedangkan sekitar 2,3 juta tenaga kerja di sektor industri hasil tembakau (IHT) dan produk turunannya, atau 1,6% dari total penduduk yang bekerja (Indef, 2024). Belum lagi pada sektor hulu dengan jumlah petani mencapai 6.172.482 orang dengan luas garapan kebun tembakau mencapai 247.064 ha yang tersebar di 15 provinsi (APTI, 2024)," ucap Daniel.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politisi PKB ini menilai, perlu ada regulasi yang menguntungkan semua pihak. Namun, selama ini Industri hasil tembakau (IHT) menjadi sapi perah bagi pemerintah, setiap tahun selalu dilakukan penyesuaian terhadap tarif cukai, hal ini berdampak pada industri tembakau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap, DPR RI mendorong adanya UU strategis nasional. Sebab, UU ini penting karena mendorong agar ada perlindungan terhadap komoditas strategis nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di mana komoditas ini memiliki peran penting dalam perekenomian nasional seperti penciptaan lapangan kerja, kontribusi terhadap pendapatan negara salah satu komoditas strategis adalah tembakau. Dulu sempat diusulkan dengan inisiatif DPR yakni RUU Pertembakauan, namun karena berbagai penolakan sehingga RUU pertembakauan tidak dilanjutkan," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Anggota GAPRINDO Estyo Herbowo mengatakan, rokok ilegal akan menurunkan penjualan produk resmi, sehingga berdampak pada penurunan produksi. Industri hasil tembakau (IHT) harus bisa terlindungi dari serangan rokok ilegal yang dapat mematikan industri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, produksi, peredaran, dan penjualan rokok ilegal harus dipandang sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime, sehingga pemberantasannya tidak bisa dilakukan secara biasa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih harga jual eceran (HJE) rokok di Indonesia akan mengalami kenaikan meskipun tarif cukai hasil tembakau tetap tidak berubah. Penyesuaian ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 dan 97 Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah sendiri menetapkan bahwa tidak ada kenaikan tarif cukai, tapi HGE nya dinaikkan. Sekarang fenomenanya, yaitu kalau bagi dunia rokok, yaitu down trading. Jadi perusahaannya tear 1, konsumennya bergeser tear 2, baik itu gak apa-apa, karena itu keputusan yang legal," pungkasnya.</div>

"Industri tembakau memegang peranan penting terhadap ekonomi nasional terutama cukai rokok setiap tahun sangat besar," kata Daniel.

DPR Harapkan PP Kesehatan Tak Berdampak Ganda bagi Industri Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/SPBU-PERTAMINA-MIFTAHULHAYAT-8-1.jpg" alt="Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax per Jumat, 1 April" width="100%">
<figcaption>Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax per Jumat, 1 April</figcaption>
</figure><h3>Pengusaha Angkutan Mengeluh, Khawatir Harga Semua Barang Ikut Naik</h3> JawaPos.com – Harga pertamax segera naik. Namun, besaran kenaikannya belum bisa dipastikan hingga kemarin. Begitu juga waktu pelaksanaannya. Meski demikian, beredar kabar bahwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/harga-baru-bbm/">harga baru BBM</a> jenis RON 92 itu berlaku mulai besok (1/4).  Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial &amp; Trading Pertamina Irto Ginting yang dikonfirmasi Jawa Pos enggan berkomentar banyak. Alasannya, Pertamina masih melakukan kajian dan evaluasi seiring dinamika harga minyak saat ini.  ”Masih kami kaji dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk penyesuaian <a href="https://www.jawapos.com/tag/harga-pertamax/">harga pertamax</a>,” ujarnya kemarin (30/3). Irto juga belum bisa memastikan kapan kepastian harga baru itu. ”Kami masih review,” imbuhnya.  Sebagaimana diketahui, saat ini harga minyak dunia terus melambung di atas USD 100 per barel. Itu sejalan dengan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP).  Tren kenaikan ICP terjadi sejak akhir 2021. Hingga puncaknya pada Maret 2022, ICP tercatat USD 114,55 per barel. Kenaikan itu makin menjadi-jadi ketika militer Rusia menyerang Ukraina.  Tingginya <a href="https://www.jawapos.com/tag/harga-minyak-dunia/">harga minyak dunia</a> tentu berpengaruh pada harga BBM di Indonesia. Sebab, harga wajar BBM RON 92 sebenarnya sekitar Rp 16 ribu per liter. Namun, Pertamina masih mempertahankan harga pertamax di kisaran Rp 9 ribu per liter. Sebagai pembanding, Shell menjual BBM RON 92 di kisaran Rp 12.990 per liter. Sementara itu, BP-AKR menjualnya di kisaran Rp 12.500 per liter.  Karena menjual BBM RON 92 di bawah harga keekonomian, kondisi keuangan Pertamina babak belur. Sebab, mereka harus menanggung selisih harga tersebut. Apalagi, pertamax bukan BBM subsidi. Peruntukannya pun bagi masyarakat menengah ke atas.  Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menuturkan, batas atas harga jual BBM umum RON 92 untuk Maret 2022 sebesar Rp 14.526 per liter. Angka tersebut merupakan cerminan dari harga keekonomian BBM RON 92 berdasar formula harga dasar dalam penghitungan harga jual eceran. Penghitungan harga keekonomian atau batas atas Maret tersebut mengacu pada harga bulan sebelumnya, yaitu Februari. Padahal, pada Februari 2022 harga minyak belum setinggi Maret 2022.  ”Dengan mempertimbangkan harga minyak Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari, harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON 92 April 2022 akan lebih tinggi dari Rp 14.526 per liter. Bisa jadi sekitar Rp 16 ribu per liter,” ujarnya.  Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) <a href="https://www.jawapos.com/tag/erick-thohir/">Erick Thohir</a> mengatakan bahwa keputusan soal penyesuaian harga pertamax disebabkan melonjaknya harga minyak dunia. ”Pemerintah sudah memutuskan pertalite dijadikan subsidi, pertamax tidak. Jadi, kalau pertamax naik, mohon maaf,” ujar Erick.  Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan bahwa kenaikan harga pertamax diperlukan karena harganya sudah jauh dari harga keekonomian. ”Disparitas yang sangat tinggi. Kita tahu harga pertamax sekarang Rp 9 ribu. Kalau harga keekonomiannya saat ini sampai Rp 16 ribu yang harga sebenarnya segitu di dunia, memang sangat jauh,” ujarnya.  Di pihak lain, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menyayangkan polemik BBM muncul saat pengusaha bersiap menyambut peak season Ramadan. ”Menurut saya nggak tepat momennya. Kita mau masuk Ramadan di mana kita akan masuk ke peak season. Dampaknya nanti ke harga barang dan komoditas yang diterima konsumen. Kasihan, hajat orang banyak,” papar Mahendra kepada Jawa Pos.  Mahendra menegaskan, komponen harga BBM mengambil porsi 50–60 persen pada pengoperasian jasa angkutan transportasi. Karena itu, jika biaya transportasi naik, harga komoditas atau produk yang akan diterima konsumen juga ikut naik. ”Padahal, kita sedang bertumpu pada optimisme pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5 persen tahun ini,” bebernya.  Mahendra berharap BBM jenis biosolar dan pertalite tidak ikut harga keekonomian. Sebab, dua jenis BBM tersebut sangat vital untuk kebutuhan angkutan transportasi. ”Kita pengusaha di momen ini tidak hanya sedang mempersiapkan gaji bulanan, tapi juga THR. Jadi, hal ini sangat sensitif,” ungkapnya.  Sebelumnya, Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati menuturkan, harga pertamax harus dinaikkan. Itu bertujuan untuk menjamin kesehatan keuangan Pertamina. ”Hari ini BBM pertamax belum mengikuti mekanisme pasar. Jadi, dukungan kepada (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kenaikan-harga/">kenaikan harga</a>) itu perlu,” ujar Nicke Senin (28/3).  Pertalite Jadi BBM Penugasan  Sejalan dengan itu, pemerintah telah menetapkan pertalite (RON 90) menjadi BBM khusus penugasan (JBKP) untuk menggantikan premium (RON 88).  Dengan peralihan status menjadi JBKP atau BBM penugasan, BBM tersebut didistribusikan di wilayah penugasan. Berdasar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022, wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian JBKP meliputi seluruh wilayah NKRI.  Head of Center Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G. Talattov mengapresiasi kebijakan extraordinary atau darurat pemerintah yang sifatnya sementara dengan menetapkan pertalite sebagai JBKP.  Kebijakan itu membuat Pertamina tidak perlu menaikkan harga jual BBM RON 90 tersebut. Sebab, ada kompensasi atas selisih antara harga jual formula (HJF) dan harga jual eceran (HJE) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).  Abra menilai, APBN masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memberikan tambahan kompensasi. Sebab, dalam simulasi sensitivitas APBN 2022 pada nota keuangan 2022, setiap kenaikan harga ICP USD 1 per barel akan menambah pendapatan negara Rp 3 triliun. Lalu, di sisi belanja negara ada tambahan Rp 2,6 triliun. Namun, secara net masih ada potensi surplus Rp 400 miliar.  Dengan skenario ICP USD 100 per barel, ada potensi tambahan pendapatan negara Rp 111 triliun dan tambahan belanja Rp 96,2 triliun. Dengan begitu, secara net terdapat surplus Rp 14,8 triliun. Bahkan, dengan ICP Maret yang sudah mencapai USD 114,6 per barel dan harga minyak mentah dunia yang menembus USD 120 per barel, potensi windfall profit tax dari sektor migas juga semakin besar.  ”Dengan skenario rata-rata ICP 2022 sebesar USD 120 per barel, ada potensi tambahan pendapatan negara Rp 171 triliun dan tambahan belanja Rp 148,2 triliun. Sehingga secara net ada potensi surplus Rp 22,8 triliun,” jelas lulusan Universitas Diponegoro tersebut saat dihubungi Jawa Pos.  Dari legislatif, anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyebutkan, penetapan pertalite sebagai BBM dalam penugasan memang penting. Dengan begitu, masyarakat tidak khawatir terjadi kenaikan harga. Seiring kenaikan harga migas dunia yang dipicu perang Rusia-Ukraina.  Selain itu, Pertamina akan tenang. Sebab, dengan status pertalite sebagai BBM dalam penugasan, berarti ada jaminan pemerintah atas kompensasi selisih harga keekonomian dengan harga jual. ”Penetapan ini sejalan dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM tertanggal 31 Desember 2021 yang mengompensasi 50 persen BBM pertalite,” terang Mulyanto.  Politikus PKS tersebut juga mendesak pemerintah segera mendistribusikan pertalite ke seluruh wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup. Jangan sampai timbul kelangkaan.  Terkait dengan APBN, kenaikan harga migas dunia diikuti meningkatnya penerimaan ekspor negara. Terutama dari kenaikan harga komoditas batu bara, minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO), tembaga, dan nikel. ”Ini soal bagaimana mengelola isi kantong kiri dan kantong kanan,” kata Mulyanto.  Meski begitu, pihaknya tidak setuju atas kenaikan harga pertamax. Menurut dia, Komisi VII DPR tidak pernah membahas soal kenaikan harga pertamax. ”Dalam FGD, Pertamina pernah mengangkat masalah itu, tapi secara umum disikapi dingin oleh anggota yang hadir,” terangnya.  Mulyanto meminta pemerintah konsisten dalam mengambil kebijakan terkait dengan harga BBM dalam negeri. Sudah seharusnya kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih karena diterpa pandemi Covid-19.  Menurut dia, konsistensi sangat penting agar kebijakan pemerintah mudah dipahami dan mendapat dukungan publik. Contohnya, terkait dengan harga pertamax. ”Di awal-awal pandemi saat harga migas dunia anjlok pada titik terendah, pemerintah tidak menurunkan harga pertamax,” ungkapnya.  Sekarang, saat harga migas naik, pemerintah segera mewacanakan untuk menaikkan harga pertamax. ”Ini kan tidak konsisten. Masyarakat pada posisi yang tidak diuntungkan,” terangnya. Akibatnya, masyarakat tidak dapat membedakan mana BBM jenis umum, BBM khusus penugasan, dan BBM bersubsidi. Sebab, semua harga BBM diatur pemerintah.  Ke depan, kata dia, pemerintah harus konsisten mengenai kebijakan BBM jenis umum yang harganya bergerak sesuai dengan mekanisme pasar. Biarlah pasar yang menentukan harga itu melalui kompetisi yang adil antara Pertamina dan swasta sehingga terbentuk harga yang fair.  Selain itu, kenaikan pertamax secara langsung akan menekan pertalite karena dapat diperkirakan pengguna pertamax beralih ke pertalite. Sebab, selisih harga yang cukup lebar antara pertamax dan pertalite akan mendorong terjadinya hal tersebut.  Seharusnya pemerintah segera membayar dana kompensasi bagi Pertamina yang selama ini tertunggak Rp 100 triliun. ”Ini cara yang elegan untuk menyehatkan Pertamina,” tandas Mulyanto.

Erick Thohir: Mohon Maaf kalau Pertamax Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/cukai-rokok-JP.jpg" alt="Karyawan PT Karyadibya Mahardhika melinting rokok di parbrik rungkut surabaya. senen. frizal/jawa pos" width="100%">
<figcaption>Karyawan PT Karyadibya Mahardhika melinting rokok di parbrik rungkut surabaya. senen. frizal/jawa pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan rokok murah di pasar diperkirakan akan semakin merajalela seiring lemahnya kebijakan pengawasan harga jual rokok. Target penurunan prevalensi perokok muda terancam tidak tercapai bila pengawasan harga jual rokok belum optimal.  Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus, Gatot Sugeng Wibowo mengakui, pandemi Covid-19 membuat daya beli masyarakat melemah, sehingga mereka mengalihkan konsumsinya ke produk yang lebih murah.  “Di Kudus ada satu perusahaan yang turun golongan dari golongan I menjadi golongan II yaitu PT Nojorono Tobacco International. Sementara pabrikan yang bertahan pada golongan 1 adalah PT Djarum. Alasannya omset penjualan turun akibat pelemahan daya beli, selain itu kenaikan tarif cukai sehingga harga rokok dinaikkan semakin mahal,” ujar Gatot dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/3).  Sementara, Peneliti Center of Human and Economic Development Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (CHED ITB-AD) Jakarta Adi Musharianto menjelaskan, kebijakan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) saat ini memungkinkan harga jual rokok di bawah 85 persen harga pada pita cukai atau Harga Jual Eceran (HJE) yang telah ditetapkan Pemerintah.  Akibatnya, para perusahaan terutama yang berskala besar- berbondong-bondong menjual produknya jauh di bawah harga banderol.  “Percuma saja cukai rokok naik sampai 23 persen (tahun lalu) kalau realisasi HJE-nya disunat sampai puluhan persen,” ungkapnya.  Menurutnya, variabel kenaikan cukai yang tidak diikuti kebijakan pengawasan harga yang optimal itu dinillai sebagai kebijakan yang tidak selaras dan menciderai upaya pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia.  Ia pun meminta pemerintah meninjau kebijakan pengawasan harga ini dan memastikan pabrikan rokok tunduk terhadap ketentuan cukai dan HJE yang telah ditetapkan. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/03/2021/hotma-sitompul-terima-uang-rp-3-miliar-dari-hasil-fee-pengadaan-bansos/">Baca Juga: Hotma Sitompul Terima Uang Rp 3 Miliar dari Hasil Fee Pengadaan Bansos</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/03/2021/anak-muda-demokrat-sebut-jhoni-tinggal-di-planet-mars/">Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars</a>  “Variabel kenaikan cukai itu seharusnya menurunkan variabel prevalensi merokok, faktanya prevalensi turun sedikit atau inelastis dengan kenaikan cukai, bahkan prevalensi bisa naik akibat ada kebijakan lain yang tidak searah,” tuturnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, perusahaan rokok di Indonesia dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan jumlah produksi rokoknya dalam satu tahun. Perusahaan di golongan I dengan produksi lebih dari 3 miliar batang setahun dikenakan tarif cukai rokok tertinggi. Adapun golongan II dan III dengan produksi kurang dari 3 miliar batang setahun dikenakan tarif cukai yang lebih rendah.  Kenaikan produksi di golongan 2 dan 3 ini diprediksi tak hanya membuat konsumsi rokok murah naik, namun juga mengurangi pendapatan negara dari cukai rokok. Gatot memprediksi, kontribusi pabrik rokok golongan II dan III rata-rata naik menjadi antara 30 persen - 45 persen, namun belum dapat menutup kekurangan (shortfall) penerimaan cukai dari penurunan penjualan rokok golongan I.

Pengawasannya Lemah, Harga Rokok Makin Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PITA-CUKAI.jpg" alt="Ilustrasi cukai rokok" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cukai rokok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tujuan utama kebijakan cukai hasil tembakau untuk mengendalikan konsumsi tembakau di Indonesia tampaknya belum membuahkan hasil. Hal ini terbukti bahwa kenaikan cukai hasil tembakau ternyata tidak menaikkan harga rokok yang dijual di pasaran.  Ketua Pusat Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Putu Ayu Swandewi Astuti mengatakan, harga rokok masih terbilang murah dan menyebabkan rokok dapat dijangkau oleh anak-anak.  “Bisa dikatakan pengendalian tembakaunya belum optimal. Memang cukai baru saja dinaikkan sebesar 12,5 persen, dan kenaikannya kalau dilihat dari harga jual memang belum optimal,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (20/2).  Ayu mengatakan kenaikan harga rokok saat ini belum mencapai harga di mana masyarakat enggan atau mengurungkan keinginannya untuk membeli rokok.  “Ya tentu saja dengan konsumsi rokok yang murah akan membuat aksesibilitas rokok itu makin tinggi, baik untuk remaja maupun orang dewasa, termasuk bagi mereka yang pendapatannya sendiri pun memang sudah terbatas tapi masih bisa membeli rokok,” katanya.  Adapun sebelumnya pemerintah telah menetapkan kebijakan kenaikan tarif cukai dan mengatur harga rokok di pasaran pada batas 85 persen dari harga jual eceran (HJE) seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198 Tahun 2020.  Ayu juga menyoroti apabila pengendalian konsumsi tembakau tidak dilakukan secara optimal, bonus demografi yang harusnya dapat dimanfaatkan akan kandas. “Perilaku berisiko seperti merokok akan berdampak pada sumber daya manusia dan akan mempengaruhi optimalisasi bonus demografi,” imbuhnya.  Dia menilai seharusnya momen dan posisi menguntungkan dari bonus demografi harusnya dapat dimanfatkan dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni.  Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Krisna Puji Rahmayanti mengatakan bahwa saat ini sebagian besar harga rokok masih tetap sama sekalipun cukai hasil tembakau naik.  “Artinya kebijakan yang berakhir pada harga menjadi salah satu pertimbangan para perokok,” ucapnya.  Menurutnya kebijakan harga menjadi masalah ketika perusahaan menjual produknya di bawah 85 persen dari harga jual eceran (HJE) sehingga harga jual rokok menjadi lebih murah. “Dengan harga yang biasa saja belum mengubah perilaku, kalau lebih murah dan belum juga mengubah perilaku, berarti kebijakannya belum efektif,” tuturnya.  Selain kebijakan harga, dia juga mendorong perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dilakukan untuk pengendalian konsumsi tembakau. “Kebijakan kenaikan cukai itu hanya satu sisi kalau lingkaran, edukasi juga harus makin kuat,” pungkasnya.

Kenaikan Cukai Rokok 12,5 Persen Belum Optimal Tekan Konsumsi Rokok