<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/08/IMG-20240708-WA0028-2288050488.jpg" alt="Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo mengumpulkan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang, untuk membahas keberlanjutan dari kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Sejumlah menteri yang terlihat hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. "Rapat harga gas," kata Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari Antara, Senin (8/7). Dalam kesempatan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengevaluasi kebijakan HGBT. "Juli-Agustus ini kami evaluasi secara keseluruhan untuk disampaikan ke Presiden. Nanti akan diputuskan oleh Presiden,&rdquo; kata Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin, beberapa waktu lalu. Evaluasi tersebut utamanya menilik sisi penerimaan negara. Menurut Rizal, benefit yang diterima industri dari penyesuaian HGBT tidak sebanding dengan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan. Kementerian ESDM mencatat penerapan kebijakan harga gas tertentu itu berdampak pada pengurangan penerimaan negara sebesar Rp29,39 triliun dalam periode 2021-2022. Kebijakan HGBT sebesar USD 6 per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020, bagi tujuh kelompok industri, yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Mei lalu, menyatakan bahwa kebijakan HGBT atau harga gas murah di bawah USD 6 per MMBTU bagi tujuh kelompok industri akan dilanjutkan. Sementara itu, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menilai perluasan HGBT untuk seluruh sektor industri tidak membebani APBN dan mengurangi penerimaan negara karena kebutuhan gas untuk industri hanya 30 persen dari total suplai gas nasional. Oleh karenanya, Menperin meminta Program HGBT dapat diperluas untuk seluruh 24 sub sektor industri manufaktur. Program HGBT yang berjalan sejak 2020 itu, kata Agus, memiliki dampak berganda tiga kali lipat kepada industri, baik investasi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja.

Sejumlah menteri yang terlihat hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menko Perekonomian, Menperin, Menteri ESDM, dan Wamenkeu.

Presiden Jokowi Kumpulkan Para Menteri Bahas Kebijakan HGBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/19/tempImage3NF62L-1491410946.jpg" alt="Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin." width="100%">
<figcaption>Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengevaluasi kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT). "Juli-Agustus ini kami evaluasi secara keseluruhan untuk disampaikan ke Presiden. Nanti akan diputuskan oleh Presiden,"&nbsp;kata Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin saat ditemui di Forum Gas Bumi 2024 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/6). Evaluasi tersebut utamanya menilik sisi penerimaan negara. Menurut Rizal, benefit yang diterima industri dari penyesuaian HGBT tidak sebanding dengan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan. "Meski Kementerian Perindustrian menyampaikan ada tiga kali lipat benefit, tapi itu belum terkuantifikasi, karena baru nilai ekspor yang bisa terkuantifikasi," jelas dia. Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier menyampaikan nilai tambah ekonomi yang diperoleh dari kebijakan HGBT bagi perekonomian nasional mencapai Rp157,20 triliun. Angka tersebut merupakan keuntungan tiga kali lipat yang didapatkan dari modal keuangan negara yang dikeluarkan pada 2021 hingga 2023 untuk program HGBT, yang sebesar Rp 51,04 triliun. Tujuh sektor industri penerima HGBT disebut berhasil meningkatkan nilai tambah ekspor sebesar Rp84,98 triliun pada periode yang sama. Kemudian, multiplier effect dari pemberian HGBT juga mendorong investasi baru sebesar Rp 31,06 triliun, serta menurunkan subsidi pupuk sebesar Rp13,33 triliun karena penurunan harga pokok penjualan produksi. Sementara itu, Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia (IPGI) meminta kebijakan HGBT yang wacananya akan dilanjutkan setelah berakhir pada 2024, dievaluasi. Ketua umum IPGI Eddy Asmanto dalam keterangan di Jakarta, Senin (10/6), mengutarakan bahwa evaluasi kebijakan HGBT sangat diperlukan karena berdampak luas pada seluruh rantai suplai gas bumi, baik dari sektor hulu,&nbsp;midstream, maupun hilir. Eddy menambahkan bahwa HGBT ini berdampak pada penurunan penerimaan negara di sektor hulu yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh negara di sektor hilir, seperti kenaikan pendapatan pajak, kenaikan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan daya saing industri melalui penurunan harga. "Sebagai informasi, pada tahun 2021 dan 2022 negara mengalami penurunan pendapatan dari ketentuan HGBT sebesar Rp 29,39 triliun, namun belum ada data kuantitatif yang menggambarkan kenaikan di sektor hilir. Jika kebijakan HGBT ini terus dilanjutkan, IPGI mengharapkan ada evaluasi yang menyeluruh," kata Eddy. Maksud Eddy untuk evaluasi menyeluruh ini, meliputi&nbsp;fairness&nbsp;(berkeadilan) terhadap semua&nbsp;stakeholder&nbsp;yang terkait baik di sektor hulu,&nbsp;midstream,&nbsp;hilir, maupun industri sebagai pengguna akhir gas bumi. Untuk diketahui, kebijakan HGBT sebesar USD 6 per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020, bagi tujuh kelompok industri, yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Mei lalu, menyatakan bahwa kebijakan HGBT atau harga gas murah di bawah USD 6 per MMBTU bagi tujuh kelompok industri akan dilanjutkan.

"Juli-Agustus ini kami evaluasi secara keseluruhan untuk disampaikan ke Presiden. Nanti akan diputuskan oleh Presiden," kata Rizal.

Kebijakan HGBT Dievaluasi dalam Dua Bulan Kedepan, ESDM: Keputusan Tetap di Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/WhatsApp-Image-2019-04-30-at-16.32.46.jpeg" alt="ILUSTRASI. Pipa gas PGN." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pipa gas PGN.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan insentif harga gas bumi atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) telah berdampak terhadap hilangnya penerimaan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Keuangan dan Komersialisasi, Kurnia Chairi mencatat potensi penurunan penerimaan negara akibat kebijakan HGBT sebesar USD 6 per MMBTU lebih dari USD 1 miliar atau sekitar Rp 15,68 triliun (asumsi kurs Rp 15.680 per USD).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu saja secara otomatis berkurang, kalau nilainya saat ini sedang kita coba evaluasi dan kalau saya mencatat mungkin jumlahnya di tahun 2023 ini bisa mencapai lebih dari USD 1 miliar," kata Kurnia dalam webinar Menelisik Kesiapan Pasokan Gas untuk Sektor Industri dan Pembangkit Listrik, Rabu (28/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia berharap penerimaan negara yang berkurang tersebut dapat dikompensasi dengan adanya peningkatan kinerja dan dampak multiplier effect yang dirasakan oleh para industri penerima HGBT. "Ini sedang evaluasi untuk bisa nanti merumuskan kebijakan untuk melanjutkan HGBT ini ke depan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kurnia menjelaskan, kebijakan harga gas murah ini masih terbatas untuk tujuh sektor industri yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Kurnia mengakui serapan gas bumi dari tujuh sektor industri penerima HGBT pada 2023, secara umum sudah membaik meskipun belum tembus 100 persen. Setidaknya, realisasinya telah mencapai di atas 90 persen dari total alokasi yang ditetapkan pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa tidak terserap 100 persen, ini sedang kita lakukan evaluasi, dan memang faktornya cukup banyak," jelas Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengirimkan surat B/25/M-IND/IND/I/2024 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meminta dukungan keberlanjutan HGBT setelah tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun, periode pemanfaatan peraturan tersebut hanya sampai dengan tahun 2024. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk dapat melanjutkan kebijakan fiskal harga gas bumi tertentu bagi sektor industri," tulis Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menilai kebutuhan harga gas bumi yang kompetitif dapat meningkatkan daya saing industri nasional. Dalam hal ini, kebijakan harga gas murah menjadi instrumen daya tarik investasi asing dan domestik di bidang industri dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami memandang bahwa keberlanjutan peraturan ini memberikan multiplier effect yang besar terhadap ekonomi nasional," tuturnya.</div>

"Ini sedang evaluasi untuk bisa nanti merumuskan kebijakan untuk melanjutkan HGBT ini ke depan," ujarnya.

Insentif Harga Gas Bumi Berpotensi Kurangi Penerimaan Negara hingga Rp 15,6 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/jaringan-gas-2363835006.png" alt="Ilustrasi jaringan gas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jaringan gas</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah dirasa perlu menghitung ulang dampak kebijakan harga gas bumi untuk industri tertentu (HGBT) dan harga gas industri non-HGBT terhadap investasi di hulu migas. Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Fahmy Radhi melihat,&nbsp;beberapa tahun belakangan pemerintah telah menetapkan untuk tidak menaikkan harga gas demi menjaga daya saing industri pengguna gas.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kalau ini tetap dipertahankan akan berdampak ke sektor hulu. Bagi investor, barangkali akan berpikir kalau harga ditentukan pemerintah bukan karena harga pasar, saya perkirakan itu akan mempengaruhi minat investor yang masuk di sektor hulu gas," katanya, Senin (9/10).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Fahmy menuturkan, misalnya, biaya produksi dan distribusi gas mencapai USD 8,4 per MMBTU, jauh lebih tinggi dari besaran besaran HGBT sebesar USD 6 per MMBTU.&nbsp;Belum lagi ada pengurangan pendapatan dari pembagian gas bersama di sisi hulu.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Nah, di sektor&nbsp;midstream&nbsp;atau tengahnya yang melakukan distribusi dan transportasi seperti PGN, itu juga&nbsp;toll fee&nbsp;ditentukan pemerintah yang menurut PGN itu sesungguhnya di bawah harga keekonomian," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013054820/pengamat-minta-bagi-bagi-cuan-berkedok-pembagian-rice-cooker-gratis-dibatalkan">Pengamat Minta Bagi-bagi Cuan Berkedok Pembagian Rice Cooker Gratis Dibatalkan</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal itu pun, lanjut Fahmy, bisa berdampak pada kinerja perusahaan dan memengaruhi harga saham PT PGN Tbk, sebagai Subholding Gas PT Pertamina (Persero). Di sisi hilir, faktor harga gas disebutnya bukan satu-satunya penentu dalam meningkatkan daya saing industri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan kaji ulang terhadap kebijakan harga gas murah bagi industri. Terlebih, hitungan harga gas sebesar USD 6 per MMBTU merupakan hitungan lama yang ditentukan beberapa tahun lalu sehingga perlu dilihat relevansinya di masa kini.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Jadi seharusnya ditinjau ulang lagi, dihitung ulang apakah mempertahankan USD 6 per MMBTU itu akan memberikan&nbsp;benefit&nbsp;yang lebih tinggi dibandingkan&nbsp;cost-nya," kata Fahmy Radhi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013054589/pemerintah-siapkan-anggaran-rp-3475-miliar-untuk-500000-rice-cooker-gratis-buat-masyarakat">Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 347,5 Miliar untuk 500.000 Rice Cooker Gratis Buat Masyarakat</a> Pemerintah telah memastikan bahwa tidak ada kenaikan di luar Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau non-HGBT menyusul tidak diizinkannya PGN menaikkan harga gas bumi untuk industri yang tidak dikenakan kebijakan HGBT. Saat ini hanya tujuh sektor industri yang bisa menikmati harga gas murah (HGBT) yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet.</div> <div> HGBT untuk ketujuh industri sebesar USD 6 per MMBTU telah ditetapkan lewat Keputusan Menteri ESDM Nomor 91 Tahun 2023.</div>

"Akan berpikir kalau harga ditentukan pemerintah bukan karena harga pasar, saya perkirakan itu akan mempengaruhi minat investor," katanya.

Pengamat Ekonomi Energi: HGBT Terus Ditahan USD 6 per MMBTU Bisa Berimbas ke Minat Investor Hulu Migas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pasok-gas-jawa-bali-pgn-dan-pelindo-bangun-terminal-lng-teluk-lamong_m_.jpg" alt="Pipa gas PGN." width="100%">
<figcaption>Pipa gas PGN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk subsektor industri manufaktur dirasa masih kurang optimal. Pasalnya, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya. Para pelaku industri mengharapkan agar HGBT dapat diimplementasikan sebaik-baiknya untuk mendukung daya saing. Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif menyatakan, permasalahan pertama yang dihadapi adalah harga gas bumi yang harus dibayarkan oleh industri penerima masih melebihi ketentuan. Lebih dari 95 persen perusahaan yang ditetapkan sebagai penerima HGBT berdasar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 91/2023 masih menerima di atas USD 6 per MMBTU. "Selain itu, harga gas bumi yang diterima perusahaan tidak seragam atau tidak sama meskipun berada dalam satu wilayah yang sama. Contohnya, di wilayah Jawa bagian barat, PT Indo Bharat Rayon mendapat HGBT USD 6,61 per MMBTU, PT Asahimas Chemical mendapatkan USD 6,5 per mmbtu, sedangkan PT Trinseo Material USD 6,73 per mmbtu," ujar Febri, akhir pekan (5/8). Kedua, industri mengalami pembatasan pasokan gas bumi tertentu. Pada 2022, terjadi pembatasan kuota di Jatim antara 61&ndash;93 persen kontrak dan pengenaan surcharge harian untuk kelebihan pemakaian dari kuota. Sementara itu, di Jawa bagian barat, selama 2022, volume gas bumi yang ditagihkan dengan harga sesuai keputusan menteri ESDM adalah 89&ndash;97 persen. "Jika industri memakai lebih dari 89 persen, sisanya harus dibayarkan dengan harga normal," urainya. Ketiga, masih banyak industri yang belum mendapatkan HGBT meski sudah direkomendasikan menteri perindustrian. Sepanjang 2022, Menperin telah merekomendasikan 140 industri, tetapi belum ditetapkan. Selain itu, terdapat industri yang sudah ditetapkan sebagai penerima HGBT, tetapi belum diberikan. Sebagai contoh, PT Pupuk Iskandar Muda 1. Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menyatakan, fluktuasi harga gas berpotensi membuat industri tertekan. Apalagi, industri sudah dirugikan akibat kurangnya pasokan gas sehingga utilitas pabrik tidak optimal. "Kami mengharapkan perhatian pemerintah untuk kepastian penambahan alokasi volume gas HGBT untuk ekspansi kapasitas pabrik anggota maupun pabrik keramik baru dari investor asing," tuturnya. --- 7 SEKTOR INDUSTRI PENERIMA HGBT - Industri pupuk - Industri petrokimia - Industri oleokimia - Industri baja - Industri keramik - Industri gelas kaca - Industri sarung tangan karet Sumber: Kemenperin

Harga gas bumi yang diterima perusahaan tidak seragam atau tidak sama meskipun berada dalam satu wilayah yang sama.

95 Persen Industri Penerima HGBT Bayar di Atas Ketentuan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/arifin-tasrif-IPA-Convex-3397110845.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membuka IPA Convex 2023." width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membuka IPA Convex 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengoptimalkan alokasi eksisting gas bumi program harga gas bumi tertentu (HGBT) yang belum terserap, untuk mengakomodasi permintaan perluasan sektor industri yang mendapat insentif. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah telah melaksanakan program HGBT, yang menetapkan tujuh sektor industri mendapat insentif harga gas di bawah USD 6 per MMBTU. "Kita sudah melakukan tahap I itu ya, yaitu yang tujuh industri itu yang USD 6 yang tadinya dapat harga USD 7, USD 8, USD 9, ini udah diberlakukan untuk tujuh industri. Dan, jumlahnya juga cukup besar," kata Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/8). Menurut Arifin, ada permintaan perluasaan sektor industri yang mendapat insentif HGBT. Untuk mengakomodasinya,&nbsp;pemerintah berencana mengoptimalkan alokasi gas eksisting untuk HGBT sebesar 1.241,00 BBTUD yang belum terserap optimal oleh tujuh sektor industri, yang baru memanfaatkan kurang dari 85 persen. "Yang menjadi catatan kita dari alokasi untuk tujuh industri ini yang memanfaatkannya masih di bawah 85 persen, belum optimal ya. Jadi, dari seluruh volume yang dialokasikan ini yang akan kita optimalkan dulu," ujarnya. Arifin melanjutkan, pemerintah pun sedang mengevaluasi rantai bisnis gas bumi lewat pipa mulai dari hulu, dengan mengevaluasi biaya produkusi dari sumur gasnya. Dia pun berencana menjadikan Malaysia, Thailand, dan Vietnam sebagai acuan dalam pembentukan harga jual gas dari sisi hulu. "Kita bencmark dengan misalnya harga gas di Malaysia variannya angkanya USD 3&nbsp;sampai USD 6-7. Di Malaysia kan memang tidak seluas kita, kemudian sumber gasnya banyak di Serawak dekat Kalimantan Utara. Mereka sedang pelajari bagaimana bisa mendapatkan mengatur pada range yang demikian. Kita juga kaji Thailand, Vietnam, kita akan kaji," jelasnya. Untuk menekan biaya di sisi evaluasi di sisi pengangkutan, pemerintah berencana berinvestasi pada pembangunan pipa. Sehingga biaya pembangunan yang biasa dibebankan ke ongkos angkut gas dapat ditekan. "Kita juga potong onkos transportasinya, maka pemerintah yang akan bangun investasi pipeline. Ini kan juga capex yang bisa ditekan, otomatis harus turun karena investasinya sudah balik," imbuhnya.

"Yang menjadi catatan kita dari alokasi untuk tujuh industri ini yang memanfaatkannya masih di bawah 85 persen, belum optimal," kata Arifin.

ESDM Evaluasi Penyerapan Alokasi Gas Bumi Program HGBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-29-at-18.26.50.jpeg" alt="dok. PGN" width="100%">
<figcaption>dok. PGN</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;PT Perusahaan Gas Negara Tbk berupaya meningkatkan penyerapan produksi gas bumi di tanah air. Salah satu strateginya adalah menggenjot segmen pelanggan industri. Subholding Gas Pertamina tersebut memanfaatkan penugasan harga gas khusus bagi industri tertentu (HGBT) untuk terus menarik pelanggan di segmen itu. Direktur Sales dan Operasi PGN Faris Aziz menyebutkan, industri akan menjadi penopang utama permintaan gas perseroan. Pertumbuhannya seiring dengan pergerakan industri dan perekonomian yang terus menggeliat pascapandemi. "Penugasan HGBT yang dikeluarkan Kementerian ESDM berhasil menggenjot pertumbuhan segmen industri," ujarnya kemarin (23/6). Volume niaga gas bumi PGN terus meningkat dari 828 BBTUD pada 2020 menjadi 976 BBTUD pada kuartal 1 2023. Sementara itu, jumlah pelanggan industri naik dari 2.487 pada 2020 menjadi 2.925 pelanggan. "Selama periode Januari&ndash;Mei 2023, realisasi volume HGBT telah mencapai lebih dari 500 BBTUD. Tumbuh sebesar 5,6 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020," imbuhnya. Jumlah industri penerima manfaat HGBT melalui PGN, lanjut dia, telah bertambah hingga lebih dari 250 industri pada 2023. Angka itu tumbuh 10,8 persen dari jumlah industri penerima di 2020. PGN juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga kinerja dan keberlangsungan layanan gas bumi nasional. Di antaranya, meningkatkan kegiatan niaga gas bumi ke sektor-sektor baru.&nbsp;(bil/c6/dio)

"Selama periode Januari–Mei 2023, realisasi volume HGBT telah mencapai lebih dari 500 BBTUD," kata Faris Aziz.

Harga Gas Khusus bagi Industri Tertentu Jangkau 250 Entitas, Volume Niaga Kuartal I Capai 976 BBTUD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/RUPST-PGN.jpg" alt="Ilustrasi pegawai PGN tengah melakukan pengecekan jaringan gas untuk kebutuhan industri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pegawai PGN tengah melakukan pengecekan jaringan gas untuk kebutuhan industri. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah sedang mengevaluasi penerapan harga gas untuk 7 golongan industri sebesar USD 6 per MMBTU, nantinya hasil dari proses tersebut untuk dijadikan bahan kebijakan berikutnya. Sub Kordinator Penyiapan Program Pemanfaatan Migas KESDM Syarifudin Setiawan mengatakan, saat ini pemerintah sedang fokus melakukan evaluasi penetapan harga gas bumi sebesar USD 6 per MMBTU. Dari hasil evaluasi, tidak menutup kemungkinan ada penyesuaian harga gas.  "Bisa jadi hasil akhirnya adalah merupakan memang penyesuaian kembali harga yang saat ini USD 6 per MMBTU bisa berubah, salah satunya itu ya kemungkinan," kata Syarifudin dalam keterangan, Jumat (26/8).  Terkait dengan perluasan golongan industri yang akan mendapat insentif HGBT sebesar USD 6 per MMBTU, Kementerian ESDM masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Industri yang ingin mendapat rekomendasi tersebut harus mengajukan data pendukungnya terlebih dahulu.  "Jadi semacam mencalonkan diri atau mengusulkan untuk menerima HGBT ini dengan data-data pendukungnya, kemudian beliau-beliau akan mengvaluasi dan jika memang diusulkan, direkomendasikan untuk menerima HGBT maka akan disampaikan ke Kementerian ESDM," tuturnya.  Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengungkapkan, penetapan harga gas memang harus memegang perinsip berkadilan, dengan memperhatikan sektor hulu ke hilir. Dia berpendapat, sebaiknya HGBT tidak dipatok selamanya sebesar USD 6 per MMBTU, sehingga dapat menarik investasi pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi.  "Kalau hargnya dipatok beban costs-nya juga menjadi terbatas ya, sedangkan kita tahu bahwa harga gas ini menjadi salah satu kunci dalam menuju transisi energi ketika infrastruktur ini tidak berjalan. Saya khawatir nanti apa yang dicita-citakan yang diamanatkan bahwa kita akan mencapai net zero emission pada tahun 2060 bisa saja terganggu," ungkap Mamit.  Mamit melanjutkan, terkait perluasan golongan penerima insetif harga gas menjadi 13 golongan indusri, sebaiknya pemerintah memperhatikan dampak perluasan tersebut. Sehingga, perluasan golongan penerima tidak menambah beban negara karena golongan industri tersebut tidak mampu menyerap gas yang dialokasikan.  "Saya kira perlu kembali di pertimbangkan bahwa baik buruknya dan benefit-nya seperti apa, multiplier effect-nya seperti apa, sebelum ada wacana untuk perluasan menjadi penambahan golongan industri," imbuhnya.

Kementerian ESDM Sebut Harga Gas Khusus Industri Kemungkinan Berubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PGN-KILANG1.jpg" alt="PGN berkomitmen mendukung pengembangan industri nasional dengan menyalurkan gas bumi." width="100%">
<figcaption>PGN berkomitmen mendukung pengembangan industri nasional dengan menyalurkan gas bumi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, penerapan kebijakan harga gas USD 6 per MMBTU (Million British Thermal Unit) kepada 7 industri tertentu belum memberikan dampak yang signifikan. Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia, Achmad Widjaja mengatakan, padahal sudah lebih dari setahun kebijakan tersebut berlaku.  “Ini sudah setahun, apa yang dikerjakan, mana hasilnya? Kita harus ekspansi, kalau enggak kita balik lagi jalani bisnis as usual,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (11/6).  Menurutnya, setelah lebih dari setahun kebijakan harga gas USD 6 per MMBTU dijalankan, belum terlihat ketujuh industri itu melakukan inovasi, meningkatkan daya saing, dan memberikan multiplier effect seperti yang diharapkan.  “Evaluasi ini perlu dilakukan sesegera mungkin, dan tidak perlu menunggu sampai 2024,” ucapnya.  Ia memandang, jika kebijakan ini diberlakukan terlalu lama tanpa memberi dampak ekonomi yang sepadan, maka negara akan semakin dirugikan. “Maklum, dengan penetapan harga USD6 per MMBTU pendapatan pemerintah dari penjualan gas menurun drastis,” ungkapnya.  Sementara, lanjutnya, untuk mengurangi potensi kerugian negara, Achmad meminta Kementerian ESDM juga ikut mengawasi industri-industri mana saja yang sudah memanfaatkan fasilitas gas murah tersebut, dan mana yang belum. Sekaligus memastikan bahwa penyerapannya optimal dan merata, terhadap tujuh sektor industri yang termaksud dalam aturan.  “Menteri Perindustrian harus tagih ke para industriawan, mana programnya untuk inovasi dan daya saing,” tuturnya.  Selain Kementerian Perindustrian, stakeholder terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan juga perlu duduk bersama dan melakukan evaluasi terhadap regulasi harga gas industri ini. “Apakah dampak yang diharapkan sudah sesuai atau sebaliknya. Sebab penentuan harga gas ini terkait dengan pengembangan industri dan pendapatan negara sehingga perlu dibahas bersama,” imbuhnya.  Hal senada juga dikatakan oleh Pengamat Energi Mamit Setiawan. Menurutnya, harga gas untuk industri tertentu yang akan diberlakukan sampai 2024 harus segera dievaluasi. "Saya tidak melihat ada multiplier effect dari kebijakan harga gas ini. Yang terjadi justru beban yang ditanggung badan usaha menjadi semakin besar," ucapnya.  Mamit menambahkan, untuk mengukur dampak dari kebijakan tarif ini sebenarnya mudah. Hal itu dapat diukur dari kinerja produk ketujuh industri yang mendapat perlakuan khusus tersebut. Misalnya penjualannya apakah meningkat, pendapatannya apakah meningkat, termasuk di dalamnya serapan tenaga kerja baru dan dampaknya terhadap pembayaran pajak kepada negara.  "Sehingga pemerintah perlu menagih kepada tujuh industri ini apakah target yang diinginkan pemerintah sudah tercapai atau belum. Apalagi kabarnya kebijakan ini bakal di perluas ke industri lain. Jika itu terjadi akan sangat merugikan negara, karena dampak dari kebijakan sebelumnya saja tidak jelas hasilnya," pungkasnya.  Seperti diketahui, Kebijakan harga gas sebesar USD 6 per MMBTU tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Perpres tersebut kemudian diturunkan dalam Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Adapun aturan teknisnya dituangkan dalam Kepmen ESDM Nomor 89 K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.  Dalam Kepmen 89 ESDM itu disebutkan tujuh sektor industri yang memperoleh gas dengan harga khusus USD6 per MMBTU yakni Industri Pupuk, Petrokimia, Oleokimia, Baja, Keramik, Kaca dan Industri Sarung Tangan Karet. Berdasarkan aturan itu, skema harga ini berlangsung dari 2020 sampai 2024.

Kebijakan Harga Gas Industri USD 6 per MMBTU, Kadin: Mana Hasilnya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PGN21.jpg" alt="Ilustrasi petugas PGN tengah memeriksa jaringan gas yang disalurkan kepada pelanggan induustri" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas PGN tengah memeriksa jaringan gas yang disalurkan kepada pelanggan induustri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) komitmen melaksanakan optimalisasi utilisasi gas bumi guna membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional di masa pandemic Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui realisasi harga gas bumi USD 6 per MMBTU untuk mendukung daya saing industri sesuai dengan Kepmen ESDM 89K/2020.  Direktur Komersial PGN, Faris Aziz, mengungkapkan bahwa implementasi harga gas bumi USD 6 per MMBTU pada tujuh sektor industri tertentu telah memasuki tahap akhir dan telah memperlihatkan dampak positif secara nyata. Hal ini ditunjukan dari peningkatan penyerapan gas bumi pada setiap sektor dan pertumbuhan produksi industri. Penyerapan gas bumi PGN di tujuh sektor indutri tertentu menunjukkan tren naik dari bulan Agustus 2020 sebesar 219 BBTUD meningkat menjadi 230 BBTUD pada bulan September 2020.  “Dengan peningkatan produktivitas industri, maka sinergi PGN dengan kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat. Mulai Semester II, pelanggan semua sektor industri Kepmen ESDM 89K mulai menggeliat kembali. Ini sejalan dengan pernyataan dari pemerintah, di mana ekonomi Indonesia mulai kembali bangkit pada September lalu yang ditunjukkan melalui berbagai indikator ekonomi dan keuangan,” ujar Faris, (20/10).  Dikutip dari pernyataan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, ada recovery di bulan September sehingga menjadi tanda positif bagi pemulihan ekonomi industri. Selain itu, ekspor pada bulan September, salah satunya didorong oleh pertumbuhan migas sebesar 17,4 persen.  Lebih lanjut, Faris menjelaskan, pada perhitungan Industry Outlook 2020 menunjukkan peningkatan pada semua sektor. Sebagai contoh, realisasi harga gas USD 6 Dollar pada industri keramik telah memberikan dampak nyata dan posiftif dalam membantu pemulihan industri keramik nasional. Per September 2020, utilisasi kapasitas produksi nasional industri keramik sudah meningkat kembali di angka 60%.  Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) memproyeksikan produksi kembali meningkat sejak Juli 2020 dan dapat kembali ke level normal sebelum pandemi yakni di angka 65% pada pada Q1 2021. Selain itu, sektor industri keramik tengah menargetkan untuk mendongkrak daya saing ekspor. Ditambah lagi dengan pemberlakuan safeguard dari pemerintah untuk menekan laju impor.  Sedangkan industri yang memiliki permintaan tinggi yang bisa memperkuat neraca perdagangan antara lain industri farmasi dan fitofarmaka, serta industri alat perlindungan diri (APD), alat kesehatan, masker, sarung tangan karet, dan ethanol.  “Industri sarung tangan karet bisa produksi lebih, karena permintaan sarung tangan karet yang tinggi di tengah pendemi. Selain itu industri petrokimia. Semoga sektor industri tertentu dapat menyerap volume gas bumi lebih optimal sesuai jatah volume di Kepmen ESDM 89.k/2020.” imbuh Faris.  Direktur Utama PGN, Suko Hartono menambahkan, kebijakan harga gas USD 6 per MMBTU pada tujuh sektor industri tertentu juga menjadi bentuk dukungan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengambil risiko untuk menurunkan harga gas bumi demi meningkatkan daya saing global tujuh kelompok industri. Penurunan harga gas dengan mengurangi jatah pemerintah.  Gas bumi memiliki porsi yang cukup besar dibeberapa sektor industri pada struktur biaya produksinya, sehingga diharapkan keputusan penurunan harga gas bumi sebagai insentif pemerintah bisa langsung berpengaruh pada daya saing industri dalam negeri di pasar dunia.  “Selain penerapan protokol Covid-19 yang ketat, pemulihan ekonomi nasional dapat diupayakan melalui berbagai kebijakan. Oleh karena itu, PGN berharap implementasi Kepmen ESDM 89K/2020 dapat berkontribusi optimal dalam pemulihan ekonomi nasional,” ujar Suko.  Tak hanya itu, kebijakan harga gas USD 6 per MMBTU untuk sektor industri tertentu termasuk bagian dari upaya mewujudkan mimpi energi yang berkeadilan di Indonesia. Gas bumi tidak lagi sekedar komoditi, tetapi menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional.  Dengan komitmen melaksanakan kebijakan Kepmen ESDM 89.K/2020, PGN akan melakukan aspek-aspek ketersediaan gas bumi, pemerataan akses pemanfaatan gas bumi, dan harga yang kompetitif agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.  “Secara berkelanjutan, PGN akan menjalankan kegiatan operasional dan investasi agar dapat menciptakan benefit yang semakin luas bagi perekonomian nasional,” pungkas Suko.

Sinergi PGN dan Kebijakan Pemerintah, Pacu Pemulihan Ekonomi Nasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#harga gas industri

Berita Terkini